Ditemukan 1230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3439 3830 3831 3833 3834 3339 3739 3889 339 383
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
129 — 39
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiHalaman 211 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN Sbyuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309 — 158
  • Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60 ;tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3839);3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentangPembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang KeputusanDesa;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
508 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya HukumAcara Perdata di Indonesia, Cetakan Keempat, LibertyYogyakarta, di halaman 3839, menyatakan sebagai berikut:"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
139 — 45
  • Catur Indah Agra Sarana 15 September 2015; 10:3839. CV. Aries Karya 15 September 2015; 12:1340. CV. Topa Jaya 15 September 2015; 14:4441. PT. Tri Karya Utama Cendana 15 September 2015; 15:3242. CV. Lanlis Abadi 16 September 2015; 10:0843. CV. Transformers 16 September 2015; 21:5944. CV. Intracon Minat Sejati 16 September 2015; 22:0645. CV. Caisar 16 September 2015; 22:3846. CV. Cempaka Mas 17 September 2015; 11:4847. PT. Akriana Indo Empat W 17 September 2015; 14:2748. CV.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - ROSTIN AHMAD alias TINI
134 — 48
  • Il,Jakarta 2006, him. 3839. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
170 — 48
  • ., dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, EdisiKedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenaJabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — SAID SALIM ALMAHDALY Alias SALIM
119 — 39
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839,yang dimaksud dengan MenyalahgunakanKewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan AtauKedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - MEILAN R. HALUTI alias MEILAN
126 — 42
  • Il,Jakarta 2006, him. 3839.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 1 Mei 2012 — SENTINA Br.SIPAYUNG ,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
123 — 49
  • DIRUGIKAN PADA DIRI PENGGUGAT, MAJELISHAKIM MENGACU PADA DOKTRIN (PENDAPAT AHLI) YAITU ANTARA LAINPENDAPAT PHILIPUS MANDIRI HADJON DALAM BUKUNYA PENGANTARHUKUM ADMINISTRASI CETAKAN GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS,TAHUN 1994, HALAMAN 324 YANG MENYEBUTKAN UNTUK ADANYA HAKGUGAT HARUS ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA DANKERUGIAN PENGGUGAT ,; MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA SUDIKNO MERTOKUSUMODALAM BUKUNYA HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENERBIT LIBERTYJOGJAKARTA, TAHUN 1993, HALAMAN 3839
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 6 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: RUSNI TEAPON, Amd.Kom Alias RUNI
150 — 170
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanaHalaman 262 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Ttekorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kKewenangan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
170 — 64
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
212 — 101
  • unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungyang artinya unsur menyalahgunakanpengertian sifatnya alternatif,Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkkewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
148 — 53
  • KTP. 3216061704730010.Untuk selanjutnyadisebut : PENGGGUGAT 3839. MAKHRUS, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Karuna, beralamat di Kp.Jati Rt 001/007 Ds. Jati Mulya, Kec. Tambun Selatan Bekasi,No. KTP. 3216060307730018.Untuk selanjutnya disebutPENGGGUGAT 39.40. SUMOKO, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Karuna, beralamat di Kp. JatiBulak Rt 003/002 Ds. Jati Mulya, Kec. Tambun Selatan Bekasi, 3216062108710001.Untuk = selanjutnya disebutPENGGGUGAT 4041.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
110 — 51
  • (hal.3839 putusan).Dari ketentuan dan berbagai yurisprudensi a quo, maka merupakan fakta hukumbahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatanbaru diajukan padatanggal 19 Desember2014, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahunsejak terbitnya Sertifikat HM No.685 yang diterbitkan pada tahun 1980, atau104105setidaktidaknya telah melewati waktu sejak tanggal 24 Juni2014,sehinggagugatan harus ditolak atau setidaktidaknya
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG
Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
89 — 24
  • Wiryono, halaman 3839);Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebin dahulu) akandipertimbangkan, apakah terdakwa ADRIANUS PALA TEGU, S.T. dalamkasus ini mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga dimungkinkanterdakwa juga memiliki Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yangdapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi;339Menimbang, bahwa dari pengertianpengertian tersebut dapatlahdisimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
170 — 78
  • ., dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
213 — 76
  • saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2437 — 4812
  • (Kuat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan Contempt ofCourt dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum,Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, him. 3839)Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dinilaisebagai perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of courtsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP),yaitu sebagai berikut:8.1Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidakmenghormati kedudukan Majelis Komisi TermohonKeberatan dengan merendahkan kewibawaan sertakehormatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK ; SUPARDI BIN GUMBREK ;
66 — 17
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — DJANIMIN BIN KATIDJAN ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
125 — 28
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata