Ditemukan 1108 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor refoza ref.rm report
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 14-11-2012 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.TJP
Tanggal 10 Juli 2013 — YANDRI YANI PUTRA lawan NADAR, dkk
131 — 48
  • (Sumber : Husniati, dalam bukunya Agrarian Reform di Philipina danPerbandingannya Dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990,halaman 61).Bahwa Para Tergugat A dan B juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal danPasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 TentangPelaksanaan Pemebagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Para Tergugat Adan B juga secara jelas dapat membedakan bahwa pengaturan tentang kelebihantanah dari batas maksimum dikuasai oleh negara adalah
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 07-06-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pwd
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 12
  • (Vide : Indonesia Legal CenterPublishing for law and justice reform dengan judul Buku MendapatkanHak Asuh Anak dan Harta Bersama, pada halaman 44 nomor 3). Danjuga dalam persidangan cerai itu lebih tertutup sedangkan dalampersidangan gono gini itu lebih terbuka;5. Bahwa gugatan rekonpensi posita 3 huruf a sampai dengan huruf kuraian yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi tidak sepenuhnyabenar.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 488/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. PUTRA ADHI PRIMA Diwakili Oleh : Ibnu Akhyat, SH.MH.
Terbanding/Penggugat : Ir. Johadi Akman
90 — 72
  • Dalam bahasa Inggrisdikatakan bahwa Pejanjian yang demikian itu Null and Void (videBukti P11);Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul: Penjelasan Hukum tentang kebatalan Perjanjian,Halaman 12 dari 74. halaman Putusan Nomor 488/PDT/2021/PT BDG.21.terbitan Nasional Legal Reform Program, cetakan GramideaJakarta tahun 2010, halaman 614, terdapat sejumlah alasanalasanyang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikanbatal demi Hukum, yaitu (Bukti P12):1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
187 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 28 P/HUM/2015Development (USAID) dan partnership for governance reform inIndonesia (Partnership);Berdasarkan Buku (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor143/KMA/SK/VIII/2007) halaman 640 dijelaskan bahwa rumah dinasadalah sarana akomodasi yang sangat penting bagi Pengadilan dengantujuan:1. Untuk memperlancar pelaksanaan tour of area/tour of duty;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1256 — 1359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lihat pendapatElly Erawati dan Herlien Budiono, "Penjelasan Hukum tentangKebatalan Perjanjian, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010,halaman 10 yang menyatakan:Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturanperundangundangan yang bersifat memaksa sehingga tidakboleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusanketentuan itu menyebut secara eksplisit akibat hukum bila apayang diatur dalam perundangundangan itu dilanggar.Bahwa memang terdapat beberapa undangundang yang secara jelas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — IVONE VELICIA INTAN D.S, alias NIANG DEWI RATU IRMA IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN SASTRANAGARA VS PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Cq. DIRJEN MONETER DALAM NEGERI yang sekarang menjadi BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, BADAN KEBIJAKAN FISKAL DK
1040 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Himpunan PerundangPerundangan Hak Atas TanahIndonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform tentang HakMilik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan,pada halaman 220 huruf (d) ditegaskan sebagai berikut: Hak pakai adalah hakuntuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasailangsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenangdan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabatyang berwenang memberikannya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
227 — 211
  • padaintinya adalah hanya orang berkewarganegaraan Indonesia yang memilikihak atas tanah di Indonesia atau badan hukum yang didirikan oleh HukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia;> Prinsip tidak memandang genderlakilaki maupun perempuan yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA,bahwa: Warganegara Indonesia, baik lakilaki maupun wanita mempunyaikesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah sertauntuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupunkeluarganya;> Prinsip land reform
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 18-04-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 2128/Pdt.G/2013/PA.Jr
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI melawan TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI
32 — 5
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 27 September 2017 — - TERGUGAT : SAHAT HABEAHAN,DKK - PENGGUGAT : BANJAR SIGALINGGING
113 — 19
  • Bahwa manadahulunya satu pancang bidang tanah trsebut diperoleh kakek tergugatadalah dari pancangan maupun penentuan pembagian oleh pemerintahanterkait, (keadaan tersebut sesuai dengan ketika jamannya land use/penggunaan tanah) dengan pencetakan sawah ex Keppres No.54 tahun1960 dalam kerangka perwujudan land reform Pasal 16 (ayat 1f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — TRIMAN ADY, ST
118 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mll
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 49
  • Bahwa adanya larangan pemilikan tanahpertanian secara absente ini juga diatur dalam Undangundang Pokok Agraria bahkanhal ini menjelma menjadi Asas dalam Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya absente ini dipandang sebagaibentuk pencampakan atau penelantaran hak atas tanah, sehingga guna mengembalikansemangat Agrarian Reform dan tujuan mendistribusikan tanah kepada masyarakatpetani agar petani indonesia tidak lagi menjadi buruh penggarap yang dimana menjadiobjek eksploitasi dari
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
NOVAN B. ARIANTO, SH., MH
Terdakwa:
ROHMAD
69 — 28
  • Hukum UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1994.e Magister Hukum UBHARA Surabaya, Lulus Tahun 2012.Bahwa riwayat pekerjaan saksi ahli adalah :Halaman 31 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2019/PN.SBY.e PNS di Depdagri tahun 1985e Kasi Land reform di Kantor Pertanahan Kab. Tuban sejak 2002 s/d2006.e Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah di Kantor Pertanahan Kab.Lamongan 2006 s/d 2013.e Kasi Hakhak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
140 — 69
  • PermendagriNo. 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut PelaksanaanLand Reform, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabilapihak yang menguasai tanah pertanian tidak melaksanakanprosedur sebagaimana dimaksud oleh kedua peraturan tersebut,maka tanah pertanian yang dikuasai akan menjadi milik negara.Terhadap pertimbangan ini, Para Penggugat/Para Pembandingmenyatakan sebagai berikut:Halaman 48 dari 72 halaman Putusan nomor 150/PDT/2019/PT SMRBahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah keliru dalammenerapkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
236 — 211
  • ; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna mengefektifkanpemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa keadilan bagimasyarakat, Tergugat memandang perlu untuk lebih memperketat pemberianhakhak narapidana tindak pidana korupsi ; Dengan demikian, kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasanbersyarat (in casu objek sengketa) adalah di dalam koridor Tergugatmemutuskan Pencabutan Pembebasan Bersyarat ini adalah dalam rangkameningkatkan kualitas untuk melakukan law and legal reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — LIDIA KOESOEMA vs PT PRIMA KARYA KENCANA, Dk
148 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian, halaman 57, Cet 1, Penerbit NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010 :"Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUHPerdata,terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian...tidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undangundang untukjenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
118 — 34
  • PeterHoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept ofCrime (Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan AnthonyLangdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 17 Juli 2012 — ANNY KAPIORU
58 — 37
  • atau kejadian diluar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak, menimbulkan kerugian bagi para pihakatau salah satu pihak, terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat,terhalang, atau tidak dapat dilaksanakannya prestasi para pihak bahkan walaupun para pihaktelah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut dan bahwakejadian tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian (Rahmat SS Soemadipradja,Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, National Legal Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — NANANG, DKK VS I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., III. PT. BERINGIN JAYA ABADI;
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi, dalam perjalanannya, karena pengaruhdeideologisasi, depolitisasi dan dekonstruksi politik pengelolaansumber daya lahan oleh berbagai kelompok kepentingan yangbersimbiosis dengan berbagai oknum aktor negara, menyebabkankurang konsistennya pemerintahan dalam menerapkanreformaagrari secara utuh, yang terjadi hanyalah seperti diistilahkan Wiradi(2013) sebagai pseudo agrarian reform.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/ PID/SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
66 — 15
  • Yang harus dilampirkan adalah bukti material seperti SPPT PBB,fotokopi Letter C Desa, Surat pernyataan dari Terdakwa bahwa tanah tersebut betulbetuldikuasai oleh Terdakwa dan tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh Terdakwa, tanahtersebut tidak dalam sengketa dan tanah tersebut belum pernah diterbitkan sertifikatnya ;Bahwa saksi memberikan saran pada Ketua panitya ; Sesuai ketentuan Land Reformpenerbitan SHM No. 872 tidak melanggar Land Reform .
    Saksijuga melihat berkas permohonan Terdakwa secara formal tidak melanggar Land Reform ;Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut dengan diantar pak kades;65Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa dikuasakan pada Notaris ;Bahwa tandatanda kepemilikan tida ada sama sekali, sehingga panitya meyakini bahwatanah tersebut milik Terdakwa ;Bahwa yang bertugas mengecek Letter D ke Kantor Desa adalah Ketua Panitya danSekretaris Panitya ;Bahwa saksi lupa apakah mereka sudah
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 273/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 2 Oktober 2018 — HOBBY HUTAURUK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT.CPA)
108 — 66
  • tingkat pertama menyebutkan tidak memiliki relevansi yang jelasdengan perkara ini, dengan alasan : Bahwa bukti P12 diajukan guna memberikan gambaran bahwa atasobjek perkara dan tanah sekitarnya terletak di Kelurahan Hutabalangdahulu Desa Hutabalang, yang telah pernah dicetak persawahan olehHalaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 273/Padt/2018/PT MdnPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pelaksanaan UU No. 56 Prp1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian atau yang kemudiandisebut undangundang /and reform