dalamnyaRencana Mobilisasi Alat, Tenaga dan Material.Bahwa berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, mengatakan :Peserta Penyedia yang melakukan Sanggah Banding harusmengajukan Jaminan Sanggah Banding sehingga SanggahBanding memenuhi syarat serta dinyatakan sah dan berlaku,sedangkan sebelum Jawaban Sanggah Banding diberikan olehPengguna Anggaran terlebih dahulu harus mendapatkan klarifikasiPokja Pemiihan

Mtr.desa terkait hasil investigasi, saksi tidak tahu karena waktu itu sibukmengerjakan laporan;Bahwa dikoordinasikan kepada kepala desa artinya saksi selaku sekdes tidakberani mengambil keputusan;Bahwa tidak ada ada warga yang berkeberatan dengan hasil pansel saat itu;Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang calon yang lolos seleksiadministrasi, namun calonnya ada tiga orang;Bahwa setelah selesai pemiihan tidak ada yang keberatan dengan hasilpemilihan;Bahwa saksi tidak tahu ada larangan seorang kadus

Partai Kasih demokrasi Indonesia ;12.Partai Indonesia sejahtera ;13.Partai Buruh ;14.Partai nasional Indonesia Marhaenisme ;15.Partal Kebangkitan nasional Ulama ;09 St ge BT Fe fo be rs Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian persyaratanadministrasi bakal pasangan calon pada Pemiihan umum Bupati dan Wakil Bupati PemiluMaluku Tengah 2012, dan terhadap Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugatternyata ada beberapa Partai Politik yang juga mencalonkan pasangan lain (bukti P6,P7 dan

AGNES ANDAM SARI :Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia lelang dalam pengadaanbarang dan jasa perkerjaan pembangunan gedung kantor Camat BukitBestari Tahap Tahun Anggaran 2014 pada dinas Pekerjaan UmumKota Tanjungpinang;Bahwa Pelelangan diumumkan dan dilaksanakan secara elekronik (eprocurement) melalui web LPSE Kota Tanjungpinang pada tanggal 10Juni 2014;Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang : Menyusun Rencana Pemiihan, Penyedia Barang/Jasa bersama TimPokja; Menetapkan Dokumen Pengadaan; Menetapkan

YUDO ALKAUSAR : Bahwa Pelelangan diumumkan dan dilaksanakan secara elekronik (eprocurement) melalui web LPSE Kota Tanjungpinang pada tanggal 10Juni 2014; Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang :Menyusun Rencana Pemiihan, Penyedia Barang/Jasa bersama TimPokja;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD padaPapan Pengumuman atau di Portal LPSE;Melakukan Penilaian Evaluasi Penyedia Barang/Jasa;Melakukan Evaluasi Administrasi

RIAN HERDIANA: Bahwa Pelelangan diumumkan dan dilaksanakan secara elekronik (eprocurement) melalui web LPSE Kota Tanjungpinang pada tanggal 10Juni 2014; Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang :Menyusun Rencana Pemiihan, Penyedia Barang/Jasa bersama TimPokja;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD padaPapan Pengumuman atau di Portal LPSE;Melakukan Penilaian Evaluasi Penyedia Barang/Jasa;Melakukan Evaluasi Administrasi

DESSY DARYATI, ST.: Bahwa Pelelangan diumumkan dan dilaksanakan secara elekronik (eprocurement) melalui web LPSE Kota Tanjungpinang pada tanggal 10Juni 2014; Bahwa Tugas dan kewenangan Panitia Lelang :Menyusun Rencana Pemiihan, Penyedia Barang/Jasa bersama TimPokja;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD padaPapan Pengumuman atau di Portal LPSE;Melakukan Penilaian Evaluasi Penyedia Barang/Jasa;Melakukan Evaluasi

suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa setelah dicermati Penggugat merupakan pihak yang ditujulangsung oleh obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannyaobyek sengketa tersebut karena Penggugat adalah pemenang dalam pemiihan

MUHAMMAD IDRUS, SH dari KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas SosialProvinsi Papua Barat menjadi Kepala Sekretaris BadanPengawasann Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris JendralBadan Pengawasan Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor0967 / BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15 September2016, tentang Pemberhentian sdr.

MUHAMMAD IDRUS, SH dari KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas SosialProvinsi Papua Barat menjadi Kepala Sekretaris Badan PengawasannPemilinan Umum Provinsi Papua Barat.3 (tiga) lembar foto copy Surat KeputusanSekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemiihan Umum RepublikIndonesia Nomor 0967 / BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15September 2016, tentang Pemberhentian sdr.

MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sub BagianUmum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Sosial ProvinsiPapua Barat menjadi Kepala Sekretaris Badan PengawasannPemilinan Umum Provinsi Papua Barat.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral BadanPengawasan Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 0967 /BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15 September 2016,tentang Pemberhentian sdr.

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, ternyata situasi kondisi Kantor KomisiPemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dairi semakin tidak terkendali, dimanaTerdakwa dan pengunjuk rasa lainnya mendobrak pintu Kantor Komisi Pemiihan UmumDaerah (KPUD) Kabupaten Dairi hingga terbuka dan akhirnya Terdakwa dan pengunjuk rasalamnya berhasil masuk kedalam Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KabupatenDairi dan berhasil mengangkat keluar 1 (satu) buah kotak suara yang terbuat dari bahanAlumunium yang

pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor : 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemitihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa,sedangkan tugas Panitia Pengawas Pemitihan adalah melaksanakanPengawasan jatannya Pemitihan Kepala Desa serta merberikan masukan, saran danperbaikan kepada PPKD dan Para Calon Kepala Desa apabila terjadikeketiruan / peianggaran, dan telah ditetapkan melalui rapat BadanPerwailanBahwa dengan Isiah lerbentuknya Paraiba Pemiihan

dalamnyaRencana Mobilisasi Alat, Tenaga dan Material.Bahwa berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, mengatakan :Peserta Penyedia yang melakukan Sanggah Banding harusmengajukan Jaminan Sanggah Banding sehingga SanggahBanding memenuhi syarat serta dinyatakan sah dan berlaku,sedangkan sebelum Jawaban Sanggah Banding diberikan olehPengguna Anggaran terlebih dahulu harus mendapatkan klarifikasiPokja Pemiihan

gugatan angka 4 Penggugat memohonuntuk Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan pergantian Direktur PoliteknikNegeri Ambon yang saat ini dijabat olen Penggugat sampai putusan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa tentan Petitum gugatan angka 4 ini oleh karena ternyataTergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa telah bersamasamadengan Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum sehingga produknya baik berupa SK menyangkut Pemiihan

Keputusan Tergugat a quo bertentanganataukah tidak dengan Peraturan Perundang undangan yang berlakudan atau Azasazas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari4344segi Kewenangan Penerbitan , Prosedural maupun substansinya ;Menimbang, bahwa dari aspek Kewenangan Penerbitan ObjekSengketa, menurut Gugatan Penggugat, objek sengketa diterbitkanoleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan terhadap halMenimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 UndangUndang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiihan

Hal ini demi terwujudnya asas legalitas gunaHalaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Sbr.memberikan kepastian hukum bagi pejabat/oadan yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dan masyarakatLebihlebin Pelaksanaan Pemiihan Bupati dan Wakil Bupatimerupakan suatu agenda kenegaraan yang telah memiliki jadwal dantahapan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena akanmengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan di suatu daerah;9.

Dompu pada tanggal 27Desember 2017 sebagaimana dalil angkak 9 di atas bahwapengaduan permasalahan kecurangan pemiihan kepala desa kramatdari penggugat sedang dalam proses pemeriksaan Tim penyelesaianSengketa tingkat Kabupaten, namun faktanya tidak demikian yangmana Tergugat pada tanggal 4 Januari 2018 melakukan pelantikanterhadap USMAN sebagai Kepala Desa Kramat, sehingga nyataTergugat melanggar Asas Keterbukaan.18.

pada nomor 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 dan 17;Dalildalil Penggugat pada nomor: Bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPUProv029/Tahun 2013 tertanggal 08 Maret 2013, Tergugat keliru menggunakanperaturan sebagai payung hukum lahirnya Surat Keputusana quo yaitumenggunakan pada konsideran mengingat Angka 12 Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) yang lama yakni PKPU Nomor: 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemiihan

Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/Jasayaitu pada huruf a berbunyi "penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harusmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa" dan huruf b berbunyi "penyedia barang/jasadalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengetemen. kemampuanteknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa serta bertentangan pula denganketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Dalam pemiihan

harusmemberitahu ke Pemenang;Bahwa tidak ada kewajiban dari PPK normatifnya untuk memberitahu sikapPPK ini atas berita acara hasil pemilinan dari Pokja kepada Penyedia jasa;Bahwa dari awal mula lelang tidak ada normatif yang mengatur hubunganhukum kewajiban dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan

;Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan DewanKehormatan Penyelengaraan Pemilu RepublikIndonesia Nomor: 283PKEDKPP/IX/2019, 6November 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan BadanPengawas Pemiihan Umum Nomor:halaman 29 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS18.19.20.21.22.23.24.Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/ 2019,tanggal 2 September 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar PenerimaPenghasilan Tetap Perangkat

tugas panitia ; Bahwa saksi mengatakan anggota senat seluruhnyaantara 28, 29 orang ; Bahwa saksi mengatakan statuta merupakan aturantertinngi di Universitas ; Bahwa saksi mengatakan ia pernah melihatAnggaran Rumah Tangga Yayasan USI ; Bahwa saksi mengatakan bab V Pasal 16 (BuktiP6) tidak satupun statuta itu merupakan hirarkhiperaturan yayasan karena itu masih draf dan belumdisyahkan dan tidak berlaku ; Bahwa saksi mengatakan senat bisa meeliminerkeputusan panitia karena senat melakukan pemilihandan pemiihan

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 22.05, Para Penggugatmenyerahakan Dokumen perbaikan Syarat Calon dan syaratPencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MamberamoTengah;Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapanberkasberkas/Dokumen perbaikan yang diserahkan oleh ParaPenggugat dibawah pengawasan dan disaksikan oleh PANWASLUKabupaten Mamberamo Tengah, Komisi Pemiihan UmumKabupaten Mamberamo Tengah membuat dan menuangkan dalamFormulir Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat angka 2 bahwa benar yangmenyatakan pada hari rabu tanggal 7 april 2021 dilaksanakanpemungutan suara Calon Kepala Desa Ulak Baru Kecamatan CempakaKabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 20212027, dan bahwabenar berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suaradan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Ulak Baru pada kegiatanpemilinan Kepala Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka KabupatenOgan Komering Ulu Timur yang diterbitkan oleh Panitia Pemiihan KepalaDesa