Ditemukan 1364 data
61 — 13
namapenyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/jasa, yang telah didaftarkansesuai dengan perundangundangan atau pihak lain yang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sahberdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa;Bahwa kontrak ditandatangani pihak yang berwenangBahwa apabila kontrak bukan orang yang berhak maka dapat dibatalkanapabila dapat dibuktikan pemalsuan
dokumen tersebut;Bahwa keuntungan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yangdikompetisikan, besar keuntungan tersebut juga menjadi faktor yangdikompetisikan, adanya harga yang tidak wajar disebabkan karenapersaingan tidak sehat atau pengaturan yang disengaja sehingga prinsipprinsip pengadaan tidak dipenuhi, sehingga penyimpangan yang terjadidiartikan bahwa harga yang ditawarkan sudah mengandung unsur markupatau melebihi harga pasar setempat;Bahwa dari pihak penyedia telah melakukan pelanggaran
147 — 127
sepakatHal. 148 dari 155 Putusan No. 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr.turut dinayatakan dtolak;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum rekonpensi Penggugatnomo 4 (empat) (Menyatakan sah dan meyakinkan data Identitas PenggugatRekonvensi telah dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Duplikat KutipanAkta Nikah NoB276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018),Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis hakim menilaiberkaitan dengan administrasi dan pemalsuan
dokumen sehingga bukanmenjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertamaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makaterhadap gugatan tersebut Mejelis Hakim sepakat dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum rekonpensi Penggugatnomor 5 (lima) (Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum TergugatRekonvensi membayar kerugian material sebesar Rp560.000.000 (lima
106 — 68
Jadi ini juga terkait dengan teori yang berhubungan dengan teorikompetensi pradilan katakanlah seperti itu, jadi kKewenangannya menjadikewenangan yang bersifat khusus dari sebuah unit di pengadilan yangdibutuhkan dalam undangundang yang dalam konteks ini adalah menurutsaya adalah hakim praperadilan katakanlah seperti itu;Bahwa bukti permulaan dalam kasus pemalsuan dokumen kasuistissifatnya, kalau menurut saya jadi kalau pemalsuan surat katakanlah sepertiitu, itu tentu sangat kasuistis suratnya karna
132 — 40
AMIR FAUZI).Ada dokumen SPP Nomor : 06/SPPLS/BAPP/2009 tanggal 17 April2009, dengan nilai Rp. 125.200.000, (seratus dua puluh lima juta duaratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji tenaga honorer bulan Januari2009 s/d April 2009 yang pada kolom tanda tangan ada nama Terdakwatapi tanda tangan kosong, dokumen dibuat oleh Saudara IDRUS, A.md(Bendahara Pengeluaran) terjadi pemalsuan dokumen.
43 — 5
;Apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen / data yang dilakukan olehcalon pemenang / peserta pelelangan maka terhadap pemenang dalam halini CV. SABILI UTAMA atau yang lainnya akan digugurkan dan dimasukkanke dalam daftar hitam. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang / jasa pemerintah pada Pasal 118.;Bahwa Dokumen hasil upload penawaran peserta pengadaan dengandokumen asli yang diserahkan kepada panitia pengadaan saat pembuktiankualifikasi untuk Surat jaminan supllay CV.
85 — 46
NasionalPemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan dan saksi bekerjasejak tahun 2009.Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petugas SAI (SistemAplikasi Instansi Pemerintah) Kabupaten Bandung, serta tugas dantanggung jawabnya adalah membuat dan menyusun rancanganaplikasi pencairan dana dalam Program PNPM Mandiri PerdesaanKabupaten Bandung sejak tahun 2009.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai bawahansaksi sejak tahun 2009, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan
dokumen untukmengambil dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran2011 untuk UPK Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.250.000.000, (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yangberasal dari Pemerintah Kabupaten Bandung.Bahwa Kecamatan Cicalengka sebagai penerima BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 201 1yang berasal dari DUB DIPA APBN Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan berasal dariDDUB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
321 — 336
LP/K/258/IX/2015/PoldaKaltim/SPKT I terkait dengan pemalsuan Dokumen IUP PerkebunanKelapa Sawit, yang diterbitkan Polda Kaltim tanggal 28 September2015, yang akan Tergugat buktikan nantinya, dengan demikianpatut diduga bahwa sejak tanggal 28 September 2015 Penggugatsudah mengetahuinya, serta terhadap Surat dari Kepolisian yangtelah diterima oleh Pegawai PT. Fajar Sakti Prima dimana PT. BrianAnjat Sentosa dan PT.
244 — 81
Para Penggugat padahalaman 23 dan halaman 24 angka 1 dan angka 2 Gugatan, halaman 28 angka 4Gugatan, halaman 31 angka 10 Gugatan serta halaman 39 angka 2 Gugatan padaintinya menyatakan bahwa semua Dokumen Kepemilikan Tanah adalah cacathukum karena diterbitkan dengan menggunakan data yang dengan sengaja telahdipalsukan.7.1.Dalil Para Penggugat pada halaman 23 angka 1 Gugatanmenunjukkan bahwa pemalsuan Dokumen Kepemilikan Tanahtersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebagai berikut:(dikutip
182 — 57
Sidik diduga telah melakukan tindak pidana mengirim anakke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkananak tersebut tereksploitasi dan Tindak pidana mengekploitasi anaksecara ekonomi dan Tindak Pidana menempatkan TKI keluar negerisecara unprosedural dan Tindak pidana pemalsuan dokumen dan tindakpidana menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 UURI No. 21 tahun 2007 dan pasal 88 UURINo. 23 tahun 2002 dan pasal 103 UURI No. 39 tahun 2004 dan
206 — 337
Ditemukan pula dalamunsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambar dalam BAPPada berkas permohonan pembuatan paspor yaitu PERDIM 11 atasnama MELINDA SAPAY tertera bahwa paspor diambil oleh MELINDAHalaman 97 dari 166 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN KpgSAPAY pada tanggal 7 September 2015 sedangkan dalam pasporMELINDA SAPAY sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAYkeluar dari pintu Imigrasi Bengkalis dan masuk di Imigrasi Malaysia padatanggal 7 September 2015.
153 — 1245
Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Perbuatan Terdakwa1dijanjikan bisa mengurus pindah adik Saksi namun setelahdiserahkan uang sesuai permintaannya dan sampai sekarang jugabelum berhasil pindah, sedangkan sekarang Terdakwa1 sudahdalam proses hukum perkara pemalsuan dokumen danpenyalahgunaan jabatan, Saksi berharap semua uang yang telahSaksi berikan kepadanya agar dikembalikan kepada Saksi.8.
38 — 4
., Disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut85Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian ;Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi di Berita Acara Kepolisianadalah benar ;Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di Berita Acara Kepolisian ;Bahwa saksi bekerja di Bank Niaga sejak tahun tahun 1989 ;Bahwa jabatan saksi di Bank CIMB Niaga adalah sebagai Kepala DivisiUKM ;Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini terkait adanyaindikasi pemalsuan dokumen antara yang
99 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pemohon Kasasi/PemohonBanding/ Terdakwa, apa yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim TingkatBanding dalam menilai nilai kKerugian Negara sebesar Rp6.227.000,00 denganpemidanaan 2 tahun menjadi 4 tahun penjara sehingga hal itu dinilai sepadandan telah tepat memenuhi rasa keadilan , yang mana keadilan tersebut tidakhanya menurut hukum namun juga mempertimbangkan keadilan bagi individu(pelaku) sebagai pemohon keadilan.Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa terbuktimerencanakan pemalsuan
dokumen pelaksanaan proyek dan mengambil untukdimiliki secara sendiri dana proyek.
72 — 34
.; e Bahwa benar saksi melaporkan pemalsuan dokumen oleh Ir. Gatot Suharto kepadapihak berwajib pada tanggal 15 Oktober 2010 dikarenakan saksi merasa dirugikanatas ulah Ir. Gatot Suharto setelah tidak ada penyelesaian dari para pihak dansetelah dilaporkan kepada yang berwajib kemudian di mediasi oleh INKINDOProv. Jawa Timur pada tanggal 21 Oktober 2010 kemudian terjadi kesepakatanperdamaian antara saksi dengan Ir.
1261 — 1043
., Ph.D.Bahwa sesuai dengan pasal 70 undangundang Nomor 30 tahun1999 putusan arbitrase bisa dibatalkan Apabila ada 3 (tiga) kKeadaanpertama ada pemalsuan dokumen setelah diputus ternyata adadokumen atau surat yang dinyatakan palsu atau diakui palsu yangkedua ada penyembunyian dokumen yang menentukan setelahdiputus ternyata ada penyembunyian dokumen yang disembunyikanoleh salah satu pihak yang ketiga terjadi tipu muslihat jadi hasil dariPutusan Arbitrase dihasilkan karena adanyatipu muslihatsalah
579 — 1375
Artinya bahwapatut diduga pula adanya suatu perbuatan pemalsuan dokumen yangdilakukan pihak Bekangdam XVI/Ptm.Pemeriksaan secara mendalam terhadap barang bukti, untuk dapatdijadikan alat bukti dan menjadi bagian dari fakta hukum, seyogyanyadapat menjadi bagian pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkanputusan yang seadiladilnya.
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
384 — 514
Penggugatjuga menyatakan adanya dugaan pemalsuan dokumen serta keteranganpalsu yang dituangkan dalam akta otentik (vide gugatan halaman 29) sertameragukan keabsahan Rapat Perubahan Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud dalam Akta Nomor 5 Tanggal 27 Februari 2019;Bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Tanggal 19 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumYayasan Pengusaha Banyumas Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun2019 dengan jenis perubahan persetujuan perubahan
52 — 19
dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentilberupa :1 Laporan posisi persediaan fisik Harian (GD1LAP);2 Laporan posisi persediaan fisik bulanan (GD2LAP)/ Laporan akhirpenyimpanan ;3 Laporan insidentil (laporan terhadap kondisi kwalitas yang harus segeradilakukan perawatan untuk menghindari terjadinya / barang turun mutu);e Bahwa benar Laporan GD1 LAP berasal dari adanya Mutasi pengeluaran atau DOdengan GD1M atau GD1K, dengan demikian dapat diartikan bahwa kemungkinanterjadinya pemalsuan
dokumen fiktif dari dokumen GDIM dan GDIK, sehinggalaporan GD1LAP tidak dapat diyakini kebenaran dan sesuai pernyataan KADIONOtanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014 serta keterangan yangdituangkan dalam BAP pegawai tanggal 10 November 2014 bahwa kadionomengakui adanya pembuatan GD1M fiktif dan pengeluaran tanpa didukung denganSPPB (Surat perintah pengeluaran barang/DO), dan kadiono bertanggungjawabsepenuhnya atas kekurangan barang di GBB Larangan Tokol;e Bahwa benar dalam BAPP Sdr.
186 — 118
Boleng, desa Batu TigaBahwa masyarakat Pasir Panjang tidak pernah mengurus administrasikependudukan dan sebagainya di desa Tanjung Boleng;Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ruslin yang memiliki tanah di Lohmasado yanglainnya Saksi tidak tahu;Bahwa Kampung Pisang masuk wilayah administrasi Tanjung Boleng;Bahwa Saksi tidak ada melayani warga kampung Pisang dan Lohmasado;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melayani administrasi warga kampung Pisangdan Lohmasado;Bahwa saksi pemah diperiksa dikepolisian terkait pemalsuan
dokumen sertifikattanah, namun untuk yang memelasukannya saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Ruslin di kampung Lohmasado;Bahwa saksi tahu penyerahan tanah adat kepada Rikard Bagun seluas 264hektar, dari stafnya Rikard Bagun yang bemama Yanio;Bahwa penyerahan tanah adat kepada Rikard Bagun dengan cara Kapuk ManukLele Tuak;Bahwa prosesi Kapuk Manuk Lele Tuak tersebut dinilai dengan harga 10 miliar;Bahwa Saksi tidak tahu semuanya siapa saja yang masuk Ame Lima, yang Saksitahu
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
154 — 267
halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk51.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata KabupatenTeluk Wondama pada tahun 2017 adalah saudara FRANS E.MUSMAFA;Bahwa perbuatan penyimpangan ataupun pelanggaran pidanamengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan Festival BudayaWondama merupakan suatu pelanggaran pidana dan perbuatan yangmenyimpang dikarenakan tanda tangan Saksi dipalsukan kemudianpenerimaan honor Saksi tidak sesuai kemudian perbuatanmemalsukan tandatangan dan pemalsuan
dokumen sepertimencantumkan nama Saksi dengan penerimaan honor yang padahalsaksi tidak menerimannya sama sekali merupakan perbuatanmelanggar hukum dan menyimpang dari aturan kemudian yang palingbertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dan pelanggaranpidana tersebut adalah ketua panitia sekda kabupaten TelukWondama, kemudian saudara FRANS E.