Ditemukan 1266 data
68 — 49
Alak/2011 tanggal 17102011 atas namaAlbert Wilson Riwukore,SHe Surat Ukur No. 33 tahun 2011 atas nama Betelen Anthoneta Riwukore NawaTidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor176/Pdt.G/2014/PN.Kpg10.ILMenyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh TergugatI, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah sengketa tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat.Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat IV dan Tergugat Vyang
Terbanding/Tergugat I : PT. TH INDO PLANTATIONS
Terbanding/Tergugat II : TH. INDOPALMS SDN BHD
Terbanding/Tergugat III : TH. INDO INDUSTRIES SDN, BHD
Terbanding/Tergugat IV : LEMBAGA TABUNG HAJI
Terbanding/Tergugat V : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
197 — 157
(Gugatan Penggugat a quo)terhadap pihakpihak yang sama, yakni Tergugat , Tergugat II, Tergugat III,dan Tergugat IV, beserta Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat Vyang pada pokoknya menuntut ganti kerugian yang sama dan dengandasar tuntutan sama dengan Gugatan Lama yang ditolak dalam PutusanPK Gugatan Lama tersebut, yaitu ganti kerugian materiil yang nilainyasama dengan tuntutan ganti kerugian materiil dalam Gugatan Lama, yakniRp 700.000.000.000, (tujuh ratus miliar rupiah) yang didalilkan sebagaiakibat
1.Ny. FATIMAH Binti ABDUL GANI
2.SAMSURIA Binti HAMSAH
3.MUNAFAR BIN HAMSAH
Tergugat:
YUSDI
83 — 50
RITA YUDIN telah pula MengalihkanataumenjualObyek Eksekusi/ Obyek SengketakepadaTurutTerlawanIV METANURLIANTI danselanjutnya pula oleh Turut TerlawanIV Meta NurliantiObyek Ekskusi / Obyek Sengketaaquo dijadikanJaminan Hutang padaBank yaitu kepada Turut Terlawan V Bank BTPN Baubau semula Tergugat Vyang berakhir pada Kredit Macet hingga oleh Turut Terlawan V menyerahkankepada Turut Telawan VI Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 23 dari 92 Putusan Nomor 39/Pdt.Plw/2018/PN BauKendari untuk
91 — 25
Tidar KecamatanMagelang Selatan, Kota Magelang yang menurut prinsipforum rei sitae jika obyek sengketa benda tidakbergerak, maka jatuh menjadi kewenangan relatifPengadilan Negeri dimana obyek tidak bergerakterletak, sehingga Pengadilan Negeri Mungkid tidakberwenang, selanjutnya dalam repliknya Para Penggugatmenyebut yang menjadi obyek masalah bukanlah obyekbarang tidak bergerak namun yang menjadi masalahadalah perjanjian peralihan hak atas tanah yangdijadikan jaminan oleh Tergugat III pada Tergugat Vyang
WALIDI, M. Pd
Tergugat:
1.AGIE OTTEN RAHARJA
2.Notaris PPAT HERRY HARTANTO SAPUTRO SH
3.ANDY SRI MARGANA, S.E
4.Kepala ATR BPN Boyolali
5.Widayanto
6.PPAT NOVIANA ARIVIANI
173 — 34
Tergugat Il sebagaimana dalil Penggugat, di persidanganPenggugat juga tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut sehingga darikeseluruhan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka5 dan petitum angka 6 oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 5 dan 6 gugatanPenggugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Menyatakan Akta JualBeli No. 70/2018 tertanggal 22/02/2018 antara Tergugat Ill dan Tergugat Vyang
71 — 31
kepala bagian hukum sampai dengan tahun 2004)menyatakan bahwa usulan pemberian tunjangan jabatan bagiPelaksana Tugas (Plt) berasal dari Badan Kepegawaian Daerah(BKD) selanjutnya oleh bagian Hukum diproses guna diterbitkanmenjadi SK Bupati tentang pemberian tunjangan jabatan Sttukturalbagi pelaksana tugas.6666(d)Surat Keputusan Bupati No. 188147/KEP/439.412/2001 tanggal 22Pebruari 2001 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan JabatanStruktural Kepada Para Pelaksana Tugas (Pit) Eselon Il, Ill, IV dan Vyang
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Rekayasa dalam penerbitan Sertifikat HGB Nomor 1, HGN Nomor 2,Sertifikat HGB Nomor 1460, HGB Nomor 1461, HGB Nomor 1462, HGBNomor 1463, HGB Nomor 1464 patut diduga kuat adanya penyimpanganprosedur dan pemalsuan dokumen dan tidak ada kesesuaian antara obyekyang disertifikatkan dengan sertifikat yang terbit dan serta diduga kuatadanya unsur penyerobotan lahan dari Tergugat 1, Tergugat Il, Tergugat Vyang direkayasa tersebut.
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengungkapanSPT Psl 3 (1) SPT Pasal8 > Pemeriksaan > Pasal8 (4), (5) SKP* KUP (1) 3 UU KUPv v 2 Pemeriksa vy 4Tidak Ya (tidak dibandingkan dgn Ya (tidak 6benar dilakukan) keadaan/ dilakukan)lapangan usaha sebenarnya Penj.Pasal 29 (1) Par 7 Keberatan4 (tidak dilakukan VvSesuai dengan vyang ;sebenarnya Sesuai(dilakukan) SPTJ 8wPa e=y Noy Vay 9 26(2) KUP membuktikanPEMOHON Alasan oe dgn bebanPENINJAUAN Dilakukan * tambahan+ , (4) , mbuktianKEMBALI penjelasan UU yang terletaki KUPtertulis pada WP Halaman
121 — 33
terbukti, terkait pemberian kredit, pbenentuan SOP,serta suku bunga, Tergugat Vtidak terlibat secara langsung pada kegiatanoperasional perbankan seharihari (day to day operation) atas setiaphubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya,sehingga terbukti Tergugat Vtidak pernah melakukan perbuatan melawanhukum in casu permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat denganTergugat Ill.Bahwa terhadap beberapa pengaduan dari Sdr Emo Budiharto dan telahditanggapi oleh Tergugat Vyang
108 — 44
,Notaris Kota Bandung, hal mana dibuat berdasarkanmekanisme UU no 28 tahun 2004 jo UU no 16 Tahun 2001tentang YAYASAN.12.Bahwa Pembantah adalah Pihak yang aneh bin ajaib munculsecara tibatiba untuk mengambil alin asset milik Terbantah Vyang jelas dan terang tidak ada kaitannya dengan Pembantah,dan Pembantah, juga menyamar dan mengakungaku sebagaipenerus Lembaga Pendidikan Muslimin, quad non, padahalLembaga Pendidikan Muslimin tersebut telah membubarkandiri pada tahun 1990, yaitu dalam rentang kurun
1.MOCH RIZA WISNU W. SH.MH
2.DODI SAPUTRA THAMRIN, SH.MH
3.IRISA NADEJA, SH.MH
4.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
5.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
6.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
1.DR. MUHAMMAD YUSRIL, SE, M.Sc
2.Ir. HM. ZAHIR SA, M.Pd
130 — 37
Simons tersebut tidak tepat, sebab sebagaimanadiketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP,sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku Bab Vyang berjudul Turut serta melakukan suatu tindak pidana(Deelneming van Strafbaar feit) artinya apabila dalam suatu tindakpidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat Prof.Simons yang menafsirkan dengan Allen Daderschap tidak padatempatnya ;Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidanaatau bersamasama melakukan
87 — 55
Perkebunan Nusantara Vyang mengurus operasional kebun wilayah Tandun, dan mengepalairatusan buruh kebun dibawahnya, Tergugat selalu mengatakan kepadaPenggugat bahwa uang sampingan Tergugat banyak (banyak cekeran tiapbulannya) dikarenakan Tergugatlah yang dipercayai mengatur kebutuhanHim. 19 dari 76 Him.
147 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakahmeminta untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa danmencabut patokpatok yang terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat Vyang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri sebagaimana dalamhalaman 8 posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanahPenggugat yang dikuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah selatan berbatasandengan ljon Tajam (Tergugat V) dan pengakuan Penggugat mengenaitanah/kebun Tergugat V terulang kembali pada Petitum halaman 24 danhalaman 25 gugatan
117 — 64
Sawah itu dikuasai oleh Hamudin Toligaga; keterangan saksi Vyang bernama Kina Ongking binti Dega Ongking diperoleh faktabahwa ada tanah sawah warisan dari Djulia Ongking di DesaKopandakan yang sudah dibagi orangtua kandung Djulia Ongking.Saksi hanya dikasin tahu bapaknya Djulia Ongking. Saksi diajak kerumah bapak Djulia Ongking. Batasnya setahu saksi di sebelah utaradengan Asad Ongking, di sebelahnya Djulia Ongking.
215 — 171
Abdul Rochimselaku staf Terlapor II menyatakan telah meminjamkan laptopnya yang didalamnya terdapat file metode pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr.Hardiyanto selaku staf Terlapor HI (vide bukti B37).Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yangmenyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaanpekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor HI, dan Terlapor Vyang dibuktikan dengan faktafakta persidangan sebagaimana diuraikan dalambagian Tentang Hukum
Pembanding/Penggugat II : LANCANG BOMBING NAMPE SH
Pembanding/Penggugat III : M D PAILANG SH
Terbanding/Tergugat I : ESTHER GODANG
Terbanding/Tergugat II : YULIUS RATU PALULLUNGAN
Terbanding/Tergugat III : MARTA MUNA
Terbanding/Tergugat IV : BASO ALIAS AMBE NENNI
Terbanding/Tergugat V : SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
175 — 199
dan terusmenerus sejak sekitar tahun 1705 dan berkelanjutan sampai sekarangini, halmana telah dibenarkan oleh para Penggugat dalam suratgugatannya pada halaman 5 angka 8 butir 1.5, sehingga pemilikandan penguasaan tanah obyek sengketa oleh nenek Tergugat , Ill, IVdan V di Awa Torroan telah berlangsung lama, yaitu terjadi jauhsebelum Almarhum Badung dan Tumba Tanga Tau adasebagaimana didalilkan para Penggugat sehingga dengan demikiantelah terbukti menurut hukum bahwa nenek Tergugat , Ill, IV dan Vyang
197 — 43
demi hukum sebagai dasar transaksi kepada Tergugat Ill, IV dan Vyang tidak dapat dibenarkan hukum, Dilakukan di kantor dan oleh Tergugat Il yang dengan sengaja dansecara melawan hak membuat, menerbitkan aktaakta sertamenyediakan tempat yang sudah semestinya diketahui dan disadarioleh Tergugat Il sehingga terbit aktaakta masingmasing AKTAJUAL BELI No. 665/139/Ckd/JB/1992 tanggal 22 Juni 1992 danAKTA JUAL BELI No. 666/140/Ckd/JB/1992 tanggal 22 Juni 1992, Selanjutnya dimohonkan oleh Tergugat III, IV
Terbanding/Tergugat I : I Wayan Merta
Terbanding/Tergugat II : Ir FRANSISCUS YUWONO
Terbanding/Tergugat III : YULIANI UTOMO
Terbanding/Tergugat IV : ALBERTO HANNY YUWONO
Terbanding/Tergugat V : Michael Yuwono
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Charles, SH.,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
99 — 34
dijadikan dasar terbitnya objek sengketa, oleh karena itusesungguhnya yang menjadi persoalan dalam sengketa ini adalahsengketa penguasaan tanah dan karenanya harus diselesaikan terlebihdahulu di Peradilan Umum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa belum dapat diuji secara hukum administratif ;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 68/Pdt.G/2018/PN PalPembanding dahulu Penggugat merupakan pihak Tergugat dalam perkaratersebut, sama kedudukannya dengan Terbanding II s/d Terbanding Vyang
37 — 20
Dengan demikian aktaakta tersebut tidakdapat dijadikan dasar untuk memperkuat adanya jual beli terhadap tanahbeserta bangunan milik Para Pembanding..Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama halaman 111 yang menyebutkan :Menimbang, bahwa bantahan Tergugat sampai dengan Tergugat Vyang mendalilkan yang membayar tanah objek sengketa adalah SegaraHalaman 47 dari 98 Putusan Perdata Nomor 220/Padt/2017/PT DPSVilage Hotel, menurut Majelis tidak menjadi soal
Terbanding/Tergugat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Terbanding/Turut Tergugat V : Gubernur Jawabarat
Turut Terbanding/Penggugat II : Soni Gita Sondani
115 — 57
tidak dapat dibantah lagi apabila Para Penggugat ataupendahulunya mempunyai hak paling prioritas untuk mendapatkan hak atas tanahaquo.Bahwa, dengan perubahan status badan hukum PT KERETA API INDONESIAsekarang apabila Pihak Tergugat tetap bersikeras mengklaim objek aquotermasuk asset miliknya maka pihak Tergugat harus memiliki dasar hukum yangjelas dan memegang surat keputusan yang dibuat oleh Pihak Turut Tergugat ,Pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat Vyang