Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2872 K/PDT/2014
Tanggal 22 April 2015 — MUHAMAD NADJIB VS PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA, c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, DKK
51147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa walaupun demikian Penggugat telah menunjukan prestasinya dalammembangun jembatan yang menjadi objek dalam perkara a quo denganmelakukan galian batu, yang pada gambar rencana hanya galian tanah,merombak pondasi, mempertebal pondasi agar dapat tahan banjir,mengganti besi yang bermutu yang pada gambar rencana adalah besipekerjaan yang telah dibangun dan gambar yang dibuat oleh Penggugatdan konsultan Pengawas yang ditunjuk yang tidak bermutu yang acakacakan dan atau asalasalan, dengan besi yang
    bermutu, sesuai karenagambar rencana yang dibuat Tergugat bekerja sama dengan Tergugat IIyang dipakai sebagai acuan dalam pembangunan jembatan ternyata tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum menunjukkan Tergugat bekerjasamadengan Tergugat II sebagai penggunaan anggaran yang tidak bertanggungjawab;Hal. 3 dari 37 hal.
Register : 16-06-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 1470/Pdt.G/2014/PA.Smg
Tanggal 4 Nopember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9614
  • /kakek neneknya ai tiogosari , dan ini memang tergugat tidakmembatasi terhadap anaknya terhadap bapaknya setiap waktu bisaketemu dan biasa untuk di asuh karena memang terguagt tidakmenginginkan masalah anak jadi rebutan.Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat dalam rekonpensi kawatirterhadap anak masalah pendidikan dan masalah pendidikankeagamaan tiadaklah benar tergugat dalam MRekonpensi tidakmemperhatikan . justru tergugat tetap memperhatikan masalahtersebut.dengan sekolah di sekolah Islam yang bermutu
    Rekonpensi sebagai ibunya dan menurutketerangan saksi kondisinya diketahui secara pasti bahwa anak tersebutadalah baik dan sehat, serta dalam kondisi yang jelas dapat menjaminperkembangan pendidikan anak dimasa datang;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat Rekonpensi yangmenyatakan pendidikan keagamaan akan terabaikan apabila anak diasuholeh tergugat rekonpensi telah dijawab oleh Tergugat Rekonpensi bahwa iamenjamin pendidikan keagamaan anak tidak terabaikan denganmemasukkan di sekolah Islam yang bermutu
Register : 20-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
SUGENG HARIANTO
4614
  • Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasukdalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidakbermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisionalsebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan :a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untukdigunakan manusiab.
    Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasukdalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidakbermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisionalsebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan:a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untukdigunakan manusiab.
    Produk Pl KANG SHUANG masuk kedalam kategoriTanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasukdalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidakbermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisionaldan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisionalsebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan
Register : 03-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — ARIF SAHUDI, S.H., M.H VS PRESIDEN RI;
11628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu sebagai berikutini:Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utamadan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yangdijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber dayamanusia yang berkualitas.Sedangkan dalam huruf b disebutkan :Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan,dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu
    , danbergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hinggaperseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya,kelembagaan, dan budaya local.Sedangkan minuman keras adalah minuman yang efek negatifnya lebihbanyak dibandingkan dengan segi positifnya, dan minuman keras adalahtidak termasuk kategori pangan yang dapat dikatakan cukup, aman,bermutu, dan bergizi seimbang baik namun karena mengandung ethanolHalaman 15
Register : 27-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gpr
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ADHI SATYO WICAKSONO, SH
Terdakwa:
RIZKI NUR ROHMAN Als KIKUK Bin TOHARI
164
  • penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu
    , dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 14 (Empat belas) butir pil LL ; 1 (Satu) unit HP Merk Oppo;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sedangkanplastic klip dan plastik warna hitam karena tidak memiliki nilai ekonomis yangsignifikan, berdasarkan pengamatan Majelis barang bukti berupa tas dan plastiktersebut sudah
Register : 08-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 11 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.I NYOMAN SANDI YASA,SH.
Terdakwa:
RIRIN RETNO ASTRINI,S.Pd
5623
  • bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan pengujian di BPOMMataram terkait dengan barang bukti dalam perkara ini, dan hasil daripemeriksaan yang Ahli lakukan terkait dengan barang bukti dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu
    yang bermutu sama dengan mutu buatan luar negeri(https://kbbi.web.id), sedangkan pengertian mempe an memperdagangkan/ berasalHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mtrdari kata kerja mendagangkan, yang berarti mMendagangkan /mendagangkan /vmenjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada hargabeli): dalam pasar gelap banyak orang ~ barang selundupan (/bid);Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah menjual alat kKosmetikkosmetik sejak tahun 2016 di JIn.
Register : 31-05-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 1648/Pid.B/2018/PN Mdn
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YARMA SARI,SH
Terdakwa:
ADI PUTRA Alias PUTRA Alias CAOK
228
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) tang yang gagangnya dibungkus dengan karet warna merah;

    Dirampas untuk dimusnahkan;

    • 1 (satu) karung warna putih yang ada tulisan pakan ikan bermutu
Putus : 06-03-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — ARMAND NASUTION, S. PT VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk
5935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa semestinya Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat)menerbitkan surat penolakan terlebih dahulu, bukan menerbitkan SK pemberhentiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa Judex Juris putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo telah kelirudalam mengkualifislr dan mengkonstitutir Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal9 April 2010 sebagaimana tercantum dalam halaman 22 hurup c a quo berdasarkansuatu pertimbangan hukum yang sangat tidak berkualitas (tidak bermutu
    dalam SK a quotergantung pada penilaian subyektif dari Tergugat atau setidaktidaknya SK a quodibuat dengan tujuan terselubung, bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalamkriteriakriteria yang telah ditentukan dalam SK a quo;Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Penggugat)tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, namun pertimbangan dalamPutusan Pengadilan Hubungan Industiral Iebih berkualitas (bermutu
Register : 18-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.LESTARI, SH.
2.MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
AINUN NAJIB Bin KHOIRUL ANAM
222
  • tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu
    , dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 7.000 (tujuh ribu) butir Pil jenis LL dalam 7 (tujuh) bungkus plastik klipdimasukan kedalam tas plastik warna hitam; 1 (Satu) buah HP merk Huawei;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sedangkanplastic klip dan plastik warna hitam karena tidak memiliki nilai ekonomis yangsignifikan
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
4891515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kualitas, kuantitas danpenyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia adalah salahsatu elemen sentral dalam pembangunan kesehatan agar Hak AsasiManusia Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperolehakses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dapatdiwujudkan oleh Negara;Untuk menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hakyang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman,bermutu dan terjangkau, berbagai hal terkait dengan sumber dayakesehatan
    Memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Fisioterapiyang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;b. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Fisioterapi difasilitas pelayanan kesehatan;c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Fisioterapisdalam menyelenggarakan pelayanan Fisioterapi; dand.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2020secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, dannondiskriminatif, serta amanat UndangUndang 44/2009pada Pasal 29 menyatakan Setiap Rumah = Sakitmempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif denganmengutamakan kepentingan pasien sesuai standarpelayanan Rumah Sakit:Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017tentang Keselamatan Pasien (lampiran standar , hal.28)menyatakan salah satu kriteria standar keselamatan pasiendi
    Amanat UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan (untuk selanjutnya disebut UndangUndang 36/2009)pada Pasal 54 menyatakan bahwa Penyelenggaraan pelayanankesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman,bermutu, merata, dan nondiskriminatif, serta amanat UndangUndang 44/2009 pada Pasal 29 menyatakan Setiap Rumah Sakitmempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif denganmengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayananRumah Sakit
    yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif denganmengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.Halaman 219 dari 225 halaman.
Register : 29-12-2009 — Putus : 03-05-2010 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 3 Mei 2010 — I Gede Wayan Sudarma;Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (PERSERO)
4031
  • kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar, Pasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padaKAUSUBIYG ==neeesnn ance ese eteb. mengejar keuntungan, 72 no enone nnn nnnC. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu
    Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirianPersero adalah :a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdayaSAINQ kUal; = nnn nnn nnn ron non non nnn nnn nnn ern nnn nnn nen ene nnnb. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan ; Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri.
    baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaranASAP 22 w= now nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nePasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padaKRUSUSIY a jpesseceeennn arses remanence eeeb. mengejar keuntungan, 20 nn nnn nnn nn menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu
    dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasli,e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepda pengusahagolongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. ; Pasal 11 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :Ketentuan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1995 tentang PerseroanTerbatas (telah diperbaharui oleh UU No. 40/2007). ; Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirianPersero adalah :a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 78/PID.SUS/2019/PT AMB
Tanggal 11 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terbanding/Terdakwa : FUADI MAUMUDE alias ASI
10535
  • UmumKejaksaan Negeri Ambon sebagaimana surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM108/Ep.1/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagaiberikut :Kesatu :Bahwa ia Terdakwa Fuadi Maumude alias Adi, pada hari Kamis tanggal14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di lorong tikusterminal Mardika Kota Ambon, atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat,bermutu
Putus : 08-09-2015 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pms
Tanggal 8 September 2015 — RYAN OSMAR
2812
  • produksi pabrik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkandi wilayah Indonesia ;Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) Undang undang RI Nomor Tahun2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi yangberedar diwilayah republic Indonesia hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Badan POM RI/Depkes RI kosmetik yangtelah memiliki Izin Edar Edar dari Badan POM RI dijamin keamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutunya oleh pemerintah , dan kosmetiktidak memiliki izin edar bukan berarti tidak bermutu
    baik , tapi tidakdijamin keamanan , khasian atau kemanfaatan dan mutunya ;Bahwa produk kosmetik yang tidak terdaftar atau belum memiliki Izinedar tidak aman untuk digunakan karena pemerintah tidak menjaminmutu , khasiat dan keamanannya , resiko yang mungkin dialami olehpenggunaannya adalah penyakit kanker kulit , cacat janin , gagal ginjal ,dan ganggufan syaraf , jadi bila produk kosmetik tersebut telah terdaftar, berarti pemerintah menjamin bahwa kosmetik tersebut bermutu danaman digunakan sesuai
Putus : 09-05-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — WARYUNAH Bin SAJU ;
3538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimana Terdakwa lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dankeadaan sebagai berikut :Bahwa guna meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu
    yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadapbarang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian ataukarena mendapat upah untuk itu, perobuatan mana Terdakwa lakukan dengancara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa guna meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/PDT.SUS/2011
A. VAN HEES dan HP. DEHAAN ( Selaku KURATOR Dalam Proses KEPAILITAN INDOVER N.U.DE INDONESISCHE OVER ZEESE BANK ); PT. DJAKARTA LLOYD ( PERSERO )
84227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 191K/Pdt.Sus/2011dan/atau) jasa yang bermutu tunggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntunganguna meningkatkan nilai Perseroan (yaitu) TermohonKasasi) dengan menerapkan prinsip prinsipPerseroanTerbatas."Pasal 3. (2) Anggaran Dasar Termohon Kasasimenyatakan:"a.
    No. 191K/Pdt.Sus/2011Termohon Kasasi) untuk menghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuatuntuk mendapatkan/mengejarkeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan (yaituTermohon Kasasi) dengan menerapkan prinsip prinsipPerseroan Terbatas."Pasal 3 (2) Anggaran Dasar Termohon Kasasi menyatakan:a.
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB
Tanggal 11 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terbanding/Terdakwa : FREDERIKAN TULALESSY
15632
  • Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagaiberikut:Kesatu :Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMBBahwa ia Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy, pada hari Kamistanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 WIT, atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong TikusTerminal Mardika, Kota Ambon, atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu
Register : 08-01-2015 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 10 Februari 2015 — SUPANDI bin PONIDI
211
  • Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Gpr.10kesehatan tertentu, makaTerdakwa tidak mempunyaikeahlian atau kewenangandalam kefarmasian ;Bahwa barang bukti pil LLtersebut tidak memenuhistandar keamanan, kasiatmaupun kemanfaatan karenasediaan farmasi berupa obattersebut tidak tercantum labelcara penggunaan serta khasiatdan kemanfaatannya apabiladikonsumsi :Bahwa sediaan farmasi dengankandungan sebagaimanabarang bukti tidak bolehdikonsumsi tanpa resep dokterkarena penggunaannya harusaman, berkhasiaat/ bermanfaat,bermutu
Register : 28-10-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2016
Tanggal 20 April 2017 — Ns. RIKI RIKARDO, S.Kep., DK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
109135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelayanan kesehatan tersebut termasuk PelayananKeperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel,bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan registrasi danizin praktik;Halaman 4 dari 35 halaman.
    Adapun terhadap tenagakesehatan/perawat, UndangUndang Tenaga Kesehatan dan UndangUndang Keperawatan bertujuan meningkatkan, mengarahkan, danmenata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraanKeperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab,akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan 5 UndangUndang Nomor36/2014 dijelaskan bahwa Kompetensi adalah kemampuan yang dimilikiseseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan
    Asas keadilan adalah Keperawatan harus mampu memberikanpelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatifdalam pelayanan kesehatan; Asas perlindungan adalah bahwa pengaturan Praktik Keperawatanharus memberikan perlindungan yang sebesarbesarnya bagiPerawat dan masyarakat; "Asas kesehatan dan keselamatan klien adalah Perawat dalammelakukan Asuhan Keperawatan harus mengutamakan kesehatandan keselamatan Klien.Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang 38/2014 menjelaskantujuan pengaturan
Register : 17-07-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Mkd
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
HENI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SUDUNG SIMANJUNTAK anak dari ALIFIER SIMANJUNTAK
9718
  • Pembuatan pupuk hanyamengandalkan bahan pupuk bermutu dari pupuk ZA non subsidi yangmemiliki jaminan kandungan unsur Nitrogen dan Belerang.Sedangkan untuk Sumber unsur P, K, Magnesium, Calsium dan Boron,hanya mengandalkan dari bahan kapur kalsit yang kandungan unsurmakro (P, K, Mg) dan mikro (Boron, Cu) relatif sangat rendah, kecualiunsur Calsium.
    Pembuatan pupuk hanya mengandalkanbahan pupuk bermutu dari pupuk ZA non subsidi yang memiliki jaminanHalaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Mkdkandungan unsur Nitrogen dan Belerang. Sedangkan untuk sumber unsurP, K, Magnesium, Calsium dan Boron, hanya mengandalkan dari bahankapur kalsit yang kandungan unsur makro (P, K,Mg) dan mikro (Boron,Cu) relatif Sangat rendah, kecuali unsur Calsium.
    Dengan demikiansangat tidak memungkinkan kombinasi bahan pupuk yang dipergunakanbisa menghasilkan pupuk bermutu sesuai standar Kepmentan 209/2018maupun label yang dicantumkan dalam kemasanBahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap kandungan unsurdidalam ke5 jenis pupuk tersebut, sudah jelas tidak sesuai dengankandungan unsur yang dicantumkan dalam kemasan pupuk.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — Marianus Elphianus Jawa, ST
7047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2313 K/Pid.Sus/2013terpasang sebanyak 578,51 m3 yang bermutu Urugan Pilihan / TimbunanPilihan dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini :. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan agregat B dengan nilai uangsebesar Rp.247.605.752,00 yaitu: No Uraian pekerjaan Sat Volume Volume Kekuran Harga Nila Kerugiankontrak/ Hasil gan Vol. satuan akibatadendum Penelitian kontrak kekurangankontrak Tim teknis (Rp) I.
    Terdapat sebagian pekerjaan Agregat B yang bermutu Urugan pilihan/timbunan Pilihan, dengan selisih uang sebesar Rp. 66.690.008,01 No Uraian Pekerjaan Sat Volume Harga satuan Total Harga(Rp) (Rp)1. Lapis Pondasi agregat Kelas B M3 578,51 272.216,88157.480.187,252.
    MARSINTA SIMAMORA,MT terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan MauponggoPuuwada Dana APBN(STIMULUS) FISKAL TA 2009 yang ditandatangani pada tanggal 23 September2010, masih terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi aggregat Bsebanyak 909,91 m3 serta terdapat sebagian pekerjaan Aggregat B yangterpasang sebanyak 578,51 m3 yang bermutu Urugan Pilihan / TimbunanPilihan dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini :I.
    Lapis Pondasi M3 3.307,50 2397,91 909.91 272.216,8 247.605.752,00agregat kelas B 8ll Terdapat sebagian pekerjaan Agregat B yang bermutu Urugan pilihan/timbunan Pilihan, dengan selisih uang sebesar Rp. 66.690.008,01No Uraian Pekerjaan Sat Volume Harga satuan Total Harga(Rp) (Rp)1. Lapis Pondasi agregat Kelas B M3 578,51 272.216,88157.480. 187,252.
    jalanMauponggo Puuwuda Tahun Anggaran 2009 dimana Terdakwa selaku PPKatas pekerjaan tersebut meminta kepada Agustinus Andi Lay Wakil Direktur PT.Cipta Mustika Pratama (PT.CAP) untuk menyiapkan PHO dengan alasanberakhir tahun 2009 yaitu sesuai adendum yaitu 28 Desember 2009 sejauh halitu telah benar;Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai100% yang berdasarkan laporan investigasi terdapat kekurangan dalampekerjaan lapis fondasi/agregat B 909,1 m3 dan yang terpasang baru 578,51m3 yang bermutu