Kabupaten Tidak Memenuhi Syarat(TMS);Bahwa Kabupaten Jayapura tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkantidak dapat memenuhi syarat 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan.Jumlah Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya adalah 40 Kecamatan,maka Penggugat harus memenuhi minimal 20 Kepengurusan di tingkatKecamatan;Jamaludin Lado Rua, dibawah sumpah telah memberikan keterangan,yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Operator SIPOL Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Jayapura;Bahwa Saksi melakukan penginputan

penyetoran ( dipegang oleh pemanfaat (warnakuning ) , pengelola (warna putih), selain itu juga terdapat kartu setoranyang dipegang oleh pemanfaat, diisi oleh pengelola ( cap dan tanda tanganpengelola ), kartu setoran berfungsi sebagai bukti pembayaran pemanfaatdari bulan ke bulannya;Bahwa dalam pengerjaan laporan keuangan bersama FIQI,setiaptransaksi sesuai dengan waktunya saksi catat dalam buku kas harian,kemudian hasil pencatatan tersebut setiap harinya diinput dalam sistemkomputer oleh FIQI, hasil penginputan

jasmani dan rohani serta bersediauntuk memberikan keterangan;Bahwa saksi bekerja di BANK BUKOPIN dengan jabatan saat ini adalahVerifikator Operasional BANK BUKOPIN Cabang Pekanbaru sedangkanjabatan saksi pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai Staff Back OfficeBANK BUKOPIN Cabang PekanbaruBahwa Tugas Saksi sebagai Staff Back Office BANK BUKOPIN CabangPekanbaru pada tahun 2012 dan 2013 antara lain sebagai berikut:=" Menerima 5 (lima) lembar/rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) dari tellerlalu. melakukan penginputan

Bahwa dalam pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan (PPK)benar mengunakan Aplikasi Berbasis IT yaitu berupa SITUNG(Sistem Informasi Perhitungan) dimana Formulir DAA.1 dijadikanDA.1 dalam Pleno Perekapan surat suara tersebut dimana jika nilaiHalaman 115 dari 199 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plwsalah satu peserta pemilu salah dalam penginputan data di formatDA.1 maka akan tampil dilayar monitor aplikasi tersebut berwarnamerah kemudian jika perobahan Format DA.1 tidak menyalahisistem aplikasi

Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalamproses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip DataKomputer (ADK).

Mengusulkan register NPHD, pembukaan rekening danahibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahanrevisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 715 dari 840 halaman Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalamproses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip DataKomputer (ADK).

mencetak dokumen tersebut kemudian diserahkankepada ANNAS MAAMUN ;Bahwa saksi melihat ANNAS MAAMUN kemudian melakukan koreksi atasdokumen yang saksi cetak dengan cara mencoretcoret denganmengurangi dan menambah nilai suatu kegiatan maupun menghilangkansama sekali kegiatan diubah menyesuaikan dengan koreksi yangdilakukannya dengan memasukan aspirasi DPRD Prov Riau tersebut ;Bahwa saksi melakukan peng/nputan data hasil koreksi ANNAS MAAMUNtersebut dalam PPAS dan RAPBD 2015 ;Bahwa saksi mengerjakan penginputan

mekanisme penerbitan SPPT PBB berdasarkanStandar Operasional Prosedur (SOP) Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Dinas Pendapatan Daerah Kab.Takalar adalah :Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Obyek Pajak (SPOP)serta bukti pendukung lainnya berupa alas hak (akta jual bell,keterangan hibah/warisan, keterangan jual beli, surat keterangangarapan, surat keterangan kepemilikan tanah, surat pernyataan tidakdalam sengketa) kepada pelaksana pelayanan PBB;Pelaksana Pelayanan PBB melakukan penginputan

Bahwa pada tahun 2017, saksi menjadi Staff Operator PengelolaanKeuangan (Aplikasi) dan pembantu Bendahara Desahalaman 103 dari 240 halaman Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2021/PN Sby Bahwa tugas saksi sebagai operator keuangan desa adalahmengerjakan keuangankeuangan, memasukkan semua RencanaAnggaran Biaya (RAB) di APBDes (input dana untuk APBDes) Bahwa saksi memasukkan (input) data keuangan ke aplikasi Silokdesberdasarkan datadata dari bendahara desa bernama SUTRISNO,kemudian hasil penginputan data di

tanah, DataNJOP (Nilai Jual objek pajak dan Analisa biaya operasional; .Justifikasi untuk penunjukan lawyer;Dokumen kontrak sejumlah 21 (dua puluh satu);Dokumen nilai penawaran, nilai negosiasi dan nilai hasil negosiasi an.ARDIANSYAH, Shi (kantor Hukum ARDI & Rekan) yang selanjutnyadijadikan sebagai nilai kontrak (21 kontrak);PwnNn Bahwa semua data yang ada dalam dokumen tersebut adalah berasal dariRoby Irmawan sebagai Manager Asset wilayah Peureulak Aceh Timur,sedangkan Terdakwa hanya melakukan penginputan

Roby Irmawan sebagai ManagerAsset wilayah Peureulak Aceh Timur, sedangkan Terdakwa hanya melakukanpenginputan saja ke dalam template yang ada pada Terdakwa, dengandemikian jika data tersebut salah Majelis Hakim berpendapat kesalahan itusecara hukum tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa melainkan menjaditanggungjawab mutlak Roby Irmawan sebagai Manager Asset wilayahPeureulak Aceh Timur;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterlibatan Terdakwadalam pembuatan dokumen itu yang hanya melakukan penginputan

pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan SubBagian Perencanaan;Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub BagianPerencanaan secara berkala;Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinassesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangkapenyiapan perencanaan yang baik;Menyelia penyusunan rencana dokumen perencanaan meliputi : penyusunanRENSTRA, RENJA, RKT, RKA, Time Schedule, Perjanjian Kinerja, IKU,LAKIP, petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan serta penginputan

Selanjutnya laporan SPJ dibuat oleh Bendahara kemudiandilakukan proses penginputan pada Simda oleh Pembuat Dokumen Sadr.RICE PATTIASINA. Buktibukti yang diinput berupa kwitansi dan daftarperincian pembayaran.

