Ditemukan 215 data
692 — 639
Pasal 20 Jo. 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, serta pasalpasal dari ketentuan hukum lainyang bersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa PT.
51 — 32
Menyatakan Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMANtidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jopasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentangtindak pidana korupsi;2.
72 — 28
lokasi yang akandiperuntukkan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan pelabuhankota Cilegon. 2 22222 222Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHAPTerdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum(onslag van alle rechts vervolging) bukanlah dibebaskan sebagaimanadalam diktum putusan Hakim Tingkat Pertama ; nnnn Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama dalamdakwaan Subsidair telah dinyatakan terbukti Terdakwa melakukan tindakpidana Turut Serta melakukan Korupsi
pasal 3 Jo.
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
SAENAL ARIFIN, S.PD Bin H. MADDOLANGAN DG. BELLA
80 — 26
Untuk itu menurut pertimbangan Majelis perbuatan terdakwalebih tepat memenuhi rumusan unsur melawan hukum secara spesifik padadelik Korupsi Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001.
RADITYO,SH
Terdakwa:
ISMOYO BIN DARMIN
93 — 42
. :30/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYbagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalasmaupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkanuntuk memperbaiki Seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo.
90 — 32
Asep D Kadarusman) adapermasalahan hukum dan ditahan di lapas karena divonismajelis hakim Pengadilan Negeri(PN) Karawang denganhukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta ataukurungan 1 bulan penjara karena terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jo pasal18 huiruf a, b ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 1999 joUndangundanmg No.20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi, sehingga mayarakat memintalangsung
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M.YUNUS RUKKA
73 — 35
Untuk itu menurut pertimbangan Majelisperbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur melawan hukum secaraspesifik pada delik Korupsi Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001.Dengan demikian penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1)UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 tidak tepat diterapkan dalam perkaraterdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Pendapat Penuntut
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER
113 — 69
Untuk pidana Korupsi pasal 3 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan undangundang Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atasundangundang nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :1.1.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUSNAH, SH Bin JAMHARI
68 — 31
Untuk pidana Korupsi pasal 3 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan undangundang Nomor :20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :1.1.
78 — 42
Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentangtindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagaiberikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional;2.
292 — 84
Terdakwa tidak pernah dihukum.Memperhatikan akan ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuanPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1
66 — 31
Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1.2.Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;Pelaku tindak pidana korupsi perseorang swasta (yang bukan pegawaiNegeri ) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berartibahwa:1.Yang
84 — 25
pidana melainkan bersifat preventif, edukatifdan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana nantidisebutkan dalam amar putusan dipandang telah tepat, layak dan adil dan tidakbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dyatuhipidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 jo.
84 — 24
perkara pada ke dua tingkat peradilan yang pada Peradilantingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusandibawah ini;Memperhatikan ketentuan undangundang yang bersangkutan dalam perkarain) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi
pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b. ayat (2) ,ayat (8) jo.
49 — 14
disaat pemerintahdan rakyat Indonesia dengan gencarnya mengupayakanpemberantasan korupsi.147Hal yang meringankan :e Dipersidangan,Terdakwa berterusterang dan tidak berbelitbelitdalam memberikan keterangannya, sehingga memperlancarpersidangan.e terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya telahmelakukan tindak pidana.e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.e Terdakwa berlaku sopan.e Terdakwa tidak pernah dihukum.Memperhatikan akan ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi
, pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuanPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ANDRIYANI, SE. Als ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : RADEN IRWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRWAN Anak Dari ROOM HASTA SUSANTO
139 — 58
Untuk Pidana Korupsi pasal 3 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan undangundang Nomor :20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :1.1.
120 — 57
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untukpelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional;2.
146 — 47
Dikaitkandengan tindak pidana korupsi Pasal 3, maka yang dimaksuddengan "sarana adalah cara kerja atau metode kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi.(4) Jabatan dan Kedudukan, menurut E.UtrechtMoh.SalehDjindang yang dimaksud dengan "jabatan adalah suatulingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukanguna kepentingan negara/kepentingan umum atau ygdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberinama negara .
513 — 511
memberikan pendapat berdasarkan Surat Penunjukan yangberasal dari Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dari KapolresGorontalo Kota Gorontalo Nomor : B/879 /IX/2018/ResGtlokota, tanggal04 September 2018 bahwa saya telah ditunjuk oleh Rektor UniversitasGorontalo untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan prosesPenyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini;Bahwa Rumusan Pasal 2 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UU RINo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
, Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UU RINo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan Pasal 8 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UU RINo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi adalah :Unsurunsur pasal 2 ayat (1) adalah :1.
37 — 12
Dikaitkandengan tindak pidana korupsi Pasal 3, maka yang dimaksuddengan "sarana adalah cara kerja atau metode kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi.(4) Jabatan dan Kedudukan, menurut E.UtrechtMoh.SalehDjindang yang dimaksud dengan "jabatan adalah suatulingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukanguna kepentingan negara/kepentingan umum atau ygdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberinama negara .