Ditemukan 158 data
74 — 14
0,1 hektar,Jumlah pengurangan : 23,8 hektar ;Bahwa SK No.110 terdiri dari SK No.58 Tahun 2000 yang diterbitkan tanggal 6Desember 2000 dan SK No.42 Tahun 2002 dan pada saat melakukanpengukuran, Ahli melihat ada plang dan masuk dalam Bis Kuning yang termasukdalam SK No.58 Tahun 2000 iBahwa pada saat turun ke lokasi Tahun 2010, Ahli melihat ada tanaman sawitdan juga tanaman palawija di atas lokasi ; Bahwa Ahli membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa peta gambarsituasi dan menjelaskan bahwa Notasi
77 — 13
vaste jurisprudence) yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim laindalam perkara sejenis, yang mana untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetapmaka ada tahapantahapan proses yang dilaluinya yaitu :a Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.b Atas perkara atau kasus yang belum ada atau belum jelas aturan hukumnya.c Memiliki muatan keadilan dan kebenaran.d Telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkarayang sama.e Telah melalui uji eksaminasi atau notasi
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
186 — 54
Lebih jauh lagi disebutkan dalam pasal 37 uu Perikanan bahwa : setiapkapal perikanan indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan ...dst.Pengertian tanda pengenal kapal perikanan dalam penjelasan undangundangini adalah tanda atau notasi, antara lain, Identitas tentang jenis kapal, ukurankapal, daerah penangkapan, dan nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagaikapal perikanan.
Kelautan danPerikanan Nomor : Per.30/Men/2012 yang secara tegas menyatakan bahwakapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secarakhusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan,menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, yang menurut hematHakim haruslah diartikan sebagai satu kesatuan prasyarat yang harus dipenuhisebuah kapal disebut sebagai kapal pengangkut ikan yang memiliki SIUP danSIKPI, dan memiliki tanda pengenal kapal perikanan yaitu tanda atau notasi
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : PT. MARDOHAR CATUR TUNGGAL GAYA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : PT. DI GARMENTECH
356 — 220
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Clp, putusan Nomor29/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim adalah tidak relevan untuk dijadikan dasarhukum karena putusan kedua Pengadilan Negeri tersebut tidak jelasapakah telah berkekuatan hukum tetap atau belum, sedangkan yangmenjadi salah satu sumber hukum formal dalam sistem hukum yangberlaku di Indonesia adalah Yurisprudensi di mana putusan Pengadilantersebut telah malalui uji eksaminasi atau notasi dari tim MahkamahAgung.
DARWIN TAUDA
Tergugat:
AKBAR TAUDA
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
70 — 30
Tobberwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yangditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentukkorespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3, telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya;Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T1 sampai dengan bukti T4, buktidimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea
79 — 14
terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal danyuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatanatau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagaialat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umumyang berwenang, dengan suatu notasi
33 — 21
ini, terlebin dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan materiil kKekuatanalat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi
lawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dkk.
168 — 75
Berdasarkan Himpunan Putusan yang diterbitkan olehMahkamah Agung RI, sebuah putusan hakim dapat dikualifikasikan sebagaisebuah yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :1 Putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap;2 Atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atauhukumnya kurang jelas;3 Memiliki muatan kebenaran dan keadilan;4 Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasusyang sama;5 Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi
59 — 18
Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkap sepertiterdapat pada bagian detail A.2.
Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkapseperti terdapat pada bagian detail A.2.
