Ditemukan 145 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-02-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 06/G/2015/PTUN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2015 — DARISE SYEH ALWI (P) Vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI (T)
8635
  • data fisik dan data yuridis yang tidak lengkapdan tidak prosedural dalm penerbitan sertipikat objek sengketa ;e Asas bertindak cermat (principle of carefness) ;Bahwa tindakan Tergugat tidak teliti dan tidak cermat menelaahtentang hakhak individu yang mestinya hakhak setiap orangsebagai warga negara wajib dilindungi 5e Asas keterbukaan 55 02 220 n2 222Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dalam pasal 2 pendaftaran tanah dilaksanakanberdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir
Register : 11-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8546
  • : Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman,terangkau, mutahir dan terbuka. 722Bahwa dengan demikian sebagaimana bunyi penjelasan dari Pasal (2)peraturan tersebut berpegang pada beberapa azas antara lain ;Azas Aman yaitu untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perludiselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapatmemberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftarantanah itu sendiri.
    Azas Mutahir menuntut dipelinaranya data pendaftarantanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yangtersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaannya dilapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai datayang benar setiap saat, untuk itu diberlakukan pula azas terbuka.14.
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 178/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
HASAN BASRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
4631
  • adalah :Kesalahan Prosedural:;Kesalahan Penerapan Peraturan perundangundangan;Kesalahan subyek hak;Kesalahan obyek hak;Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;Data yurudis atau data fisik tidak benar atauKesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Bahwa oleh karena proses penerbitan Obyek Sengketa dan II tidak~sEe*DQA9TDdilakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan,sehingga sebagai akibat data fisik dan data yuridis yang tidak mutahir
Register : 14-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN VS DRS. LAMBOK PARULIAN SINAGA;
12878 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , dari Tergugat Il adalah suatu perbuatan yangmerugikan Penggugat;Bahwa, Tergugat semestinya tidak menggantungkan kewajibannyakepada Tergugat II untuk pendaftaran tanah dalam rangka sertifikasihak, oleh karena berdasarkan pasal 2 dan penjelasannya PP Nomor 24Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah menegaskan: Pendaftarantanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,mutahir dan terbuka;Bahwa, azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agarketentuanketentuan pokoknya maupun prosedurnya
Register : 16-07-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — JONATHAN W.S., S.H;MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA
6141
  • Angkasa Pura 2 yang padawaktu itu menangani Pembangunan Sistim Navigasi Indonesia yangModern dan terintegrasi yang di sebut JAATS2 (Jakarta Automated AirTraffic System2) dimana keberadaan JAATS2 ini telah mengadopsitehnologi terkini dan mutahir untuk menggantikan JAATS1 yang usianyasudah sangat tua dan ketinggalan jaman, hal ini dapat dibuktikan dengantulisan dan kritikan Penggugat pada Media Online dan beberapa mediacetak jauh sebelum berdirinya Perusahan Umum (Perum) LembagaPenyelenggara Pelayanan
Register : 27-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
214193
  • Pendaftaran tanah adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan danpenyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentukpeta dan daftar mengenai bidang bidang tanah ...dst;Bahwa, pendaftaran tanah demikian bertujuan salah satunya untukmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah dan dilaksanakan berdasarkanazas sederhana, aman, terjangkau, mutahir
    Sumbersari dan secaralogika hukum tidaklah dibenarkan atas lokasi tanah yang telah adasertipikatnya yang notabonenya adalah produk Tergugat juga Tergugatterbitkan sertipikat lagi atas nama orang / badan hukum lain, hal manatentunya bertentangan dengan azas dan tujuan pendaftaran tanahkhususnya azas aman dan mutahir serta azas kecermatan formal dalamAzas azaS Umum Pemerintahan yang baik dan oleh karenanyaterhadap objek sengketa haruslah dibatalkan;Bahwa, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi
Putus : 04-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — SUHARTO ; TIO KIE YONG
5746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Orang atau orangorang yang menunjukkan batasbatasnya ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah yakni :o Pasal 2 "Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asassederhana, aman, terjangkau mutahir dan terbuka" ;o Pasal 18 "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyaidengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftartetapi belum ada surat/gambar situasinya atau suratukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaanyang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia
Register : 30-09-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 16-12-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 16 Februari 2011 — PT.Bumi Serpong Damai Tbk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. IDA KAFARIANA
14281
  • adalahrangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secaraterus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputipengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaanHalaman 71 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDGdata fisik dan data yuridis dalam bentuk peta danMenimbang, bahwa pendaftaran tanah demikianbertujuan salah satunya untuk memberikan kepastian hukumdan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatubidang tanah dan dilaksanakan berdasarkan asas sederhana,aman, terjangkau, mutahir
Register : 11-12-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 785/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 8 April 2019 — H.M.SARMILI >< H.SYAMSUL YUSIF JAMIN CS
10971
  • Nomor Surat Ukur : Surat Ukur Mutahir, masih di BPNJakarta Timur untuk Sertifikasi.17 Bahwa SPPT tahun 2017 sebesar 70 juta rupiah alhamdulillah sudah lunasmenunjukan bahwa Persil 34 d.ll termasuk mahal karena dipinggir JalanRaya Bogor dan strategis.18192021Persil 34 d.lIl sejak tahun 1934 letaknya tetap disitu tidak pindah kemanamanasedangkan administrasi pemerintahan seperti wilayah, nomor rt atau RW biasaberubah ubah.Persil 34 d.Il merupakan pemukiman bukan tanah pertanian dan banyak rumahwarga
Register : 21-12-2015 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 43/PDT.G/215/PN.Psp
Tanggal 1 September 2016 — H.INDRA MORA HARAHAP PELAWAN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bussines Banking Floor Padangsidimpuan TERLAWAN I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Wholesale Credit Recovery Medan TERLAWAN II Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan
12115
  • Dengankata lain fungsi SKPT tersebut sebagai sumber informasi yang mutahir mengenaitanah yang akan dilelang karena SKPT tersebut dikeluarkan oleh BPN selaku pihakyang memang berwenang terhadap ketetapan tanah.
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERNTAH KABUPATEN KAPUAS HULU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU., II. SERIANG (almarhum), DKK;
14789 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , atas nama Sawing Narang;9) Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011, berukuran: 6.281 M2, atas nama SyamsulBakhri;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas,telah menyalahi dan melanggar serta bertentangan dengan ketentuanperundangundangan sebagaimana dimaksud dalam PertauranPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahkhususnya :Pasal 2 berbunyi :Pendaftaran dilaksanaka berdasarkan asas sederhana, aman,teryangkau, mutahir
Register : 05-08-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 20/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 23 Maret 2016 — THERESIA MANU (Penggugat) 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG (Tergugat) 2. GASPER SALAN, DKK (Para Tergugat II Intervensi)
9437
  • Atas nama Rafael Pinto Do Santos;Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tentang Asas dan TujuanYakni Asas Sederhana, Aman, Terjangkau, Mutahir, dan Terbuka, serta Pasal 3(a) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, yakni Pendaftaran Tanahbertujuan. : $+ = 22 nnn ne nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn onana.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadaPemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
Register : 28-11-2011 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 13 Maret 2012 — PT. PARUNG HARAPAN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2.LINDA ANGELA
10858
  • Tanah menyebutkan Pendaftaran tanah adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara teruS menerus,berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajianserta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar.....dst; Menimbang, bahwa pendaftaran tanah demikian bertujuan salah satunyauntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemeganghak atas suatu bidang tanah dan dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutahir
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
227264
  • pengukurantanah tersebut dan tidak dihadirkan para pemilik tanah yang berbatasansewaktu pengukuran tanah terdahulu untuk proses sertifikat HGB Induknomor 435 atas nama PT.SKYLINE KURNIA , Kelurahan Vim, yangkemudian diubah dengan Sertifikat HGB Induk sisa nomor 002Kelurahan Wahno atas nama PT.SKYLINE KURNIA yang luasnya79.068.m2;Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar pula PP 24/97 Bab. 2 Azasdan tujuan pada Pasal 2 berbunyi : Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan Azas sederhana,aman,terjangkau, mutahir
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
163357
  • atas nama SAWINGNARANG .2759 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSULBAKHRIBahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas,telah menyalahi dan melanggar serta bertentangan dengan ketentuanperundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pertauran PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya :Pasal 2 berbunyi :Pendaftaran dilaksanaka berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau,mutahir
Register : 06-09-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 524/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat:
Tn. SYAYUTI
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8020
  • Fotokopi Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi Girik C No.1790 atas nama Mursidah b Mutahir, diberi tanda P226 ;NELIATMI :165. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3173064212550003atas nama Nelly Atmi, diberi tanda P231 ;Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.JKt. Brt.166. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 1442015, diberi tanda P232 ;167. Fotokopi Surat Pengantar Rukun Tetangga 001/03 No.225/001/03/5/01/2016 tertanggal 31 Januari 2016, diberi tanda P233 ;168.
Putus : 08-08-2012 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.Bgr.
Tanggal 8 Agustus 2012 —
511224
  • bahwa Penggugat merasa sebagai perusahaanraksasa mudah memaksakan kehendaknya kepada orangkecil dan memutar balikan fakta seolaholah Penggugatberitikad baik, bahwa sangat tidak pantas Penggugatmau menyewa dilokasi Hotel Bintang Lima tetapi maumembayar dengan harga kaki lima artinya bahwaPenggugat telah beritikad tidak baik dan maunya menangsendiri j; 777 777 5 5 5Bahwa menurut Undangundang No.16 tahun 1997 pasal 4kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan datastatistik yang lengkap, akurat dan mutahir
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262243
  • SMGpemegang hak atas suatu bidang tanah dan dilaksanakan berdasarkan azassederhana, aman, terjangkau, mutahir dan terbuka; Menimbang,bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan melakukanpengujian atas penerbitan obyek sengketa dari segi kKewenangan Tergugat ,dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat menerbitkanSertipikat Hak Milik dahulu Nomor 29/Kel Jangli tertanggal 3111975,kemudianberubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 05481/Kel.Ngesrep, KecamatanBanyumanik
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
259144
  • Kerugian tidak dibayar nya 4 lokasiperkerjaan SSVDT projek STI yang dikerjakan selama sebulan sebabketidak mutahir alat ukur XCAL dari Tergugat , total nilai Rp. 13.286.172.( tiga belas juta dua ratus delapan enam ribu seratus tujuh puluh duarupiah).5.
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
747651
  • ahisampaikan tadi, bahwa kami mengelola pabrik asam sulfat, asam fosfat,dan pemurnian gipsum, berdasarkan pertimbangan kemudahanoOperasional asam sulfat ini paling sulit, olen Karena itu kita fokus ke asamsulfat dulu nanti baru ke asam fosfat, kemudian ke pemurnian gipsum.Pabrik asam sulfat ini produknya adalah konsentrasinya 90 % % jadihampir murni asam sulfat, Kemudian tehnologi eroses adalah doublekontek, double absobsersion atau kami biasa menyebutnya CDEA, setahuahli teknologi ini lah yang paling mutahir
    Ahli mengatakanramah lingkungan karena PSH 2 emisinya 50, dan ahli membaca di handbooknya asam sulfat itu memang yang paling mutahir itu 150 itu jadi kalausekarang itu di dunia bangun pabrik sudah pasti di JDH;Bahwa mesin tersebut sudah ada standarnya;Bahwa itemperitem ahli tidak hapal, tapi satu contoh bahwa saya pakai ituinstrumentasi merk Berlindivada itu merk Kanada dan itu dibuat di Cina;Bahwa sebagai pembanding juga, ahli dulu pesan mesin untuk pabrikasam fosfat itu untuk mendinginkan produk
    Inijuga proses setahu ahli yang paling mutahir dan yang dipilin oleh negaranegara yang tidak mempunyai bebatuan fosfat itu sendiri, karena didalamproses hemihidrat ini, kalau analoginya mungkin 2 kali pencucian dan 2kali pemerasan. Jadi sebagian itu mempunyai fosfat itu memilin 1 kalireaksi dan dehidrasi.