Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding telah lewat waktu/daluwarsa(dalil eksepsi Tergugat / Terbanding angka 3, dalil eksepsi TergugatIl / Terbanding angka 1, dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi /Terbanding angka 2) ;3. Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak (dalil eksepsiTergguat / Terbanding angka 4) :4. Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding kabur (dalil eksepsi Tergugat / Terbanding angkat 5 dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi /Him. 7 dari 10 him. Put. No.82/B/2010/PT.

Menyatakan TergugatPembanding telah melakukan perbuatan ciderajanjiwanprestasi karena lalai membayar pokok pinjaman dan bungatersebut setelah lewat waktu yang diperjanjikan;4. Menghukum TergugatPembanding untuk membayar hutangnya kepadaPenggugatTerbanding (Koperasi KSP. Milan) berupa pokok pinjamansebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan bunga atas pokokpinjaman Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);5.

Jual beli tanah tersebut sudah lewat waktu 1% tahun, IWANtidak mau melunasi harga tanah tersebut sehingga Terdakwamemberitahu kalau tanahnya akan dijual ke PT Citralandkarena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayarhutang dan IWAN tetap tidak mau melunasinya.3.

., tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengadili:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu;Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 217/B/2020/PT.TUN.JKTDalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Tentang gugatan lewat waktu (daluwarsa);2. Tentang kompetensi absolut (abso/ute competentie);3. Tentang gugatan kabur (obscuur libe!);4. Tentang error in persona;Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7:1. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan:2. Tentang gugatan kabur (obscuur libe!)

suatu akte kelahiran ; n Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh Penduduk (aquo orang tua si anak) kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23Tahun 2006 juga disebutkan apabila pencatatan kelahiran tersebut baru dilakukansetelah lewat

waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut,maka pencatatan kelahiran dapat dilakukan setelah adanya Penetapan dari PengadilanNegeri ; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan keterangan saksisaksidi persidangan didapat faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 1990, bertempat di Kantor Urusan AgamaGandusari Kabupaten Blitar dilangsungkan perkawinan antara seorang lakilakiyang bernama NURHADI dengan seorang perempuan yang bernama PENIATI ; Bahwa

anak daripasangan suami istri bernama Agus Susanto dan Iin Suprihatin;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1 dan P2, yang dikuatkan olehpara saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon telah pulangpada tahun 2010 akan tetapi Pemohon terlambat membuatkan Akta Kelahiran anaknyayang bernama DINA FATIN LATIFA tersebut, dan Dinas Kependudukan dan CacatanSipil Pemerintah Kabupaten Banyumas belum dapat menerbitkan akta kelahiran atasnama Dina Fatin Latifa karena pendaftarannya telah lewat

waktu yang telah di tentukan,sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada InstnasiPelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 7 UU No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Instansi

Pasal 39 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonanlItsbatNikah Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK.

sehingga harus diulang ; Bahwa surat Tergugat tersebut di atas ditanggapi oleh KetuaPokja Pengadaan Barang ULP Barang/Jasa Pemerintah PropinsiBali Nomor : 027/1504/PB/ULP.Aset. tertanggal 23 Juni 2010yang pada intinya menyebutkan bahwa Pokja Pengadaan barangpada ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali tidak dapatmelaksanakan pelelangan ulang dengan alasan bahwa menurutsurat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B786 / LKPP / Div.2 / O07 / 2010 menyebutkan : SanggahanBanding dilakukan lewat

waktu dari 5 hari kerja (Kepres No.80 tahun 2003 pasal 27 ayat (4) sejak diterimanya jawabansanggahan.

