Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat Il Intervensi terhadapobjek sengketa 4, berupa :Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD600.13/V1I/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan KasusTumpang Tindin Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C.391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.

CibucilDesa Sukamanah Kecamatan Jonggol; Bahwa saksi melihat Surat C 391 tahun 2011 Di Kantor Desa objek tanahyang dipersoalkan saat ini berjarak 34 KM dari lokasi; Bahwa Saksi kenal dengan Sainan Bin Bodong adalah warga saksi jadi tahusertifikat nomor C391 atas nama Sainan Bin Bodong; Bahwa Girik tidak ada yang tumpang tindin karena girik 391 terletak diCijengkol tidak ada di Blok Kuta; BAhwa girik 454 adalah atas nama MSTA Jhony asal muasal girik 454 ituadalah transaksi dari jual beli antara H

Basandidimana Pak Simon sebagai Direkturnya ;Saksi tidak tahu persis tentang keterkaitan Anny Halim;Saksi tahu luas tanah yang diakui oleh Pak Herman;Tahun 2012 saksi melapirkan Pak Herman;Luas tanah yang diakui melaporkan Pak Herman seluas 11000 meterpersegiLuas tanah yang tumpang tindin dengan Pak Herman seluas 5000 an meterpersegi;Luas tanah yang saksi beli menurut surat tahun 1959 itu yakni 6 hektar;Luas tanah kepunyaan Pak Salamun kurang lebih 14 hektar;Antara luas 6 dan luas 4 hektar ini merupakan

sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo yang sebelumterjadi pemecahan keseluruhannya atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.1s/d 1.59, T.Il.Intv.2 s/d T.II.Intv.39);Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawabjinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan buktibukti para pihakdan sidang pemeriksaan setempat dihubungkan dengan obyek sengketa aquo,maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan asal usul kepemilikantanah atau tumpang tindin

Penyidik telah benar semua;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup DanKehutanan Provinsi Riau dan jabatan Ahli selaku seksi perlindunganKSDAF dan pemberdayaan masyarakat di UPT KPH sorek DinasKehutanan Provinsi Riau;Bahwa melakukan pengukuran, pemetaan dan pengukuran pada bidangKehutanan, Kegiatan UPT KPH sorek sebagai juru ukur di DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau antara lain;a. mengumpulkan data yang ada dibidang planolog;b. menyelesaikan masalah tumpang tindin

Dengan selain itu, Penggugat Rekonpensi telah salah/kelirumerumuskan dalildalil Gugatan Rekonpensi atau setidaktidaknyaGugatan Rekonpensi tumpang tindin karena mencampuradukanantara dalil yang termasuk dalam Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan petitum yang termasuk dalam Gugatan Wanprestasidalam satu Gugatan Rekonpensi, sehingga berimplikasi yuridisterhadap kaburnya Gugatan Rekonpensi (Obscuur Libel) yangdiajukan oleh Penggugat Rekonepensi..

Bahwa Penggugat mendalilkan mempermasalahkan PengesahanPendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta NomorAHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 TentangPengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda UtamaJakarta, karena dianggap tumpang' tindin dengan Tanah danBangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2RT 006 RW 03 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, KotaAdministrasi Jakarta Barat, dan Tergugat II Intervensi menganggapi hatini dari Posita

Apakah IUP tersebut tumpang tindin dengan IUP yang lainnya;b. Apakah IUP tersebut termasuk dalam kawasan hutang lindung;c. Di chek dengan softcopy wilayah pertambangan pulau Sumatra yangditetapkan Menteri ESDM;d. Dan dichek apakah diwilayah tersebut pernah diterbitkan rekomendasiuntuk peruntukan lainnya;Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi terhadap PT. Sukses LogindoAlam yaitu:a. IUP Operasi Produksi PT. Sukses Logindo Alam tidak tumpeng tindihdengan jjin pertambangan lainnya;b.

Amin yang diterbitkan padatanggal 14 Februari 2017, maka sebagaimana dengan Yurisprudensi terkaitdengan adanya sertifikat ganda atau tumpang tindin dalam satu bidang tanah,dengan kaidah hukum sebagai berikut:Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Dpua.

dalammelaksanakan hubungan kerja, selama kedua produk hukum tersebutmasih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh institusi hukum yangberwenang, maka masih merupakan dasar hukum terkait hubungan kerjaantara Pengusaha ( Tergugat ) dan Pekerja ( Penggugat );Oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar padakedua produk hukum tersebut dalam hal ini lemah dan tidak mempunyaiFundamental Petendi yang kuat;Bahwa terkait Petitum Pengguga nomor 5 dan 7 jelas merupakan petitumyang tumpang tindin

No. 1655K/PDT/2019 telah berkekuatan hukumHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN.PIgtetap, apabila perkara a quo tetap dilakukan pemeriksaan maka adapotensi terjadinya tumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini.Maka demi tertibnya hukum acara di Pengadilan, sudah sepatutnya dansepantasnyalah apabila Gugatan Para Penggugat a quo ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih memilikihubungan dengan perkara Nomor : 111/Pdt.Plw/2018/PN.Plg

Persoalan lahan belum selesai maka seluruh jin lokasi untuksementara dibekukan; Bahwa selain itu menurut saksi Rina Susianti dari Risalah Badan PertanahanNasional dan Tata Ruang terdapat tumpang tindin mengenai lahan, untukpenyelesaian masalahnya harus diselesaikan dulu antara PT Borneo Intan Pasificdan PT Suling Cosalidated Agency baru diserahkan ke Badan PertanahanNasional dan hal ini telan bersesuaian dengan keterangan saksi dariTerbanding/Penggugat yang bernama H.

seluas 2.200 ha yang terletak di Pulau Rantau Tanah Grogot telahmemenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal1320 KUHPerdata dengan alasan disamping juga syarat subyektif Pembandingterlebin dahulu membebaskan tanah dengan mengganti rugi kepada Nasaruddin,dengan demikian perjanjian jual beli tanah / lahan atau pelepasan hak yang terjadisetelah adanya jual beli tanah/lahan antara Terbanding dengan Nasaruddin / Terguat IIyang terkait dengan tanah/lahan yang tumpang tindin

permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Bogor untuk diadakan suatu pertemuan guna membahaspermasalahan sengketa tumpang tindih batasbatas tanah milik ParaTergugat Konvensi dengan tanah Para Penggugat Konvensi, dankemudian pada tanggal 10 Oktober pertemuan dimaksud digelar di KantorKantor Pertanahan Kota Bogor;Bahwa, berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor:2459/002 3271,100/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dilaksanakanmediasi sebagai tindak lanjut permohonan mediasi tumpang tindin

Sertifikat ganda/tumpang tindih, sertifikat yang menguraikan satu bidangtanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnyasaling tumpang tindin seluruh atau sebahagiannya.

tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin

Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.

Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin

Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan

pekarangan dan rumah tinggal yang berasaldari orang tuanya yang dengan demikian jika objek dan rumah adalahberasal dari orang tuanya maka objek tersebut adalah merupakanobjek warisan bukan hak mmilik peribadi Penggugat, dilain Pihakpenggugat berdalil objek sengketa adalah merupakan pemberianorang tua kepada Penggugat sendiri dengan mengesampingkan hak hak waris dari saudara lainnya sehingga adalah sesuatu yang tidakmungkin dan tidak jelas uraiannya dan Dalil Gugatan penggugattersebut sangatlah tumpang tindin

atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin

kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Para Penggugat sehingga tumpang tindin dengan :a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat Il Palangka RayaNomor :KA.15/D.1.7/V1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan TanahNegara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudahdijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) padatanggal 28 Januari 2013.Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2b.