Ditemukan 1431 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 70-K/ PM I-01/AD/V/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 — Jaya Antoni, Serka, 21020159770883.
216 — 69
216 — 69
Bireuen dan di lingkungan TNI AD danpada kususnya di kesatuan Kodim 0111/Bireuen yang selama ini sudah tertata danterbina dengan baik, oleh karenanya Terdakwal harus dipisahkan dari masyarakatmiliter dalam kata lain diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer, sedangkanTerdakwall dipandang masih dapat dibina oleh karenanya Terdakwall masih dapatdipertahankan dalam dinas keprajuritannya.76Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,dihubungankan sifat hakekat dan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk Tanggal 21 April 2017 — M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri
82 — 20
82 — 20
menjamintersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia tujun sampai dengan lima belas tahun, dengandemikian, tanggungjawab atasterselengaranya pendidikan adalah adapada Negara, yaitu ada pada Pemerintah Negara Republik Indonesia, yangdalam pelaksanaan operasionalnya ada pada Departemen PendidikanRepublik Indonesia termasuk pemberian ijazah kepada siswasiswa PKBM AlIkhlas yang telah menyelesaikan pendidikannya diberikan oleh Negara, melaluiproses yang terstruktur dan tertata
Putus : 17-10-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 14/PDT.G/2011/PN.DUM Tanggal 17 Oktober 2011 — PENGGUGAT : Abdul Muluk VS TERGUGAT : Devina
65 — 16
65 — 16
PUTUSAN NO.14/Pdt.G/2011/PN.DUM Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas selanjutnyaTergugat pada persidangan tanggal 07 JUNI 2011 telah mengajukan jawaban, yang manadalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi jugadisertai dengan eksepsi; Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi jawaban Tergugat yang demikian,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangankannya secara gradualtersistimatis sehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata
Register : 02-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kwg Tanggal 26 Juni 2018 — PT. PERTIWI LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Lawan:
1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PT PSBI, selanjutnya disebut sebagai Termohon III.
4. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KJPP MBPRU, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
253 — 219
253 — 219
Kemudian pada hari Jumat tanggal 9Maret 2018 Termohon W telah menyerahkan hasil inventarisasi danidentifikasi pengadaan tanah trase dan stasiun kereta cepat JakartaBandungbeserta data nominatif kepada Termohon (Bukti T49, T410, T411, T412),dimana berdasarkan Bukti T413 dan Bukti T414 lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat JakartaBandung masih berupa semak, hutan dan tanah belum tertata/masih mentah.Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Termohon
Register : 13-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 054-K/PM.II-09/AD/IV/2018 Tanggal 12 Juli 2018 —
414 — 106
414 — 106
Bahwa berdasarkan faktafakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatanya yangdikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta halhal yangmemberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku diLingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagaiPrajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendisendi disiplindan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbinadengan
Register : 14-11-2016 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 530/Pdt.G/2016/PA.Wt Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 9
82 — 9
No. 530/Pdt.G/2016 /PA.Wt.kalau tidak ada rekayasa dan mempunyai motif yang kurang baik bukannyatanah warisan mesti akan jatuh pada ahli warisnya diantaranya anak, tanpaharus dibuat seolaholah terjadi peralinan dengan alas hak jual beli (Sangatirasional);Keadilan dan kebenaran secara hakiki bukanlah hanya konstruksiformalitas alas hak yang terligitimasi Secara tertata, namun rasionalitasyang perlu digali dan dianalisa secara komprehensif demi terwujudnya rasakeadilan bagi pihak yang berkompeten terhadap
Putus : 07-11-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI
49 — 18
49 — 18
Puspahastama,mengusulkan pemberhentian Direksi kepada Bupati;Bahwa badan pengawas menilai struktur organisasi di dalam PD.Puspahastama Kabupaten Purbalingga belum tertata dengan baik danterjadi overlapping dan hal tersebut dikarenakan dalam PD. Puspahastamasendiri tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk hal tersebut,karena seharusnya Perda mengenai PD. Puspahastama KabupatenPurbalingga diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya, sehingga sebagaibadan pengawas menilai manajemen PD.
Register : 22-06-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN Oelamasi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Olm Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
149 — 74
149 — 74
Fotokopi Buku Sejarah berjudul Malino Maakt Historie tentang PengaturanNotulen dan Pidato Tekstual yang tertata dengan baik di Konferensi Malino Tahun1946, yang telah disesuaikan dengan fotokopiannya dan selanjutnya diberi tandaP1;Halaman 28 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Olm2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 544/DRR/78, atas nama ViktorH. R. Koroh, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tandaP2;3.
Register : 09-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 506/PID.B/2015/PN Mlg Tanggal 21 Desember 2015 — JENY SETIJOWATI,SE
67 — 21
67 — 21
Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalamaspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apikdan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindakkejahatan yang berimplikasi Kesemua persoalan hidup karena pencegahankejahatan secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagisuatu tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat ;5.
Register : 13-01-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 47/Pid.B/2015/PN Dps Tanggal 26 Maret 2015 — AHMAD RIYADI ALIAS AHMADENAN ALIAS MAD
51 — 33
51 — 33
Desa Adat Bualu Kelurahan BenoaKecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, telah terjadipembunuhan terhadap korban ABU YASID dimanapembunuhan tersebut saksi ketahui saat saksi bersamadengan ibu saksi yaitu HINDUN baru sampai di Pasar DesaAdat Bualu sekira pukul 03.30 wita dan melihat korbansudah terlebih dahulu sampai di lapak dagangannya dansedang berdiri menghadap ke lapaknya untuk selanjutnyasaksi pun langsung berbenah untuk menata barangdagangannya berupa ayam potong dan setelah barangdagangannya tertata
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
128 — 38
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
128 — 38
serangkaian bukti dan faktayang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terurai diatas makaselanjutnya Pengadilan (Hakim praperadilan) akan mempertimbangkan segalasesuatu yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak dimaksudberdasarkan instument alat bukti yang relevan dan argumentatif, namundemikian sebelum memasuki fokus pertimbangan dimaksud maka dirasa perluuntuk mempertimbangkan terlebin dahulu segala sesuatu yang secara normatifdan doktrinal menjadi batasanbatasan terukur dan tertata
Register : 16-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 95/Pid.B/2016/PN WNO Tanggal 30 Maret 2017 — Terdakwa:
SARNO Als SEMBER Als YANTO Bin YAMTO KEDI
120 — 96
120 — 96
kuranglebih 5 (lima) meter;Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut berada di dalam hutan dibelakang pos jaga Litbang dari jalan aspal atau pos jaga kuranglebih sejauh 200 Meter situasi sepi dan penerangan pos jaga putusdan terdapat semaksemak berdutri;Bahwa mengenai fotofoto mayat dalam berkas saksi membenarkanbahwa itu foto dari mayat yang saksi temukan di TKP saat itu;Putusan No.95/Pid.B/2016/PN Wno, halaman 34 dari 109Bahwa pada saat itu kondisi di Tempat Kejadian Perkara dalamkeadaan berbatuan yang tertata
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat
Melawan :
-PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
163 — 84
163 — 84
saksi masuk di Kantor Pusat Jember kemudiansaksi dipindahkan ke Lombok lalu saksi Mutasi ke Sumbawa pada tahun1982.Bahwa pada tahun 1982 saksi sering ke Lombok untuk Laporan ke DesaPuyung karena Kepala Kantor di Desa Puyung dan saat itu di Desa Puyungdiatas tanah sengketa ada Bangunan, Pabrik Kapas, Perumahan Karyawan,Lapangan Tenisdan Tower.Bahwa Proses bangunan dan yang membangun saksi tidak tahu.Bahwa setahu saksi Asal usul tanah dan dasar Aset perolehannya saksitidak tahu.Bahwa hanya saksi tahu tertata
Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 8 April 2015 — ANDI ALIFIAN MALARANGENG
694 — 2227 — Berkekuatan Hukum Tetap
694 — 2227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila anggaran Kemenpora telah cair, maka uangpinjaman tersebut diganti dengan menggunakan uang anggaran Kemenpora ;Bahwa setiap lebaran seluruh pegawai Kemenpora mendapatkan uang THRyang bersumber dari iuran pegawai dan dari uang yang dikelola olehPoniran ;Saksi Deddy Kusdinar (vide putusan hal.1 14122)Bahwa dalam paparan di lantai 10 Kemenpora tersebut, Terdakwamemberikan masukan agar gambar design jangan terlalu kecil harus tertata,perlu dibangun asrama untuk senior, ditambah sport exstream
Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI;
37 — 22
37 — 22
PuspahastamaKabupaten Purbalingga belum tertata dengan baik dan terjadi overlapping dan haltersebut dikarenakan dalam PD. Puspahastama sendiri tidak ada ketentuan yang dapatdiyadikan acuan untuk hal tersebut, karena seharusnya Perda mengenai PD.Puspahastama Kabupaten Purbalingga diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya,sehingga sebagai badan pengawas menilai manajemen PD.
Register : 12-10-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA.GM Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
278 — 69
278 — 69
Wardan ini.Sangat terencana dan tertata rapi akan tetapi kebablasankarena tidak hati hati dan salah mencantumkan waktu jualHalaman 44Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA.GMbeli karena dibuat setelah meninggalnya sang pewaris amakdjuminah. Serta luas yang tercantum dalam jual beli tersebutadalah 20 are, sedangkan disertifikatkan oleh turut tergugat 1seluas 61 are. Lantas siapakah yang menandatanganipernyataan jual beli yang dibuat turut tergugat 1 tersebut????
Register : 09-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN MALANG Nomor 507/Pid.Sus/2015/PN Mlg Tanggal 21 Desember 2015 —
20 — 2
20 — 2
Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalamaspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata denganapik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat daritindak kejahatan yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karenapencegahan kejahatan secara dini mampu melindungi masyarakat dariterulangnya lagi suatu tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupanmasyarakat ;.
Register : 28-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 47/G/2020/PTUN.JPR Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
205 — 95
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
205 — 95
dalamnegeri yang mengeluarkan SK Hak Pengelolaan, lalu turun SKnya kepertanahan lalu diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan, setelah ituTransmigrasi menata tanah tersebut dan melakukan Land Kliring lalu adamuncul peta awal sebelum pengklavingan, disitu akan ada pemukimandan dirincikan baru ada pemetaan dari BPN lalu setelah itu siap baruditetapkan transmigrasinya dari daerahdaerah lain dan ada jugatransmigrasi lokal dan transmigrasi Swakarsa/mandiri, sehingga padasaat saksi menangani itu Semua sudah tertata
Register : 23-02-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Smd Tanggal 6 Desember 2016 — Hj. TITING RUKASIH dkk sebagai Penggugat dan PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG dkk Sebagai Tergugat
55 — 16
55 — 16
Bahwa Program Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kotadilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :Maksud : Menciptakan pasar yang respentatif, tertata secarabaik, bersih, tertib, aman dan nyaman yangdidukung dengan sarana danprasaranapenunjang yang baik dan memadai di KabupatenSumedang yang pada akhirnya dapatmeningkatkan pendapatan masyarakat dan WargaPasar Sumedang Kota;Tujuan : Membangun dan mengelola Pasar SumedangKota secara Profesional agar dapat dipelihara; Sebagai upaya peningkatan
Register : 02-12-2009 — Putus : 18-11-2010 — Upload : 07-07-2011
Putusan PN WATES Nomor 178/Pid.B/2009/PN.Wt. Tanggal 18 Nopember 2010 — R.TUTUKA DANA UPAYA, SE
132 — 37
132 — 37
hasilpemeriksaan BPK kepada Bupati.Bahwa selanjutnya dilakukan verivikasi formal terhadapbukti bukti materiil yang ada yaitu berupa BKU, daftarrincian perobyek dan bend 26 untuk tahun anggaran 2006.Bahwa data data/bukti formal tersebut diperoleh daribagian umum kantor Sekretariat Daerah Kulon Progo, tapidari siapa orangnya, saksi tidak tahu namanya.Bahwa pada saat itu BKU tidak ada dibuat dan DaftarPerincian Obyek juga tidak ada.Bahwa kesulitan yang dihadapi pada waktu verifikasi adalahkarena SPJ belum tertata