Fotokopi Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan;4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan;5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan;6.

Fotokopi Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar PengelolaanPendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;7.

Fotokopi Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar BiayaOperasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), SekolahMenengah Kejururan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa 9SDLB), SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas LuarBiasa (SMALB);8.

Unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidakmemenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan atau prosesproduksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajibmemenuhi Persyaratan Sanitasi yaitu standar kebersihan dan kesehatan yangharus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan dan juga menjamin KeamananPangan dan/atau keselamatan

DanSanitasi Pangan harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan;Menimbang, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajibmembina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur,dan kriteria Keamanan Pangan;Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benarpada Hari Seni tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 WIT berawal ketikaAnggota Kepolisian dari Sektor Kawasan Pelabuhan Manokwari mendapatinformasi dari masyarakat bahwa didalam Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantaraterdapat

terhadap perbuatan Pemohon Banding(Terdakwa) tersebut lebih tepat dikenakanPasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namunkarena tidak didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Preno KamarMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015,Hakim harus tetap memutussesuai surat dakwaaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khususdari Pasal 112 ayat (1) dengan menerapkan standar

ancaman pidana padaPasal 127 ayat (1) atau Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwadengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Pengadilan TinggiMedan untuk mengubah atau membatalkan putusan judexfactie tingkat pertamadan menerapkan standar ancaman pidana pada Pasal 127 ayat (1) atau Pasal131 UU Narkotika terhadap perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa).Pidana Yang Dijatuhnkan Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Terlalu Berat, TidakSetara Dengan Perbuatan atau Kadar Kesalahan Pemohon Banding

UU RI Nomor 35Tahun 2009 namun karena pasal tersebut tidak didakwakan, sementaradakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi olehHakim, maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan BukanTanamanakan tetapi adalah tepat dan adil jika Terdakwa dan PenasehatHukumnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untukmenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (Satu) tahunsesuaidengan penerapan standar

Yang dimaksuddengan "rincian masalah adalahtermasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan);e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telahdilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang barulampau;f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dantunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahunyang baru lampau;(,3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) disusunberdasarkan standar

akuntansi keuangan (Penjelasan Ayat (3):Yangdimaksud dengan "standar akuntansi keuangan" adalah standar yangditetapkan oleh OrganisasiProfesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemefintah Republik Indonesia);(4) Neraca dan laporan laba rugi dan' tahun buku yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) bagi Perseroan yang wajibdiaudit, harus disampaikan kepadamenteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 6 dari halaman 2110.Bahwa, Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut

Tapin atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saatsaksi Waskito, SH Bin Sarindi dan saksi Dispiani Nor menangkap JulmiAls jul bin Said Zaman di desa disebuah rumah di Sabah

SEPT HERYANI, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa berkaitan dengan perkara terdakwa ini maka menurutsaksi peredaran obatobatan berupa obat jenis dextro, tidakIloIlmemenuhi standar persyaratan sebagaimana diatur dalamUndangUndang R.I.

Tapin telah dilakukan penangkapan terhadapterdakwa karena ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus obatjenis dextro yang disimpan terdakwa diatas lemari dibagian dapurrumah terdakwa;Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual obat obatan berupaobat jenis dextro sebanyak 6 paket berisi 14 butir perbungkusnyadengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), tidakmemenuhi standar persyaratan sebagaimana diatur dalamUndangUndang R.I.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi CASMIN siapapemilik 1 (Satu) unit laptop merek Accer warna Hitam berikut tasnya namunmenurut Terdakwa harga yang diminta oleh saksi CASMIN sebesar Rp.1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai denganharga standar penjualan laptop dikarenakan harganya yang miring danmurah.nn Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaiman diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksiCASMIN siapa pemilik 1 (Satu) unit laptop merek Accer warna Hitam berikuttasnya namun menurut Terdakwa harga yang diminta oleh saksi CASMINsebesar Rp. 1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidaksesuai dengan harga standar penjualan laptop dikarenakan harganya yangmiring dan murah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi CASMINSiapa pemilik 1 (Satu) unit laptop merek Accer warna Hitam berikut tasnyanamun menurut Terdakwa harga yang diminta oleh saksi CASMIN sebesarRp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuaidengan harga standar penjualan laptop dikarenakan harganya yang miringdan murah.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka unsur kedua telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena

NAFSIAHbinti Nadi pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 wib. atau padasuatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat diwarung kopi kawasan dermaga JI.Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto kota Kediri dan didepan RSBaptis Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren kota Kediri atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

paraterdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadidipersidangan, para terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab petanyaanpertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuanserta kecakapan para terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas dapatdinyatakanunsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 UNSUR DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN, KESEDIAAN FARMASIYANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

diinsafi dan adanya akibat dariperbuatannya;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkansebagai berikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkansebagai berikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar

untuk mendaftarkan ijin usaha niaga pada BPH Migas, untukHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.SusLH/2016/PN Lgs.mendapatkan sertifikat nomor registrasi usaha sesuai dengan Pasal 3 dan4 peraturan BPH Migas Nomor. 8 tahun 2005.Bahwa pengangkutan dan atau penjualan minyak mentah yang dilakukanoleh Terdakwa tanpa ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga(penjualan) adalah melanggar hukum yang ada di NKRI.Bahwa menurut Ahli dampak negatif minyak mentah yang dijual olehTerdakwa tidak sesuai dengan standar

Migas), setelahmendapat ijin badan usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ijinusaha niaga pada BPH Migas, untuk mendapatkan sertifikat nomorregistrasi usaha sesuai dengan Pasal 3 dan 4 peraturan BPH Migas Nomor.8 tahun 2005.Bahwa pengangkutan dan atau penjualan minyak mentah yang dilakukanoleh Terdakwa tanpa ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga(penjualan) adalah melanggar hukum yang ada di NKRI.Bahwa menurut Ahli dampak negatif minyak mentah yang dijual olehTerdakwa tidak sesuai dengan standar

setelahmendapat ijin badan usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ijinusaha niaga pada BPH Migas, untuk mendapatkan sertifikat nomorregistrasi usaha sesuai dengan Pasal 3 dan 4 peraturan BPH Migas Nomor.8 tahun 2005.e Bahwa pengangkutan dan atau penjualan minyak mentah yang dilakukanoleh Terdakwa tanpa ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga(penjualan) adalah melanggar hukum yang ada di NKRI.e Bahwa menurut Ahli dampak negatif minyak mentah yang dijual olehTerdakwa tidak sesuai dengan standar

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuksubyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkanperbuatannya dan tidak sedang terganggu

yang diajukandipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar atas kemauannya sendiri telahmelakukan tindak pidana seperti yang didakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat14mengerti bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwamenyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat(3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;15Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap

Penetapan No.0233/Pdt.G/2018/PA.LKBahwa dalam akad Murabahah antara Pelawan dengan Terlawan yangdiwakili olen Terlawan Il tersebut terjadi kesalahan dalam menjalankanakad karena dalam buku standar produk Perbankan Syariah Murabahahyang disusun oleh divisi Pengembangan produk dan edukasi Departemenperbankan Syariah otoritas Jasa Keuangan pada Bab 3 bagian 3 tentangstandar Objek Pembiayaan Murabahah dan kepemilikannya dijelaskansebagai berikut :Objek Pembiayaan Murabahah harus merupakan barangbatang

Jenis obyek yang ditransaksikan Murabahah secara paket(jizaf) dan obyek terkait lainnya yang menjadi satu kesatuan.Bahwa berdasarkan standar objek Pembiayaan Murabahah tersebutjelaslah bahwa objek pembiayaan Murabahah tidaklah bisa berupa modal,akan tetapi adalah barang yang diantara lain contohnya adalah : rumah,toko, mobil, motor roda dua, alatalat / perabot rumah tangga dan lainlain,sedangkan dalam Akad Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antaraPelawan dengan Terlawan yang diwakili oleh Terlawan

Il tersebutmenyatakan bahwa dana yang dipinjamkan oleh Terlawan kepadaPelawan tersebut kegunaannya adalah untuk modal usaha dan take overfasilitas pembiayaan NASABAH di Bank Nagari Syariah dan Muamalat,sehingga berdasarkan standar objek Pembiayaan Murabahah tersebuttidaklan tepat Akad Pembiayaan AlMurabahah dipergunakan dalampinjaman yang digunakan untuk modal usaha tersebut, akan tetapiseharusnya Terlawan mempergunakan Akad Mudharabah, karenaMudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak

Barang bukti tersebut pada Bab butir 2 di atas (PB) adalah amunisisenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 38 spesial.

Barang bukti tersebut pada Bab butir 2 di atas (PB) adalahamunisi Ssenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 38 spesial.PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan moeneliti danmempertimbangkan apakah dari faktafakta hukum (keterangan saksi,keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratoriumkriminalistik) tersebut, dalam hubungannya dengan apa yang didakwakankepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanPenuntut

Chen Kuo warga Negara Cina selaku KKM darikapal MV LIAO CHANG YU 0647, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, secara bersamasama melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukanusaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan, tidak mematuhi ketentuanmengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikansebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, d dan e UndangundangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004

wajibmematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan yang ditetapkan oleh DirjenPerikanan Tangkap RI sesuai dengan surat Dirjen Perikanan Tangkap RINomor : IK.340/D.3.2304/96.K tanggal 19 Nopember 1996, bahwa matajaring (mesh size) terendah atau minimal 50 mm (lima puluh millimeter) dandi kapal tidak dilengkapi VMS (Vessel Monitoring System) atau alatpemantau yang seharusnya dipasang di kapal perikanan serta di atas kapaltidak dilengkapi dokumen berupa Surat Layak Operasi (SLO) sebagaimanapersyaratan atau standar

CHEN KUO terbuktisecara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana := SECARA BERSAMASAMA MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAPIKAN BERBENDERA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA TIDAK MEMILIKISURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI OA), DAN SECARA BERSAMASAMA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG TIDAK SESUAIDENGAN UKURAN YANG DITETAPKAN, TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN ATAU STANDAR OPERASIONAL PENANGKAPAN IKANDAN KAPAL TIDAK DILENGKAPI SISTEM PEMANTAUAN KAPALPERIKANAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOSWANDI Als BULE Bin YANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasidan/atau alat kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atauPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangansebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang salingbersesuaian

persidangan sesuai surat dakwaandalam perkara ini adalah Terdakwa KOSWANDI Als BULE Bin YANTO, halmana telah pula diakui oleh Terdakwa di persidangan dan membenarkanidentitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadapunsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN SngAd.2 Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasidan/atau alat kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar

berdasarkan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorangdokter maupun apoteker yang memiliki wewenang untuk menjualkan obatobatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut dan terdakwa tidak memiliki jindari pihak yang berwenang untuk menjual obatobatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengandemikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar

SIMATAHARIuntuk pekerjaan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELASSDN 112257 BATANG GOGAR KECAMATAN SEI KANAN dan ParaPenggugat diberikan satu) dokumen pengadaan untukmasing masing paket pekerjaan tersebut ;Bahwa setelah diperiksa dan diteliti Para Penggugat,ternyata dokumen yang diberikan adalah dokumen untukpengadaan barang, pada hal pekerjaan yang diikutilelangnya oleh Para Penggugat adalah pengadaanpekerjaan konstruksi, dengan demikian dokumen yangdiberikan Tergugat tidak sesuai dengan Standar DokumenPengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (vide PeraturanKepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah) No. 6 Tahun 2010 tentang Standar DokumenPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard BiddingDocument) Jo Peraturan Kepala LKPP (Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No. 2 Tahun 2011tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6Tahun 2010 tentang Standar Dokumen PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) ) ;.

tidaknyapada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat diJalan Lintas Jambi Palembang dekat Dealer Toyota Paal X KecamatanKota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang meniru atau memalsukanBahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan Bahan BakarMinyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeriuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar

Nomor Polisi BH 8535 TI, sekira pukul 21.00 WibTerdakwa sampai di Desa Bayat dan bertemu dengan Pakde,selanjutnya Pakde menyuruh orang untuk mengisi bahan bakar minyakjenis bensin kedalam tangki plastik yang ada diatas mobil carry pick upyang dibawa oleh Terdakwa, yang mana bahan bakar minyak jenisbensin tersebut Terdakwa ketahui kwalitasnya tidak bagus karenadiproduksi secara tradisional oleh masyarakat desa bayat yang manakwalitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidakmemenuhi standar

Pertamina Asset 1 Jambi Field yangdiperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, diatas dapat disimpulkanbahwa: dari 5 (lima) parameter uji, 3 (tiga) parameter tidak memenuhibatasan standar dan mutu (spesifikasi) yang dipersyaratkan;Bahwa dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak tersebut yangmenurut keterangan Terdakwa Rusdiyansah bin.

Jmb.Bahwa di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagaiberikut Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yangdipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatwajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan hasil pengujian secaralaboratories di Laboratorium Engineering dan Planning PT.

PertaminaAsset 1 Jambi Field sesuai dengan Analisa Sample Barang Buktitanggal 19 Januari 2021 dimana Penyidik telah memperlihatkankepada Ahli ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidaksesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak(BBM) Jenis Bensin;Bahwa yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalahberdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkanoleh Laboratorium Engineering & Planning PT

Bahwa pada saat terdakwa membawa dan menjual gula tersebut kepada saksiYayan Permana terdakwa telah mengetahui bahwa gula pasir tersebut berasal dari malaysiadan pada kemasan karung gula pasir tersebut sama sekali tidak mencantumkan informasi danatau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, sebagaimana di syaratkan dalamUndangundang dan dalam karung kemasan gula pasir tersebut juga tidak tercantumKetentuan seusia Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai mana ditentukan dalam Undangundang

terdakwa IWAN SINAGA Alias IWAN tidak ada terdaftardi Dinas Perindustrian Perdagangan Pemerintah Kota Singkawang.Ahli menerangkan bahwa yang dapat mendaftarkan atas barangbarangdari Luar Negeri baik barang pangan dan atau sejenisnya ke dalam wilayahIndonesia adalah perusahaan atau importir, selain itu untuk peroranganjuga dapat di daftarkan asalkan memilki ijin dari Kementrian PerdaganganRI selaku Importir.Ahli menerangkan bahwa usaha yang dilakukan terdakwa di larang denganalasan :1 Tidak memenuhi Standar

pangan yang berbentuk gambar, tulisan,kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam,16ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Label.e Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentukgambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasarandan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebutIklan.e Standar

Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan StandardisasiNasional (BSN).e Barang Barang Illegal adalah segala macam jenis barang yang keberadaanya atau barangproduksi Luar Negeri yang dalam peredarannya ke wilayah Indonesia tidak terdaftar keBadan POM pusat.e Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yangbebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.17Ahli menerangkan bahwa setiap orang dapat melakukan usaha pembelianbarang barang

untuk jenis barang barang yang telahdiperolehnya yang merupakan barangbarang produksi Luar Negeritersebut bahwa terhadap barang barang dan pangan yang siap untukdiedarkan atau dipasarkan tersebut pertama harus didaftarkan ke BPOMRI sehingga terdapat Nomor pendaftaran dengan Kode BPOM ML,sedangkan terhadap produk pangan yang berupa gula pasir warna putihyang dibelinya untuk dipasarkan kembali ke wilayah Indonesia harus18mencantumkan keterangan antara lain teregritasi BPOM ML dan tandapenggunaan SNI (standar

Bahwa menurut Saksi alat Testpack yang bermerek InstAnswer(Multi Druc Screen test) merupakan alat standar yang digunakanBNN Nasioanal yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urinemilik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahidroconnabinol atauganja dan dinyatakan positif..

yangmana THC tersebut ada dalam alat narkotika tersebut.Bahwa Saksi sewaktu pengambilan urine tersebut disaksikanoleh Terdakwa saat pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempatair seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dannomor setiap personel oleh orangnya sendiri, serta dikawaldiawasi anggota Kodim 0319/mentawai menurut Saksi tidak akantertukar antara wadah yang satu dengan lainnya.Bahwa menurut Saksi alat Testpack yang bermerek InstAnswer(Multi Druc Screen test) merupakan alat standar

THC tersebutada dalam alat narkotika tersebut.Bahwa benar sewaktu pengambilan urine tersebut disaksikanTerdakwa sendiri serta Saksi lainnya saat pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuaiurutan nama absen dan nomor setiap personel oleh orangnyasendiri, serta dikawal diawasi anggota Kodim 0319/mentawaisehingga tidak akan tertukar antara wadah yang satu denganlainnya.Bahwa benar alat Testpack yang bermerek InstAnswer (MultiDruc Screen test) merupakan alat standar

urine Terdakwa periksatersebut, yang mana salah satunya adalah (botol/pot Nomor16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 danTerdakwa (botol/oot Nomor 17) atas nama Pratu RoniAndrean tanjung Nrp 310010027501180 kedua anggotatersebut sama sama terkandung zat THC/Tetrahidroconnabinolatau. ganja dan dinyatakan positif telah menggunakanTetradrocannabinol yang mana THC tersebut ada dalam alatnarkotika tersebut.Bahwa benar alat Testpack yang bermerek InstAnswer (MultiDruc Screen test) merupakan alat standar

tersebut ada dalam alatnarkotika tersebut.10.Bahwa benar sewaktu pengambilan urine tersebut disaksikan11.Terdakwa sendiri serta Saksi lainnya saat pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuaiurutan nama absen dan nomor setiap personel oleh orangnyasendiri, serta dikawal diawasi anggota Kodim 0319/mentawaisehingga tidak akan tertukar antara wadah yang satu denganlainnya.Bahwa benar alat Testpack yang bermerek InstAnswer (MultiDruc Screen test) merupakan alat standar

