TriLaksono dalam rangka RapatKoorDinasi Proses PelaksanaanPerencanaan Pembangunan Desadi Ruang Pertemuan KelurahanWates45.000,000,0045.000,00 77.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikankepada Sdr. SriPurniwati dalam rangka Konsultasike DUKCAPIL Kab. KP45.000,000,0045.000,00 78.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah diberikan kepada Sdr.

Sridalam acara RapatKerja Validasi Data Tanah Desadi Dinas PU PKP Kab. KP45.000,000,0045.000,00 86.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerahdiberikan kepada Sdr. AndrijasSantoso mengantar berkas SPJke Inspektorat Daerah danKonfirmasi Hasil Pemeriksaan45.000,000,0045.000,00 87.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerahdiberikan kepada Sdr. AndrijasSantoso dalam rangkaKoordinasi Hasil InspektoratDaerah45.000,000,0045.000,00 88.Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah,diberikanYuniarti,kepada Sdr.

saksi jelaskanbahwa benar tapi untuk nominalnya saksi tidak ingat.TANGGAPAN TERDAKWA:Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatanSUKARJO Bin JEMINGAN WARNO DIKROMO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017 ada pekerjaan pengurukanlahan Kios Pasar Desa Banguncipto, dimana saksi diminta untuk mengambiltanah di tanah kas Desa di Pedukuhan Bantarjo oleh Humam Sutopo selakuKepala Desa Banguncipto kemudian untuk menimbun lahan kios pasar desadi

Kulon Progo dalamrangka Orientasi ProgramKKBPK 18.Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah bagiSdr..Sayiful Anwar pada saatSosialisasi tentang AlokasiDana Desadi Gedung GrahaSarina DI.

Belanja Pengelolaan danInventarisasi AsetHonorarium Tim ada 7orang (Humam Sutopo,Lia Yuniarti, Syaiful Anwar,Tri Laksono, Indra 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Halaman 617 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyk No.Uraian KegiatanKerugian Total(Rp)Nilai Bersih(Rp)Net Loss (Rp) ISmanto, Sri Widarti,Supriyanto) 13.Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah diberikankepada Sdr.Syaiful Anwardalam rangka RapatPendampingan PenyaluranDana Desadi Kec.

metode penghitungankerugian keuangan negara, sebagai berikut:Prosedur audit yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasantersebut diatas, meliputi langkahlangkah sebagai berikut :1) Meminta ekpose dan penjelasan dari Penyidik atas perkara dimaksud;2) Mengumpulkan dan menelaah Peraturan Perundangundangan yangberkaitan dengan Keuangan Desa ,Dana Desa , Pengadaan Barang/Jasa dan Bumdes;3) Mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dokumen/ dataadministrasi, data keuangan, data pelaksanaan kegiatan Dana Desadi

April 2018 sebesar Rp. 139.113.963 Tahap II diterima pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 278.227.928 Tahap Ill diterima pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.278.227.928Bahwa dana desa tersebut masuk kerekening kas desa Cikopo di bank BJBdengan nomor rekening 0013375267100 atas nama pemerintah desacikopo.Bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari Rekening Daerah kepadaDesa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2016Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desadi

Pagimana Kab.Banggai, Kepala Dusun,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungankeluarga; Bahwa jabatan saksi Kepala Dusun Il Desa Jaya Bhakti, sejak tahun 2010tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dusun membantu Kepala Desadi Dusun Il di bidang pengamanan dan tugastugas lain seperti selakupenyalur dalam program Raskin; Bahwa penyalur RASKIN di Dusun Il Desa Jaya Bhakti yakni RasunaSahabat, Bambang Tanggo, Isda Nyombali

Namun dalampelaksanaan tugas penyaluran Raskin di Desa Poncosari (Titik Distribusi)telah bekerjasama dengan saksi Sulastri Binti Joyo Sukarno (terdakwadalam berkas perkara tersendiri) untuk menyalurkan Raskin dibawahjumlah RTSPM yang seharusnya, dengan dilatar belakangi pada sekitarawal tahun 2012 saat pertemuan Rutin Koordinasi Para Perangkat Desadi Kantor Desa Poncosari, saksi Margiyono Alias Margi Raharjomenyampaikan kepada saksi Sulastri Binti Joyo Sukarno (terdakwa dalamHalaman 16 dari 103 Putusan

Mahmud untukmembebaskan lahan tanah, yang pertama dilakukan pembebasan di DaerahManyar, dengan mensurvei lahan bersama Terdakwa termasuk Direktur PakAndi dan Direksi; Bahwa kami mengajak Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Desadi wilayah lahan tersebut, maka kami menyetujui untuk memilih tempat agartahu mana yang akan kami beli, agar cocok dengan masterplan kami; Bahwa selanjutnya kami menyetujui dan terjadilah pembebasan diManyartepatnya Desa Getoyo Guci dan Desa Banyuwangi yang akhirnya diperolehdi

LPJU), terdakwa terus meyakinkan saksiCahyono,dengan mengatakan akan banyak konsumen dari Kepala Desayang akan membeli, karena dia adalah putra daerah Kabupaten Tebo danmengenal banyak Kepala Desa serta relasirelasinya yang berpengaruh diKabupaten tebo, untuk itu saksi Cahyono disuruh agar konsentrasi padateknis penyediaan lampu dan pemasangan, uruSanurusan menyangkutkonsumen dan halhal lainnya terdakwa yang akan mengendalikansemua.Bahwa sekitar bulan April tahun 2017,sebanyak 107 (seratus tujuh) Desadi

LPJU), terdakwa terus meyakinkan saksiCahyono,dengan mengatakan akan banyak konsumen dari Kepala Desayang akan membeli, karena dia adalah putra daerah Kabupaten Tebo danmengenal banyak Kepala Desa serta relasirelasinya yang berpengaruh diKabupaten tebo, untuk itu saksi Cahyono disuruh agar konsentrasi padateknis penyediaan lampu dan pemasangan, urusanurusan menyangkutkonsumen dan halhal lainnya terdakwa yang akan mengendalikansemua.Bahwa sekitar bulan April tahun 2017,sebanyak 107 (Seratus tujuh) Desadi

Bahwa Para Penggugat berdalil Penyerahan Hasil Seleksi seharusnyadiserahkan kepada Tim/Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Temuroso, Akantetapi terlebih dahulu diserahkan kepada Paguyuban Kepala Desa DemangBintoro;Adapun tentang Paguyuban Kepala Desa yang dibentuk oleh Para Kepala Desadi Kabupaten Demak, adalah suatu IDE CERDAS dari Kepala Desa untukmemudahkan dalam koordinasi dan mengefektifkan proses seleksiperangkatdesa yang pada akhirnya membantu Kegiatan Pelaksanaan Seleksi PerangkatDesa mengingat

.13.14.15.1.Pembukaan kotak suara; 2.Mengeluarkan seluruh isi kotak Suara; Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi, bahwa kotak tersebut ;benarbenar telah kosong serta menutup kembali,mengunci dan ;menyegelnya dan meletakannya ditempat yang telah ditentukan ;3.Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan;4.Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan .Petunjuk pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam Peraturan BupatiKarawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desadi

PeraturanBupati Bojonegoro No.31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desadi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. Peraturan Bupati Bojonegoro No.4 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro.Bahwa data atau dokumen yang menjadi materi pemeriksaan ahli adalah sebagaiberikut : Copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:141/353/KEP/205.412/ 2014tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Jari Kecamatan GondangKabupaten Bojonegoro.

Mewakili Desadi dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Melaksanakanwewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Sesuai Pasal 26 ayat 3, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala Desa berhak : Mengusulkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa. Mengajukan rancangan dan menetapkan PeraturanDesa.

dibelanjakan saat itu hanya sebanyak 100 (seratus)sak dengan biaya hanya sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) danyang terpakai hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak, yaitu denganHal 13 dari 74 Halaman PutusanNomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT AMBbiaya dana desa hanya sebesar Rp.1.540.000, (satu juta lima ratusempat puluh ribu rupiah), sehingga total realisasi dana desa untukpekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sebesarRp.7.040.000, (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desadi

sekarang sertipikat yang saksi ajukan belum jadidan baru dilakukan pengukuran pada tahun 2013;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kepala desa /panitiaSMS tidak segera mengajukan berkas pendaftaran SMS ke BPN,yang jelas sudah sekitar 2 tahun sertipikat yang kami ajukanbelum jadi;Bahwa saksi dan warga lainnya jelas merasa dirugikan karenaseharusnya setelah membayar uang biaya sebesar Rp.1.050.000, serta menyerahkan' persyaratan administrasisertipikat tanah yang kami daftarkan diajukan oleh Kepala Desadi

HM RIMISAPRI, SYAMSUL BAHRI Bin SALMAN dan keteranganterdakwaterdakwa, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatan PembuatanTanaman Hutan Rakyat (Penghijauan) tersebut dilaksanakan di 18 (delapan belas) Desadi Kabupaten Barito Selatan yaitu Desa Danau Bambore, Ugang Sayu, Tamparak, PaluRejo, Gagutur, Mangaris, Patas I, Muara Singan, Hingan, Baruang, Ruhing Raya,Sanggu, Sababilah, Wayun Kel. Mekar Sari, Wayun Kel.

Tergugat atas tindakan Penggugat 1terkait dengan pembebasan lapangan bola tersebut barulah sebatasdugaan saja;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keterlibatan Penggugat 2sampai dengan Penggugat 3 dalam kampanye pemilinan kepala desa diDesa Wawonduru yang oleh Tergugat dibuktikan dengan adanya fotofotosebagaimana disampaikan dalam bukti T54, menurut Majelis Hakim fotofoto yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan saja belumlahcukup untuk dikatakan telah melakukan kampanye pemilihan kepala desadi

Kalau Februari mutasi semuanya ;Bahwa yang baru diangkat Mariani (2) Rahmat (3), Muslina (sudahmeninggal bersamaan Rahmat diangkat) (4) Dan yang baruSulpiana, Irfan Karim, Nurhana di angkat di bulan FebruariKemudian Supriadi untuk Kepala Dusun Borong Bulo danHaerudiin, kepala dusun timbusengusen menggantikan usman danMusis Daeng rumbu;Bahwa saksi mengakui kebenarannya P1, P2, P3 ;Bahwa tidak pernah ada pengumuman penerimaan perangkat desadi bulan Januari dan Pebruari :Bahwa Kantor Desa dan Kantor

tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman PelaksanaanDana Desa Di Kabupaten Bojonegoromenyatakan bahwa Kepala Desadapat membentuk Tim / Panitia Pelaksana / Pengelola pada tiapkegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaanmasyakarat desa dan Tim / panitia Pelaksana / Pengelola Kegiatanditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bahwa sesuai pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun2017 tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana DesaDi

DesaLosari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, yang mana perbuatanterdakwa tersebut dilakukan bersama dengan saksi ROAEDI ALIAS EDIBIN JOHARI telah merugikan saksi CHODORI RADUN BIN RADUNyang telah dicopot dari jabatannya yaitu sebagai Kepala Pasar DesaLosari Lor sejak Bulan Mei Tahun 1999 hingga tanggal 11 Juni 2016dan kehilangan mata pencahariannya dan saksi ARIF UBAEDILLAHALIAS UBED BIN AMRITI yang pada waktuwaktu tersebut hendakmengajukan diri sebagai Kepala Pasar Desa atau Pengelola Pasar Desadi

Bahwa setelah masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desadi Desa Tenggun Dajah / Daya berakhir pada Bulan Nopember2015, selanjutnya pihak Pemerintah Kecamatan Klampis menunjukdan mengusulkan beberapa Penjabat Kepala Desa yangselanjutnya diangkat oleh Bupati Bangkalan, yaitu saksi ACHMADSAIFUDDIN,S.Sos alias IPUNG, saksi MUJAB dan saksi KELIKSUYANTA.

Tolitoli;2. 1 (Satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana DesaTahap 2 Tahun 2017 Kabupaten Tolitoli Bulan Maret 2018;3. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 5 Tahun 2017 tanggal16 Maret 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017;4. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2017 tanggal24 Mei 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalamHalaman 3 dari 163 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.

Tolitoli;. 1 (Satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana DesaTahap 2 Tahun 2017 Kabupaten Tolitoli Bulan Maret 2018;. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 5 Tahun 2017 tanggal16 Maret 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017;. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2017 tanggal24 Mei 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalamEvaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatandan

Katingan yang membuatkanproposal, RAB, Gambar serta SPJ dengan meminta imbalan dari 17 desadi wilayah Kecamatan Katingan Hulu jelas tidak sesuai dengan Pasal 12ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman UmumAlokasi dan Pelaksanaan Dana Desa di Kab. Katingan TA 2015 yangberbunyi yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luarPemerintah Desa seperti : Tenaga Ahli dibidangnya, Akademisi, LSM,Organisasi Masyarakat setempat, Kelompok Masyarakat dan pihak ketigalainnya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaGlonggong menyatakan jika Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisamengikuti tahapan Pilkades selanjutnya adalah Peraturan Bupati PatiNomor: 16 tahun 2021 tetang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor:88 Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa, yang disebutkan di dalam Pasal 24 Ayat (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desadi