Ditemukan 1338 data
173 — 135
Seri Faktur010.00010.00000244 sebanyak 2 (dua) lembarAsli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No, Invoice2441TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembarAsli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/SJ/X/10sebanyak 2 (dua) lembarHalaman 114 Putusan Nomor 240 /Pid.Sus/2018/PT.DKI232425262728293031323334353637383940AtAsli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersarna, No. 244/TMB/KW/X/10sebanyak 1 (satu) lembarAsli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No.
68 — 29
Keseluruhan kekayaaan yang berupa aktiva dan passivayang menjadi milik bersarna ahli waris disebut boedel Harta warisan (boedelwaris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebutdalam Pasal 830 KUHPerdata/BW terjadi yakni dengan adanya kernatian daripewaris.Menimbang, bahwa di dalam Sistem waris BW tidak mengenal istilahharta asal maupun harta gonogini atau harta yang diperoleh bersama dalamperkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakankesatuan yang
238 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zulher, MSselaku atasan langsung yang memberikan disposisi /persetujuan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersarna sama dan berlanjut. sementaraBasril, HS yang melaksanakan disposisi / persetujuanatasan langsung dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;Bahwatimbul pertanyaan dari Pemohon PeninjauanKembali, bersamasama dengan siapa Pemohon melakukantindak
111 — 29
Taripin, bersarna istri Saksi1 dan Sdr.
111 — 23
Bahwa Terdakwa pernah bersarna saksi yang lainnya yaituHERMAWAN dan TATANG SONTANI dating ke KMA Ungaran untukmelihat serta mengecek mobil pemadam kebakaran yang padasaat itu telah selesai perakitannya.
164 — 79
Jual beli;Tukar menukar;Hibah;Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);Pembagian hak bersarna;~o9 29 5Pemberian hak guna bangunan /hak pakai atas tanah hak milik;Pernberian hak tanggungan;az> .
221 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri SandangNusantara (Persero), akan tetapi Judex Facti menyatakan SP Ill (tiga) itu samayaitu melanggar pasal 14 ayat (2) angka 31 Perjanjian Kerja Bersarna (PKB) PT.Industri Sandang Nusantara (persero). Hal ini dapat dibuktikan dengan buktipemberian sanksi SP Ill yang diberikan kepada Termohon dengan nama PuguhSinung Nugroho karena yang bersangkutan melanggar 18 ayat (1) PKB PT.
CUT BETTY, M. Pd. BINTI T. M. DAUD GADE
Tergugat:
1.Ir. Teuku Teddy Bin H. T. Aziz
2.Cut Nilawati Binti H. T. Aziz
3.Ir. Cut Erlyna Binti H. T. Aziz
4.Cut Ely, SE Binti H. T. Aziz
5.Cut Nova Nandaria Binti H. T. Aziz
6.Cut Natalia, Binti H. T. Aziz
7.Teuku Putra, S. Bin H. T. Aziz
8.Teuku Muda Bin H. T. Aziz
Turut Tergugat:
Teuku Johan Bin T. Raja Usman
164 — 31
Bahwa Penggugat sebagai isterisah yang ditinggal mati olehalm.H.T.Aziz bin T.Raja Usman (Suami Penggugat) tentulah =mempunyaikedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan dan upayahukum terhadap segala hal yang terkait dengan harta bersarna(gono gini) dan maupun harta hibah dan hak waris serta bahkanhutang piutang yangmenjadi tanggung jawab bersama ketikamasih bersama dan tentunya harus dibebankan kepada hartakedua pihak dalam penyelesaiannya.Hal tersebut Sesuai dengan Pasal 93 KHI yang
72 — 27
Daihan Corporationmengajukan penawaran harga ke PDAM melalui kabag perlengkapan berdasarkan PriceList dari pabrik Itron lalu oleh kabag Perlengkapan diadakan negoisasi bersarna CV DaihanCorporation ;Bahwa dalarn Perpres RI.
132 — 18
Lelang, Pasal 4, ayat (1) dan (2) dan telah merugikanPenggugat seperti tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 1366KUHPerdata dan telah melakukan Perbuatan Melawan HukumMaka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenyatakan bahwa T , T11, TlIll, TIV dan TVIII telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan beritikad tidak baik.Perbuatan Melawan Hukum oleh TV (ic Nanang Sunarna) Dan TVI (ic DediKusmana)Penyertaan TVI sebagai peserta/oemenang lelang dan menanda tangan risalalelang bersarna
54 — 40
dan Saksi3 tersebuttelah merugikan pihak lain diantaranya :1 Primkop Kartika B10 Medari Dim 0732/Sleman, karena dengandibuatnya data fiktif oleh Terdakwa bersama Saksi2 dan Saksi3maka koperasi telah kehilangan kekayaan sebesar Rp 1.620751.201,86, (satu milyar enam rat us d ua puluh juta tujuh ratus lirnapuluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) yangpenggunaannya tidak diketahui2 Bank BNI selaku Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), karena dengandibuatnya data fiktif oleh Terdakwa bersarna
141 — 125
Seri Faktur 010.000-10.00000244 sebanyak 2 (dua) lembar 21 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No, Invoice 244TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar 22 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembar 23 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersarna, No. 244/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar 24 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000245 sebanyak 3 (tiga) lembar 25 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No.
Seri Faktur010.00010.00000244 sebanyak 2 (dua) lembarAsli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No, Invoice244T MB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembarAsli Surat Jalan PT Tegar Makmur' Bersama, No.244/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembarAsli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersarna, No. 244/TMB/KW/X/10sebanyak 1 (satu) lembarAsli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur010.00010.00000245 sebanyak 3 (tiga) lembarAsli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No.
69 — 11
cukup dengandipenuhinya unsurunsurperbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.Menimbang, dengan berpedoman pada penjelasan pasal 2ayat (1) tersebut,maka seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukantindak pidana korupsitermasuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undangundang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun2001 adalah sudah cukup jika perbuatannya itu berpotensimerugikan keuangannegara;Menimbang, bahwa para terdakwa dan bersarna
171 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern PemerintahPasal 54 Ayat (1): Setelan melaksanakan tugas pengawasan, aparatpengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasandan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi;Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersarna Ketua BPK, Ketua BPKP,Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, SekertarisKabinet di Istana Kepresidengan
460 — 1464 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK 077/C0000/2000S0 perihal PeraturanPengadaan Barang dan Jasa Bidang Gas dan Minyak Bumi diIndonesia dan telah diakomodir dan disepakati bersarna dalamKontrak Aquo Pasal 20. 1 jo Pasal 20.2 jo. 20.3 Kontrak TE10707/RD dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) sesuai dengan laporan hasil audit NomorSP663/K.D5/04/2003,tan ggal 30 Juli 2003 (Vide: Bukti T20),TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN.Kontrak agquo adalah Kontrak kerja sama dibidang Rig ServiceHal. 191 dari 197 hal.
100 — 49
rnerupakan gabunganbeberapa perbuatan pidana yang sejenis, dirnana rnasingrnasing dari perbuatan pidana ituharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri, hal tersebut terlihat dariperan terdakwa selaku Kabag Rekayasa Teknik Sarana dan Kabid Perneliharaan Kereta danGerbong yang telah rnenandatangani spsifikasi teknik pengadaan rnesin genset yangkernudian dijadikan larnpiran justifikasi dalarn pengadaan tersebut, yang sebelurnnya telahdiketahui oleh saksi Julius MP Aritonang sewaktu bersarna
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukmengetik berita acara tersebut;(Pointer 29) dalam memori banding;Bahwa selaku PPTK atasan langsung Saksi adalah PenggunaAnggaran, yaitu Sekda Kabupaten Siak;(Pointer 30) dalam memori banding;Bahwa Saksi selaku PPTK ada laporan secara lisan kepadaatasan Saksi yaitu Pengguna Anggaran Adli Malik;(Pointer 32) dalam memori banding;Bahwa dalam proses pengadaan tanah ini semuanya atasperintah Sekda;(Pointer 36) dalam memori banding;Bahwa yang membuat dan menyiapkan berkasberkas tersebutadalah Saksi bersarna