Ditemukan 1234 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3439 3809 3831 3835 3837 3339 3889 3739 339 383
Penelusuran terkait : 3839 b/pk/pjk/2023
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat) LAWAN - ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
186 — 20
  • Perdata Pengadilan TinggiMedan No. 385/PDT/2011/PTMdn. tanggal 09 Januari 2012, dalamPerkara antara SARTANA TAMBUNAN sebagai Pembanding MelawanABDUL KIRAM Alias MAT DUL KIRAM Dan KawanKawan sebagai ParaTerbanding, yang mana Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebutMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Pengadilan NegeriMedan No. 455/Pdt.G/2010/PNMdn. tanggal 15 Juni 2011 tersebut,diberi tanda : T. 1, Il, Ill, V, VII, VII, IX, X, XI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII,XVII, XIX, XX, XXI,XXIl, XXIII 3839
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2011 — IR HARIYANTO
75 — 34
  • Perlengkapan Kereta; poin mdan n (hal 3839) ; 222 one nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn neSafety di machine room tidak baik, hal itu tidak berkesesuaian RKS ;Microcontroller (asli China, tidak ada Jermannya sama sekali) padahaldalam penawarannya menggunakan teknologi Jerman dan dalam dokumenhanya ada SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBERIKANSERTIFIKAT KEASLIAN BARANG, tidak ada dokumen aslinya ;Komponen berupa MCB dan komponen elektrik lainnya tidak asli buatanSTEMENS dan tidak disertai sertifikat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
115 — 39
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kKedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
84 — 40
  • Bukti TERGUGAT XIl 3839.Bukti TERGUGAT XII 39Kesepakatan sepihak yang dibuatHj.St.Khalijah Dg.Bau dkk tanggal 09Maret 2004 melalui Kantor Notaris CitaMarlika Parawangsa,SH.Penetapan Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg yang dikeluarkan KetuaPengadilan Agama Makassar tanggal 02Maret .Berita Acara Melaksanakan Putusan(Eksekusi) Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg tanggal 11 Maret 2004.Surat DPRD Kota Makassar Nomor48/172/DPRD/2005 tanggal 25 Januari2005.Surat dari Mahkamah Agung RI nomor :MA/Td.Was/67/II/2006
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1094 — 1223
  • Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam hal.3839, bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi KeempatPenerbit Liberty Yogyakarta ;Bukti P39 B : Pendapat Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam hal. 52,bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat,Penerbit Liberty Yogyakarta ;Bukti P40 : Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan diLingkungan Peradilan Perdata Umum) ;Bukti P41 : Pasal 25 ayat (2) jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
126 — 111
  • Bukti T 3839. Bukti T 3940. Bukti T 40dengan keterangan track perjalanan kapal,terpantau telah melakukan penangkapan ikansampai Perairan Teritorrial Laut Arafura bagiantimur/utara Pulau Dolak. (fotokopi print out) ;Lembar Data VMS (Vessel MonitoringSystem) / Sistem Pemantauan KapalPerikanan, a.n. Kapal KM.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Mei 2014 — FANDA FADLY LUBIS, S.Sos.,M.Si
65 — 24
  • (vide R.Wiyono, hlm.3839).Menimbang, bahwa didepan persidangan diperoleh keterangan saksi,Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukumdimana dalam pelaksanaan kegiatankegiatan SKPD Kelurahan Ceger TahunAnggaran 2012, Terdakwa Fanda Fadly Lubis selaku Lurah tidak melaksanakantugas dan kewenangannya dengan benar, karena setelah Terdakwa mencairkananggaran untuk pengadaan barang/jasa SKPD Kelurahan Ceger Tahun Anggaran2012 lalu digunakan untuk kegiatan yang tidak tidak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2017 — MUHAMMAD ; Kejaksaan Negeri Sidoarjo
121 — 28
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
160 — 96
  • Bukti P 3839. Bukti P 39dan Surat No. 540/710/DPE/2013 tertanggal 26September 2013 yang diterima dari Bupati MusiRawas. (fotokopi dari scan warna) ;Surat Bupati Musi Rawas No.540/263/DPE/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihalPembatalan Persetujuan Bupati Musi RawasTentang pengalihnan Kepemilikan Saham PT.Brayan Bintang Tiga Energi, yang ditujukankepada Reliance Group.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Register : 14-11-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2014 — TERDAKWA : MARYONO Alias KINO OMPONG Bin MITRO SARJU
37 — 21
  • dari 014/PN Unr Halaman 3830 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3831 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3832 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr /Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3834 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3836 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3837 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3838 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 3839
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
204 — 104
  • Lebih lanjut, dalambukunya yang sama halaman 3839, Prof. Dr. SudiknoMetokusumo, S.H., menyatakan: Jadi tidak setiap orang yangmempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan haksemuanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orangmengajukan tuntutan, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akankebanjiran hak.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk
Tanggal 14 April 2016 — - Drs. SUDIYONO. WS, Apt., M. Kes Bin MIRUN
149 — 43
  • Wiyono, SH Hal 3839)e Bahwa terdakwa Drs. Sudiyono, WS sebagai PejabatPembuat Komitmen yang berdasarkan KeputusanGubernur Lampung No : SK:G/486/B.V/HK/2012tanggal 12 Juni 2012 dan sebagai pelaksanapelelalangan POKJA 20 yang diketuai Lorensius HeriPurnomo.e Bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwaselaku PPK menetapkan rencana pelaksanaanHalaman 210 dari 208 Putusan Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2015/PN.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — EDWAR MUTAQIEN, S.IP Bin ISMAIL MAJID
130 — 94
  • WIYONO, SH dalam bukunyaPembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hal: 3839), yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kevenangan, kesempatan, atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut,..... dimana yang dimaksud dengan kewenangan adalahHalaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Februari 2017 — H.M SUHADAK ,Spd Kejaksaan Negeri Probolinggo
128 — 21
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Hal 146 Putusan Tipikor
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
462 — 377
  • T.ll.Intv 3839. T.ll.Intv 3940. T.ll.Intv 4041. T.ll.Intv 4142. T.Il.Intv 4243. T.Il.Intv 4344.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 25 April 2019 — - MAHSAR TORADA,S.E.,S.H.,M.H.,
115 — 19
  • Il, Jakarta 2006, hlm.3839. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 58/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 3 Juli 2014 — HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY.
70 — 76
  • TRANSFER VIA ATM K 26.000.000, 7700220979 AGUS12 DARI TAHAPAN 00 IDR AGIL26/06/20 TRANSFER VIA ATM K 10.000.000, 7700220979 AGUS12 DARI TAHAPAN 00 IDR AGIL06/07/20 TRANSFER VIA ATM K 75.000.000, 7700220979 AGUS12 DARI TAHAPAN 00 IDR AGIL07/07/20 TRANSFER VIA ATM K 50.000.000, 7700220979 AGUS12 DARI TAHAPAN 00 IDR AGILJUMLAH 610.000.000,00 Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapatmutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 679 0065318 atas nama AGUS PRASETIYO 3839
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
494 — 355
  • Bukti T 3637.Bukti T 3738.Bukti T 3839. Bukti T 3940. Bukti T 4041. Bukti T 4142.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
299 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum AcaraPerdata di Indonesia, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, dihalaman 3839, menyatakan sebagai berikut:jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semuanya ke pengadilan.
    Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum AcaraPerdata di Indonesia, Cetakan keempat., Liberty Yogyakarta, dihalaman 3839, menyatakan sebagai berikut :Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkansetiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwapengadilan akan kebanjiran tuntutan hak.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: M. AKMAL NURDIN, SP
157 — 127
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata