Ditemukan 1468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otong otonomi oton0mi ojanom oktono otolomo otomo otoni
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 16 Mei 2012 — DR. ISMAIL, M.Ag
150 — 31
  • Konsentrasihak otonom dari Ketua STAIN dan tidak perlu izin ke Dirjen, sedangkan Prodi harus adaizin dari Dirjen ; e Bahwa Saksi tidak pernah melihat SKSK Konsentrasi 5 Tadris pada Prodi PAI JurusanTarnbiyah STAIN Bukittinggi;e Bahwa mengenai Prodi yang telah ada izin dan prodi yang belum ada izin, penaruhnyaadalah pada kompetensi lulusannya, yaitu apakah lulusan dari sebuah prodi merekamemiliki kompetensi dengan ilmu yang dimiliki atau tidak;e Bahwa izin prodi hanya berhubunga dengan akreditasi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 60/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RONNIE NOMA
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
245 — 182
  • BANGUN BINA PERSADA / TURUT TERGUGAT IIselaku pengelola pasar Panorama Lembang berdasarkan perjanjiankerja Sama antara Pemkab Bandung Barat untuk tunduk dan patuhmelaksanakan seluruh isi putusan;Halaman 34 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.16.17.Bahwa, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNGBARAT / TERGUGAT XVII sebagai komunikasi dan imformatikamempunyai tugas dan pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuansebagai pengelola sekaligus
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
113 — 31
  • Sekarang kalau kita mau bicara tentangpelimpahan wewenang, pelimpahan wewenang itu ada dua, Pertama :bisa kita temukan aturannya bisa kita temukan di dalam undang undangtentang Pemerintahan Daerah, Kedua : bisa kita temukan di dalamundang undang Pembentukan Daerah Otonom, Ketiga : bisa kitatemukan dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan urusanPemerintah Pusat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, itu adalahbagian dari prosesproses pelimpahan dari Pusat ke Daerah, kalau kitaberbicara tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO
209 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya keadaan baru (Novum).Keadaan baru (Novum) adalah adanya suatu keadaan dimana sebenarnyaKantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok terdiri dari 3(tiga) kantor pelayanan yang masingmasing otonom dan memiilikiorganisasi yang terpisah satu dengan yang lain dengan pegawai yangberbeda.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
471 — 359
  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2.Dewan Komisaris dan 3 Direksi, ketiga organ ini otonom duduk samarendah berdiri sama tinggi (Sama kedudukannya) ;Bahwa hakhak dari pemegang saham menurut ahliHak Deviden ;Hadir dalam RUPS ;Berhak menanyakan kepengurusan perusahaan yang dilakukan olehDireksi ;Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi agar RUPS itu syah dalammengambil keputusan dapat dilihat dalam anggaran dasarnya, kalausudah sesuai Anggaran Dasarnya untuk menentukan suatu keputusan ituharus melalui
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2786 — 3632
  • Jadi tidak dibenarkan penyelenggaraPemilu karena kekuasaannya luar biasa dan sebagai lembaga negaraindependen otonom bisa mengeluarkan keputusan yang sifatnyakonstitutif maka ramburambu itu dibuat sehingga harus ada yangmengawasi;Bahwa mengadukan itu adalah hak artinya hak itu harus diperhatikankemudian diberikan satu putusan agar hak yang diduga terlanggar tadiitu clear, oleh karena itu Pengadu harus tahu obyeknya, apa yang harusdiadukankan, apa yang diadukan, siapa yang diadukan ini harus jelas.Tapi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
263 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desentralisasi adalan penyerahan wewenangpemerintahan oleh Pemerintan Pusat kepada daerah Otonom dalamkerangka negara kesatuan RI. Sedangkan dekonsentasi adalah9615.16.17.18.pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat dan/atau perangkat pusat di daerah.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK
Tanggal 21 Oktober 2014 — MOCH SHAFEIE, BA
130 — 16
  • AGUS SALIM, MM. saksi telah memberikan keterangan didepanpersidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai Kepala Daerah yang memiliki tugas dankewenangan menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan Daerah, bersama dewanmenyusun Perda, membuat surat surat keputusan Bupati, mengangkat danmemberhentikan PNS di lingkuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinyasebagai Pemerintahan otonom serta melaksanakan APBD;e Bahwa berkaitan dengan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
349 — 481
  • KDI.sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangansebagai berikut:1)2)3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa PemerintahanDaerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Bahwa terkait permohonan a quo telah ditentukan kewajiban kepaladaerah dan wakil kepala daerah sesuai
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
86 — 33
  • PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan KewenanganPropinsi sebagai Daerah Otonom.. PP No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan.PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawabankeuangan daerah.79PP No. 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah.PP No. 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD.PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.. PP No. 66 tahun 2001 tentang Restribusi Daerah..
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Februari 2017 — Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin
94 — 33
  • Mengkoordinasi, mensingkronisasi, mengintegrasi tugas dan kegiatan padaunit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal;c. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan Bidang Pembinaan Administrasiumu, Kepegawaian, Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;d. Merumuskan Konsep sasaran tentang perencanaan, pengelolaan danpenelaahan atas perumusan kebijakan Bupati Kepala Daerah;e.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 13 Februari 2017 — Kardialis bin Khatab
124 — 17
  • Mengkoordinasi, mensingkronisasi, mengintegrasi tugas dan kegiatan padaunit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal;c. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan Bidang Pembinaan Adminisirasiumu, Kepegawaian, Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;d. Merumuskan Konsep sasaran tentang perencanaan, pengelolaan danpenelaahan atas perumusan kebijakan Bupati Kepala Daerah;Hal 103 dari 202 Putusan No : 15/Pid.SusTPK/2016/PN Pdge.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
309 — 218
  • Pilto sebagaiajaran tentang kebebasan hakim, ajaran bahwa hakim tidak hanyacorong pembentuk undangundang saja, tetapi secara otonom,mencipta, menyelami proses kemasyarakatan.Sejak terbitnya SK KA BPN No 42,43,44 tahun 2002 dan SK KABPN No 10 Tahun 2004, lahan eks PTPN II seluas 5.873,06 Hatelah resmi dikeluarkan dari HGU.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 28 Januari 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
103 — 50
  • Bahwa yang dimaksud saksi dengan Kontrak tersebutadalah Kontrak Induk; Bahwa menurut saksi Kontrak Multi Years dapat dibuatKontrak Anak; Bahwa benar tahun 2008 saksi dimintai tolong olehBupati Sula untuk menyampaikan ke sdr.Anwar Wahab agardibantu pergantian dari sdr.Mange Munawar kepada sdr.Achmad Hamid yang pergantian tersebut dilakukanNotaris di jakarta; Bahwa alasan pergantian tersebut Mange dalammelaksanakan pekerjaan sanagat terlambat; Bahwa setahu saksi kedudukan suatu Pimpinan Cabangadalah otonom
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
653 — 963
  • Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwaPemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom;Halaman 19 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
559 — 868
  • Rahmat), Penggugat XV (Ibu Evi MerryPardede) justru menyiapkan air secara otonom (membuat Sumur resapan yangdibuat sendiri) akibat tidak terairi oleh jaringan air PDAM. Bahwa Selain itu ParaPenggugat dan Para Penggugat Il Intervensi selama ini berusaha memeliharasarana dan prasarana SPAM namun justru dirusak dan diputus oleh Tergugat IlIntervensi.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
66 — 24
  • Materil menurut persepsi saksi di Perpres ada petugasP2HP yang secara otonom di bawah PPK memeriksa alat itu yang terkaitdengan dan dia bertanggungjawab terhadap keputusannya dan secara materilsaksi kalau memang barang itu belum lengkap;Bahwa setahu saksi terakhir barang yang datang berdasarkan laporan terdakwaII Erlina adalah mesin anastesi dimana karena ada kekeliruan pengirimannyayaitu typenya lebih tinggi, bahkans aksi katakana jangan dilepas dulu sebelumbarang kita datang, seingat saksi datangnya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
194 — 128
  • tanah kepada FERY TANAYA.Bahwa saksi tidak tahu hak kepemilikan tanah FERY TANAYA setelahmembeli tanah tersebut dari keluarga Wakano.Bahwa dapat saksi jelaskan secara administratif fungsi dan tanggung jawabsecara organisasi antara saksi dengan kepala desa hanya sebataskordinasikordinasi terkait tugastugas sebagai kepala desa dan terkaitdengan pendelegasian tugas yang diberikan oleh Bupati sedangkan fungsisecara administrasi saksi sebagai camat tidak menandatanganiadmanistrasi apapun, karena secara otonom
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
504 — 689
  • Rahmat), Penggugat XV (Ibu Evi MerryPardede) justru menyiapkan air secara otonom (membuat sumur resapan yangdibuat sendiri) akibat tidak terairi oleh jaringan air PDAM. Bahwa Selain itu ParaPenggugat dan Para Penggugat II Intervensi selama ini berusaha memeliharasarana dan prasarana SPAM namun justru dirusak dan diputus oleh Tergugat IIIntervensi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
100 — 32
  • Nomor : 19 Tahun 2004tanggal 16 Juli 2004 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikandi Kabupaten Kudus tidak dapat dibenarkan mengingat bahwa kerjasamaHal 167 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.daerah dengan pihak ketiga (badan hukum), hal tersebut mengingat bahwasesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dinyatakan Objek kerja samadaerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangandaerah otonom