Penetapan kawasan hutan.(3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasanhutanditetapkan dengan Keputusan Menteri.Penunjukan Kawasan HutanPasal 17Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud padaPasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awalsuatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 09/P/HUM/2016Pasal 18(1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :a. Wilayah provinsi; danb.

tingkatprovinsi dan kabupaten/kota;(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),pemerintah daerah provinsi:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalamrangka pelaksanaan penataan ruang wilayahprovinsi;2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yangdisusun dalam rangka pengendalian pemanfaatanruang wilayah provinsi; dan3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;b. melaksanakan standar

pelayanan minimal bidangpenataan ruang;(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapatmemenuhi standar pelayanan minimal bidang penataanruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaiansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPasal 11;Halaman 23 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 09/P/HUM/2016b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang.(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapatmemenuhi standar pelayanan minimal bidang penataanruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambillangkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiPasal 22 ayat (2) huruf h(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harusmemperhatikan:a. perkembangan permasalahan nasional dan ehasilpengkajian

Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat , pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional;Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Tersangka Adi Samsul MaarifBin Zaenudin dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTrihexpyphenidyl tersebut termasuk melakukan pekerjaan kefarmasian;Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar

tersebut memenuhi standar namun setelahberada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obat tersebutdiragukan;Bahwa keamanan obat tersebut harus tersimpan dalam wadah tertutupmaksudnya adalah isi harus terlindungi dari masuknya bahan padat danmencegah terjadinya kehilangan bahan;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN KadlBahwa khasiat atau kemanfaatan obat tersebut digunakan untukmengobati atau sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatanpenyakit parkitson;Bahwa mutu obat dilihat dari

Kemasan obat tersebut dalam keadaanbaik maksudnya cara penyimpanan, masa kadaluwarsa dan secara fisikdan kimiawi obat masih bagus;Bahwa Tersangka Adi Samsul Maarif dengan mengedarkan sediaanfarmasi obat Trihexpyphenidy/ tersebut tidak memenuhi standar sebabkalau dilihat dari; segi keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang abhliatau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinyamaka diragukan sanitasi dan hiegenisnya; segi khasiat dan kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan dantidak

sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk Dokter; mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secarasembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;Bahwa yang keliatan adalah warna akan berubah bau obat menyengat,bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang;Bahwa ang berhak menjual obat tersebut adalah Apotik dan Pedagangbesar farmasi/PBF jadi dalam hal ini yang dapat menjual adalah yangmemiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota;Bahwa perseorangan

dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asasyang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengancara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asasyang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayaHal. 22 Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUNMDN13.14.15.16.yang jelas, sesuai dengan standar

Busimor Engineering;Fotokopi Surat Persyaratan Kualifikasi peserta dari CVVitto Jaya;Fotokopi Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik;Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 04/KP.1241407/UKPBJAS/2019, tanggal 21 Mei 2019;Fotokopi Metode Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan IrigasiTahun Anggaran 2019 atas nama Vitto Jaya;Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi, meskipun telahdiberikan kesempatan yang cukup;Menimbang,bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkanKesimpulannya tanggal 15 Oktober

Persidangan);Menimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan perundangundangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, MajelisHakim berkesimpulan masa sanggah dilaksanakan setelah tahapan penetapandan pengumuman pemenang;Hal. 46 Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa tahapan tender yaitu download dokumen pemilihanmerupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peserta tender, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa peserta tender termasuk Penggugat telahmemiliki Standar

Dokumen Pemilihan Secara Elektronik (vide bukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan SecaraElektronik pada poin 36.2 halaman 42 diketahui masa sanggahan disampaikansecara elektronik melalui aplikasi SPSE, disertai bukti terjadinya penyimpangan(vide bukti P2);Menimbang, bahwa sanggahan dilakukan secara elektronik dan apabilaterjadi gangguan teknis, sanggahan dilakukan secara offline terhadappenetapan pemenang dan pengumuman pemenang;Menimbang, bahwa Penggugat sampai gugatan

didaftarkan tidakmelakukan upaya sanggahan atau tidak ada bukti yang diajukan di persidanganmengenai adanya upaya sanggahan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan SecaraElektronik pada poin 36.7 halaman 42 diketahui sanggahan dianggap sebagaipengaduan, dalam hal : a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE(offline), Kecuali Keadaan kahar atau gangguan teknis (vide bukti P2);Menimbang, bahwa Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para