Ditemukan 1348 data
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
116 — 34
Namun demikian yang dimaksud harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi yang masih dikuasai oleh Terdakwa pada pada waktuPengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula hartabenda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktupengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudahdialihkan penguasaannya kepada
85 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maret 2013 menyatakan putusan bebastidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP ;Bahwa penggelapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris HANYAmengambil alih alasanalasan kasasi dan mengcopy pastekan Resume (beritaAcara) pendapat Internal penyidik setentang dengan jumlah kerugian keuangannegara sebesar Rp. 3.519.875.000,00, dengan berdalin kerugian keuangannegara jumlahnya lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan memakaiRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2012 huruf c 1 btersebut
102 — 28
Laporan Justifikasi Teknis Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Semarang,September 2014;Terhadap dokumen tersebut terdakwa menyatakan bahwa untuk poin a dan btersebut terdakwa memang menandatanganinya.
125 — 39
dapat disita oleh jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut;Ayat (8) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidakmelebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai denganketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebutsudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin Alm H. ABDUL KARIM JOHAN
145 — 115
tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
95 — 32
tersebut dapat berfungsi atau tidak, tanpamemeriksa apakah spesifikasi barang yang diterima sudah sesuai atau tidak; Bahwa tidak seluruh sekolah penerima bantuan diperiksa satu persatu, hanyasebagian sebagai sample, dan menentukan lokasi sekolah mana yang akandiperiksa adalah berdasarkan hasil kKesepakatan/musyawarah tim BPP/B; Bahwa Tim Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan di lapangan seingatsaksi 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim BPP/Btersebut
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin Alm RAHIMI
163 — 344
tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
198 — 89
menutupiUang Pengganti tersebut ; nn nnn nnn nnn nnnAyat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufb, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukandalam putusan Pengadilan ; 2929202 2nn nn nnn nnnMenimbang, bahwa memperhatikan kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
152 — 100
Saksi2 Lettu Inf Sutris tersebut di atas, MajelisHakim menanggapi sebagai berikut :Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keteranganSaksi1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi2 Lettu Inf Sutrisdiberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwatersebut, Saksi1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi2 LettuInf Sutris menyatakan tetap pada keterangannya semula.Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi1 Letda Inf DesasWahyu Susanto dan Saksi2 Lettu Inf Sutris pada poin a dan btersebut
337 — 446
tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikanHGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29Nopember 2002; Sebelah Barat berbatas dengan tanah TergugatKonvensi/Tergugat Il Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidakdiberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal29 Nopember 2002;Bahwa adapun dasar Tergugat Konvensi/Tergugat Il Intervensimenguasai, mengusahai tanah yang diuraikan pada point a dan btersebut
77 — 49
Bahwa pengadaan material Base A, direktur langsung menunjuksupplier tanpa koordinasi dengan saksi (GS), baik masalah mutumaupun kuantitas yang yg berkaitan dengan Base A dan Base Btersebut diatas, dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi pernahmempertanyakannya kepada kepala pelaksana Sdr. Sulaiman dandirektur Sdr.
125 — 81
pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.Menimbang, bahwa karena pengadaan tanah tersebut bukanlah jual bellisebagaimana maksud yang telah diatur secara limitatif sebagaimana yang diaturdalam Burgerlike wet Book (BW) yang berlaku bagi private, tetapi pengadaantanah tersebut karena Luasnya lebih 1 ha yang peruntukan untuk kepentinganumum, maka harus tunduk pada peraturan pengadaan tanah yang diadakan olehpemerintah.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada pion btersebut
79 — 17
Namun demikian yang dimaksud harta benda yangdiperoleh dan hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi yang masih dikuasai oleh Terdakwa pada waktu Pengadilanmenjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilanmenjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkanpenguasaannya kepada
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
156 — 209
Setahu Saksi agregat Btersebut ada satu kali dilakukan uji lab oleh Dinas PU Prop.Halaman 90 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkKalteng setelah pekerjaan tersebut berjalan, untuk waktupengujiannya Saksi tidak ingat;Bahwa saksi mendampingi pihak Dinas PU Prop.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
153 — 37
Setahu Saksi agregat Btersebut ada satu kali dilakukan uji lab oleh Dinas PU Prop.Halaman 90 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkKalteng setelah pekerjaan tersebut berjalan, untuk waktupengujiannya Saksi tidak ingat;Bahwa saksi mendampingi pihak Dinas PU Prop.
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
95 — 284
355Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
106 — 25
., telah mengembalikan uang dari hasil pemotongan/efisiensikegiatan Swakelola tersebut sebesar Rp.750.000.000, (fujuh ratus lima puluh jutarupiah), oleh karena itu memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, maka uang pengembalian Terdakwa Ir. Drs. H. Irvan Amtha, M.Sc.,tersebut menjadi pengurang seluruhnya dari jumlah uang yang telah diterimaTerdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),sehingga Terdakwa Ir. Drs. H.
273 — 135
bendanya dapat disita olehjaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yanglamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknyasesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanyapidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
132 — 182
Barito Utara TA. 2016 sudah memperhitungkan faktor cuaca sertatenggang waktu selesainya pelaksanaan pekerjaan denganpemeriksaan oleh Ahli, dikarenakan di item pekerjaan Agregat kelas Btersebut juga sudah mensyaratkan pemadatan terhadap Agregat kelasB.Bahwa terhadap Timbunan Tanah Biasa dan Agregat Klas Byang terpasang di pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung dariLokasi Sei Rahayu ISei Rahayu Kec.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
129 — 85
Setahu Saksi agregat Btersebut ada satu kali dilakukan uji lab oleh Dinas PU Prop.Kalteng setelanh pekerjaan tersebut berjalan, untuk waktupengujiannya Saksi tidak ingat;Bahwa saksi mendampingi pihak Dinas PU Prop. Kalteng yangmengambil sample untuk dilakukan uji lab tersebut, adapun pihakyang lain dalam pengambilan sample tersebut adalah HARTNATALIS selaku pelaksana pekerjaan fisik, GERHAT UMBING danMULIYANTO selaku Pengawas Lapangan dan untuk pihak PPKtidak ada.