Pogolamun, S.Fil yang bermeteraicukup (Fotokopi);Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor 168/HK.06.4Kpt/05/KPU/III/2021 tentangPemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven DigoelProvinsi Papua Periode 20192024 tertanggal 08 Maret 2021atas nama Sdr.Hatta Nongkeng S.Pd.i yang bermeterai cukup(Fotokopi);Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Nomor 140PKEDKPP/XI/2020, Nomor 146PKEDKPP/XI/2020 dan Nomor 162 PKEDKPP/X1I/2020(Fotokopi);Fotokopi Surat Komisi Pemelihan

Hatta Nongkengyang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Surat Komisi Pemelihan Umum RI Nomor:307/SDM.14SD/05/KPU/IV/2020 perihal PenyampaianPenjelasan tertanggal 5 April 2021 kepada Libertus Pogolamunyang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor:168/HK.06.4Kpt/05/KPU/III/2021tentang PemberhentianHalaman 45 dari 68 halaman.

isinya tidak dibantah olehPemohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki bukti yang penuh dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti T. 7 adalah Foto kopi Kutipan Akta NikahAtas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, olehkarena itu bukti tersebut memiliki bukti yang penuh dan mengikat ; Menimbang, bahwa bukti T. 8 adalah Surat Pemberitahuan Waktu danTempat Pemungutan Suara Model C6 KWK.KPU dari Komisi Pemelihan

Bahwa, sehubungan dengan 652 (enam ratus lima puluh dua) surat suara yang telahdigunakan (dicoblos) oleh Pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara tetapi tidak14dibubuhi stempel Panitia Pemelihan Kepala Desa, diketahui pada saat Sdr.

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (sesuaidengan aslinya) ; T13Photo copy UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum (sesuai dengan photo copynya) ; T14Photo copy UndangUndang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukanKabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan photoCOpyNya) ; T15Photo copy UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor Tahun 2014 tentang Pemelihan

Ali Afni, S.SosBin Amarullah Syam bukanlah menjadi kewenanganMajelis Hakim Pengadilan Tinggi ;Bahwa berawal dari Komisi Pemelihan Umum (KPU)Provinsi Bengkulu memperoleh dana belanja hibahPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahPropinsi Bengkulu) Tahun 2010 sebesar Rp.60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah) daripemerintah Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalamnaskah perjanjian Hibah Daerah antara KepalaDaerah Provinsi Bengkulu dengan Komisi PemilihanUmum Provinsi BengkuluNomor : 01 Tahun 2010tanggal

Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Perkara Nomor: 08/G/2017/PTUN.SMDSaksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahubungan pekerjaan dengan Penggugat serta kuasa hukumnya ;Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahubungan pekerjaan dengan Tergugat serta kuasa hukumnya ;Bahwa ya benar, Saksi warga Desa Long Noran yang mengetahui adanyaproses pemelihan

diakui sungguh, NegeriNegeri di Pulau Ambon, Seram dan SaparuaLease pernah berobah namanya dari negeri menjadi desa, dan Pemerintahnegeri yang bergelar Raja berubah namanya menjadi Kepala Desa,kemudian beberapa perangkat negeri seperti Saniri Negeri, kewang,matarumnah parentah, Soa dan beberapa ciri has adat lainnyatidak di fungsikan, termasuk cara memilih pimpinan pemerintah Negeri yangbergelar Raja, yang semula diusulkan dari Matarumah Keturunan Parentah,berubah menjadi Pemilihan umum, dan dalam pemelihan

Bahwa melalui gugatannya Para Penggugat dalam petitum angka 8 dan10 secara tegas meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar menyatakan Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141522 tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019tentang pengesahan Patia Pemelihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu,Kecammatan Salahutu dan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141.05118 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pengesahan PanitiaPemilinan Kepala Pemerintah Negeri Tulehnu Kecamatan Salahutu

OhorellaKeluarga Tete Patihiba/Wailata tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya di beri tandabukti P5;Halaman 47 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2021/PN Amb10.11.12.13.14.15.16.17.18.19;Foto Copy Surat Pernyataaan sikap Anak Cucu Matarumah /RumahtauOhorella Keluarga Tete Wanahitu tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya di beritanda bukti P6;Foto Copy Keputusan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor 02Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya di beri tanda bukti P7;Foto Copy Kronologis Proses Pemelihan

terpilihdan sudah sampaikan kepada Bupati Timor Tengah Selatan untuk pelantikannamun belum ada pelantikan ;5 Bahwa yang menjadi panitia pemilihan pada pemilihan kepala desa tanggal 11April 2011 ada 7 (tujuh) orang ; Bahwa ...20Bahwa yang masuk panitia pada pemilihan ulang ada 5 (lima) orang yaitu : (1)Christian Tobe (ketua) (2) Jonathan Nubatonis (sekretaris) (3) Yesua Nubatonis(anggota) (4) Selfina Sole (anggota) (5) Saleh Banfatin (anggota) sedangkan 2(dua) orang panitia tidak ikut hadir pada waktu pemelihan

tidak bisamemilih di Desa Deduman; Bahwa saksi melihat Afrian Syahban menandatangani Berita Acara;Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara;Saksi SUKARMAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi tidak ikut memilih saat ada pemilinan Kepala Desa di Padak Guar;Bahwa saksi tidak mendapat surat panggilan;Bahwa yang dibawa saksi saat memilin adalah Kartu Keluarga dan Kartu TandaPenduduk tapi oleh panitia tidak diterima;Bahwa saksi tidak tahu ada kampanye pemelihan

Bahwa dalam poin Posita angka 6 halaman 6 TERMOHONmendalilkan menyatakan:Halaman 32 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPRbahawa berdasarkan Peraturan LKPP 9/2018, Pokja pemilihan dilarangmenambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yangdapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalamproses pemelihan,Atas dalil tersebut, dokumen yang dipersyaratkan sesungguhnya telahdimasukkan oleh TERMOHON sesuai dengan kebutuhan pengerjaan Paketpengerjaan dari awal dan

Kpts/KPUKota.018.434078/2016 Tentang Pemberhentian ProsesVerifikasi Faktual Ulang Terhadap Dokumen Pasangan CalomPerseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota KupangTahun 2017 tanggal 18 September 2016 ; Bukti P11 :Surat Ketua KPU Kota Kupang Nomor219/KPuKota.018.434078/IX/2016 Perihal Hasil PenelitianPersyaratan Sdministrasi Syarat Pencalonan dan Syarat CalonTanggal #0 September 2016 ; = 22222 22 noo oo Bukti P12 :Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan TerkaitKeputusan Komosi Pemelihan

Nurlina B als Andi dengan nomor handphone085264231092 ada mengirimkan Video berita tentang FULL WARGASAMPANG MADURA KEPUNG BAWASLU DAN KPU SAMPANG, yang manaselanjutnya pembicaraan di Media Sosial WhatsApp grup Warga KKSS BATAMKEPRI tentang permasalahan pemelihan Presiden dan Wakil Presiden ; Bahwa ternyata, sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa Andi dengan nomorhandphone 085264231092 meneruskan (Forwarded) Rekaman Suara(Voice Note), yang mana didalam Rekaman Suara tersebut ada seorangperempuan yang merekam

namun itikad buruk calon Petahana sudahterjadi Apa lagi jika pembatalan tersebut bukan karena kehendaksendiri tetapi karena telah dilaporkan ke KPU sehingga takutdibatalkan sebagai calon, Maka semakin memperkuat adanya itikadburuk dari calon Petahana;Karena jangka waktu antara pemberhentian/penggantian jabatandengan pengembalian jabatan dapat mengganggu kestabilanpemerintahan, kekhawatiran bagi ASN/PNS dan atau penyalahgunaanjabatan bagi calon Petahana;Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Panwas Pemelihan

pemukulantersebut ;Bahwa berawal saksi bersama para tokoh adat Naikobo dan anak anakNaikobo yaitu Martinus Tanon, Herman Tanon, Fergi Tanon, SimeonHoinbala, Petrus Hoinbala, Lorens Mau dan Daud Hoinbala dimanamereka berkumpul di rumah para terdakwa untuk membicarakanpergantian kepala suku untuk menggantikan Nikodemus Nesi yangmeninggal pada tanggal 22 Agustus 2013 lalu Daud Hoinbala yangdituakan dalam rombongan tersebut didaulat untuk berbicaramenyatakan maksud kedatangan tersebut ;Bahwa hasil pemelihan

j,k,,.m,n,o,0,dan huruf g, Sehinnga Terbitlah Surat KeputusanTergugat II No.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala, Surat PernyatanKeempat Calon Kepala Serta Berita Acara No.19/X/2019;Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Poin 7 halaman 2 adalah adalah DaliCurhatan isi hati Penggugat Kepada Tim Suksesnya Karena Gagal Untuk MenaikanPenggugat sebagai Kepala desa Terpilih, Fakta Hukum Tergugat II/P2KD desaRerang, Telah Bekerja Secara Profesional, Sebagaimana Tupoksi Tergugat IlMenjalankan Tugas Pemelihan

Bin ARSYADDAHLAN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku sekertarisKomisi Pemelihan Umum Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/piloup/Kpts/KPUKAB./025433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasan langsung SUCIHim 19 dari 49 him. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKSRAHMA, S.SOS Binti H.A.

Porimedia, Perbutan terdakwa bertentangan dengan PeraturanPresiden RI Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah pasal 6 dan pasal 19 ayat (4) pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) sertaLampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang hurufA.Persiapan Pemelihan Penyedia Barang angka 3 Penyusunan dan PenetapanRencana Pelaksanaan Pengadaan.Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)

penyaringandengan sendirinya menjadi cacat yuridis yag menyebabkan keputusan tatausaha Negara objek sengketa a quo menjadi batal (neitig).Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara tidak sependapat dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang bahwa pengujian terhadap prosedur pembentukan TimIndependent oleh Pengailan Tata Usaha Negara Jakarta sudah teramatjauh menyimpang dari penilian pokok perkara dimana objek sengketaadalah Surat Keputusan Komisi Pemelihan

lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehTamiang Nomor 600/3981/2009, tanggal 1 September 2009, besertalampirannya, tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis PengawasLapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehTamiang Nomor 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009, besertalampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/JasaKontruksi (Pelelangan dan Pemelihan

Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014102.103.104.105.106.107.108.109.110.Lapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009.5 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenAceh Tamiang Nomor 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009,beserta Lampirannya, Tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Kontruksi (Pelelangan dan Pemelihan Langsung),dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang,sumber dana APBD, DAK dan Otsus Bidang Pengairan

(VideBukti P 8);Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1Tahun 2011 = disebutkan: Permohonan keberatan adalah suatupermohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturanperundangundangan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untukmendapatkan putusan (Vide Bukti P 8);Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni PeraturanKomisi Pemelihan Umum (PKPU) adalah termasuk dalam jenis kategoriperaturan