Ditemukan 1136 data
H.M. ZEN ALAYDRUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
1.Mas'ud Madohura
2.Sulistyaningsih
3.Rizkykah Anggriani
4.Ari Wahyudi Ramadhan
5.Marwin Tinundong
216 — 122
Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap dall eksepsi yang diajukan Tergugat yangpada pokoknya mempermasalahkan mengenai titik singgung kewenanganHalaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLmengadili pada lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan TataUsaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, makaterhadap dalil tersebut Majelis Hakim dituntut untuk jeli dan teliti dalammenentukan spesifikasi sengketa pertanahan yang sedang
176 — 166
Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Kuasa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat2, 3, 4, 6 dan 8 tetap pada dalil eksepsi dan jawaban yang sudah ada sebabdalil gugatan para penggugat pada angka 8 telah kami singgung dalam pokokperkara pada angka 4 belum dibaca oleh para Penggugat. Sebab paraPenggugat pada poin no. 8.7. Rudiah binti H.Amin adalah cerai hidup. Yangbenar adalah Rudiah binti H. Amin dengan suaminya Muhidin adalah ceramati. Oleh karena itu replik para Penggugat kami tolak;5.
84 — 28
kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung
84 — 23
Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah
59 — 10
Barat dan Tapanuli sepanjang hukum warisdisana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
124 — 73
DALAM POKOK PERKARA:Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan olehPenggugat kecuali halhal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada uraian dalam eksepsidi atas, Penggugat sebagai penduduk Gampong Lambaro TunongKecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak mempunyai hakatas tanah masyarakat Gampong Meunasah Baro Kecamatan SeulimeumKabupaten Aceh Besar.
86 — 31
dengan pembatalan KTUN yang seharusnya diajukan kePTUN.Berikut bunyi lengkap pertimbangan majelis hakim PTTUN Jakarta yang dikutipoleh Penggugat pada dalil 9 gugatan Penggugat :Menimbang, bahwa kalau pihak Penggugat/Terbanding akanmempermasalahkan juga obyek sengketa berada di atas miilikPenggugat/Terbanding maka dapat disimpulkan kasus tersebut adalahmerupakan suatu sengketa keperdataan antara Penggugat/Terbanding denganPemegang Hak terhadap Obyek Sengketa"Menimbang, bahwa dalam hal adanya titik singgung
76 — 29
Aceng Wangsa Mulia yaitu Penggugat.Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 4 sampai dengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak tanah yang masih merasa milik Para Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa SK Kepala Inspeksi
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Tergugat:
1.GUSDIANTO
2.ZAINI
3.DENDI ZULHERI
4.PUTRA ABADI, SH
5.DJAMALUS
6.PAIDI
7.RUSDIANTO
8.BARISNO
9.ABADILLAH
10.ABU SALIM, Sos
11.H. M. YUNIS
12.H. ALI AMRAN
13.H. BAKHTIAR
14.Jufrizal
Turut Tergugat:
13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Kampar
14.KEMENTERIAN KEHUTANAN RI
180 — 109
Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak adaperselisihan hukum (perkara aquo) yang mana Para Tergugathanyalah PERWAKILAN/PENERIMA KUASA atau sebagai perantarasehingga faktanya tidak ada titik singgung atau hubungan hukumsecara langsung antara Penggugat dengan Para Tergugat yangtentunya tidak ada perselisihan/persengketaan hukum antaraPenggugat dengan Para Tergugat.
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
733 — 766
Dengan kata lain Tergugat tidak memiliki keterkaitan dengansengketa kepemilikan saham antara Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa terlepas dari dalildalil tersebut di atas, denganmemperhatikan kemungkinan titik singgung kewenangan antara PeradilanTUN dengan Peradilan Umum dalam permasalahanpermasalahan yangbersumber dari tindakantindakan hukum organ pemerintah atas aktaaktaotentik yang diterbitkan oleh Notaris sebagai pejabat umum, seperti dalammasalah pertanahan dan pendaftaran badan hukum, maka
206 — 73
Bahwa berdasarkan materi atas permasalahan peristiwa hukum yangdiuraikan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum, telahjelas dan nyata menitik beratkan dalam titik singgung mengenai prosesprosedur dari tata kerja administrasi dalam penerbitan surat keputusanberupa setipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.
1.IBIN BACHTIAR
2.ITEK BACHTIAR
3.LIMPA ITSIN BACHTIAR
4.LIN MANUHUTU
5.TIO DEWI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
832 — 786
melakukantindak pidana itu bisa dialkukan penangkapan, lalu kemudian harusseimbang, kalau memang tidak terbukti Pasal 109 tidak cukup bukti Ayat (2)KUHAP bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum,persoalan di Pasal 130 memang ia buat wajib memberitahukan danmenyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban Pelapor,karena memang ini harus dilakukan karena kaitannya untuk kepastian, jikadihubungkan dengan UndangUndang Dasar benar, memang seperi itu tetapiada satu seperti Ahli sudah singgung
115 — 64
Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan
81 — 60
Transformasi 5239 Tempat Kedudukan 5240 Belajar Matematika melalui Film Animasi Edukasi Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5247 Pintar Matematika seri 4 5248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 5251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 5252 Garis Singgung
Cerdas 2208 Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 Penjumlahan dan Pengurangan 2214 ) Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung
63 — 7
Akan tetapi utangpiutang yangPenggugat tinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat tidakPenggugat singgung sedikitpun, termasuk cicilan mobil Honda Civic yangsampai saat ini digunakan oleh Penggugat tetapi tagihannya ke Tergugat.Sehingga dalam mengajukan gugatan a quo Penggugat telah melakukanperbuatan licik ingin memiliki harta dari kKeluarga Tergugat.V.
Akan tetapi utangpiutang yang Penggugattinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat tidakPenggugat singgung sedikitpun, termasuk cicilan mobil Honda Civicyang sampai saat ini digunakan oleh Penggugat tetapi tagihannya keTergugat. Sehingga dalam mengajukan gugatan a quo Penggugattelah melakukan perbuatan licik ingin memiliki harta dari keluargaTergugat.halaman 145 dari 230 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bgr5. Eksepsi non Adimpleti Coniractusa.
128 — 28
Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan dan jawabjinawab yangdihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan setempat,maka diketahui yang menjadi titik singgung atau fokus persengketaan hukumantara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan TergugatKonvensi / Pengggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi II/ PengggugatRekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Pengggugat Rekonvensi Ill, TergugatKonvensi V, dan Tergugat Konvensi V dalam perkara a quo adalah menyangkutpenguasaan
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO
321 — 190
DKI.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolutyang selama ini hanya dikenal mengenai adanya titik singgung mengenalkewenangan mengadili di 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada diIndonesia yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TataUsaha Negara dan Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dapatdipersempit lagi menjadi Kewenangan Absolut dari Ssudut pandangInstansi atau Kompetensi Absolut Instansional; danMenimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tingkat pertamamemiliki
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
312 — 191
(vide Bukti P12 dan Bukti T51), namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas yang mana merupakan titik singgung antarakewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan PeradilanUmum dalam penyelesaiannya, sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulumengenai siapakah yang berhak atas kepemilikan bidang tanah sebagaimanadimaksud objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas
113 — 44
kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
566 — 291
Jkt.Utr10.11.masing persoalan hukum yang diajukan dalam Surat Gugatansebagaimana Tergugat II singgung dalam poin 6, haruslah diselesaikansecara tersendiri dan terpisah.Lebih lanjut, dengan kembali mencermati bahwa hukum acara dalampenyelesaian perkara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalahberbeda, maka juga tidak terpenuhi syarat penggabungan gugatan yangditentukan dalam Huruf M Poin 3 hlm. 60 Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.Dengan demikian, karena