Pada saat Irwanto menginput usulan tersebut, Jamal AbdillahHalaman 85 dari 248 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTpk/2016/PN.Pbrselaku Ketua DPRD ada dua kali mendatangi Irwanto dalam waktuyang berbeda untuk mengecek dan menyesuaikan perubahan usulanpada penginputan/ pengentrian data usulan namanama calonpenerima hibah dari DPRD kedalam sistem aplikasi pengelolaankeuangan daerah.4.

yang adasudah dalam sistem online, kemudian TAPD bisa membuka sistem tersebutBahwa Saksi menerangkan selanjutnya TAPD membahas RKA dilihat darisisi prioritasnya kemudian produknya adalah RAPBD, yang selanjutnyadisampaikan ke DPRD ke Panipurna dan dibahas di tiaptiap komisiBahwa Saksi menerangkan untuk pembahasan di Komisi E dipimpin oleh pakasisten yakni pak Bambang pada saat komisi membahas SKPD juga hadirdan dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi E selanjutnyadilanjutkan dengan penginputan

14 Tahun 2011 dijelaskanbahwa BPKD membuat rancangan belanja tidak langsung yang sifatnyabelanja tidak umum sedangkan Bappeda membuat rancangan belanjalangsung;Hal 91 Putusan No., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT,PST.Saksi menerangkan pengadaan UPS termasuk dalam belanja langsung yangsesuai Perda adalah urusan dari Bappeda;Saksi menerangkan bahwa saksi memfasilitasi kode rekening, komponen,komponen belanja dan harganya dan untuk menginput itu saksi berkordinasidengan SKPD kemudian SKPD yang melakukan penginputan

Karena penginputan nama dalam sistem terlalu panjang, selanjutnyanama rekening tersebut disingkat menjadi Yayasan Putera Indonesia Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatsemua keterangan saksi benar;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa RIZFAN ABUDAERI, SE.

Setelahdilakukan penginputan di system, saksi meminta otorisasi kepada manageroperasi sdr.

Semua dokumen tersebut juga tersimpan dalam dokumenberbentuk aplikasi di flash disk untuk validasi KPPN;Bahwa saksi sama sekali tidak menandatangani dokumendokumen terkaitpencairan termin paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat PontoloTahap Il TA 2015 tersebut, karena saksi hanya bertugas menginput datasaja;Bahwa kendala yang saksi alami hanya pada saat penginputan dokumentersebut kedalam aplikasi SPM, yang mana pada saat itu saya hanyamembantu Sdr.

Selain itu terdakwa ada dua kalimendatangi Irwanto pejabat Kasubbag Anggaran Setda Bengkalis dalamwaktu yang berbeda untuk mengecek dan menyesuaikan perubahanusulan pada penginputan/pengentrian data namanama calon penerimabantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat dari DPRDke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Bahwa Ranperda Perubahan APBD TA. 2012 dan Ranperbub PerubahanPenjabaran APBD TA. 2012 disampaikan kepada Gubernur untukdievaluasi, dimana untuk belanja bantuan

Selain itu terdakwa ada dua kali mendatangi saksi Irwanto pejabat KasubbagAnggaran Setda Bengkalis dalam waktu yang berbeda untuk mengecek danmenyesuaikan perubahan usulan pada penginputan/ pengentrian data namanama calon penerima hibah dari DPRD ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;Menimbang, bahwa Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepadamasyarakat tersebut kemudian memperoleh persetujuaan dan dimasukkandalam APBD Murni Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 yangditetapbkan

pada pokoknyamenerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah staff tenaga bakti di Bidang P2EPD BapeedaBahwa tugas saksi adalah sebagai operator RKPK (Rencana KerjaPemerintah Kabupaten) untuk menginput dokumen RKPK;Bahwa sesuai dengan data dokumen RKPK Tahun 2017 bahwa anggaranpada kegiatan Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jemabatanHalaman 25 dari 231 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Bnaadalah sejumlah Rp. 10.790.000.000, (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilanpuluh juta rupiah;Bahwa cara penginputan

Bahwa untuk penginputan data selain dari laporan bulanan data juga diambil daribidang. Bahwa pada saat pembagian saksi ikut. Bahwa setelah pembayaran Dana TIP kepada guru, semua bukti pembayarandikumpulkan di bendahara karena finalnya ada di Bendahara pengeluaran.

dengan dugaantindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional Panitia PengawasHalaman 132 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN AmbPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten MalukuTengah Tahun 20162017;Bahwa keterkaitan Saksi dengan Panitia Pengawasan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 yaitu Saksi sebagai Staff Pengelola Keuangan pada SubbagAdministrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ProvinsiMaluku melakukan penginputan

Bahwa saksi sama sekali tidak menandatangani dokumendokumen terkaitpencairan termin paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat PontoloTahap Il TA 2015 tersebut, karena saya hanya bertugas menginput datasaja; Bahwa kendala yang saya alami hanya pada saat penginputan dokumentersebut kedalam aplikasi SPM, yang mana pada saat itu saya hanyamembantu Sdr.