Ditemukan 168 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 50/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps Tanggal 12 April 2016 — HAMDANI
55 — 22
55 — 22
Menetapkan Para Pejabar Pengelola keuangan /barang padasatuan kerja perangkat daerahb. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendaharapenerimaan dan bendahara pengeluaran paling sedikit 1 kalidalam 3 bulanc. Menandatangani SPJ yang telah diverifikasi (diparaf ) olehPPKSKPD dand.
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 39 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm. Tanggal 15 Desember 2015 — H.ASRAZI AZIDIN,S.Sos.,M.M Bin ASNAWI ROZO.
57 — 22
57 — 22
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahb.
Register : 24-07-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
129 — 45
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
129 — 45
Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Inspektur sesualdengan bidang tugasnya.Dan terkait bidang tupoksi saya maka di Pemda saya melakukan antaralain :a. review pelaporan keuangan pemerintah daerahb. melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan,Cc. menangani kasuS pengaduan masyarakat terkait dugaanpenyimpangan pembangunan dlld. melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan olehPemda maupun pemerintah Desa (termasuk yang berasal dari ADDdan DD).
Register : 02-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 19/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 22 Desember 2015 — - IR. MUSTADIR, MM Bin MUHAMMADONG.
52 — 22
52 — 22
77Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadirugi atau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UUNO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A.Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
Putus : 17-09-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor . 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. Tanggal 17 September 2013 —
37 — 6
37 — 6
Terdakwa sebagai aparat pemerintahan mengabaikan asas kehatihatian(asas prudential), bahkan abai dalam mengelola keuangan daerahb. Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
Register : 14-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 6/PID.TPK/2020/PT BBL Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SURANTO WIBOWO, M.Si Bin dr. TRANGGONO PRATIKNO
Terbanding/Penuntut Umum : FRANS JOMAR KARINDA, SH
225 — 94
Terbanding/Penuntut Umum : FRANS JOMAR KARINDA, SH
225 — 94
Menyusun Rancana Kerja Anggaran Perangkat Daerahb. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat DaerahCc. menyusun rancangan anggaran kas Perangkat Daerahd. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja@melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinannya.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranmelaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya= 2mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah
Register : 24-09-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 90/PID.SUS.K/2013/PN Mdn Tanggal 20 Januari 2014 — - MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA
235 — 238
235 — 238
Ditandatangani oleh MURNADYPASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota PengajuanKonsep Naskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 12 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.e.5 (lima) lembar Fotocopy
Ditandatangani oleh MURNADYPASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota PengajuanKonsep Naskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA,Bupati Mandailing Natal.e.5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagaiâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ.âÃÂæâÃÂæâÃÂæ...âÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ.. PEMOHON.
402 — 2075
402 — 2075
Pemohon mengantarkan Kota Cimahi memperoleh predikatWajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan PemeriksaKeuangan sejak tahun 2013, 2014 dan 2015.Kota = Cimahipenghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerahb. Pemohon mengantarkan mendapatkan(KPPD) 2012 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).c. Pemohon mengantarkan Kota Cimahi mendapatkan AnugerahPangripta Nusantara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 karenaHal 13 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Putus : 15-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 15 Januari 2015 — Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MengingatPP tersebut belum dinyatakan berlaku, dan oleh Hakim yang muliadigunakan sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwabertindak tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalamPasal 7 PP No. 58 tersebut adalah prematur.Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Bagian Keuangan PemkabSidoarjo pada awal dan pertengahan tahun 2005, Pemohon PeninjauanKembali bekerja berdasarkan :a Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerahb
Putus : 16-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 16 September 2014 — MOCH. ROFIK
66 — 13
66 — 13
kerugian dan jugatidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana ; Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No.31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yangdipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena : a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahb
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn
Terdakwa:
ASRUL, S.Pd Bin SAMMANG
101 — 22
RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn
Terdakwa:
ASRUL, S.Pd Bin SAMMANG
101 — 22
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawabanpejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerahb.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. Tanggal 4 Juli 2013 —
40 — 8
40 — 8
Mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan Daerahb. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadapPengangkatan dan pemberhentian Direksi.c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap programkerja yang diajukan oleh Direksi.d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca danperhitungan Rugi Laba.e.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG. Tanggal 24 Desember 2013 — EDI YUSMIANTO BIN YUSROMIHARJO
70 — 19
70 — 19
yaitu :1 Pasal 41 : bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.2 Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain yaitu :Huruf c : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan PeraturanPerundang undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD,kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.Huruf h : Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerahb
Register : 20-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
GUNTUR EKA PERMANA, SH.
Terdakwa:
IIF HARYADI ISLAMI PURWANEGARA, SE Bin Alm ACHMAD BUNASA
76 — 20
GUNTUR EKA PERMANA, SH.
Terdakwa:
IIF HARYADI ISLAMI PURWANEGARA, SE Bin Alm ACHMAD BUNASA
76 — 20
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawabanpejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerahb.
Register : 09-01-2016 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 29/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 10 Februari 2016 — - SULEMAN PUANG LANGIâÃÂÃÂ, SH
58 — 35
58 — 35
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
257 — 990 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 990 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekretaris daerah selaku koordinator pengeloaan keuangan daerahb. Kepala SKPKD selaku PPKD, danc. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.Kemudian pada Pasal 5 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006menyebutkan bahwa pelimpahan sebagimana dimaksud pada ayat (3)ditetapbkan dengan keputusan kepala Daerah berdasarkan prinsippemlsahaan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yangIhenerirtia atau mengeluarkan uang.
Sekretaris daerah selaku koordinator pengeloaan kKeuangan daerahb. Kepala SKPKD selaku PPKD, danc. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.Kemudian pada pasal 5 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006Hal. 243 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014menyebutkan bahwa pelimpahan sebagimana dimaksud pada ayat (3)ditetapbkan dengan keputusan kepala Daerah berdasarkan prinsippemisahaan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, danyang menerima atau mengeluarkan uang.
Register : 10-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 27/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 10 Februari 2016 — - YESAYA TEKKAY,S.Pd.M.H
80 — 133
80 — 133
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2267 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 2 April 2015 — A F N I T A
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berada dalam Penguasaan, Pengurusan, dan PertanggungjawabanPejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerahb.
Register : 02-03-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal Tanggal 10 Juli 2015 — Drs SUDARLIM THIRAYO, MM.
88 — 18
88 — 18
Kelebihan pembayaran akibat selisin pekerjaan terbayar danterlaksana harus dikembalikan kepada Negara/daerahb. Tidak dipenuhinya persyaratan mutu pekerjaan perludipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai kerugian Negara/daerahc. Pentingnya perhatian terhadap aspekaspek perencanaan teknisuntuk mewujudkan produk konstruksi yang memenuhi syaratkuantitas, kualitas maupun administrasi kontrak;d.
Register : 18-01-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT JAP Tanggal 22 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DECYANA CAPRINA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
132 — 124
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
132 — 124
akibat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalampenjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkantermasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara , baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahb