Sinar Surabayamengajukan penawaran pada Paket Pekerjaan Konstruksi PembangunanJalan Sepeda berdasarkan Surat Nomor 02/SSWKTB/V/2011 tanggal 28Mei 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi KabupatenWakatobi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.792.000.000,00 (satu miliartujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);Setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa atau prosespelelangan, CV.

Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dalam C. Penandatangan dan PelaksanaanKontrak, pada 2. Pelaksanaan Kontrak, g.

No. 1244 K/Pid.Sus/2016Setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa atau prosespelelangan, CV. Sinar Surabaya dengan Direktur Terdakwa Micle AryantoLesmana ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi KabupatenWakatobi Tahun 2011 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor007g/PPBJKONST/BM/DPUPE/WKTB/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 danCV.

Pasal 18ayat (3) UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang Jasa/Pemerintah jo. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No.13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

,M.Kn VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tebet DalamIV, RT.016/RW.001, Kelurahan Tebet Barat, KecamatanTebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat pada KantorHukum Nur Setia Alam Prawiranegara & Partners, beralamatdi Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN(OJK), tempat kedudukan di Gedung SumitroDjojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta 10710;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa: Lubna Maulida dan kawankawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan KeputusanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda TerdaftarHalaman 1 dari 7 halaman.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019 TentangPembatalan Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum SebagaiProfesi Penunjang Pasar Modal tertanggal 18 Desember2019 dengan Nomor Urut 4 (empat) a.n. Nur Setia Alam, S.H.,M.Kn.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DewanKomisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Konsultan HukumSebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tertanggal 18 Desember2019 dengan Nomor Urut 4 (empat) a.n. Nur Setia Alam, S.H.,M.Kn.

.;3 Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut KeputusanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda TerdaftarKonsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modaltertanggal 18 Desember 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat) a.n.

US.11/4/18/Pl.05 Tentang PelaksanaanPenerapan Besaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk kegiatanBongkar Muat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya Serta BarangCurah Cair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16September 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat;3. memerintahkan/Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan No.

US.11/4/18/PI.05Tentang Pelaksanaan Penerapan Besaran Tarif Pelayanan Jasa PipaTerpadu untuk kegiatan Bongkar Muat Minyak Kelapa Sawit dan HasilTurunannya Serta Barang Curah Cair Lainnya di Cabang PelabuhanBelawan tertanggal 23 Maret 1995;4. Menyatakan syah Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atau tidakmelakukan perbuatan lanjutan yang telah dikeluarkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Medan atas Surat Keputusan Direksi PT (Persero)Pelabuhan No.

US.11/4/18/PI.05 Tentang Pelaksanaan PenerapanBesaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk kegiatan BongkarMuat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya Serta Barang CurahCair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16 September2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai ada Putusan Pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap;5.

No. 53/PK/TUN/2008Besaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk Kegiatan BongkarMuat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya serta Barang CurahCair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16 September2005 yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PeraturanDireksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia No.

No. 53/PK/TUN/2008Pemompaan (ATTP) Belawan sebagaimana disebutkan dalam objekgugatan pada kata Mengingat point 12, kata Memperhatikan, point 4 Jopasal 3.Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa atau objek gugatan olehTermohon Peninjauan Kembali yang memberlakukan atau menaikkanBesaran Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pipa Terpadu sebesar Rp.12.500, (dua belas ribu lima ratus rupiah) perton dimana hargasebelumnya hanya sebesar Rp. 1.750.

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihakkontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu; 2) Telah dilakukanaddendum perpanjangan waktu; 3) Telah ada penentuandenda keterlambatan; 4) Pelaksana

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH MASA BAKTI 2016-2020 VS TEUKU HAFNIBAR;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dantindakan administrasi lebih lanjut ternadap:(1)Surat Pengurus Lembaga Pengenbangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Nomor 266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 6 Juli2018 perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T.

Hafnibar sampaiadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh Nomor 081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifLembaga Pengembagan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh Tahun20172020 sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;b. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah:(1)(2)Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Nomor 266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 6 Juli2018 perihal Surat Pemberhentian Sadr. Ir. T. Hafnibar;Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh Nomor 081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifHalaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2019Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh Tahun20172020:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:(1) Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Nomor 266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal O6 Juli2018 perihal Surat Pemberhentian Sadr. Ir. T. Hafnibar ;(2) Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh Nomor 081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifLembaga Pegembagan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh Tahun20172020:4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUSLEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEHMASA BAKTI 20162020;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/20192. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS GLEN GLENARDI, DKK DAN IRLAN SUUD, SH;;

Infotek MultimediaGorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada KegiatanPenyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan TahunAnggaran 2011 ;Hal. 5 dari 104 hal. Put.

Tahun 2010 dan 2011.Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektroniktercatat sebagai rincian belanja iuran internet yang termasuk kelompokbelanja langsung jenis belanjanya barang dan jasa dan rincian belanjannyaiuran Internet yang pengadaannya harus diproses sesuai denganmekanisme pengadaan barang/jasa yakni melalui mekanisme pelelanganumum ;Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor PengelolaData Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TahunAnggaran

Infotek MultimediaGorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada KegiatanPenyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan TahunAnggaran 2011;Bahwa penetapan/penunjukan rekanan atau penyedia jasa pada KegiatanPenyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan TahunAnggaran 2011 tidak dilakukan dengan proses lelang sehingga tidak adaPanitia

KegiatanPenyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik tercatatsebagai rincian belanja iuran internet yang termasuk kelompok belanjalangsung jenis belanjanya barang dan jasa dan rincian belanjannya iuranInternet yang pengadaannya harus diproses sesuai dengan mekanismepengadaan barang/jasa yakni melalui mekanisme pelelangan umum;Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor PengelolaData Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TahunAnggaran 2010 dan Tahun Anggaran

Pencairan/pembayaran dana untuk Kegiatan Penyedian Jasa InternetTahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :a.

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) huruf a dan k Perpres Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwapenyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajibmemenuhi persyaratan diantarannya :a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankankegiatan/usaha.k.

Pencairan/pembayaran dana untuk kegiatan penyedian jasa internet TA.2011 adalah sebagai berikut:a.

Infotek MultimediaGorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada KegiatanPenyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011. Bahwa penetapan/penunjukan rekanan atau penyedia jasa padaKegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011 tidakdilakukan dengan proses lelang sehingga tidak ada Panitia Lelang dan tidakHal. 30 dari 102 hal.

Pencairan/pembayaran dana untuk penyedian jasa Internet TA. 2010sebagai berikut :a.

pokoknya atas dalildalil :bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sesuai dengansurat perjanjian hutang tanggal 10 September 2001 dan pada saat pembuatanperjanjian hutang Tergugat diikuti dan disetujui oleh anaknya bernama Ida YuliSahita dengan jumlah hutang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)terhitung berlaku sejak tanggal 10 September 2001 sampai dengan 10September 2002 ;bahwa sesuai pasal 1 perjanjian hutang, segala pembayaran dilakukanoleh Tergugat di kediaman Penggugat dengan jasa

bunga 3% perbulan, olehTergugat jasa bunganya dibayar mulai bulan Oktober 2001 sampai denganbulan Maret 2002 (selama 6 bulan) dan bulan selanjutnya sampai sekarangtidak pernah dibayar oleh Tergugat demikian juga dengan hutang pokoknya ;bahwa sebagai jaminan hutang tersebut Tergugat memberikan satubidang tanah yasan persil No. 74 a, blok d, Ill, kohir No. 177, seluas + 1.349 m?

Biaya somasi, gugatan, jasa pengacara sebesar Rp. 10.000.000,bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Tergugat dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) ;3. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;4.

JASA MARGA BALI TOL;

PT JASA MARGA BALI TOL, beralamat di jalan ByPass Gusti Ngurai Rai Nomor 505 Pemogan,Denpasar, Bali, yang diwakili oleh Enkky SasonoA.W.S.Sos., M.M., jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drajad HariSuseno, jabatan Corporate Secretary, berdasarkan suratHalaman 1 dari 6 halaman.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yangmeliputi:1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;Z. Harga Perkiraan Sendiri, dan;3. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;~ 9 2090 5Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA);g.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yangmeliputi:1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;Z. Harga Perkiraan Sendiri, dan;3. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA);g.

Bahwaperbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsipprinsip pengadaan diantaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harusdilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin PenyediaBarang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperolehBarang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yangmengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa danprinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yangmeliputi:1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan;3. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;~ 920 5Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA);g.

Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperolehBarang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yangmengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa danprinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang samabagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikeuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingannasional:Bahwa setelah Terdakwa selaku

KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) Diwakili Oleh H.M. ANDT ARSIAN DJUNAID, S.E., DKK;

., jabatanKepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU01/WKN.09/KNL.01/2020, tanggal 24September 2020;KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA),beralamat di Jalan Dr. Cipto 84, Pekalongan, yangHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2021diwakili oleh H.

., jabatanKetua Umum Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KospinJasa), dan kawankawan;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada Moh.Asad Arifuddin, S.H., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Konsultan Hukum,beralamat di Pekalongan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 27/Sekr.Peng/G/Js/IV/2021, tanggal 12April 2021;KADAFI YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Duren III Selatan, Nomor 33F, RT 04 RW02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,Jakarta Selatan, pekerjaan

ArifGunawan, S.E., Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pati(Tergugat II Intervensi 1) berdasarkan Surat Kuasa bertindak untuk danatas nama Koperasi Simpan Pinjam Jasa melaksanakan penjualansecara lelang dengan perantara KPKNL Semarang terhadap barangjaminan milik debitur/penanggung hutang atas nama Hasono(Penggugat) atas tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor429 dan Nomor 556; Bahwa secara formal objek sengketa merupakan suatu berita acara yangdibuat berdasarkan norma hukum perdata

(SPPLS Barangdan Jasa) Nomor 301/SPPLS/DPU/2011 tahun 2011 yangHal. 19 dari 202 hal.

Penyedia Jasa (Kontraktor);j..

Pasal 1 angka 12 tentang Penyedia Barang/Jasa Kontruksi/Jasa lainnya;8. Pasal 1 angka 16 tentang Penyedia Jasa Konsultansi;Bahwa benar Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) berbunyi :Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melaluiPenyedia Barang/Jasa terdiri atas :a. PA/KPA;b PPK;c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand.

Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepadaPenyedia Barang dan Jasa.

2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,bahwa Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untukmemberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 90, Pasal 91, Pasal 91 dan Pasal 93, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milikpihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan atau Hal dari 12 hal Put.

No. 72/PID/2014/PT.DKIdiperdagangkan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :eBahwa sekitar tahun 2011 Terdakwa EDISON membuka usaha Toko DutaACC (Duta Spare Part) terletak di ITC Roxy Mas Lantai 3 Blok B No.72Jakarta Pusat dan Toko Duta ACC (Duta Spare Part) milik Terdakwa tersebutbergerak dibidang penjualan barang dan/atau jasa yaitu Acsesoris Handphoneantara lain Sarung Handphone, Spiker Aktif Handphone dan Memory Cardyaitu merek HC dan merek VGEN (VGEN MEMORY).

Inter Digital Solution : 2 1(satu) lembar fotocopy sertifikat merek yang dilegalisir tanggal pendaftaran28 Juli 2005, kelas barang/jasa 09 dengan nomor IDM000043792, tanggalpenerimaan permohonan 12 Desember3 1(satu) lembar fotocopy sertifikat merek yang dilegalisir tanggal pendaftaran28 Juli 2005, kelas barang/jasa 09 dengan nomor IDM000043793, tanggalpenerimaan permohonan 12 Desember4 Nota tertanggal 24 Juni 2013 atas barang Memory Card merek VGENsebanyak 12.000 pcs ;5 Nota tertanggal 2 Julu 2013

, kelas barang/jasa 09 dengan nomorIDM000043792 ;7 1 (satu) lembar nota tertanggal 24 Juni 2013 memory card merek VGENsebanyak 12.000 (dua belas ribu);8 nota tertanggal 2 Juli 2013 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000, (dua ribuHal 7 dari 12 hal Put.

Micro SD VGEN 4GB jumlah 5.000 pcs,Dirampas untuk dimusnahkan;a 3 (tiga) pcs memory card merek VGEN asli Dikembalikan kepada saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Benny PontianMuslim ; 4 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 399,5 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat merek yang dilegalisir tanggal pendaftaran28 Juli 2005, kelas barang/jasa 09 dengan nomorIDM000043792, 6 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat merek yang dilegalisir tanggal pendaftaran28 Juli 2005, kelas barang/jasa 09 dengan nomorIDM000043792

Putusan Nomor 859/B/PK/Pjk/2019Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00027/207/08/521/12, tanggal 12 Desember 2012, untuk masa pajakNovember 2008 untuk dibatalkan:Bahwa adapun alasan dan penjelasan Penggugat adalah sebagaiberikut:a. Bahwa terdapat kesalahan objek pajak,b.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPut79788/PP/M.IIB/99/ 2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4180/WPJ.32/2015,tanggal 21 Oktober 2015, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP4180/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober2015, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Putusan Nomor 859/B/PK/Pjk/2019Penggugat, NPWP 02.258.229.0521.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP4180/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa