Hasan Saleh bin Muhammad Saleh merintislokasi di dalam kawasan Hutan Cagar Alam Faruhum Penai Kecamatan MaliliKabupaten Luwu Timur selebar 2 (dua) meter (dibersihkan batasnya)menggunakan parang kemudian dilakukan pengukuran oleh Terdakwa 2. M.Nasir Daeng Pabilla bin Amir setelah itu Terdakwa 2. M. Nasir Daeng Pabilla binAmir menyampaikan kepada Terdakwa 1. Hasan Saleh bin Muhammad Salehuntuk segera membuka lokasi tersebut, kemudian Terdakwa 1.

dalam KawasanHutan Cagar Alam Faruhum Penai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal50 ayat (8) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999Hal. 3 dari 17 hal.

Nasir DaengPabilla bin Amir, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 12.00 WITAatau setidaktidaknya pada suatu Waktu dalam tahun 2011, bertempat diKawasan Hutan Cagar Alam Faruhum Penai Kecamatan Malili Kabupaten LuwuTimur pada titik koordinat S.0229'52,3 (Nol Dua Derajat Dua Puluh SembilanHal. 7 dari 17 hal. Put.

dalam KawasanHutan Cagar Alam Faruhum Penai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal19 ayat (1) Jo Pasal 40 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMalili tanggal 23 Februari 2012 sebagai berikut:1.

Zedsko sejak1994 sampai sekarang adalah atas perintah Pembantu Bupati Wilayah Il, yaitusaksi Muhtar Wahid, S.H., M.M., yang dibuktikan dengan terbitnya SPPT (SuratPemberitahuan Pajak Terhutang) dan SKT (Surat Keterangan Tanah) sertakarena ketiadaan batas yang jelas yang dibuat oleh Pejabat Pengelola KawasanHutan Cagar Alam Faruhum Penai Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timurdan adanya kenyataan dahulunya tanah tersebut HPH PT.

/Diponegoro telah terjadi sejak tahun 1973 jauh jauhhari sebelum munculnya status Cagar Budaya terhadapbangunan milik Penggugat tersebut ;Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 5/1992, tentang CagarBudaya berbunyi : Pengalihan pemilikan Benda Cagar Budayasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertaiHal. 5 dari 21 hal.

No. 1231K/Pdt/2007pemberian imbalan yang wajar ;Bahwa "Cagar Budaya adalah benda buatan manusia,bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan ... sertadianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmupengetahuan dan kebudayaan" dengan kata lain Cagar Budayaadalah benda atau sesuatu). yang mempunyai nilai nilaihistoris dan relativitas tinggi ;Bahwa atas tindakan tersebut Penggugat telah dirugikansecara materiil sebesar nilai yang pernah dibayarkan olehPenggugat dalam proses kepemilikan bangunan

No. 1231K/Pdt/2007juga dirugikan secara moril karena kehilangan kebanggaanatas kepemilikan Cagar Budaya yang tidak setiap orang bisamemilikinya dan tidak bisa menikmati nilai nilai historisdan relatif atas Cagar Budaya tersebut yang jikadiperhitungkan dengan nilai uang adalah sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) ;Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut merupakankeharusan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat ; Selamakesepakatan pembayaran ganti rugi tersebut belumdilaksanakan maka segala sesuatu

BUDAYA, karena pengakuan dan penetapanbangunan tersebut menjadi bangunan Cagar Budaya denganHal. 15 dari 21 hal.

No.1231 K/Pdt/2007mendasarkan pada PIAGAM PERJANJIAN ;Bahwa dengan tidak merupakan bangunan Cagar budayatersebut maka akan berlaku ketentuan dalam AktaPemberian Hak Guna Bangunan atas tanah hak Milik Sultan(Sultansgroun) nomor 19/HGB/1974 .

a dan b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

merupakan cagar bugaya danbangunan yang telah ada sejak abad ke 19 (Sembilan belas),padahal berdasarkan fakta hukum yang ad ajika Objek Sengekattersebut belumlah memenuhi kualifikasi sebagai cagar budayaterkhusus berdasarkan pada pasal 5 ketentuan UndangUndangNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 5Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda,bangunan, atau struktur dapat di usulkan sebagai Benda CagarBudaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur

, padahal senyatanya atas ObjekTanah dan Bangunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bangunancagar budaya dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimanaketentuan Pasal 5 huruf a dan b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010Tentang Cagar Budaya terkhusus pasal 5 huruf a dan b yang berbuny/i:Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda CagarBudaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabilamemenuhi Kriteria:a.

surat diatas yang seolah olah TERGUGAT IIlmengetahuilbahwaObjeksengketaadalahbendacagar budaya, padahal senyatanya atas Objek Sengketatersebut tidak dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budayadikarenakantidakmemenuhikualifikasisebagaimanaketentuanPasal 5 huruf a dan b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya terkhusus pasal 5 hurufa dan b yangberbunyi :Benda, bangunan atau stuktur dapat diusulkan sebagai Benda CagarBudaya, Bangunan Cagar Budaya atau stuktur Cagar Budaya apabilamemenuhi

Bahwa dalil Para Penggugat mencoba mengaburkan fakta ygdimaksudkan Tergugat in casu Walikota Solo bahwa kawasan laweyantelah ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga obyek sengketa yg beradadi kawasan cagar budaya akan digunakan sebagai museum batik sejalandengan penetapan kawasan tersebut sebagai cagar budaya.

DIDIK ISWAHYUDI, yang oleh karena telah dipanggil dengan patutnamun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya diBAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyasebagai berikute Bahwa Saksi bertugas di kantor Dispora sebagai Kasi Musiumdan Kepurbakalaan sekitar 4 tahun dengan tugas dan tanggungjawab mengurus dan merawat isi musium ;e Bahwa yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalahbenda kuno warisan nenek moyang yang dilindungi olehPemerintah ; e Bahwa yang digolongkan

sebagai benda cagar budaya menurutUU Cagar Budaya No 11 tahun 2000 dibagi menjadi limabagian antara lain Benda Cagar Budaya, Bangunan CagarBudaya, Sruktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, danKawasan Cagar Budaya ; e Bahwa benda berupa senjata tajam jenis sken milik SAMSUDINdapat dikatakan sebagai benda purbakala apabila telahdilengkapi dengan surat ijin yang sah dan telah didaftarkan keMadaoro atau Kantor Dispora dan apabila tidak dilengkapidengan surat ijin yang sah maka benda tersebut tidak tergolongbenda

(Bukti T2, T3, dan T4);Bahwa Keterangan Rencana Kota dimaksud PADAHAKEKATNYA memperhatikan Undang Undang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budayayang menyebutkan : "benda buatan manusia, bergerakatau tidak bergerak (bangunan) yang berumursekurang kurangnya 50 (lima puluh) tahun, = ataumewakili masa atau gaya tertentu, termasuk bendabenda cagar budaya" dan dijelaskan juga bahwapenanganan~ terhadap bangunan harus melibatkanpakar/tenaga ahli di bidang konservasi danmember ikan instruksi

No. 449K/Pdt/2010disengketakan adalah dilindungi Undang Undang No. aTahun 1992 tentang CAGAR BUDAYA dan yang sudah berdirisejak jaman dahulu diperkirakan sejak tahun 1930(kurang lebih 70 tahun) yang tidak boleh dirubah gayamaupun bentuk arsitekturnya karena adanya perlindungandari Undang Undang CAGAR BUDAYA dan LARANGAN agarTIDAK MERUBAH BENTUK TAMPAKNYA dan AGAR DIJAGAKEAMANAN DAN KERAPIHAN LINGKUNGAN, berdasarkan Suratdari Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang No.:640/4612 tanggal 26 Desember

Bahwa juga, Judex Facti dalam mengadili perkara a quotelah melanggar UndangUndang No. 5 Tahun 1992 tentangCagar Budaya, karena senyatanya menurut Undang UndangNo. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya menentukan bahwa :"Benda buatan manusia, bergerak atau tidakbergerak (bangunan) yang berumur sekurang kurangnya 50(lima puluh) tahun atau melebihi masa atau gaya tertentutermasuk bendabenda cagar budaya ;Dan dijelaskan pula bahwa penangananterhadap bangunan harus melibatkan pakerja/tenaga ahlidi bidang

Bahwa jika saja Judex Facti mau memahami beberapa PasalUndangUndang No. 5 tahun 1992 tentang Cagar bBudayadengan cermat dan saksama terhadap nilai historis bendacagar budaya yang harus dilindungi dan dilarang merusak,yakni Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 ayat (1)dan ayat (2) huruf e dan d yang berbunyiPasal 131) Setiap orang yang memiliki ataumenguasai benda cagar budaya wajibmelindungi dan memeliharanya;2) Perlindungan dan pemeliharaan ' bendacagar budaya sebagaimana dimaksuddalam ayat

(1) wajib dilakukan denganmemperhatikan nilai sejarah dankeaslian bentuk serta keamanannya" ;Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf e dan d:1) setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dansitus serta lingkungannya;2) tanpa ijin dari pemerintah setiap orang dilarangd. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugarbenda cagar budaya;e. memisahkan sebagian benda cagar budaya darsatuannya;MAKA, tentunya Judex Facti tidak akan membatalkanputusan Pengadilan Negeri Semarang a quo dan, OLEHkarenanya berdasarkan

Bahwa Saksi menjelaskan Tugas pokok saya melaksanakanperlindungan, pengawetan dan pelestarian kawasan Cagar Alam TelukAdang dan melaksanakan pengendalian peredaran tumbuhan satwa liar diwilayah kabupaten Paser.

Bahwa Saksi menerangkan wilayah kerja Seksi Konservasi ( SKW III )meliputi : Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, KabupatenPaser termasuk 2 (dua) kawasan Cagar Alam yaitu Cagar Alam TelukAdang dan Cagar Alam Teluk Apar.Bahwa Saksi menerangkan Cagar Alam Teluk Adang merupakankawasan yang memiliki ekosistem rawa + 18,679 Ha (+31,30%) dari luaskawasan (habitat Galam).

Potensi kayu Galam yang ada di Cagar AlamTeluk Adang hanya tersisa di wilayah Desa Muara Adang, Desa Tajur danDesa Teluk Warn. Jenis Galam merupakan salah satu flora khas di CagarAlam Teluk Adang selain Bakau (jenisjenis Mangrove).Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan denganadanya kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayuberupa kayu galam yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan / jjindari pejabat yang berwenang di dalam kawasan Cagar Alam TelukAdang.

Kekhasan kawasan ini berdasarkan kajian awalnya adalah ekosistemhutan mangrove yang sangat bagus untuk pelestarian ikan dan udang.Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2018/PN Smr Bahwa Saksi menerangkan kondisi Cagar Alam Teluk Adang saat initelah banyak perambahan berupa pemukiman, perkebunan,pembangunan fasilitas umum dan juga penebangan liar kayu Galam.Kawasan Cagar Alam Teluk Adang saat ini yang masih bagus hanyasekitar + 24,55 %.

Bahwa Saksi menerangkan Peredaran kayu Galam keluar dari CagarAlam Teluk Adang disebabkan adanya permintaan pasar di luarKalimantan sehingga banyak oknum masyarakat lokal yang berminatuntuk menambah penghasilannya dengan cara menjual kayu Galamyang ada di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang.

DIDIK WAHYUDI (saksi ahli) : Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Muskala pada Kantor Dinas Pemudadan OlahRaga (Dispora) dan bertugas merawat isi Museum yang berisibendabenda Purbakala ; =s==s+ennssseennnnn stern nescenceBahwa yang dimaksud dengan benda cagar budaya atau bendakepurbakalaan adalah benda kuno warisan nenek moyang yang dilindungioleh pemerintah atau yang terdaftar pada bagian museum kepurbakalaan ;Halaman 6 dari 16 hal, Putusan Nomor:339/Pid.B/2016/PN. Bkl.

Bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya dibagimenjadi 5 (lima) bagian antara lain : 1. Banda cagar budaya ; === 22 n2 non ene one nnn nnn =2. Bangunan cagar budaya ; 3. Struktur cagar budaya ; 4. Kawasan cagar budaya ; === 22 202 202 022 5.

Situs cagar budaya ; Bahwa benda seperti keris pusaka, seken tidak semuanya termasuk dalambenda cagar budaya apabila tidak terdaftar dalam Kantor Kepurbakalaanwalaupun benda tersebut merupakan warisan dari nenek moyangnya.Adapun benda cagar budaya adalah benda tersebut minim berusia 50tahun lebin mewakili pada jaman itu yang ada nilai antiknya.

Purbakala,walaupun barang tersebut dikatakan barang kuno, barang pusaka ataupunbarang warisan dari nenek moyang tanpa adanya surat dari kantorkepurbakaan itu semuanya sudah termasuk ke pelanggaran hukum, selaindari pada itu juga dilihat dari cara membawa barang tersebut apabilabarang berupa keris/seken, apabila cara membawanya dibalik pakaian ataudiselipkan pada bagian badannya itu sudah termasuk barang sikep (senjatatajam) yang sudah dapat digunakan untuk melakukan kejahatan ; Bahwa menurut UU Cagar

Budaya bahwa orang yang memiliki barangseperti keris, seken, pusaka atau barang kuno walaupun caramembawanya tidak dengan cara diselipbkan pada badannya atau ditaruhdalam tas atau tempat lainnya, tanoa dilengkapi dengan surat rekomendasidari Kantor Kepurbakaan sudah termasuk pelanggaran ; Bahwa menurut UU Cagar Budaya barang berupa keris, seken, barangkuno atau pusaka apabila tidak terdaftar di Kantor Purbakala walaupunbarang tersebut dikatakan kuno, barang pusaka ataupun barang warisannenek moyang

Sebab bangunantersebut adalah bangunan cagar budaya yang berdasarkanpasal 6 Undamngundang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang bendacagar budaya tidak termasuk benda Cagar Budaya yangdapat dimiliki oleh perorangan; .

Bahwa benda cagar budaya yang dapat dimiliki peroranganadalah benda cagar budaya tertentu sebagaimana diaturdalam pasal 6 ayat (2) Undang undang Nomor 5 Tahun 1992Tentang Benda Cagar Budaya yang berbunyi sebagaiberikut : Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah benda cagar budaya yanga. dimiliki atau dikuasai secara turun temurun ataumerupakan warisan; b.

INDRA DEWA KUSUMA: memberikan pendapat Bahwa = ahli tidak kenal dengan Penggugat maupunTergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi sertatidak ada hubungan keluarga dengannya; Bahwa ahli bekerja di Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala sejak tahun 1985 di Bidang Pelestarian85Cagar Budaya Wilayah Yogyakarta; Bahwa ahli tahu batasan dari Cagar budaya adalahmelindungi, melestarikan benda = cagar budaya dandilindungi oleh negara;Bahwa ahli tahu benda cagar budaya meliputi bendabergerak dan tidak

bergerak, yang dapat dikuasai dandimiliki oleh seseorang; Bahwa ahli tahu agar benda cagar budaya dapatdimiliki dan dikuasai oleh seseorang harusdidaftarkan ke Cagar Budaya setempat dan apabila maudipindahtangankan harus didaftarkan ke Pemerintah;Bahwa ahli tahu Cagar Budaya apabila mau diambil olehPemerintah harus ada ganti rugi sesuai dengan nilaibenda dan nilai budayanya;~ Bahwa ahli tahu tentang Objek sengketa (tanah danbangunan diatasnya) di Jalan P.

membayar yang wajar; Pemerintah dalam hal iniadalah Kantor Cagar Budaya setempat;Bahwa ahli belum pernah melihat benda cagar budayamilik perorangan diambil oleh pemerintah; kecualibenda yang tidak mempunyai SK.

GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA menjabat sebagaiKepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) diKabupaten Gianyar beserta lampirannya24.1 (satu) lembar foto copy berita acara pengangkatansumpah oleh Drs.

GUST LANANG BAGUS ARNAWAmenjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya(BPCB) di Kabupaten Gianyar beserta lampirannya.24.1 (satu) lembar foto copy berita acara pengangkatan sumpaholeh Drs.

harian, mingguandan bulanan) kegiatan Cagar Budaya yg dipugar sub kegiatanpemugaran Kori Agung di Pura Batur Sari oleh CV.

GUST LANANG BAGUS ARNAWA menjabatsebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) diKabupaten Gianyar beserta lampirannya.24)1 (satu) lembar foto copy berita acara pengangkatan sumpah olehDrs.

Bali, NTB dan NTT,tanggal 1 Juli 2012.27)1 (satu) buah buku Laporan studi teknis arkeologi Kori Agung di PuraBatur Sari Dusun Satria, Desa Blahbatuh, Gianyar / 20 April 2012.28)1 (satu) buah buku Surat Keputusan Nomor : 260/SK/UPT/BD/22/VII/2003, tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Surat PenetapanBenda Cagar Budaya Nomor : 261/SK/UPT/BD/22/VII/2003, PuraPenataran Sasih Pejeng Gianyar.29)1 (satu) bendel laporan pelaksanaan (laporan harian, mingguan danbulanan) kegiatan Cagar Budaya yg dipugar sub

dalam penuntutan tersendiri) disuruh olehTerdakwa untuk menebang pohon untuk dijadikan kayu olahan dan daripesanan tersebut saksi SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRANPAPUTUNGAN lalu masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Bogani NaniWartabone Desa Mogoyungung dan Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur,yang merupakan kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KehutananNomor 724/Kptsll/93 tanggal 8 November 1993 tentang Penetapan KelompokHutan Suaka margasatwa Dumoga, Suka Margasatwa Bone dan Cagar

AlamBulawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dan Kabupaten Daerah TingkatIl Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 287.115 (dua ratusdelapan puluh tujuh ribu seratus lima belas) Hektar sebagai Kawasan HutanTetap dengan Fungsi Taman Nasional; Bahwa saksi SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRANPAPUTUNGAN sebelum masuk ke dalam Hutan Cagar Alam tersebut terlebihdahulu mempersipakan/membawa alat penebang kayu berupa chain saw danperbekalan setelah itu saksi SUTRISNO LENGKUNG alias

Selanjutnya kayu tersebut selesai diolah menjadi papan danbalok lalu saksi SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRANPAPUTUNGAN lalu menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengangkut/membawa kayu tersebut keluar dari kKawasan cagar alam tersebut. Kemudiandatang Petugas/Polisi Kehutanan (Polhut) memergoki/menangkap basah saksiSUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRAN PAPUTUNGANbersama kayu yang sudah dipotong serta sudah diolah, dimana saksiHal. 2 dari 11 hal.

Putusan No. 831 K/PID.SUS/2015SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRAN PAPUTUNGANmengetahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Cagar Alam ManunggalTaman Nasional Bogani Nani Wartabone yang dilarang seseorang masukapalagi melakukan aktifitas menebang/mengolah kayu tetapi hal itu tetap sajadilakukan oleh saksi SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRANPAPUTUNGAN.

Selanjutnya kayu tersebut selesai diolah menjadi papan danbalok lalu saksi SUTRISNO LENGKUNG alias NOLY dan saksi IMBRANPAPUTUNGAN lalu) menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengangkut/membawa kayu tersebut keluar dari kKawasan cagar alam tersebut.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID ABDULLAH Alias FAISAL Bin TENGKU KHAIDIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian dari kesatuan kelompok, dan / atau dari letak asal sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama, tetapi bukan merupakan tindak Pidana;
2. Melepaskan

Budaya berdasarkanKeputusan Menteri Kebudayaan Nomor : KM.13 / PW.007/MKP/2004, tentangPenetapan Istana Siak di wilayah Propinsi Riau sebagai benda cagar budaya,situs atau kawasan yang dilindungi Undangundang Republik Indonesia Nomor5 tahun 1992 pada tanggal 03 Maret 2004;Bahwa setahu saksi Cagar Budaya adalah Benda hasil budaya atau Sejarahyang dilindungi, yang pengelolaannya di serahkan kepada pihak tertentu ataukepada pemerintah;Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembakaran Istana Siak tersebut

Pasal 105 UndangUndang R.I Nomor 11Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.;Kedua : Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 64 UndangUndang R.I Nomor 10Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pasal 105 UndangUndang R.I Nomor 11Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Dakwaan AlternatifPertama tersebut diatas, terkandung 2 (dua) unsur yang harus dipertimbangkandan dibuktikan yaitu :1. Setiap orang;2.

budayaa adalah warisan budayabersifatkebendaan berupa benda cagar budaya, Bangunan cagar budaya, struktur cagarbudaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/ atau di airyang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,imu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui prosespenetapan.

Pasal 105 UndangUndang R.I Nomor 11 Tahun 2010Tentang Cagar Budaya;Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbanganpertimbangan di atas,ternyata Semua unsurunsur dalam Pasal 66 ayat (1) Jo.

Umar Faishol Masyhudi, S.Pd.I serta RusdiAmali mengajukan Pemberitahuan kepada Balai Pelestrian Cagar BudayaMojokerto tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawanhukum;Halaman 6 dari 28 Perkara Nomor 401/PDT/2017/PT SBY13.

Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto,dengan surat Nomor: HK.701/2103/CB7/BPCB/X1/2014, perihalPermohonan Penetapan Pengelolaan Cagar Budaya yang ditujukan kepadaKetua Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik, telah menyampaikanhalhal sebagai berikut:a.

Kompleks Makam Sunan Giri Gresik telah ditetapkan oleh MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.56/PW.007/MKP/2010,tanggal 22 Juni 2010 sebagai Cagar Budaya yang dilindungi olehUndangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 TentangBenda Cagar Budaya;b.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, tidak keberatan bilaYayasan Makam Sunan Giri mengelola pengujung/peziarahseperti yang telah dilakukan di Makam Sunan Giri selama ini;Berdasarkan Surat Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto tersebut,jJelas bahwa yang diberi kewenangan untuk mengelola Makam SunanGiri adalah Yayasan Makam Sunan Giri sebagaimana dimaksud AktaNotaris Nomor 327, yang dibuat dihadapan NUR LAILY ADAM, SH.

Bahwa selain itu pada poin 13 dalam gugatannya, telah jelas ParaPenggugat tmendalilkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokertotidak keberatan bila Yayasan Makam Sunan Giri mengelola pengunjung /peziarah seperti yang telah dilakukan di Makam Sunan Giri selama ini, akantetapi pada gugatannya, Penggugat tidak menyertakan KementerianHalaman 15 dari 28 Perkara Nomor 401/PDT/2017/PT SBYPendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokertosebagai pihak dalam perkara ini ;3.

Hanna Sayers, Bendahara SaulAbraham dan Samash dijabat TERGUGAT ;Bahwa mengingat keberadaan bangunan SYNAGOGUE pada ObjekSengketa yang merupakan satusatunya yang ada di pulau Jawa dan untukmenjaga kelestariannya maka TURUT TERGUGAT II telah menetapkanSYNAGOGUE sebagai bangunan warisan cagar budaya di Surabaya, JawaTimur berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TURUTTERGUGAT Il, Surat Nomor : 646/1654/63626.14/2009 tertanggal 16 April2009 tentang Penetapan Bangunan dan/atau lingkungan sebagai

bangunandan/atau lingkungan Cagar Budaya.

Disamping itu keberadaan ObjekSengketa sebagai bangunan warisan cagar budaya keberadaannya telahdilindungi oleh Undang Undang Nomor 11 Tabun 2010 Tentang Cagar BudayaHalaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 777/PDT/2020/PT SBY.13.14.15.16.17.Bahwa TERGUGAT pada tanggal 20 # Januari 2011 melaluiPengadilan Negeri Surabaya telah mengajukan Gugatan yang terdaftardengan registrasi perkara Nomor 49/PDT.G/2011/PN.SBY terhadap IZAKELLIAS BINOME EHRENPREIS RECHTE GRUNFELD, EMMA MIZRAHIEdan NAZLOOMIAN atas

Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang PelestariamBangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya ;Bahwa berdasarkan Posita 25 tersebut diatas Turut Tergugat telahmengeluarkan Peraturan Wali Kota Surabaya (PERWALI) Nomor 59 tahun2007 tentang Pelestariam Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya,untuk itu seharusnya TURUT TERGUGAT melakukan perlindungan danpengawasan serta pemeliharaan terhadap semua bangunan cagar budayadikotamadya Surabaya tidak terkecualli (termasuk) terhadapgedung/bangunan SYNAGOGUE

sebagai Objek Sengketa, namun demikianhal ini tidak dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang mana terhadapbangunan tersebut sudah diratakan oleh TERGUGAT , Il, III dan IV, hal inisangat terang dan jelas bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum,yaitu telah melakukan Pembiaran atasPengrusakan Bangunan Cagar Budaya yang bertentangan dengan Hukum ;Bahwa demikian juga dengan segala Suratsurat yang dikeluarkan oleh yangberkaitandengan Pemindahan kepemilikan Objek Sengketa yang telah dibuat

Candi Muaro Jambi; Bahwa Saksi mengetahui besi jembatan candi koto mahligai tersebuttelah diambil oleh orang setelah diberitahukan oleh bhabinkamtibnasdesa danau lamo via telpon yang mengabarkan bahwa ia mendapatlaporan dari masyarakat, besi jembatan candi koto mabhligai tersebuttelah hilang diambil orang;Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN SntBahwa Saksi mendapatkan laporan tersebut pada hari Senin, tanggal 22Juni 2020 karena Saksi selaku koordinator security BPCB (BalaiPelestarian Cagar

Budaya Jambi) Candi Muaro Jambi;Bahwa Jembatan candi koto mahligai tersebut dibangun pada tahun 2018oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambidengan menggunakan dana APBN;Bahwa sepengetahuan Saksi jembatan candi koto mahligai tersebutberukuran 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter;Bahwa sepengetahuan Saksi jembatan candi koto mahligai tersebutberfungsi sebagai jalan penghubung anatara Desa Danau Lamo menujukelokasi cagar budaya candi koto mahligai pada komplek percandiancandi

muaro jambi dan juga digunakan oleh masyarakat setempat untukakses jalan menuju ke perkebunan masyarakat;Bahwa Setelah mengetahui bahwa plat besi penghubung jembatan CandiKoto Mahligai tersebut hilang selanjutnya Saksi menghubungi IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar BudayaJambi) Propinsi Jambi untuk memberitahukan perihal pencurian tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi plat besi penghubung jembatan Candi KotoMahligai yang hilang tersebut sebanyak 11 (sebelas) keping

Budaya Jambi)Candi Muaro Jambi mendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa DanauLamo yang mengabarkan ia mendapat laporan dari masyarakat, besijembatan candi koto mahligai milik BPCB (Balai Pelestarian Cagar BudayaJambi) Candi Muaro Jambi telah hilang diambil orang, kemudian SaksiZubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan Iknatius Harno selaku Kasi padaKantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambi danbeberapa anggota security lainnya melihat keadaan jembatan tersebut,kemudian melaporkannya

Budaya Jambi) Candi Muaro Jambimendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa Danau Lamo yang mengabarkania mendapat laporan dari masyarakat, besi jembatan candi koto mahligai milikBPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambi telah hilangdiambil orang, kemudian Saksi Zubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi)Propinsi Jambi dan beberapa anggota security lainnya melihat keadaanjembatan tersebut, kemudian melaporkannya

Samiak danterdakwa II Agusri Masnefi pgl Epi tidak ada diberikan izin untuk melakukanpenebangan kayu tersebut, karena pada kawasan hutan dengan fungsikonservasi berbentuk kawasan suaka alam yang salah satunya cagar alam tidakdiberikan izin penebangan kayu.Bahwa perbuatan terdakwa Erdi Pgl DT.

Samiak dan terdakwa II Agusri Masnefi pada hari Rabutanggal 27 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktulain masih dalam tahun 2017 bertempat di dalam kawasan hutan Cagar AlamManinjau di Labuah Usang Jorong Muko muko Kenagarian Koto MalintangKecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, atau setidak tidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basungyang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan

obeng, 1 (Satu) buah kunci ukuran 10 dan 12, 1 (satu) buahkunci ukuran 16 dan 17, 1 (Satu) buah tang dengan tangkai warna merah, 1(satu) buah meteran panjang 5 (lima) meter, 1 (Satu) buah kikir rantai, 1(satu) buah tangkai kikir terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah kunci busi, 1 (Satu)buah kunci pembuka magnet, 1 (Satu) buah kain warna hitam berisi baut, 1(satu) geregen warna Merah.merupakan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memotong ataumembelah pohon bayur yang berada dalam kawasan cagar

Samiak pada hari Rabu tanggal 27 September 2017sekira pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun2017 bertempat di dalam kawasan hutan Cagar Alam Maninjau di Labuah UsangJorong Muko muko Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung RayaKabupaten Agam, atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berhak memeriksadan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta dengan

Samiak danterdakwa II Agusri Masnefi pgl Epi tidak ada diberikan izin untuk melakukanpenebangan kayu pada kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.Perbuatan terdakwa Erdi pgl DT Samiak dan terdakwa II Agusri Masnefipgl Epi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.DANKeduaBahwa terdakwa Erdi pgl DT.

Sedangkandi sisi lain Penggugat (sudah memegang SK Gubernur WIUP dan IUPEksplorasi) juga sudah menyampaikan keberatannya berdasarkaninformasi dan keterangan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya JawaHalaman 22 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY16.17.Timur, bahwa wilayah pertambangan atas nama CV.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskanbahwa salah satu kawasan lindung nasional terdiri atas kawasansuaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ;e.

Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Nomor545/3120/119.2/2015, tanggal 31 Desember 2015, PerihalPenyampaian Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan JawaTimur, mengusulkan perubahan WP Jawa Timur diantaranya usulanbukan WP di kawasan Cagar Budaya sesuai surat keputusanGubernur Jawa Timur Nomor : 188/18/KPTS/013/2015 tentangPenetapan Satuan Ruang Geografis Kawasan Penanggungansebagai Kawasan Cagar Budaya Provinsi ;Bahwa Penggugat berupaya menyelesaikan persoalan yang adatermasuk melalui Ombudsman

MadeSukartha, CES ditolak dengan alasan adanya Situs Purbakala, padahalPenggugat sudah menyertakan bukti Hasil Penelitian dari BalaiHalaman 28 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY24.25.Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto bahwa Tidak DitemukanSitus di area lokasi tambang yang Penggugat (CV. Wiratama Mandiri)Bahwa sesuai Surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timuryang ditujukan kepada Penggugat CV.

Wiratama Mandiri di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro,Kabupaten Mojokerto tidak mengganggu data arkeologi dan beradadi luar batas deliniasi Kawasan Cagar Budaya GunungPenanggungan. Titik terdekat dengan batas deliniasi KawasanCagar Budaya Gunung Penanggungan berjarak 465 M yangdibatasi oleh sungal mati ;ii.

Bahwa mereka Terdakwa I MOCHAMAD ZAKARIA dan Terdakwa II R.YOGA TRIHANDOKO,baik bertindak sendirisendiri atau secara bersamasama, padahari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 pukul 14.45 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Mei 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013 bertempat di SMA 17T Yogyakarta di Jalan Tentara Pelajar No. 24 Yogyakarta atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriYogyakarta, memberi perintah dengan sengaja merusak cagar

Bahwa bangunan yang telah dibongkar tersebut merupakan bagian dariBangunan SMA 17 T Yogyakarta.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 210/KEP/2010tanggal 2 September 2010 nomor urut 39 menyebutkan Bangunan SMA 17 TIHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2015/PT YYK.Yogyakarta merupakan Bangunan Cagar Budaya.

Bangunan Cagar Budaya wajibdilestarikan, dilindungi dan diamankan.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 105juncto Pasal 113 ayat (3) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang CagarBudaya;Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2014, Nomor 330/Pid.Sus/2014/PN.Y yk.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Mochamad Zakaria dan Terdakwa II R.Yoga Trihandoko akan

Perkara : PDM126/Epp.2/ YOGY A/09/2014 terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1Menyatakan mereka Terdakwa I MOCHAMAD ZAKARIA dan Terdakwa II R.YOGO TRIHANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana MEMBERI PERINTAH MERUSAK CAGARBUDAYA sebagaimana diatur dalam Pasal 105 juncto Pasal 113 ayat (3)UndangUndang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana denda masingmasing sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta

Dengan demikian perbuatan Pembanding / Terdakwa II bukanmerupakan kesengajaan dengan maksud merusak cagar budaya melainkanmelaksanakan perintah Sdr.

Tergugat ;

Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Penggugat danTergugat bahwa rumah tersebut ditetapkan sebagai cagar budayakarena surat edaran yang diterima kelurahan hanya berisi daftar rumahyang menjadi cagar budaya tanpa ada perintah untuk memberitahukankepada masyarakat, bahkan tidak ada tembusan kepada pemiliknya,kelurahan hanya menempelkan saja di papan pengumuman kantorkelurahan.

Bahwa rumah/tanah bagian belakang saksi ketahui ada sejaktahun 1997, sedangkan cagar budaya pada tahun 1999.

Bahwa suatu objek dapat ditetapbkan sebagai cagar budaya harusmemenuhi kriteria berusia 50 tahun atau lebih, memiliki arti knhusus bagisejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan sertamemiliki nilai budaya bagi kepribadian bangsa. Bahwa untuk mengusulkan sebuah bangunan menjadi cagar budayamaka harus dilakukan pendaftaran atas bangunan tersebut untuk diusulkansebagai cagar budaya kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa selanjutnya pengkajian, hasil pendaftaran diserahkan kepada timahli cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya ataubukan cagar budaya, kemudian penetapan, bupati/walikota mengeluarkanpenetapan status cagar budaya paling lama 30 hari setelah rekomendasiditerima dari tim ahli cagar budaya yang menyatakan benda/bangunan yangdidaftarkan layak sebagai cagar budaya.

Bahwa berdasarkan aturan, terhadap objek cagar budaya dapatdipindahtangankan, diperjualbelikan, ataupun digadaikan sepanjang objektersebut tidak dimusnahkan, dihancurkan, dirubah atau dirombak. Bahwa terhadap objek cagar budaya in casu, sudah dianggarkan danapemeliharaan dari pemerintah akan tetapi belum pernah dicairkan danditerima oleh penghuni objek cagar budaya in casu.

SekatoPratama Makmur yang dirusak Sekitar + 1.600 (seribu enam ratus) hektar adakawasan Cagar Biosfer yang tidak termasuk kedalam kawasan hutan lindungPT.

Sakato Pratama Makmur dan cagar biosferyang dirusak tersebut berada di desa Bukit kerikil tersebut, dan luas kawasanhutan lindung PT.

SPM tersebutmerupakan bagian dari Cagar Biosfer, dimana awalnya PT. Sekato PratamaMakmur (PT.SPM) atas nama PT. ARARA ABADI sebagai induk perusahaanmengusulkan kepada pemerintah hutan lindung menjadi cagar biosfer, yangmana ketika itu diusulkan sejak tahun 2006 dan baru disetujui pada tahun 2008dan luas kawasan hutan lindung PT.

SPMtersebut merupakan bagian dari Cagar Biosfer, dimana awalnya PT. Sekato PratamaMakmur (PT.SPM) atas nama PT. ARARA ABADI (sebagai induk perusahaan)mengusulkan kepada pemerintah yaitu hutan lindung menjadi cagar biosfer dandisetujui pada tahun 2008 dan luas kawasan hutan lindung PT.