Ditemukan 1382 data
301 — 178
Gubemur jikaarea tersebut melewati beberapa Kabupaten tapi cukup hanya bupati jika hanyadi Kabupaten tersebut, kKemudian dengan adanya kebijakan Satu Pintu saat inimaka seluruh izin di jadikan satu dalam Izin Satu Pintu tersebut, sehinggaseluruh pemda mendelegasikan pelayanan penzinan tersebut ke dalam PTSPtersebut dan kebetulan saya sudah membaca hal dan ketentuan yangmenyangkut perkara terdakwa ini banwa Bupati Raja Ampat pada tahun 2018mendelegasikan kewenangan Izin tersebut kepada Dinas Penanaman Modaldan
75 — 16
Dan mereka punya banyak indikator termasuk prospek, tata ruang,harga sekitar.Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan Panitia Pengadaan senilai Rp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dilakukan negosiasiharga dengan Kuasa Masyarakat yaitu saksi Kasim Assegaf.Bahwa saksi sebagai PA, menandatangani SPM khusus untuk belanja modaldan belanja langsung dikuasakan pada masingmasing kepala bagian, danHal. 67 dari 138 . Putusan.No. 32/Pid.
187 — 555
Dirjen Asuransi selakuTergugat V, sebagai institusi yang melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap perusahaan asuransi di Indonesia.Bahwa dapat Tergugat V tegaskan, gugatan tersebut adalah salah alamat karenaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan diatur bahwa mengenaipembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh BiroPerasuransian yang berada di bawah naungan Badan Pengawasan Pasar Modaldan Lembaga Keuangan
188 — 43
milyar empat ratus sembilan puluhjuta rupiah) kemudian ada dana hibah sejumlah Rp350.000.000, (tiga ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa dana sejumlah Rp2.490.000.000, yang bersumber dari Dana PenyertaanModal itu dicairkan dalam 4 (empat) tahap, yaitu: pertama sebesarRp1.000.000.000,, kedua sebesar Rp500.000.000, ketiga sebesarRp490.000.000, dan keempat (terakhir) sebesar Rp500.000.000, kemudian adadana hibah sejumlah Rp350.000.000,;Bahwa dana sejumlah Rp2.490.000.000, yang bersumber dari Penyertaan Modaldan
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
158 — 841
menurutPembanding/Tergugat II tidak jelas dan tidak dapat menggambarkanapapun dan tidak dapat menunjukan bahwa Terbanding/Penggugat benarbenar secara konkrit memiliki tanah dengan cara pembelian yang sahberdasarkan Buku Register 247 Folio 61, bukti yang diajukanTerbanding/Penggugat tidak ada yang berkaitan dan lemah karena tidakditemukan bukti peralihnan hak atas tanah sehingga Putusan Nomor :465/Pdt.G/2016/Pn.Mnd harus dibatalkan, sedangkanPembanding/Tergugat II memperoleh tanah dengan cara Penyertaan Modaldan
245 — 58
para Penggugat,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P105 tentang fotokopiSurat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Nomor : 297/1017/PB/IV/2016 tertanggal 21April 2016 yang ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPeijinan Terpadu Kota Cirebon dan surat bertanda P106 tentang fotokopi TandaDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 22 April 2016 yangditandatangani Kepala Badan Pendaftaran Perusahaan Badan Penanaman Modaldan
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
Intervensi:
1.PT. SASANA YUDHA BHAKTI
2.PT. PERSADA BANGUN JAYA
369 — 135
Tiwa Abadi (Penggugat)Halaman 9 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMDsesuai dengan titik titik koordinat lokasi wilayah tambang yangterlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUPOP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei2018;. Bahwa, setelah PT.
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
348 — 262
denganhalaman 15 tentang imingiming atau bujuk rayu Tergugat karenafaktanya Tergugat menerangkan kemungkinan untuk mendapatkankeuntungan berdasarkan analisa pasar dan secara bisnis tentunya setiaporang yang ingin melakukan investasi di pasar modal, khususnyapembelian sahamsaham haruslah juga mempertimbangan resiko adanyakerugian dan dengan demikian adalah tidak logis dalildalil ParaPenggugat yang hanya menginginkan keuntungan semata tanpamempertimbangkan resiko usaha in casu jual beli saham di Pasar Modaldan
Terbanding/Terdakwa : AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR Alm
198 — 117
SUMBER SARI;Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan PelayananTerpadu. Kota Sukabumi Nomor: 503/SK.575/BPMPT/HO/2016143.144.145.146.147.tentang Pemberian Izin Gangguan Kepada CV. Sumber Sari; danSurat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 96/157/1004/2016tanggal 23 Agustus 2016 atas nama CV.
218 — 47
BIG adalah uang nasabahditerima marketing lalu disetorkan ke bagian Administrasi kantor untukdicatat dan dibuatkan bukti setor yang berupa sertifikat penyertaan modaldan perjanjian penyertaan modal, lalu uang disetor ke rekening PT. BIG;Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor.86/Pid. Sus/2017/PN.
Terbanding/Terdakwa : ABDULLOH Diwakili Oleh : Richard Valentino Tomasoa,SH.MH.C.L.A
394 — 71
Kayu (KAYU1 (Satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUOLAHAN KO.A. 0347963);1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUOLAHAN KO.A. 0347964);1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUOLAHAN KO.A. 0347968);TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA166.1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN474.2/23/III/2019;IJIN USAHA NomorHalaman 108 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUSLH/2020/PT Amb167.168.169.170.1 (Satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan
640 — 418
Kabupaten Katingan Nomor503/006/DPMPTSP/INDTDI/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 tentang TandaDaftar Industri (TDI).184.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :570/4/DISHUTIUIPHHK/V/DPMPTSP2019, tanggal 28 Mei 2019 tentangPerluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama IPHHKKawus Masawuh di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.185.2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor522
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
267 — 236
Borneo IntanPacific, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser No.503/008/BID3.3/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberian Izin LokasiPertanian kepada PT. Borneo Intan Pacific, atas tanah seluas 2.536hektar yang terletak di Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah GrogotKabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai alat bukti suratPenggugat bertanda P7.e. Bahwa sebelum izin lokasi diterbitkan, terlebih dahulu PT.
322 — 236
Cilacap23. 1 (Satu) bendel ( copy ) surat dari Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kab.Cilacap nomor : 503 / 621 / 33 tanggal16 Desember 2015 perihal tanggapan surat24.1 (satu) bendel ( copy ) sertifikat Hak Pakai nomor 4 Tahun 2013atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan RITNI AD25.1 (satu) lembar ( asli ) surat dari PT. Lautan Mas Jaya kepadaKepala Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab.
Terbanding/Terdakwa : PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
610 — 299
Pemberian Izin Lokasisebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telahmengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yangterakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor :KPTS.503/DPMPTSPP3NP/2018/06, tanggal O8 Januari 2018untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha. ;b.
227 — 96
Antaboga Deltasekuritas , yang selanjutnyadisebut dan diberi tandaSebagal... eeeT 33A;T 33A tersebut tidak dicocokan dengan alat buktiaslinya karena menurut Kuasa TERGUGAT, asli alatbukti T 33A berada dalam penguasaan BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga, Kuasa TERGUGAThanya mengunduh dari website www.bapepam.go.id ;Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor : KEP01/BL/pe/S.5/2009tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pencabutan IzinUsaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara
72 — 28
Bahwa saksi bekerja menjadi staf Pelayanan Perizinan pada BPMPPKabupaten Sumedang sejak tahun 2009.e Bahwa adapun TUPOKSI dan wewenang saksi sebagai stafPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang berdasarkan Uraian tugasNomor 800/099/BPMPP/2012 dari Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang. Uraian tugas sayapada intinya :1. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan olehpimpinan.2. Memproses surat keluar / masuk tentang izin usahapertambangan golongan C3.
35 — 9
awalnya mau diberikan bantuan modaldan mereka tidak butun LAPAK tetapi menginginkan infrastruktur jalan;Bahwa Ketika rapat Paripurna di DPRD Saksi bertemu dengan Kepala DinasKoperasi dan UMKM Kab. Banjar pak MASRURI, Saksi menginformasikanbahwa setelah ditinjau di lapangan masih ada permasalahan tentang programtersebut.
112 — 69
terhadap alat bukti surat T.I.II.IIl 3 sampai denganT.LILI 10, hanya menunjukkan bahwa Almarhum Hakim Sitorus telah melakukanbeberapa kali pembinaan dan rapat Koperasi Simpan Pinjam, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak dapat membuktikanbahwa telah terdapat kesepakatan antara para anggota terkait dengan JasaPengelolaan Usaha (JPU) ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah diterbitkannya kebijakan JasaPengelolaan Usaha tersebut, mengakibatkan kurangnya pembagian jasa modaldan
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
447 — 276
Terhadap hal ini tidak ada bukti yang mendukung tentangadanya pelelangan tersebut;Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut diatas, yaitu pertama bibirpantai belum pernah diserahkan oleh Penggugat sebagai penyertaan modaldan belum menjadi aset Tergugat , dan kedua wilayah perairan laut jawa yangmasih menjadi objek konsesi adalah dalam penguasaan Penggugat, makaMajelis Hakim menilai bahwa bibir pantai tersebut masih milik Penggugat danperairan laut jawa yang menjadi objek konsesi masih dalam penguasaanPenggugat