Ditemukan 229 data
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
310 — 362
Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untukmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa MadeKartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan,Kabupaten Tabanan sesuai dengan;Bahwa yang menjadi kewenangan inspektorat Kabupaten Tabananmelakukan audit mengacu pada :1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP
Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untukmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa MadeKartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan,Kabupaten Tabanan sesuai dengan;Bahwa yang menjadi kewenangan inspektorat Kabupaten Tabananmelakukan audit mengacu pada :1) Peraturan Pemerintahn Nomor 60 tahun 2008 mengenai SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP
47 — 10
BIN DARMASNAWI, S.ST.AK :Dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi memiliki sertifikasi dalam bidangauditor antara lain:1 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Trampil Nomor :STTPP053 1/JFATR/O1/I1/2007 tanggal 18 Juni 2007.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Ahli NomorSERT5710/JFAAJ/O1/IM/2012 tanggal 18 Juni 2012Sertifikat Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
375 — 680
Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan ob.pembinaan penyelenggaraan SPIP.
63 — 11
Memang untukpenghitungan nilai kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai bukti oleh JaksaPenuntut Umum, sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuankerugian keuangan negara di Pengadilan, antara kewenangan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) atau instansi pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderaldan atau Inspektorat Daerah;Bahwa dalam hal ini, Majelis melihat ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
171 — 96
Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan DinasLuar Daerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos,MPA Cs sesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggalHalaman 18 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb21 s/d 26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanimplementasi system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu RI di Sulawesi Selatan.129.
Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300,untuk Biaya Perjalanan DinasDalam Daerah A.n FATIH HARIS THALIB, HASIA FATSEY, SSdan Terdakwa ABDULLAH HIKU sesual nomor:62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26 September2016 dalam rangka mengikuti kegiatan Implementasi sitempengendalian Intren Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu R.1 diSulawesi Selatan.9.
Asli Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30September 2016 sebesar Rp. 8.393.000,untuk BiayaPerjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi A.n CUNDI, S.Hsesual nomor SPD: 63/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21s/d 26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanImplementasi sitem pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) olehBawaslu R.I di Sulawesi Selatan, bahwa benar Terdakwamelaksanakan kegiatan tersebut dan uang serta tanda tangansudah sesuai akan tetapi untuk biaya penginapan sebesarRp.1.100.000
Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan DinasLuar Daerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos,MPA Cs sesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggal21 s/d 26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanimplementasi system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu RI di Sulawesi Selatan.129.
Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September 2016 sebesarRp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan Dinas Luar Daerah LuarProvinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA Cs sesuai SPDNomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggal 21 s/d 26 September2016 dalam rangka mengikuti kegiatan implementasi systempengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu RI di SulawesiSelatan.129.
39 — 12
Bentuk maladminstrasi misalnya penundaan berlarut, gratifikasi,diskriminasi, berburuk sangka, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenangdan lain sebagainya;e Bahwa Keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten, berdasarkankewenangan seperti yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta berdasarkan padaasas preasumptio instae causa, maka keterangan Inspektorat harus dianggap sahdan dapat dijadikan alat bukti
148 — 250
menyatakan, Badan Pengavasan Keuangan dan Pembangunan,yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengavwasan internpemerintah yang bertanggung javeb langsung kepada Presiden.Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan,Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengavasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
255 — 279
Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan Dinas LuarDaerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA Cssesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggal 21 s/d26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanimplementasi system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu RI di Sulawesi Selatan.129.
Fena Laisela.Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30 September 2016dengan lampiran berupa rincian Perjalanan Dinas rampungsaudara mendapatkan uang sebesar Rp. 7.546.300, untuk BiayaPerjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai nomor SPD62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26 September 2016dalam rangka mengikuti kegiatan implementasi systemPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 378 dari 840 halamanpengendalian intern pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu RI di ProvinsiSulawesi Selatan.Bukti
Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300,untuk Biaya PerjalananDinas Dalam Daerah A.n FATIH HARIS THALIB, HASIAFATSEY, SS dan Terdakwa ABDULLAH HIKU sesuainomor: 62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 396 dari 840 halamanSeptember 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanImplementasi sitem pengendalian Intren Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu R.1 di Sulawesi Selatan.9.
ASli Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30September 2016 dan dalam lampiran berupa rincian PerjalananDinas rampung saudara mendapatkan uang sebesar Rp.8.939.000,untuk Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah luarprovinsi A.n FATHI HARIS THALIB, HASIA FATSEY, danABDULAH HIKU, Cs sesual nomor:62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26September2016 dalam rangka mengikuti kegiatan Implementasi systempengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu R.I diSulawesi Selatan.
Asti Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan Dinas LuarDaerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA Cssesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasili/2016 tanggal 21 s/d 26September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatan implementasisystem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu RIdi Sulawesi Selatan.129.
130 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga di dalam perkara a quo, tidak terdapatketerangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerahmaupun hasil audit investigatii BPKP dalam melakukan pengawasan internpemerintah, yang merupakan bagian dari pengawasan intern pemerintahberdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang sistempengendalian intern pemerintah (SPIP).
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
507 — 331
adanyapenyimpangan yang bersifat administratif, proses lebihlanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas InternalPemerintah.(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanyapenyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjutdiserahkan kepada aparat penegak hukum sesuaiketentuan peraturan perundangundangan.5) Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan sebagaiberikut:a) Berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 61 PK/Pid.Sus/2014Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember2011 s/d 31 desember 2011;e 14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar UjiEvaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek PekerjaanPembangunan Infrastruktur Stadion Utama RiauMultiyears, Februari 2012;e 1 (satu bundel MUTUAL CHECK O, Paket PembangunanInfrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian TanahRawa dengan total volume 94.708,83 m3, besertalampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan fotopekerjaan proyek;e 1 (satu) bundel Paparan
(empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion UtamaRiauMultiyears, Februari 2012 ;28.1 (satu bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan InfrastrukturStadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O danfoto pekerjaan proyek ;29.1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahragatentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion
:Sunarko
187 — 206
Pasal 47 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas kKeuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
I KETUT SURYANA Als. PAK EDI
145 — 90
PernyataanMelaksanakan Tugas (SPMT) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Balinomor SPMT405/PW22/1/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 yang memilikikeahlian dibidang:a) Sertifikasi Kompetensi Auditor Forensik oleh BPKPLembagaSertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) Tahun 2016.b) Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga KebijakanPengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2016.c) Audit Forensik oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2013.d) Training of Trainer Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
162 — 204
Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa auditdengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan danselain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.
71 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Titik berat tugas BPKP adalah pengawasan keuangan,pengawasan kinerja pemerintahan dan pembangunan ;Bahwa obyek pengawasan BPKP adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian InternalPemerintah (SPIP).
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Program "Klinik Pegawai" bagi PNS yang bermasalah: kompetensirendah, malas, dan persoalan integritas lainnya melalui programpemberdayaan dan pembinaan integritas pegawai secara khusus,dalam rangka optimalisasi fungsi dan kinerja pegawai:Manajemen kinerja pegawai (penerapan Kontrak Kinerja Jabatan bagisemua Pejabat Struktural,dan Sasaran Kinerja Pegawai interim/ bulananuntuk semua pegawai), dibarengi dengan penerapan Pakta Integritas,dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);Il.
80 — 53
Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bel" Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP." Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forensik." Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejangan Pengendali TeknisAhli menjelaskan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana KorupsiProyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.
61 — 20
sebagai berikut:DAVID BIN DARMAS NAWI, S.ST.Ak dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi memiliki sertifikasi dalam bidangauditor antara lain:1 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Trampil Nomor :STTPP053 1/JFATR/O1/I1/2007 tanggal 18 Juni 2007.2 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Ahli NomorSERT5710/JFAAJ/O1/IN/2012 tanggal 18 Juni 20123 Sertifikat Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP
41 — 26
Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebutkemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitasSistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.
106 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perwakilan ProvinsiMaluku Utara Nomor SR968/PW33/1/2012 tanggal 24 Juli 2012, yangmenyebutkan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalahsebesar Rp3.355.954.545,00 (mohon periksa halaman 4243 putusan PN.TernateNo.06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte);Bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara korupsiyang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini adalah SALAH dan sekaligusbertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP