Ditemukan 1089 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkat tindak tinggi tengah tangan tongat tingal tingai tingakt tingan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 21-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID/2023/PT SMG
Tanggal 21 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
362 — 67
  • 2; / Borealis Hook, Daerah Tingat I : Banten, Daerah Tingat II/Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Cikupa, Kelurahan : Sukamulya;
23. Sebidang Tanah berikut dengan bangunan Ruko seluas 116 m?2; yang berlokasi di Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01007/Sitiadi atas nama H. WAHYUDIN, ANDI WAHADI, S. T. dan SAMSU ARIFIN;
24. Sebidang Tanah berikut dengan bangunan Ruko seluas 117 m?2; yang berlokasi di Desa Sitiadi Kec. Puring Kab.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : LALU MULIADI, S.T., M.T.
118 — 67
  • terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, namun olehkarena perbuatannya tersebut masuk kedalam ranah pelanggaran administratifdan bukan tindak pidana, sehingga kepadanya tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal18 Maret 2020, Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr. tidak dapat lagidipertahankan di tingat
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 19-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 16/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB
Tanggal 27 Nopember 2018 — Terdakwa:
JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE
Penuntut Umum:
-FACHRIZAL, SH
-RAMADHANI,SH.MH
-ADAM SAIMIMA, SH. MH
-LEDRIK V. M. TAKAENDENGAN, SH. MH
-YE AL MAHDALY, SH
-ROLLY MANAMPIRING, SH
-I GEDE WIDHARTAMA, SH
-IRWAN SOMBA, SH
-IRKHAN OHOIULUN, SH
-EKA YACOB HAYER, SH

274 — 355
  • ., sehingga untuk itu kesalahanitu Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban pidana;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dihukumsesual dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa pada pengadilan tingat pertama, Pengadilan TipikorPengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan hukuman
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 05-06-2016 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 5 Juni 2016 — Ir. MANSYUR LANTA I.B LANTA.,M.M alias MANSYUR alias SUR
156 — 28
  • yang terdapat pada daftar tersebut adalah benartandatangan saksi, jumlah sambungan yang dibayarkan serta nilai pembayaran Upah Halaman 286 dari 736 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN PalOkulator yang pernah saksi terima sudah sesuai dengan nilai yang tertera pada daftartersebut tahap I sebanyak Rp27.345.000, untuk 36.460 sambungan ; untuk Tahap IIsebanyak Rp9.877.500, untuk 13.170 sambungan;Bahwa Pada awalnya memang tingkat keberhasilan sambungan di kelompok tani MitraTani sudah sesuai dengan tingat
    SUPARMAN juga sudah sesuai dengan nilai yang tertera padadaftar tersebut karena pada waktu tahap II ( Penyulaman I) jumlah sambungan hidup yangdibayarkan untuk kelompok tani Siamasei adalah sesuai dengan yang tertera pada daftaryaitu 24.351 sambungan;Bahwa pada awalnya memang tingkat keberhasilan sambungan di kelompok taniSIAMASEI sudah sesuai dengan tingat keberhasilan pada daftar pembayaran upahOkulator tersebut yaitu 99% lebih , tetapi banyak sambungan yang telah sempat dihitungdan dilaporkan
    SUPARMAN untuk pembayaran Upah Okulator Penyulaman I dansisanya saksi bagikan kepada maisng maisng anggota untuk Okulator Penyulaman II (jumlah pembagiaanya saksi sudah lupa);Bahwa pada awalnya memang tingkat keberhasilannya seperti tingat keberhasilan padadaftar pembayaran upah Okulator tersebut yaitu sekitar 99%,tetapi seperti yang saksijelaskan diatas bahwa banyak sambungan yang telah sempat dihitung dan dilaporkan hidupkarena telah sempat keluar minimal dua lembar pucuk daun namun tidak lama
    sesuai dengan jumlah sambungan yang tertera pada kedua daftar tersebut yaitusebanyak 36.890 sambungan untuk tahap Pemasangan dan sebanyak 12.545 sambunganuntuk tahap penyulaman, demikian halnya dengan nilai pembayaran Upah Okulator yang Halaman 568 dari 736 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Palpernah saksi terima juga sudah sesuai dengan nilai pembayaran yang tertera pada keduadaftar tersebut; Bahwa pada awalnya memang tingkat keberhasilan sambungan di kelompok tani MITABUANA sudah sesuai dengan tingat
    upah tahap I dan tahap II dan saksi bagikankepada anggota kelompok khusus untuk upah Okulator tahap III (Penyulaman II)sebenarnya saksi sudah lupa jumlah pastinya tetapi jumlah sambungan hidup yangdibayarkan untuk kelompok tani Bunga Coklat memang sudah sesuai dengan yang terterapada daftar tersebut yaitu sebanyak 27.635 sabungan dan dan gabungan tahap II dan tahapIII sebanyak 21.795 sambungan;Bahwa Pada awalnya memang tingkat keberhasilan sambungan di kelompok tani BungaCoklat sudah sesuai dengan tingat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — ENDRI ROSADI, S.ST.
60 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 02Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dalam pertimbangan hukumnya hanya berpendapat menerimauraian Majelis Hakim Tingat
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — POLAN ARIO TEJO, SP. MKM
87 — 15
  • Rajawali Nusindo termasuk kategori Perusahaan BesarFarmasi (PBF) ;Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Vincent, SabarTambunan dan Nawawi ZaenudinBahwa saksi sudah tingat lagia Hok Sin merupakan sales obat dariperushan mana ;Bahwa saksi tidak mengetahui Hok Sin order obat melalui Apotik saksidalam partai besar tersebut untuk apa ;Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Hok Sin kenapa dia pilih orderobat cacing dan vitamin tersebut melalui Apotik saksi ;Bahwa saksi sudah tidak ingat masih lagi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-07-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 192/PID/2014/PT.DKI
Tanggal 18 Agustus 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM.
86 — 39
  • menyalin dari surat dakwaan dansurat tuntutan pidana, sedangkan faktafakta hukum tersebut bertentangansatu dengan yang lainnya dan bertentangan pula dengan uraian fakta dalamsuratAakWa an 5n omen nnn ne nnn nn nnn nn nnn nnn ne nnn ce nen nna nena na naceMenimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan dihubungkan dengan pasalpasal yang didakwakan kepadaTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuipertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingat
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 10-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT PALU Nomor 6/PID.TPK/2017/PT PAL
Tanggal 22 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI ATMOKO, SH
Terbanding/Terdakwa : MOHAMAD HASBI
124 — 30
  • Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — MATHEUS REMANG, SE
96 — 17
  • Rajawali Nusindo termasuk kategori Perusahaan Besar Farmasi(PBF) ;Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Vincent, Sabar Tambunan danNawawi Zaenudin ;Bahwa saksi sudah tingat lagia Hok Sin merupakan sales obat dari perushan mana ;Bahwa saksi tidak mengetahui Hok Sin order obat melalui Apotik saksi dalam partaibesar tersebut untuk apa ;Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Hok Sin kenapa dia pilih order obat cacingdan vitamin tersebut melalui Apotik saksi ;Bahwa saksi sudah tidak ingat masih lagi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN pal
Tanggal 9 Maret 2017 — MOHAMAD HASBI, S.SI
126 — 20
  • telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukumPengadilan Tingat
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL
Tanggal 22 Mei 2017 — - MOHAMAD HASBI, S.SI
101 — 28
  • Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — DRG. RUTH JULIANI BARUS
82 — 17
  • Rajawali Nusindo termasuk kategori Perusahaan Besar Farmasi(PBF) ;Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Vincent, Sabar Tambunan danNawawi ZaenudinBahwa saksi sudah tingat lagia Hok Sin merupakan sales obat dari perushan mana ;Bahwa saksi tidak mengetahui Hok Sin order obat melalui Apotik saksi dalam partaibesar tersebut untuk apa ;Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Hok Sin kenapa dia pilih order obat cacingdan vitamin tersebut melalui Apotik saksi ;Bahwa saksi sudah tidak ingat masih lagi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
345 — 157
  • Dan tanah sengketa tersebut adalahmerupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalamgugatan;Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingat pertamamenyatakan bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat dan diperkuatbukti P7,maka benar bahwa tanah sengketa berada dalam wilayah atau bagiandari tanah seluas 69,8315 Ha sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakPengelolaan Nomor 1/Desa Gunung Geulis dan pemegang haknya adalahPemerintah Daerah Tingkat Il Kabupaten Bogor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER, II. HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI
201 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkanpada tingkat banding memutuskan : Terdakwa I. Ir. ANDI SUGIYAR binKASTOER dan Terdakwa II.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
587 — 510
  • No 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 29 dari 205 Halamansekaligus menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingat II Kutaitanggal 18 Mei 1965 No.A131/D21963 yang jelasjelas pemberiannya adalahbertentangan dengan keputusan Menteri Agraria No SK.112/Ka/1962, dinyatakandicabut dan tidak berlaku.Sampai dengan saat ini, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah mengajukanpermohonan hak atas tanah Obyek Sengketa dimana ketentuan permohonan hak atastanah yang diberikan oleh Kesultanan Kutai juga
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
71 — 24
  • Pbrhanya antara : Terdakwa serta Ahli Waris HASAN REHALAT lainnya,melawanSITI FAUZAH saja, tanpa melibatkan pihak lainnya ; yangdiketahui Terdakwa sesungguhnya tanah yang dimaksud akan dikeksekusinantinya jika gugatan dikabulkan, adalah tanah yang telah terbit SHM milikSIDIKALIAS ALEK SIDIK,. disempadan sebelah barat asli SHM No.177Tahun 1991, sebagaimana yang sudah diberitahu oleh NASEP VANDISULISTYO, SST. sebelumnya itu.Bahwa dalam proses persidangan, karena SIT FAUZAH telah kalah sampaipada tingat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
87 — 16
  • hanya antara : Terdakwa dan Terdakwa IIserta Ahli Waris HASAN REHALAT lainnya, melawan SIT FAUZAH saja,tanpa melibatkan pihak lainnya ; yang diketahui Terdakwa dan Ilsesungguhnya tanah yang dimaksud akan dikeksekusi nantinya jika gugatanHalaman 14 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbrdikabulkan, adalah tanah yang telah terbit SHM milik SIDIK ALIAS ALEKSIDIK,. disempadan sebelah barat asli SHM No.177 Tahun 1991.Bahwa dalam proses persidangan, karena SIT FAUZAH telah kalah sampai pada tingat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 5 September 2016 — HERU FITRI KUSWANTO Bin BUDI RAHARDJO
162 — 69
  • Bdgpelaksanaan program bos pada tingat Kota Cirebon untuk Bos Pusatdilaksanakan oleh Subag Program dan untuk Bos provinsi dan Bos Kotadilaksanalan oleh Subag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yangdijabat yakni untuk Kasubag Program dijabat oleh ADE SASTRA, M.Pddan untuk Kasubag keuangan dijabat oleh SUDJANA,M.Pd.Bahwa sesuai Juknis pengertian BOS yaitu program Pemerintah yangpada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi Nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
207 — 132
  • Tergugat bertentangan denganrencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi (RTRWP),Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Tingat IlKabupaten Batang Hari (RTRWWD) dan Perda PropinsiHal 140 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBDati Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 27 Desember1993 dan disahkan oleh Mendagri RI dengan SK Tanggal10 Februari 1993 Nomor 5 Tahun 1995 diundangkandalam lembaran daerah propinsi Dati Jambi nomor 55tanggal 22 Maret 1995 seri C nomor 1; Terdapat larangan pemanfaatan areal lahanPerkebunan
    Tergugat bertentangan dengan rencana Tata RuangWilayah Propinsi Jambi (RTRWP), Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Tingat IIKabupaten Batang Hari (RTRWWD) dan Perda Propinsi Dati!