ADC Menhan 4:1. Agung; 2. Maryono; 3. Letkol Zainul, dst. 2 (dua) lembar draft print out warna Pakta Integritas, Nomor:Pl/ / /2015. 1 (satu) bundel foto copy Rakomdir PT. PAL Indonesia (Persero)tanggal 26 Mei 2016. 1 (satu) bundel print out warna Laporan PT. PAL Indonesia(Persero) untuk BPK Wakil Presiden tanggal 30 April 2016. 1(satu) bundel print out warna Rakomdir PT. PAL Indonesia(Persero) tanggal 3 Februari 2017. 1 (satu) bundel print out warna Penyelesaian Hutang PT.

Terhadap tanah assetNegara di wilayah Surakarta yang digunakan TNI AD tidak dapatdilakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun kecuali atasseijin/persetujuaan Menkeu Cq Menhan Cq Panglima TNI CqKasad Cq Pangdam IV/Diponegoro atau putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana diatur dalamPermenku RI Nomor 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang MilikNegara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 joPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baikbaik saja, rukun dan harmonis namun akhirakhir ini saksi barumengetahui kalau Pemohon ingin mencerai Termohon;21= Bahwa, Penyebabnya secara persis saksi tidak tahu, yang saksi ketahuiPemohon sering pergi ke Jakarta meninggalkan Termohon;= Bahwa, kegiatan Pemohon sering ke Jakarta karena Pemohon sebagaiDosen di berbagai Perguruan Tinggi, selain itu Pemohon juga aktifmenyampaikan seminarseminar diberbagai tempat, penulis buku danstaf ahli Menhan

Hal senada juga disimpulkan dalam hasilRapat Dengar Pendapat antara Forum Koordinasi Penghuni PerumahanNegara dengan Komisi DPR RI tertanggal 14 Januari 2010 (BuktiTambahan Para Pembanding dahulu Para Penggugat T.P 1A) dan RapatDengar Pendapat antara Menhan RI dan Panglima TNI serta jajarannyatanggal 22 Pebruari 2010 (Bukti Tambahan Para Pembanding dahulu ParaPenggugat T.P1B) serta Pidato Ketua DPR RI Marzuki Ali, dalam RapatParipurna DPR RI tanggal 15 Maret 2010, sehingga diputuskan secarapolitis

Di Pengadilan Tingkat Kasasi Upaya Hukum Luar Biasa berupaPeninjauan Kembali (PK).Bahkan kuasa hukum Menhan / TNI Cq. Kasad, selaku TERGUGAT Ill,tidak mengerti dengan Veteran selaku TURUT TERGUGAT I, yangsesungguhnya berpangkal sama di Kemhan RI, dimana LVRI termasukdalam KBT (Keluarga Besar TNI) (foto copy terlampir) (BB.9);5.

dengan mengatakan silahkan saja kalau melaluiInstitusi, nanti malah uangnya tidak kembali, saya juga mauajukan pensiun dini dan ini juga saya mau dicopot dari jabatanDandenma karena istri saya tidak pernah ada ditempat, sampaisaya ditanya keberadaan istri saya dan keluarga saya yangdituduh tidak harmonis.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : Azwar Usman, Pangkat/Nrp : Letkol Inf NRP11940015071070, Jabatan : Kasi ahli Tenaga Propesi KomdukDirjen Pothan Menhan

Kemudian Pengguna Barang (Menhan Cq. Dirjen Kuathan) wajibmelaporkan kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri KeputusanPenghapusan, Berita Acara Penghapusan, dan atau bukti setor, dan dokumenlainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)1) Gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat (Menhan) adalahkurang tepat, karena pada saat ini tanah obyek sengketa tersebutdigunakan oleh Mabes TNI sebagai perumahan dinas Pamen danPati.

Mengingat Menhan selakupengguna barang milik Negara sedangkan Menkeu adalahpengelola barang milik Negara yang juga bendahara Negara olehkarena itu tuntutan pembayaran ganti rugi seharusnya ditujukankepada menkeu bukan kepada Menhan ;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwaMenteri Pertahanan adalah selaku pejabat Pengguna BarangMilik Negara sedangkan Menkeu adalah pengelola Barang MilikNegara adalah Menteri Keuangan yang mempunyai

Bks antara Candu bin Godo dkkHal 228 dari 285 Perkara Perdata No. 102/Pdt.G/2012/PN.Bks(78 Penggugat) Melawan Menhan RI dan Panglima TNI ae di beri tanda P.1.11.3 ;6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri BekasiNo.221/Pdt.G/2010/PN.Bks antara Nursen dkk Melawan Resti DyahHastriani,SH dkk, di beritanda P.1.I1.4;7. Foto copy Surat Pernyataan M. ADUL bin AJIM tertanggal 18 April 2000won nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn on nn nnn n= , diberitanda P.I.1I.5;8.

Kemudian Kanwil DJKN wilayah 14Makassar mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya Pangdam VII/Wrbmelaporkan kepada Kasad dan Kasad melaporkan kepada Menhan kemudianMenhan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan ke Panglima TNI dan turunkepada Kasad sampai dengan Pangdam VII/Wrb selanjutnya penyewaan tanahdapat dilaksanakan kepada pihak yang akan menyewa.Bahwa Pangdam VII/Wrb berwenang untuk mengajukan agar mendapatkanrekomendasi penyewaan tanah BMN Cq Kodam VII/Wrb dari Dirjen KekayaanNegara.

selanjutnya diberi tanda T34;Foto copy tanda bukti lapor nor TBL14/X/2013 atas nama pelapor Mariono,selanjutnya diberi tanda T35;Foto copy laporan pencemaran gelar kehormatan LVRI yang merugikan pihak lain dariChristian Aplugi,dkk yang ditujukan kepada DAN DENPOM IX1/Kupang, selanjutnyadiberi tanda T36;Foto copy laporan kinerja Ketua DPD LVRI Provinsi NTT selama 2 tahun, yangditujukan kepada Ketua Umum LVRI di Jakarta oleh Christian Aplugi,dkk, selanjutnyadiberi tanda T37;Foto copy surat pembatalan DKEP Menhan

CMS kepadaKodam V/Brw cq Kasad cq Menhan dilakukan setelah adaperubahan Kebijakan Kasad tahun 2006 yang semula hibahtanah kepada Ditjen Bina Marga menjadi Ruislaag. SehinggaPT. CMS diminta untuk mengajukan proses permohonanruislag secara hirarki melalui Kodam V/Brw, kemudian ditolakdan mengajukan Gugatan kepada PN Surabaya denganmenggunakan alasan dan buktiobukti surat Pangdam V/Brwdan Kasad yang dimanipulasi.e.

Terhadap kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan: Bahwanamun sampai persidangan ini berlangsung belum juga diprosesatau dilaksanakan putusan tersebut walaupun sertifikatnya masih disimpan di kantor Zidam V/Brw (Hal 254 point 4 b).Adalah kesimpulan yang tidak benar Putusan BHT MA RI yangmemerintahkan Kodam V/Brw cq Kasad cq Menhan untuk segeramenghibahkan tanah Kodam V/Brw kepada Bina Marga, adalahPutusan yang tidak sesuai dengan Strata Hukum yang berlaku.Karena Proses hibah Tanah Negara telah diatur

Dengandemikian pengguna tanah sengketa adalah Menhan dan Kuasa Pengguna BMNadalah Kasal sebagai Pimpinan tertinggi TNI AL serta Komandan Lantamal Vsebagai Atasan langsung Tergugat 1.

Bahwa dalam dalil no 23, Penggugat menyatakan bahwa telahmenyampaikan surat permohonan kebijaksanaan dan bantuan dalamHal 23 dari 86 hal Perkara No 175/PDT/2017/PT KPGproses eksekusi tanah yang ditempati DenPom IX/1 Kupang, kepadaTergugat dalam perkara ini.10.Bahwa dalam dalil nomor 24, Penggugat mengemukakan TanggapanTergugat 1 atas Surat Penggugat tersebut berupa: surat melalui Sesnegkepada Sekjen Menhan RI tentang "Permohonan Perlindungan Hukum Sar.Alfred P Penggugat, yang pada pokoknya merekomendasikan"penanganan

Dalam perkaraa quo TERGUGAT seakanakan telah menyerahkan tanah dan rumahkepada TURUT TERGUGAT II dengan memasang plang yang tertulis asetTNI c.q Menhan BMN Nomor 2.01.01.01.002.58 sementara barangtersebut didapatkan bukan berasal daridanaAPBN dan perolehanlainnya yang sah;9.

Bahwa Saat ini kondisi tanah dalam keadaan kosong tidak ada bangunan,dan pihak TERGUGAT IV memasang plang atau tanda yang berisi informasibahwa tanah adalah aset TNI c.q MenHan Cq Zeni BMN Nomor2.01.01.01.002.58. Tindakan TERGUGAT IV merupakan tindakan sepihakyang tidak berdasar.83. Bahwa TERGUGAT V, mengeluarkan 3 kali Surat Peringatan (SP) kepadaPENGGUGAT agar mengosongkan a quo.84. Bahwa dalam SP3 No. B/2941/X/2015 tanggal 22 Oktober menyatakan :1.

Bahwa subyek Gugatan tersebut tidak lengkap/tidaksempurna In Casu dan masih ada pihak yang harus dilibatkansebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini tetapi tidakdillbatkan yakni MENHAN RI sebagai penentu keputusan/kebijaksanaan atas rumah dinas tersebut karena semua rumahdinas dan tanah yang ditempati olen Para Penggugat ATAS NAMAMENHAN RI sesuai daftar IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara)sedangkan Subyek Gugatan tersebut di atas hanyalah sebagaipengguna, pengawas, pengelolaan, dan

Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Terhadap Kinerja Pengurus YKPP Dan Pelaksanaan Program Kerja Dan Rencana Anggaran (PKRA) YKPP Kemhan T.A. 2016 Serta Program Kerja Dan Anggaran LPTTN T.A. 2016, tanggal 28 November 2017;

Tanggal 18/4 - 2008 No. 32, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-103.AH.01.05.TAHUN 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa dalam dalil no 23, Penggugat menyatakan bahwa telahmenyampaikan surat permohonan kebijaksanaan dan bantuan dalamproses eksekusi tanah yang ditempati DenPom IX/1 Kupang, kepadaTergugat dalam perkara ini.10.Bahwa dalam dalil nomor 24, Penggugat mengemukakan TanggapanTergugat 1 atas Surat Penggugat tersebut berupa: surat melalui Sesnegkepada Sekjen Menhan RI tentang "Permohonan Perlindungan HukumSdr.

., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yang mewakili MENHAN RI,
8.Kolonel TNI AD CHK Nurhajizah M., S.H., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yang mewakili PANGLIMA TNI,
9.H. Dani Bahdani, S.H., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yang mewakili Candu Bin Gondo dan Kawan Kawan dan H. Saaman Bin Laisan dan kawan kawan
10.Pemerintah R.I Cq. Waliko

2020Terdakwamengatakanmempunyaidokumen King Of TheKing yaitulembagatinggikeuangan dunia yangdiberitugas oleh bank UBS (Union Bank Swiss)untukmenyalurkan dana ke Bank Pelaksanan (BankIndonesia dan Bankbank pemerintah di Indonesiauntukkesejahteraan Rakyat IndonesiadariSabangsampai Merauke, sedangkan IMD (IndonesiaMercusuar Dunia) di bawahnaungan King Of The Kingyaitu asset keuangan dunia.Bahwa pada bulanMaret 2019TerdakwamenyuruhSaksimengirimsuratkepadaPresidenJokowi dan Menhan Bapak Prabowo Subianto

Bahwa mengenai penyelesaian setiap masalah yang menyangkutAset TNI AD yang berada di Wilayah Kodam Jaya (DKI Jakarta)maka dengan sendirinya harus bersama sama dengan Kasad(Mabes AD), Panglima TNI (Mabes TNI) dan Menhan (Kemenhan).4). Bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat tidakmengikutsertakan karena itu maka gugatan Penggugat menjadiKurang Pihak (Plurium Litis Consortium).b.