79 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2016155.156.187,158.189:160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.September 2012 tentang Proyek Pengadaan Kapal AngkutanPenyeberangan Kepulauan Seribu;1 (satu) lembar Surat Nomor 102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6 September2012 perihal Permohonan Verifikasi Material;1 (satu) lembar Surat Nomor 099/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 4September 2012 perihal Permohonan Perubahan Notasi Klass dari Pke L Kapal Catamaram 2 x 1100 HP Nomor Kontrak BKI 120116828;1 (satu) lembar Surat Nomor 098/
perihal Permohonan Penawaran Harga Propolleruntuk Kapal Penumpang Aluminum Catamaran;1 (satu) lembar Surat Nomor 114/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 18September 2012 perihal Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Meeting3 September 2012 tentang Proyek Pengadaan Kapal AngkutanPenyeberangan Kepulauan Seribu;1 (satu) lembar Surat Nomor 102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6September 2012 perihal Permohonan Verifikasi Material;1 (satu) lembar Surat Nomor 099/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 4September 2012 perihal Permohonan Perubahan Notasi
Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2016155.156.187,158.189:160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.September 2012 tentang Proyek Pengadaan Kapal AngkutanPenyeberangan Kepulauan Seribu;1 (satu) lembar Surat Nomor 102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6 September2012 perihal Permohonan Verifikasi Material;1 (satu) lembar Surat Nomor 099/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 4September 2012 perihal Permohonan Perubahan Notasi Klass dari Pke L Kapal Catamaram 2 x 1100 HP Nomor Kontrak BK 120116828;1 (satu) lembar Surat Nomor 098/SMS
261 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Ahmad Kamil dan M.Fauzan, KaidahHukum Yurisprudensi, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2004), halaman 1112) :a Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;b Atas suatu perkara atau kasus yang diputus belum ada aturanhukumnya atau hukumnya kurang jelas;c Memiliki muatan kebenaran dan keadilan;d Telah berulang kali diikuti oleh Hakim berikutnya dalammemutus kasus yang sama;e Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim YurisprudensiMahkamah Agung RI;f Telah direkomendasikan sebagai
76 — 20
terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal danyuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihakberperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alatbukti yang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atassumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikansebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuatpejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan, pengaduanPara Tergugat Nomor 29/Srtlitigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April2011 telah jelas tertulis perselisinan hak yaitu tentang upah yang tidakdibayarkan, sementara putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor239/PHI/2010/PN.JKT.PST adalah putusan atas gugatan tentangperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG CS/IX/10 yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut;Berdasarkan uraian seluruh dalildalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memberikan Notasi
180 — 73
atas sengketa ini, terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatanalat bukti yang diajukan oleh pihakpihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurutundangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atausurat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi
122 — 81
terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiilkekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atausurat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi
55 — 36
terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiil kekuatan alat bukti yangdiajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yangdikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang,dengan suatu notasi
HANDOKO PUJIPRIYATNO
Tergugat:
1.AGUS SUPRIANTO
2.NUNING FAUZIAH AFFIANI, S.H.
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Wonogiri
4.Bank BRI Wonogiri
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
6.SUPARYANTI
214 — 33
terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal danyuridis materiil Kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatanatau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagaialat bukti Suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umumyang berwenang, dengan suatu notasi
36 — 7
Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkap sepertiterdapat pada bagian detail A.2.
Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkapseperti terdapat pada bagian detail A.2.
151 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gambar Rencana Arsitektur dilengkapi notasi GSB, GSJ dan bataszs GQ n.O.tanah serta ditanda tangani Perancang Arsitektur ;Persetujuan TPAK ;Tanda terima kelengkapan Rencana Struktur dari Dinas ;Copi pembayaran PBB ;Rekomendasi persetujuan dari Dishub ;Akta pendirian Perusahaan dan Rek Depkumham ;NPWP ;Copi SIBP Rencana yang telah dilegalisir ;Surat Keterangan lain ;.
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Putu Hamirtha, SH.
932 — 499
Kuta luas 680 m2, foto copy KTP, fotoCopy KK, Pajak (PBB), baik dari penjual Suami istri maupun pembeli ;Bahwa yang membawa serta menyerahkan dokumen tersebut kepadaTerdakwa adalah Made Kartika (pembell) ;Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Notasi untuk pembuatan PPJB dan AktaKuasa manjual ada diberikan uang sebesar Rp 25.000.000. oleh MadeKartika;Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika para pihak (penjual dan pembell)menyerahkan uang untuk pembayaran harga tanah yang tertuang dalam PPJBseharga Rp