Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 11-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 12/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
H.M. ZEN ALAYDRUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
1.Mas'ud Madohura
2.Sulistyaningsih
3.Rizkykah Anggriani
4.Ari Wahyudi Ramadhan
5.Marwin Tinundong
216 — 122
  • Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap dall eksepsi yang diajukan Tergugat yangpada pokoknya mempermasalahkan mengenai titik singgung kewenanganHalaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLmengadili pada lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan TataUsaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, makaterhadap dalil tersebut Majelis Hakim dituntut untuk jeli dan teliti dalammenentukan spesifikasi sengketa pertanahan yang sedang
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA SELONG Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 166
  • Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Kuasa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat2, 3, 4, 6 dan 8 tetap pada dalil eksepsi dan jawaban yang sudah ada sebabdalil gugatan para penggugat pada angka 8 telah kami singgung dalam pokokperkara pada angka 4 belum dibaca oleh para Penggugat. Sebab paraPenggugat pada poin no. 8.7. Rudiah binti H.Amin adalah cerai hidup. Yangbenar adalah Rudiah binti H. Amin dengan suaminya Muhidin adalah ceramati. Oleh karena itu replik para Penggugat kami tolak;5.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN MALANG Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — " Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I"
84 — 28
  • kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2014 — SAMSUL BAHRI melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh
84 — 23
  • Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 01-09-2010 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 1 September 2010 — PENGGUGAT : Dahlan Karmel Hutapea VS TERGUGAT I : 1. Katronida Alias Toron; TERGUGAT II : 2. Abu Hasan; TERGUGAT III : 3. Syafrizal Alias Isap Kribo; TERGUGAT IV : 4. Espirgo Tabing; TERGUGAT V : 5. Budi Utomo Siregar; TERGUGAT VI : 6. Aldi; TERGUGAT VII : 7. Jaai; TERGUGAT VIII : 8. Amir; TERGUGAT IX : 9. Maran; TERGUGAT X : 10. Ahli Waris Alm. Sarifudin Alias Udin; TERGUGAT XI : 11. N. Sinulingga; TERGUGAT XII : 12. I. Nainggolan Alias Utm; TERGUGAT XIII : 13. Sitohang; TERGUGAT XIV : 14. G. Pardede; TERGUGAT XV : 15. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau; TERGUGAT XVI : 16. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani; TERGUGAT XVII : 17. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani Cq. Kepala Dusun Bulu Manis; TERGUGAT XVIII : 18. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani Cq. Kepala Dusun Bulu Manis Cq. Ketua Rukun Warga (RW) II; TERGUGAT XIX : 19. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani Cq. Kepala Dusun Bulu Manis Cq. Ketua Rukun Warga (Rw) II Cq. Ketua Rukun Tetangga (RT) I; TERGUGAT XX : 20. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Lurah Pemetang Pudu; TERGUGAT XXI : 21. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Lurah Pematang Pudu Cq. Ketua Rukun Warga (RW) 12; TERGUGAT XXII : 22. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Lurah Pematang Pudu Cq. Ketua Rukun Warga (Rw) 12 Cq. Ketua Rukun Tetangga (RT) I.
59 — 10
  • Barat dan Tapanuli sepanjang hukum warisdisana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 93/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
124 — 73
  • DALAM POKOK PERKARA:Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan olehPenggugat kecuali halhal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada uraian dalam eksepsidi atas, Penggugat sebagai penduduk Gampong Lambaro TunongKecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak mempunyai hakatas tanah masyarakat Gampong Meunasah Baro Kecamatan SeulimeumKabupaten Aceh Besar.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 25 September 2013 — Tn, EDWIN LEMBANA LIAUW; 1.Tn. CAHYADI KAILANI 2.Ny. YONA FEBRIYANTI TJEN 3.Tn. KURNIANTO HENDRAWAN 4.Ny. LIDINA YANTI SUTANTO 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
86 — 31
  • dengan pembatalan KTUN yang seharusnya diajukan kePTUN.Berikut bunyi lengkap pertimbangan majelis hakim PTTUN Jakarta yang dikutipoleh Penggugat pada dalil 9 gugatan Penggugat :Menimbang, bahwa kalau pihak Penggugat/Terbanding akanmempermasalahkan juga obyek sengketa berada di atas miilikPenggugat/Terbanding maka dapat disimpulkan kasus tersebut adalahmerupakan suatu sengketa keperdataan antara Penggugat/Terbanding denganPemegang Hak terhadap Obyek Sengketa"Menimbang, bahwa dalam hal adanya titik singgung
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 279/Pdt.G/2015/PN.Tng.
Tanggal 8 Maret 2016 — WINATA WANGSA MULIA (d/h ONG LIONG HOEY) lawan Ahli waris almarhum A. Rujani, Dkk
76 — 29
  • Aceng Wangsa Mulia yaitu Penggugat.Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 4 sampai dengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak tanah yang masih merasa milik Para Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa SK Kepala Inspeksi
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Tergugat:
1.GUSDIANTO
2.ZAINI
3.DENDI ZULHERI
4.PUTRA ABADI, SH
5.DJAMALUS
6.PAIDI
7.RUSDIANTO
8.BARISNO
9.ABADILLAH
10.ABU SALIM, Sos
11.H. M. YUNIS
12.H. ALI AMRAN
13.H. BAKHTIAR
14.Jufrizal
Turut Tergugat:
13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Kampar
14.KEMENTERIAN KEHUTANAN RI
180 — 109
  • Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak adaperselisihan hukum (perkara aquo) yang mana Para Tergugathanyalah PERWAKILAN/PENERIMA KUASA atau sebagai perantarasehingga faktanya tidak ada titik singgung atau hubungan hukumsecara langsung antara Penggugat dengan Para Tergugat yangtentunya tidak ada perselisihan/persengketaan hukum antaraPenggugat dengan Para Tergugat.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
733 — 766
  • Dengan kata lain Tergugat tidak memiliki keterkaitan dengansengketa kepemilikan saham antara Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa terlepas dari dalildalil tersebut di atas, denganmemperhatikan kemungkinan titik singgung kewenangan antara PeradilanTUN dengan Peradilan Umum dalam permasalahanpermasalahan yangbersumber dari tindakantindakan hukum organ pemerintah atas aktaaktaotentik yang diterbitkan oleh Notaris sebagai pejabat umum, seperti dalammasalah pertanahan dan pendaftaran badan hukum, maka
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 111/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 4 September 2018 — PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk, beralamat di Jl. KH. E.Z. Mutaqien No.94 RT. 004/RW. 002 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Tangerang, dalam hal ini memilih kediaman hukumnya di kantor kuasanya bernama Tantawi J. Nasution, SH., Emmanuel Christianto, SH., Boby Roganda P. Manalu, SH., Agus Abadi, SE.,SH. dan Iqmal Dawami, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum, WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jl. Matraman Raya No.30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat. M E L A W A N 1. HANDOYO SANTOSO, beralamat di Jl. Kebayoran Lama No.557 Rt.006/Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Andi Agus Ismawan, S.H.,M.H., Hosland Benjamin Hutapea, S.H., Christien Agung, S.H.,M.H., Alfi Noormansyah, S.H., dan Yopy Firman Rizki, S.H., M.H.para Advokat pada JUSTITIA AGUNG Law Firm, beralamat di Jl. Dharmawangsa XI No. 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/SK-JA/III/18 tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, berkedudukan di Jl Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imbiar, SH., Saleh Yahya, SH.MKn, Rahma, SH., Marlin Ardiningsih, S.Kom, Esther Lina, S.Si., dan Romlih, Keenamnya Warga Negara Indonesia memilih domisii pada kantor Pertanahan Kota Tengerang, Jl. Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.502/600.7.36.13/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding-I/Pembanding-II semula Turut Tergugat-I. 3. PT BANK CENTRAL ASIA,berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H Thamrin No.1 Jakarta 10310, yang dalam hal ini diwakii oleh Kuasanya Bibit Gunawan, Edward Sulistyo Nugroho, Adityo Bagus Rihandono, Filisa Konifianti, Gunito Wicaksono, Joko Bandung Pamungkas, Frank Hizkia Pebrianto Purba, Ivna Adisurya, Christy Natalia Br. Tampubolonberdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 467/ST/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding-II/Pembanding-III semula Turut Tergugat-II.
206 — 73
  • Bahwa berdasarkan materi atas permasalahan peristiwa hukum yangdiuraikan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum, telahjelas dan nyata menitik beratkan dalam titik singgung mengenai prosesprosedur dari tata kerja administrasi dalam penerbitan surat keputusanberupa setipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 19-07-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 74/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Agustus 2021 — Pemohon:
1.IBIN BACHTIAR
2.ITEK BACHTIAR
3.LIMPA ITSIN BACHTIAR
4.LIN MANUHUTU
5.TIO DEWI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
832 — 786
  • melakukantindak pidana itu bisa dialkukan penangkapan, lalu kemudian harusseimbang, kalau memang tidak terbukti Pasal 109 tidak cukup bukti Ayat (2)KUHAP bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum,persoalan di Pasal 130 memang ia buat wajib memberitahukan danmenyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban Pelapor,karena memang ini harus dilakukan karena kaitannya untuk kepastian, jikadihubungkan dengan UndangUndang Dasar benar, memang seperi itu tetapiada satu seperti Ahli sudah singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 16 Desember 2015 — ELIYANA KOTAMBUNAN, SE
115 — 64
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — SUSY DAMAYANTI GABEL Binti RUSLI
81 — 60
  • Transformasi 5239 Tempat Kedudukan 5240 Belajar Matematika melalui Film Animasi Edukasi Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5247 Pintar Matematika seri 4 5248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 5251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 5252 Garis Singgung
    Cerdas 2208 Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 Penjumlahan dan Pengurangan 2214 ) Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 06-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 7
  • Akan tetapi utangpiutang yangPenggugat tinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat tidakPenggugat singgung sedikitpun, termasuk cicilan mobil Honda Civic yangsampai saat ini digunakan oleh Penggugat tetapi tagihannya ke Tergugat.Sehingga dalam mengajukan gugatan a quo Penggugat telah melakukanperbuatan licik ingin memiliki harta dari kKeluarga Tergugat.V.
    Akan tetapi utangpiutang yang Penggugattinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat tidakPenggugat singgung sedikitpun, termasuk cicilan mobil Honda Civicyang sampai saat ini digunakan oleh Penggugat tetapi tagihannya keTergugat. Sehingga dalam mengajukan gugatan a quo Penggugattelah melakukan perbuatan licik ingin memiliki harta dari keluargaTergugat.halaman 145 dari 230 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bgr5. Eksepsi non Adimpleti Coniractusa.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 02-04-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Dum
Tanggal 2 April 2014 — 1. ANTIK Bin ATAN,laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai, Riau; 5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No. 291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau; L A W A N 1. PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh DARWIN TUNGGUL HASOLOAN, beralamat di Jl. Kangkung KB. Mangga RT.006/RW.007 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanda pengenal: KTP NIK 3174053001650005, jabatan Tim Likuidasi PT. Patra Dok Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 93/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I; 2. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kay 7 - 9 Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERNANDES RAJA SAOR, MUQTHI ALI, YUDA WIRAFIANTO, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 069/PN000.050/SK/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 92/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II; 3. PT. PERTAMINA (Persero)Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEH SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/C00000/2013-SO tertanggal 03 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI III; 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN, SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai-Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK-14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI IV; 5. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI V;
128 — 28
  • Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan dan jawabjinawab yangdihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan setempat,maka diketahui yang menjadi titik singgung atau fokus persengketaan hukumantara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan TergugatKonvensi / Pengggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi II/ PengggugatRekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Pengggugat Rekonvensi Ill, TergugatKonvensi V, dan Tergugat Konvensi V dalam perkara a quo adalah menyangkutpenguasaan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 102/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : BENNY TJOKROSAPUTRO Diwakili Oleh : BENNY TJOKROSAPUTRO
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO
321 — 190
  • DKI.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolutyang selama ini hanya dikenal mengenai adanya titik singgung mengenalkewenangan mengadili di 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada diIndonesia yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TataUsaha Negara dan Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dapatdipersempit lagi menjadi Kewenangan Absolut dari Ssudut pandangInstansi atau Kompetensi Absolut Instansional; danMenimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tingkat pertamamemiliki
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
312 — 191
  • (vide Bukti P12 dan Bukti T51), namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas yang mana merupakan titik singgung antarakewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan PeradilanUmum dalam penyelesaiannya, sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulumengenai siapakah yang berhak atas kepemilikan bidang tanah sebagaimanadimaksud objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I
113 — 44
  • kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
566 — 291
  • Jkt.Utr10.11.masing persoalan hukum yang diajukan dalam Surat Gugatansebagaimana Tergugat II singgung dalam poin 6, haruslah diselesaikansecara tersendiri dan terpisah.Lebih lanjut, dengan kembali mencermati bahwa hukum acara dalampenyelesaian perkara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalahberbeda, maka juga tidak terpenuhi syarat penggabungan gugatan yangditentukan dalam Huruf M Poin 3 hlm. 60 Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.Dengan demikian, karena