Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Perundangundangan Pertanahan yang berlaku sekarang (UUPA No. 5 Tabun1960, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1997,PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA/Kep. BPN No. 9 Tahun1999) dan terikat azasazas umum Pemerintahan yang baik/AAUPB(UU No. 28 Tahun 1999).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/PDT/2012
Tanggal 31 Mei 2012 — PT. PARUNG HARAPAN, dalam hal ini diwakili oleh DERRY KURNIA Vs. JERRY PAUL HARTONO alias ALUK, DKK;
47 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT sangatsangat tidakcermat;Bahwa buktibukti Khusus mengenai bukti surat dan kwitansi yangdisampaikan oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARATERBANDING / PARA TERGUGAT banyak kejanggalankejanggalandan sangat bertentangan dengan peraturanperaturan yang ada,khususnya mengenai :e syarat syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang tertuangdalam Pasal 1320 sampai dengan Pasasl 1328 KUHPerdata;e Peraturan Perundangundangan mengenai Pertanahan : UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan PN BARABAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BARABAI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Brb
Tanggal 30 Desember 2015 — 1.H.M. MAWARDI TARMUM. BA 2.H. ACH. SUFAWI 3.H. YUSERAN SALMAN
69 — 12
  • Bidjuri hinggamenerima Sertipikat Hak Milik No.281 yang terletak di Desa Matang GinalonKecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan atastanah seluas 2450 M atas nama HAJI MUKERI Bin HAJI BIJURI (bukti P110), makaberdasarkan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA), dinyatakan hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat akantetapi terhadap tanah yang telah bersertifikat, maka peralihan hak atas tanah tersebutharuslah dilakukan dihadapan
Pengadilan PN TUBEI Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN TUBEI Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tub
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
Juanda Bin Musa
Tergugat:
Sukim
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong
185 — 107
  • dan ayat (2)huruf c undangundang tersebut, tanda bukti dari hak tersebut diberikanberdasarkan adanya pendaftaran tanah yang ketentuanketentuannya diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdan tanda bukti tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 21-08-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mak
Tanggal 12 September 2018 — Pemohon:
M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
87 — 56
  • Penyelidikan (LHP) adalah salah satudasar dilakukannya Penyidikan sehingga adanya penetapan tersangka kepada Pemohonmaka penetapan tersangka kepada Pemohon juga tidak sesuai Prosedur dan cacat secarayuridis;Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati barang bukti sebagaimana ternyatadalam bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Pakai No.04/1999 atas nama Pemda TK II Tana Torajadipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun menunjukkan bahwa sertifikat aquo adalahsertifikat hak pakal;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UUPA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
433 — 305
  • menggunakan sistem prublikasi positif, yang kebenaran data yangdisajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasinegatif.Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjaminkebenaran data yang disajikan.Tetapi walupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi Negatif secara murni.Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatbukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA
    Ketentuan di dalam UUPA yangmenyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.Dengan pengertian demikian, maka apa yang dietentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yangdalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum TanahNasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalampenerapan ketentuan dalam UUPA mengenai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
74 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Putusan PengadilanTinggi Banten hanya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantensendiri tanpa dasar hukum ;Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon Kasasisemula Terbanding I/Penggugat telah terlebih dahulu mengadakanpendaftaran tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 (1)UndangUndang No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) menyatakan :untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah seluruh wilayah
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
JAINAB BINTI H. MANSYUR
Tergugat:
1.1. SITI MARYAM Binti H. MANSYUR
2.2. SRI MULYATI BINTI IBRAHIM
119 — 54
  • Selanjutnya Pasal 19ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal iniHalaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Dpumeliputi: pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
152 — 178
  • Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Usia Hukumbangunan maksimal 30 tahun, sedangkan usia bangunanrumah rumah tersebut telah melampaui 30 tahun(dibangun pada tahun 50an).Halaman 28 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2016/PN Mks2. SKB SKB Menteri PU RI dan Menteri Keuangan RI No.44 / SKPTS/1984 dan No. = 215/PUK01/1984,menentukan : Bangunan permanen usia 40 tahun keatas, berstatussebagai rumah tidak layak huni.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 222/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 31 Oktober 2013 — 1. SAMIR Bin IMANG; 2. HAMDANI Bin ASIM; Melawan; 1. PT. PRIMA KARYA KENCANA; 2. PT. TAMAN GRIYA KENCANA; 3. PARTAHI SIREGAR; 4. B I N A N G A; 5. BAGIJO, SH; 6. CHUFRAN HAMAL, SH.; 7. PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAKARTA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
81 — 23
  • Put. 222/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Bahwa alasan Tergugat dan Il menolak dalil Penggugat menyangkut tanah girik C1470 tersebut diatas didasarkan padafoealfrall seabsexeyet baer ct manana naame Berdasarkan sertifikat HGB No:393/Cengkareng, tanah tanahsengketa ex girik C1470 persil 81 S Il adalah bagian tanahsertifikat HGB No:393 atas nama Tergugat yang luaskeseluruhannya 135.240 m2, gambar situasi No: 44/B/1986.Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yangpaling kuat dan sempurna (pasal 19 UUPA
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 91 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel
Tanggal 13 Januari 2021 — - PARIDATUL RAMDANI melawan - H. MAHSUN, dkk
83 — 53
  • Kemudian biladikaitkan dengan tata cara peralinan Hak secara undangundang sepertiketentuan UUPA, Ketentuan MAHKAMAH AGUNG RI mengenai iktikadbaik, Insya Allah sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak (Pihak Penjualdan Pihak Pembeli). JUPA (PP 10/1961) menyatakan sebagai berikut :1. Jual Beli tanah sesudah berlakunya PP Nomor 10/1961 harusdilakukan dimuka PPAT. Apabila jual beli tanah tidak dilakukanmenurut prosedur Hukum yang diatur dalam PP No. 10/1961 adalahtidak sah;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA JKT.PST
Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DALAM PAILIT) >< PT BANK OCBC NISP, Tbk ; HALIM WIJAYA
476 — 222
  • . 24/1997:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisikdan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan.Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah No. 24/1997:Hal.17Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst13.14.15.16.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS UMAR MUCHSIN
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan;.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
F. KUMAS,S.TP,.MM
Tergugat:
KURUS
Turut Tergugat:
1.JONGKET
2.AYUB
82 — 27
  • maka jelas keliru sebab nama ibu kandung Penggugatbukan Maria, sedangkan Maria adalah adik kandung Penggugat yang berbataslangsung tanahnya di sebelah Utara tanah Penggugat sesuai SPT, pada huruf(c) tanah turut Tergugat batas sebelah Utara tertulis juga berbatas denganorang sama, jadi nampak apa yang disampaikan bahwa itu sebatas halusinasiTergugat yang mereka reka dan membuat pengakuan sendiri yang tidakberdasar ( defakto maupun deyure ) yang tidak memenuhi asas legal formaladmistrasinya menurut UUPA
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-07-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — I GUSTI NGURAH SUPANGKAT Melawan NON LAKUSA, dkk
64 — 19
  • bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolakuntuk seluruhnya, sedangkan dalam gugatan Rekonpensi ternyata gugatanPenggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal192 Rbg Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini sebagaimanatercantum dalam amar Putusan;Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata,pasal 1338 KUH Perdata, pasalpasal dalam RBg, UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UUPA
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Waris
Register : 11-06-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 18 April 2016 — NI WAYAN KOMPIANG, dkk. melawan I WAYAN RESEP dkk.
148 — 63
  • harus disertai bukti kepemilikan dokumen asli yangmembuktikan adanya hak yang bersangkutan alatalat bukti yang dimaksudtersebut dapat berupa diantaranya : Bentuk pajak bumi landrete,girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961; Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pajakbumi dan bangunan atau; Lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud pasal Il,V,dan VIII ketentuanketentuan UUPA
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 27 April 2021 — KARTINI, Dk Lawan NASRI, Dkk
141 — 82
  • Sesuai ketentuan Pasal4 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 8 UndangUndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendabenda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), setiappemegang hak atas tanah diberikan kewenangan penuh untukmempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk didalamnyauntuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka pembebanan haktanggungan;e Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Jo.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 117/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — D A L I A N Lawan 1. PT. ARTA PRIGEL 2. BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN TINGKAT II KABUPATEN LAHAT, 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LAHAT,
68 — 41
  • Setelah itu barulah tanah tersebut dimohonkanhaknya sebagai HGU.Jadi pada pasal 28 UUPA Tahun 1960, dimana jika perusahaanmangajukan HGU haruslah terlebih dahulu menyelesaikan kepadapemilik lahan atau tanah dengan caraganti rugi, jika pemilik lahantidak mau maka lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya(inclave).TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bahwaTERBANDING/TERUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum, BUKTI PEMBANDING/PENGGUGAT P 5 serta satukesatuannya tentang KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 30/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 27 April 2017 — Ir. MACHYUZAR B.Sc KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU SUHRAH
95 — 22
  • Secara yuridis,Sertipikat HM yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti kepemilikan hakatas tanah yang diatur oleh undangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19ayat 2 huruf (c) UUPA jo.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Mre
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 31
  • Hal ini sesuai denganYurisprodensi MARI Nomor 4/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang padapokoknya menyatakan bahwa ikutsertanya kepala desa dalam jual beli tanahbukanlah syarat mutlak dalam hukum adat, tetapi hanya suatu faktor yangmeyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah sah;Menimbang, bahwa dalam hal kekuatan alat bukti sertifikat hak atas tanah,diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA,yang menyatakan pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku