Pembayaran PBB tahun 2012 atas nama THOMAS YUSUF,(diberi tanda T.l, Il 12) ;e Foto copy Bukti Pembayaran PBB tahun 2013 atas nama THOMAS YUSUF,(diberi tanda T.l, Il 13) ;e Foto copy Bukti Pembayaran PBB tahun 2014 atas nama THOMAS YUSUF,(diberi tanda T.I, Il 14);e Foto copy terjemahan dari Anggaran Dasar Perkumpulan NAM AN KONGHWEE, (diberi tanda T.LII 15)e Foto copy Surat Kepala Kantor SOSPOL, Kotamadya DATIII Ujung Pandangtanggal 2 AGUSTUS 1996 No. 220/922/I/KSP.96, mengenai PencabutanPembatalan dan Pembubaran

Yayasan Perkumpulan Karya Selatan, (diberitanda TI,ll 16) ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnyadan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterimasebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.1, 115 dan T.I, ll 16 hanya berupa fotocopy tanpa asli ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat & Tergugat Il diatas,kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelasnya

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak2)diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undangundang ini atauAnggaran Dasar.Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a.keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggotaPengawas;penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; danpenetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

Yayasan.

danmalah menimbulkan kekacauan hukum karena melakukan pembatalan AktaNomor 22 tanggal 13 Pebruari 2006 yang isinya tentang Pengurusan tanah tetapidi amar putusan lain menyatakan Pengurus Yayasan Kesuma Abdi Nusa berhentidan mengangkat Pembina yayasan Kesuma Abdi Nusa serta menghukum pihakmanapun untuk mengembalikan dokumen / berkas yayasan Kesuma Abdi Nusa ;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 2004 tentang PembatalanUndangUndang Nomor 16 tahun 200itentang Yayasan dalam Pasal 62 terkaitdasar pembubaran

yayasan, bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkanPenggugat / Terbanding tidak termasuk kedalam kategori pembubaran yayasanyang diperbolehkan dalam UndangUndang ;Bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Yayasan merupakan urusaninternal yayasan Kesuma Abdi Nusa sendiri berdasarkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga serta UndangUndang yayasan sehingga PengadilanTidak dapat memutuskan untuk memberhentikan dan mengangkat organ yayasanKesuma Abdi Nusa, apalagi Akta Perjanjian Nomor 22 tanggal

No.1514 K/Pdt/2008P11 pasal 12, telah menjelaskan bahwa pembubaran Yayasan yangdimaksud dalam akta tersebut yang berhak Dewan pendiri hal tersebutdengan UndangUndang RI tentang Yayasan Khususnya Pasal 28 ;Bahwa Pemohon kasasi merupakan Badan Hukum yang sah (terdaftardi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Departemen Hukum danHAM) dan belum pernah di bubarkan sampai dengan Sekarang, hal inisesuai dengan suratsurat sebagai berikut :Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas

perundangundanganyang berlaku, dan juga sangat merugikan kami (Yayasan Saweri GadingJakarta) dalam mencari keadilan, serta melanggar Undangundang No 5Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Kekuatan Mahkamah Agung Pasal 30 yang dimaksud ;Bahwa karena Majelis Hakim di tingkat pertama dan dijadikan pendapatoleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangat keliru dengan tidak teliti dantidak cermat membaca isi Akta Notaris Soelaiman Lubis, S.H. tanggal 17November 1980 Pasal 12 menjelaskan pembubaran

Yayasan dimaksudyang berhak hanya Dewan Pendiri (Vide bukti P.11 yang merupakanbukti Copi dari copi, tidak ada bukti Aslinya, penjelasan di Ad.a. butir 1),serta tidak berpengetahuan mengenai UndangUndang R.I Nomor 16Hal. 50 dari 58 hal.

Pembina yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yangabsolute untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawasserta menentukan arah kebijakan, program kerja, anggaran dasar danperubahannya serta penggabungan atau pembubaran Yayasan.

bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat 1 danayat 2 UndangUndang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan bahwa Pembina mempunyaikewenangan meliputi keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar,pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas,penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan, danpenetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

Yayasan,selanjutnya Pasal 37 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 28 tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 16 tahun 2001 tentangYayasan, menentukan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkankekayaan Yayasan, kecuali dengan persetujuan Pembina;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam mengadakanperdamaian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P4.1 telah bertindakselaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru RepublikIndonesia Padang Sumatera Barat, yang dalam melakukan

Fotokopi Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan IslamiyahAmanatul Makway Nomor: 40 tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda buktiP11;12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 003/PPS/AMA/041/III/2017tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda bukti P12;13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Knodijah, S.Pd. tanggal29 April 2019, diberi tanda bukti P13;14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mamunuddin tanggal 29April 2019, diberi tanda bukti P14;15.

Tenaga Pendidik di Yayasan PendidikanPondok Pesantren Al Istiqomah NW Suralaga (Yayasan Pendidikan AlIstiqomah Nahdlatul Wathan), atas nama Abdul Rasyid, SHI adalah sahdan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan;Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor : 12 tertanggal 28 November 2019yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SHtentang Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik kedalam maupun keluar;Menyatakan hukum bahwa peleburan / pembubaran

Yayasan Pendidikan AlIstiqomah Nahdlatul Wathan oleh para pengurusnya dan serahterima asetyayasan dimaksud dari pengurus Yayasan Pendidikan Al IstiqomahNahdlatul Wathan kepada Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga adalahsah dan benar menurut hukum;Menyatakan hukum bahwa para penggugat konpensi / para tergugatrekonpensi telah melakukan tindakan ceroboh menjadikan dan ataumenggunakan akta nomor : 01 yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisMasyhuda NurAhsan, SH.

PEMBUBARAN YAYASAN ;Bahwa dalam hal ini kita tidak akan bisa menghindar untuktidak Menyesuaikan Anggaran Dasar YAYASAN denganberdasarkan ..............44berdasarkan Undang Undang yang baru tersebut karenaapabila kita tidak mau menyesuaikan aturan YAYASANtersebut ada Sanksinya tidak diperuntukan kepadaPerorangan tetapi secara kelembagaan bentuknya adalahPembubaran yaitu nanti akan menimpa terhadap YAYASANPenelitian Pertanian Nasional (YPPN) tersebut, Sanksinyacukup berat, dan Keputusannya dilakukan

Jikalau beliau telah meninggal dunia, maka PERUBAHAN ANGGARANatau PEMBUBARAN YAYASAN ini hanya dapat di lakukan oleh KetuaYayasan dengan persetujuan suara yang terbanyak dalam "RAPATKETUTUNAN" dari Prof. DR.

Moestopo;Bahwa, Akta No. 62 tanggal 1521962, telah beberapa kali dirubahdiantaranya dengan Akta No. 132, tanggal 14 Maret 1988, dan Akta No. 69tanggal 09 O06 1988, keduanya di buat di hadapan WINANTOWIRYOMARTANI SH, Notaris di Jakarta, Pasal 12 butir 2, juga secarategas disebutkan bahwa :"Jikalau penghadap Tuan Drg JM Joesoef Moestopo tersebut meninggaldunia atau tidak mampu menjalankan kewajibankewajibannya sebagaiketua, maka Perubahan Anggaran dasar atau Pembubaran Yayasan ini....dan seterusnya

Joesoef Moestopo, sela/u teguh dengan tegas disebutkan bahwaPerubahan Anggaran dasar atau Pembubaran Yayasan ini...... danseterusnya.......... hanya dapat di lakukan dengan Persetujuan suara yangterbanyak dalam "RAPAT KETURUNAN" dari almarhum Profesor DoktorMoestopo, dan jika........... dan seterusnya.........Bahwa, Akta No. 132, tanggal 14 Maret 1988, dan Akta No. 69, tanggal 09 06 1988, kemudian juga dirubah lagi dengan Akta No. 13, tanggal 17072008, yang di buat di hadapan ETTY PURWANINGSIH SH

222222 2Pasal 12 angka 2 Anggaran Dasar(P 5) berbunyai :JIKALAU PENGHADAP TUAN DOKTER GIGI JOSEPH MARIAJOESOEF MOESTOPO TERSEBUT MENINGGAL DUNIA ATAU TIDAKMAMPU MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI KETUA, MAKAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAU PEMBUBARAN YAYASAN INIHANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SUARA YANGTERBANYAK DALAM RAPAT KETURUNAN DARI ALMARHUMPROF.DR.R.

JOESOEF MUSTOPO) meninggal duniatahun 2005, yaitu sebagaiberikut :Pasal 12 angka 2 Anggaran Dasar(P 5) berbunyai :JIKALAU PENGHADAP TUAN DOKTER GIGI JOSEPH MARIAJOESOEF MOESTOPO TERSEBUT MENINGGAL DUNIA ATAU TIDAKMAMPU MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI KETUA, MAKAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAU PEMBUBARAN YAYASAN INIHANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SUARA YANGTERBANYAK DALAM RAPAT KETURUNAN DARI ALMARHUMPROF.DR.R.

merangkap anggota Pembina dan Terdakwa 2 sebagaianggota pembina;Bahwa tugas dan tanggung jawab para terdakwa sebagai OrganPembina adalah sesuai undangundang Yayasan maupun AnggaranDasar Yayasan Dwijendra yakni Mengambil keputusan mengenaiperubahan anggaran dasar, Pengangkatan dan pemberhentian anggotapengurus dan anggota pengawas, Penetapan kebijakan umum yayasanberdasar anggaran dasar yayasan, Pengesahan program kerja danrancangan anggaran tahunan yayasan, Mengambil keputusanmengenai penggabungan atau pembubaran

yayasan, Pengesahanlaporan tahunan, Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;Bahwa Terdakwa 1 menerima tunjangan kehormatan setiap bulan,Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu setiap bulan,Tunjangan Hari Raya satu tahun sekali, Gaji ke 13 satu tahun sekali,tunjangan pakaian bersifat insidentil serta uang kehadiran untuk setiapkali hadir mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017;Bahwa Terdakwa 2 menerima tunjangan kehormatan setiap bulan,Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan

Pembina Yayasan DwijendraDenpasar sejak tahun 2013 s/d 2018 yangmana Terdakwa 1 sebagai Ketuamerangkap anggota Pembina dan Terdakwa 2 sebagai anggota pembina yangmemiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenaiperubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggotapengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasanberdasar anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangananggaran tahunan yayasan, mengambil keputusan mengenai penggabunganatau pembubaran

yayasan, pengesahan laporan tahunan, penunjukan likuidatordalam hal yayasan dibubarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasterungkap bahwa para Terdakwa menerima tunjangan kehormatan setiap bulan,Hal 59 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN DpsTunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu setiap bulan, Tunjangan HariRaya satu tahun sekali, Gaji ke 13 satu tahun sekali, tunjangan pakaian bersifatinsidentil Serta uang kehadiran untuk setiap kali hadir mulai bulan

Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus danPengawasc. menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan berdasarkananggaran dasar Yayasan;d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunanYayasan yang disiapkan oleh Pengurus;e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;g. menunjuk dan mengangkat likuidator dalam hal Yayasandibubarkan.Bahwa Penggugat mengakui secara sadar sebagai pihak di dalamakta yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasarsebagai

Kemudian di ayat 2 kewenanganpengurus antara lain keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, yangb.pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas,c.penetapan kebijakan pengurus yayasan berdasarkan anggaran dasar,d.pengesahan program kerja, e.penetepan keputusan mengenaipenggabungan atau pembubaran yayasan;Bahwa Pembina tidak dapat di angkat oleh Pengurus;Bahwa menurut ahli kalau dalam yayasan kekuasaan tertinggi ada padaPembina, jika dalam kasus seperti itu maka berkaitan dengan yayasan

Kemudian di ayat 2kewenangan pengurus antara lain keputusan mengenai perubahananggaran dasar, yang b.pengangkatan dan pemberhentian anggotapengurus dan pengawas, c.penetapan kebijakan pengurus yayasanberdasarkan anggaran dasar, d.pengesahan program kerja, e.penetepankeputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan; Bahwa dalam pasal 2 UU Yayasan, Organ Yayasan mempunyai 3 yaituPembina, Pengurus dan Pengawas;Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.id

Bahwa oleh karena Yayasan tersebut telah bubar danmenggabungkan diri dengan Yayasan yang sah dan oleh karenapada saat pembubaran Yayasan Ikatan Pengajar Maritim Semarang(IPPMS) telah dibentuk likuidator dengan ketua Teguh Purnomosehingga dengan adanya gugatan yang ditujukan kepada PemohonKasasi/Terbanding/Tergugat maka Teguh Purnomo sah dan berhakuntuk mewakili kepentingan Terbanding/Pemohon Kasasi dipersidangan, secara hukum pembubaran diri yang dilakukan olehYayasan Ikatan Pengajar Pendidikan Maritim

Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khususdengan hak subtitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalamyang didirikan oleh bapak Hasan Slamet dengan Akta Notaris Nomor 15Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkanUndang Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang Undang Nomor 28Tahun 2004 dan PP Nomor 63 Tahun 2008 yang telah di Akta NotariskanNomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008, (bukti P8);Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 2860 K/Pdt/201611.

., Notaris di Surabayatentang *Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tri TunggalSurabaya (Bukti P3);Bahwa dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar terkait denganadanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang UndangNomor 28 Tahun 2004, maka Yayasan Pendidikan Gama Cendekiakemudian berubah nama dari yang semula Yayasan Pendidikan GamaCendekia dirubah menjadi Yayasan Pendidikan Gama CendekiaSurabaya dengan menyempurnakan dan atau merubah seluruhanggaran dasar yayasan serta mengganti/merubah

Soetjipto, S.H., Notaris di Surabayatentang Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tri TunggalSurabaya. (Bukti P3);Bahwa berdasarkan Akta tersebut di atas Yayasan PembinaUniversitas Tri Tunggal Surabaya (YPUTS) yang diklaim sebagaiHalaman 17 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Padt.SusHKI/201628.29.Cikal Bakal Tergugat sebenarnya telah bergabung ke dalam YayasanPendidikan Gama Cendekia dan kemudian dibubarkan.

AbdurrahmanWahid sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang masabakti 2002 sampai dengan 2006;Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 Ibu Nyai Jumiatin Mustain BA mengeluarkan Surat dengan SK Nomer : 03/SK/DPYUniv/I/2004 tentang Pembubaran Yayasan Universitas DarulUlum Jombang baik yang Akta Notaris No. 91 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notarisdi Jombang pada tanggal 8 September 1998 maupun AktaNotaris No. 11 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Halaman 33 dari

diwariskan ;Bahwa apabila pendiri meninggal lalu ahli warisnya mengadakan rapat pengurusbaru dan baru didaftarkan hal tersebut yang disyaratkan oleh undangundang, danbila tidak dilakukan maka menurut undang undang yang telah diperbarui denganundang undang no.28 tahun 2004 perkumpulan tersebut tidak boleh memakai katakata yayasan dan terkena sangsi ;Bahwa apabila ada Yayasan sebelum undang undang yayasan ada, pendiri meninggaldunia, bila ada gugatan maka ahli warisnya yang mewakili ;Bahwa mengenai pembubaran

yayasan diatur dalam pasal 62 UU No.16 tahun 2001yang dalam undang undang no.28 tahun 2004 tidak ada perubahan, syaratsyaratnya :1 Tenggang waktu habis ;2 Tujuan sudah tercapai ;3 Putusan hakim yang berisi :a Melanggar ketentuan umum ;b Pailit ;c Tidak sanggup melunasi kewajibannya ;Bahwa sebelum ada Undang Undang Yayasan pengurus boleh bersepakat danapabila yayasan telah bubar dan kemudian membuat kesepakatan kembali dengandamai ;36Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada bukti T.I 1, T.I 2, T.I.

berdasar sehinggaharus dikesampingkan.G.KEBERATAN KETUJUHPertimbangan Majelis Hakim keliru dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pada halaman 56 alinea V Majelis Hakim mempertimbangkanyang pada intinya menyebutkan bahwa dari keseluruhan bukti suratmaupun bukti saksi yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT,Majelis Hakim tidak memperoleh satu alat bukti yang dapatmembuktikan sebaliknya atas keberadaan Akta No. 32 tahun 2015dan Akta No. 27 tahun 2015 serta tidak ada pula bukti yangmenerangkan adanya pembubaran

Yayasan yang didirikanberdasarkan Akta No. 9 tahun 1960, maka Majelis berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugatadalah Yayasan yang berhak atas Yayasan tersebut yang kemudianYayasan tersebut menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma.Bahwa Pertimbangan hukum tersebut tidak benar dengan alasansebagai berikut:1.

Muslim Nurdi, sesuai dengan photo copynyadan telah dibubuhi meterai cukup ( diberi tanda T2 ) ;Photo Akta Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Pelembang(YKWP) Akta No. 46, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meteraicukup ( diberi tanda T3 ) ; Photo copy Akta Nomor : 57 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang Pendirian YayasanSapta Karya Palembang, sesuai dengan salinan copynya dan telah dibubuhi meteraicukup ( diberi tanda T4 ) ; Photo copy Surat Pendaftaran Akta No. 13 di Kementerian

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernahmenjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dariYAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASANSUPERSEMAR, apakah karena pembubaran yayasan yang lamadan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahanAnggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernahmenjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dariYAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASANSUPERSEMAR, apakah karena Pembubaran yayasan yang lamadan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan AnggaranDasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001tentang Yayasan.

tujuan serta kegiatan untuk mencapaimaksud dan tujuan tersebut;c. jangka waktu pendirian;d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaanpribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, danpenggantian anggota Pembina, Pengurus, danPengawas;g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, danPengawas;h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;i penggabungan dan pembubaran

Yayasan; dank. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyalurankekayaan Yayasan setelah pembubaran.Dengan demikian jelaslah bahwa pengurus Yayasan bukanmerupakan bagian dari Anggaran Dasar Yayasan, dan olehHal 50 dari 74 hal Putusan Nomor: 160/G/2017/PTUNJKT.karenanya penggantian pengurus Yayasan tidak tergolong kedalam perubahan anggaran dasar Yayasan, sehinggapenggantian pengurus Yayasan tidak tunduk pada ketentuanPasal 23 ayat (4) Permenkumham No. 2/2016 dimana salah satudokumen yang harus