Ditemukan 1102 data
1.H.TONDI RONI TUA
2.H. SYARIFUDDIN HSB
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
178 — 93
Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.ARIA & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya PasarMinggu, Kompleks Liga Mas Blok E.1 Nomor 3Pancoran, Jakaria Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Maret 2019;Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;LAWAN:MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.R.
Nason Uti, S.E
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
Intervensi:
Jhony Banua Rouw. Dkk
242 — 207
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor: 7, Jakarta Pusat 10110;Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/2503/SJ, tanggal 20 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:1. R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP., Jabatan Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri;2. WAHYU CHANDRA KUSUMA P., S.H., M.Hum., JabatanKabag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKementerian Dalam Negeri;3. MUNZIAR, S.H., Jabatan Kasubbag.
108 — 68
DAERAH KHUSUS' IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 89,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/1.876,tanggal 28 Februari 2017 memberikan Kuasa kepada :1. Nur Fadjar, S.H., M.Si.2. Imron Hasan, S.H.3. Haratua D.P. Purba, S.H.4. Johan Horas Irwanto, S.H.5. Adityo Nugroho, S.H.6. Canang Datu Hariyoso, S.H.7. Handry Hidayat, S.H.8. Mariem Triasmita, S.H.9. Nadia Zunairoh, S.H.10.
176 — 164
Medan MerdekaTimur 1A, Jakarta Pusat 10110, dan oleh karena pengajuan GugatanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1)HIR adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian makaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;lll. DALAM POKOK PERKARA :A. PENGGUGAT ADALAH PEMENANG YANG SAH PELELANGANPENYEDIAAN JASA PENERIMAAN, PENYIMPANAN DANPENYALURAN LPG PRESSURIZED DI MEDAN DAN SEKITARNYA ; 13.
56 — 24
MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 7 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH(BAKD) KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 7 Jakarta 10110, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IV ;PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, beralamat di JalanYos Sudarso No.02 Tabapingin Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V ;PEMERINTAH
266 — 137
PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI, beralamatJalan Medan Merdeka Timur No.6, Jakarta 10110, selanjutnyadisebut TERGUGAT:; Pengadilan Negeri tersebut 220022 020 2027Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat No. : 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;.........Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim No. : 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 15 April 2013 tentang hari sidang pertamadalam
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
170 — 112
Istana Merdeka No 1718,RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu KotaJakarta, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut sebagai TergugatZz3. KEMENTRIAN BUMN RI di JI. Medan Merdeka Selatan No 13 JakartaPusat, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;4. GUBERNUR NTB di JI. Pejanggik No 12, Kota Mataram, Lombok, NusaTenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;5. BUPATI LOMBOK TENGAH, Di JI.
2361 — 1562
Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan NasionalIndonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupaUsulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan KewirausahaanInstitut Pertanian Bogor APBNP TAHUN 2010. 185 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa SuratLembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No.Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu)lembar No.
Agenda: 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No.Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITASSUMATERA UTARA Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof.Chairuddin P.
200 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 333 PK/Pdt/2016Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari dan kawankawan, Kepala Biro Hukum Kementrian Komunikasi danInformatika Republik Indonesia, berkantor di Jalan MedanMerdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;Dan:1. AHLI WARIS ALMARHUM A.
161 — 96
Thamrin No. 2, Jakarta 10110,selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula TurutTergugat Ill ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Januari 2015 Nomor319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 27 Juni 2014 #4dibawah Register Nomor319/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
131 — 60
MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta 10110;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 155/PENDIS/2011/PTUNJKT tanggal24 Agustus 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara inidengan acara biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 155/PEN/2011/PTUN.JKT tanggal 24Agustus 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua
316 — 1605 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERTAMINA (Persero), tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1 A, Jakarta 10110, dalamhal ini diwakili oleh Andri T. Hidayat, jabatan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT. Pertamina(Persero), berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Nomor 154/C00000/2012S8 tanggal1 Agustus 2012 bertempat tinggal di Jakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Alan Frederik, SH., 2. Edy Sunaedy, SH., 3. Gathot Harsono 4.Atik Mulyantika, S.H., 5. Guntara, 6. Ida Bagus Dwijaksara, SH., 7.
22 — 1
(5046) 2(42) 2(22) 2(4743) 2(42) 2(5) 247(54) 2NMNEH HF(41) 2(413) 2(43) 2(5043) 2(44743) 2(42) 2(S) 247(51) 2(46) 2(4746) 2(35) 247(27) 1(S045) 1(43) 2(35) 247(2) 2(45) 1(41) 2(S1) 2(5) 247(4743) 2(441) 2(42) 2(43) 2(5) 247( 1(((5)ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 90.00 574.00 Tm/F12 1T(54) 2(41) 2(413) 2(43) 2(S043) 2(44743) 2(42) 2(5) 76(1243) 2(S043) 2(45) 1(5) =T6(62) 2(17) 2(5) 76(13) 2(43) 2(42) 2(5) 76(1243) 2(5043) 2(45) 1(5) 76(76) 2(57) 2(5) 76(43) 2(6643) 2(14) 1(5) 76(10110
189 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 44, Lantai 4, Suite C, Jakarta Selatan,bedasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:1 PRESIDEN RL. berkedudukan di Gedung Utama SekretariatNegara RI, Jalan Veteran No. 17, Jakarta 10110, dalam halini memberi kuasa dan hak substitusi kepada: 1. MenteriDalam Negeri RI, 2. Menteri Hukum dan HAM RI, 3.
299 — 193
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, beralamat di JI.Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110,untuk = selanjutnyaGISCDUL letter ttt ttt ii ii a aaaaaeeeeeeeeeeeeeet eee eeennneee TURUTTERGUGAT III ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
99 — 26
Medan MerdekaSelatan No. 13 Jakarta Kode Pos 10110., untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini ;Telah Membaca danmeneliti surat gugatan, Jawaban, Replik dan Duplikyang diajukan oleh para pihak dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Register Nomor 27
107 — 74
Medan MerdekaSelatan No. 13 Jakarta Kode Pos 10110.
ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA,SH
Terdakwa:
H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM.
124 — 68
Anggaran2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaantindak pidana korupsi dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dandana desa (DD) tahun anggaran 2015 di Desa Dhompo Kecamatan KratonKabupaten Pasuruan tersebut atas permintaan Kepala Kepolisian ResortHal 29 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.Pasuruan Kota melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur nomorB/10110
365 — 113
Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia,berkedudukan dan berkantor di Gedung KemenkoPMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
43 — 17
No.10110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka Permohonantersebut sepatutnya untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biayapermohonan ini ;Memperhatikan : Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Jo PeraturanPemerintah No. 54 Tahun 2007 serta Peraturanperaturan lain yangbersangkutanMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;2.