PIB BC 2.6.2 Nomor 003709, tanggal 6 Mei 2017.Bahwa dengan demikian terdapat 10 (sepuluh) Pemberitahuan ImporBarang (PIB) BC 2.6.2 sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimanadimaksud pada Pasal 40 ayat (1) juncto Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 juncto 120/PMK.04/2013;Bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.04/2011 juncto PMK 120/PMK.04/2013, tentang KawasanBerikat menyatakan Pemasukkan dan pengeluaran barang ke dan dariKawasan Berikat dilakukan

Bogor tanggal 14 Juli 1993 ;Bahwa sejak orang tua / Ayah kandung Pemohon yang bernama SANTRIOmeninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Kependudukan danCatatan Sipil manapun di Wilayah Republik Indonesia sehingga lewat waktu danoleh karena itu keterlambatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkanPenetapan dari Pengadilan Negeri ;Bahwa untuk melengkapi Permohonan ini turut dilampirkan surat suratsebagai berikut :Fotocopy KTP An.

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah salah dalam menerapkanhukum, karena Pemohon Kasasi/Tergugat telah menguasai tanah obyeksengketa selama 30 tahun lebih, karena Termohon Kasasi selama 30tahun lebih telah membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh PemohonKasasi/Tergugat, oleh karena itu. hak menuntut TermohonKasasi/Penggugat telah lewat waktu (rechtsverwerking) atas tanahobyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdatayang berbunyi: "Bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifatperorangan

sidangyang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Desember 2012 dengandihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Para Penggugatdan Kuasa Hukum Tergugat :Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura tersebut telah diajukan permohonan banding olehTergugat pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 sebagaimanatertulis dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat/ditandaatanganioleh Wakil Panitera ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dariTergugat tersebut belum lewat

waktu 14 (empat belas) hari danmemenuhi syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat(1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, maka secaraformal permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut sebagai Majelis)mempelajari dengan seksama

Eksepsi gugatan a quo daluwarsa atau lewat waktu;2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor46/Pdt.SusPHI/2020/PN Smr, tanggal 1 Desember 2020, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Subsider:Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill dan IVmengajukan eksepsi yang pada pokoknya;Eksepsi Tergugat I:Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo masihterlampau dini dan belum saatnya untuk diajukan dan dilakukanpemeriksaan atas perkara a quo di depan Pengadilan Negeri Parigi Moutong(gugatan premature),Eksepsi Tergugat II:1.2.3.4.Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang untuk memeriksa/mengadillperkara a quo;Tentang lewat

waktu;Eksepsi persona standi non judicio;Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libe/),Eksepsi Tergugat III:Eksepsi gugatan Penggugat keliru pihak (error in persona);Halaman 3 dari 10 hal.Put.

waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan / mencatatkankelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwapencatatan kelahiran Pemohon tersebut saat ini tidak bias dilakukan beitusaja karena telah lewat waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku(terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; 11.

Para Pemohon datang ke kantor dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan untukmendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut namun Staff Kantordinas tersebut menjelaskan bahwa : Mendaftarkan kelahiran anak saat ini telah lewat waktu dan ParaPemohon tidak mengetahui ketentuan pencatatan kelahiran tersebut ; Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu (terlambat) bisa dilakukandengan ketentuan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan NegeriKota Balikpapan karena kami selaku para pemohon bertempat diBalikpapan

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatanKelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini telah lewat waktu , olehkarena Para Pemohon tidak mengerti mengenai ketentuan Pencatatankelahiran tersebut ; 22222220222 22 e.

Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kota Balikpapan untuk maksud itu , akan tetapi oleh pihakKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikatakan bahwapencatatan kelahiran telah lewat waktu (Terlambat) tersebut bisa sajadilakukan dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan .

Gugatan Penggugat telah lewat waktu;Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuangugatan sebagaimana yang telah diamantkan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

waktu, dan mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (Obscuur libel)Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada satu syarat yang wajib atauharus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibatkurang lengkapnya gugatan tersebut serta tidak dapat diterima antara lain;a.

Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel);ll. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;2.

waktu; danGugatan Peggugat kabur serta tidak jelas (obscuur libel);Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat;Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);Pe ppMenimbang, bahwa terhadap materi eksepsieksepsi Tergugat tersebutdihubungkan dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1)dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebut dapat dikategorikan kedalam eksepsi tentang kewenangan absolut

Pengadilan dan eksepsi lain yangdapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat yang mengenaigugatan Penggugat telah lewat waktu dan Penggugat tidak mempunyaikepentingan sudah dijawab oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan formalgugatan, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugatyang menyatakan gugatan Peggugat kabur serta tidak jelas (obscuur libel) dandalam kedudukan hukum (/ega/ standing) Penggugat;Gugatan Penggugat Kabur Serta

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (VERJAARING)Bahwa apabila yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quoadalah SHM No. 199/Ken.Punggasan yang diterbitkan tanggal 3Desember 2004, maka hal ini tidak tepat, karena sertifikat ini telahberjalan selama 9 (Sembilan) tahun sejak tanggal diterbitkan;Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, dinyatakan dengan tegas: Dalam hal atas suatubidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orangatau badan

waktu/daluarsa.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarantanah sangat jelas terhadap proses penerbitan suatu sertifikat hak atastanah dimana hal ini pasti diumumkan ke khalayak ramai, dimanasalah satu tujuan dari pengumuman tersebut adalah untuk pihakpihakyang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan keberatan, namunterhadap hakhak tersebut tidak pernah digunakan oleh ParaPenggugat;e Bahwa karena gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak MilikNo. 199/Ken.Punggasan dilakukan

telah lewat waktu (verjaaring)maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima;5.

Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (daluwarsa);5.

Waktu (daluwarsa)Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat A menyatakan bahwa gugatanPara Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 199/Ken.

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap halhal yang diakui secaraBahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Undangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaBahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari didasariTERGUGAT dengan alasan sebagai berikut : a.

Bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang Nomor 5Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.KPG13.14.tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat barusekarang mengajukan Gugatan setelah obyek Gugatan telah bersertipikat HakMilik Nomor 00487/Batu Tiga/2018 atas nama BAHARUDIN oleh KantorPertanahan Kabupaten Manggarai.

Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugatkarena sudah telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukanGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa kedudukandari Penggugat ini adalah salah satu pemangku Ulayat Beo Sepang, Nggiengdalam Wilayah Administrasi Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Baratsehingga dengan jelas bahwa para Penggugat ini sudah pasti mengetahuikegiatan pengukuran batas bidang tanah yang dilaksanakan pada tanggal 9Januari 2018

yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten ManggaraiBarat dan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara transparan danterbuka untuk umum di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ; Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa pengajuan GugatanPenggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari karena ada alasanalasan dari Tergugata II Intervensi sebagai berikut : a.

KapanPenggugat sebagai karyawan Tergugat Il, dan kapan waktunyaharus berhenti sebagai karyawan Tergugat Il;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugatyang kala itu sebagai Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakandi Sea World Club sebagai Konsultan Marketing (Marketingadvisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club,disebabkan ijin kerja dan ijin tingalnya sudah lewat waktu,yaitu berakhir tanggal 30 November 2014, sesuai KeputusanKepala Kantor perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

,Nomor : 569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012(Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jjin tinggal/kerja belum lewat waktu,akan tetapi Tergugat II tidak bisa lagi mempekerjakanPenggugat, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan bahwa:Putusan Nomor : 144/PDT/2016/PT.KPG.

Halaman 37 dari 103Bahwa seandainya pun ijin tinggal/kerja belum lewat waktu,akan tetapi Tergugat Il tidak bisa lagi mempekerjakanPenggugat, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJAASINGPasal 4, menegaskan bahwa:Pemberi kerja TKA (Tenaga Kerjayang Asing)berbentuk persekutuan perdata, Firma (Fa),Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang(UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diaturdalam undangundang.Semua

waktu,Putusan Nomor : 144/PDT/2016/PT.KPG.

Halaman 51 dari 103yaitu berakhir tanggal 30 November 2014, sesuai Keputusan KepalaKantor perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Nomor569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Buktiterlampir).20.Bahwa seandainya pun ijin tinggal/kerja belum lewat waktu, akantetapi Penggugat Rekonvnsi tidak bisa lagi mempekerjakanTergugat Rekonvensi, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANGTATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGPasal