Ditemukan 544940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindaka tanjakan tindrawan tandukan tinjauan
Penelusuran terkait : Tindakan faktual Tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual Tindakan kekerasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-06-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 261/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penggugat:
PT. DINAR PARGAULAN
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
48 — 0
  • Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Dinar Pargaulan sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/298 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Dinar Pargaulan, tanggal 15 Agustus 2012, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Dinar Pargaulan sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/298 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-02-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PGP
Tanggal 16 Juli 2024 — Penggugat:
MASTONI
Tergugat:
3.LURAH SEMABUNG LAMA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PT. TIGA KOTA SEMACANG
23 — 2
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 28-08-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 56/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat:
1.Agus Sumardi
2.Casminah
3.Dian Lestari
4.Hj. Maryati
5.Muhamad Amrun
6.Nurwasri
7.Risyanti
Tergugat:
Lurah Panggung
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
115 — 150

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI;

    • Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat bukan merupakan Tindakan Faktual melainkan Keputusan Tata Usaha Negara;

    DALAM POKOK PERKARA;

    1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima;
    2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 515.500,- (lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-12-2023 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 386/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Dirjen Minerba
Terbanding/Penggugat : Cv Harapan rejeki
32 — 18
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-03-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 23-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2023 — Penggugat:
CV Raihan
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
74 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSESPSI:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Raihan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang
    Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perbuatan melanggar hukum
  • Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan
    Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2023 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 375/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbanding/Penggugat : PT. MULIA RAYMOND PERKASA
40 — 24
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-04-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat:
PT. KEMENANGAN SENTOSA PRIMA
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Kementerian Energi dan Sumber DAYA MINERAL (DIRJEN MINERBA KEMENESDM)
Intervensi:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
85 — 107
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 01-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 51/B/TF/2024/PT.TUN.MKS
Tanggal 21 Mei 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
60 — 27
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-08-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan PTUN PALU Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
PT. Gita Tamsia
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Tengah
2.direktur jenderal mineral dan batubara pada kementerian energi dan sumber daya mineral Republik indonesia
109 — 3
  • DALAM POKOK SENGKETA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal:
      1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  • Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-10-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 17 Januari 2024 — Penggugat:
PT. RIVANTAMA BINTANG MUDA
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktur Jendral Mineral dan Batubara Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
66 — 79
  • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
  • Menyatakan Batal:
    • Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan data dan/atau dokumen izin usaha pertambangan milik PT.
    • Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/058/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
      Rivantama Bintang Muda,tanggal 16Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
    • Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 27-08-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 49/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI
Terbanding/Penggugat : PT Citra Sahaja Setia
15 — 11
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-04-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat:
PT ARSA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
49 — 2

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Arsa, Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/029/DESDM/Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Persetujuan
    Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Arsa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 28-11-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 25-01-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 107/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat:
Muswandar
Tergugat:
Kepala Kantor BPN Pinrang
91 — 89
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 02-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 343/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2023 — Penggugat:
PT BONA BAHTERA SEJAHTERA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
89 — 68
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI:

    - Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan administratif Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30
    Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Repubik Indonesia;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administratif berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera sebagaimana
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 19-10-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 17 Januari 2024 — Penggugat:
PT. RIVANTAMA BINTANG MUDA
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktur Jendral Mineral dan Batubara pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
101 — 70

  • MENGADILI

    1. DALAM EKSEPSI
    • Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima seluruhnya;

    1. DALAM POKOK SENGKETA
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum
    3. Menyatakan batal:
      1. Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT.
    Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Rivantama Bintang Muda tanggal 16 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  • Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/059/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-11-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 126/G/TF/2022/PTUN.MKS
Tanggal 7 Desember 2022 — Penggugat:
1.H. Askar Halide
2.Hj. Novitasari Dewi
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Soppeng
298 — 44
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 14-10-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
1.Majidah
2.Dra. Mariama
3.H. Makmur, S.Ag
4.Mutmainnah
5.Dra. Marannu
6.Taufiq M. Mustari
7.Aisyah Mustari
8.Mujahida Mustari
9.Hamka Ahmad, ST
10.Hj. Jusmani
11.Rustam
12.H. Suaib
13.Abbas Dg. Ngalle
14.Maskur
15.Mahirah
16.Hj. Mustaina
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
173 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 27-08-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 15/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbanding/Penggugat : CV SITI MAJU SEJAHTERA
18 — 21
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-07-2022 — Putus : 05-08-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 45/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 5 Agustus 2022 — DARIM Melawan KEPALA DESA / PETINGGI DESA SUWAWAL
281 — 99
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-04-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 19/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 11 April 2023 — KARDANI Dk Melawan 1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 2. PT. BHIMASENA POWER INDONESIA 3. KUSNADI 4. MUDAKIR
190 — 65