Ditemukan 180 data
3993 — 3304 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui DeputiV Penegakan dan Penaatan Hukum Lingkungan, untuk membentukdan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahlidan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan PemerintahPropinsi Aceh berdasarkan Surat Penugasan Asisten DeputiPenyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep
204 — 110
D.I.Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta, berdasarkan suratPenugasan Nomor : 80/SP/Asdep.2V/05/2013 tertanggal Mei 2013 ;Turut Tergugat If hadir kuasanya bernama Hj.YESSI ESMIRALDA, SH.MH, KepalaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, DENNY WAHJUDIN,SH.MH., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, Ir. RATNO SADINATA, MT., Kepala BagianLingkungan Hidup Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat,Ir.
257 — 75
Biro Insinyur Eksata;e Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sonny Anjangsonomelalui email;e Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi Menpora saat itu,tapi waktunya akhir tahun 2009;e Bahwa hasil akhir perhitungan Sonny Anjangsono dikirimvia email kepada saksi dan oleh saksi disampaikan keSesMmnpora Wafid Muharam lalu dilengkapi yakniditandatangan ASDEP (Asisten Deputi) Muhaimin dandisampaikan ke bagian perencanaan;e Bahwa saksi membenarkan = alamat emailnyaImanhudri hoo.com;e Bahwa terakhir saksi diminta
biayaproyek (Fisik dan Konsultansi) tahun 2010 sebesar Rp.628.736.370.000Perhitungan volume konstruksi dan harga konstruksi tahun2009 sebesar Rp.116.518.320.000, dan Perhitunganvolume konstruksi dan harga konstruksi tahun 20102011sebesar Rp.485.940.370.000..3.Perhitungan alat dan sarana tahun 2009 sebesarRp.2.548.000.000, dan Perhitungan alat dan sarana tahun2009 sebesar Rp.108.296.000.000..Sekitar tanggal 6 November 2010, TOR dan RAB yangtelah ditandatangani oleh MUHAIMIN diserahkan oleh stafTU ASDEP
WISLER MANALU, MM;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidakmempunyai hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Kemenpora / KepalaBidang Evaluasi dan Diseminasi, Asdep Perapan IPTEKdan Olahraga Deputi IV dan Pendidikan;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depanPenyidik;Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat menjadi KetuaPanitia Pengadaan Proyek Pembangunan P3SONHambalang;Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaanberdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemudadan Olahraga
BAMBANG SISWANTO;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak adahubungan keluarga;e Bahwa pekerjaan saksi Kepala Bidang Prasarana danSarana Olah Raga Rekreasi Asdep PengembanganPrasarana dan sarana Keolahragaan Deputi BidangHarmonisasi dan Kemitraan Kemenporadan;e Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depanPenyidik;Hal 181 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST182Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat sebagaiSekretaris panitia pengadaan proyek pembangunanP3SON Hambalang, saksi
Lalu Wildan adalah orang kepercayaan saya,apa omongan dia sama dengan kata kata saya;Bahwa sekitar akhir tahun 2009, Deddy Kusdinar danMuhaimin (asdep sarana & prasarana) menyerahkanbeberapa nama untuk menjadi Tim Asistensi dalammenyusun perencanaan Proyek WHambalang. Salahsatunya bernama Lisa L Isa. Selain Lisa, saksi jugamengenal Muhamad Arifin di Kantor Kemenpora, yangDiperkenalkan oleh PAUL NELWAN.
118 — 88
Flores Timur sebesar Rp. 24.000.000.000,;Bahwa mekanisme pencairan yaitu adanya Nodis dari Asdep PTT kepadaKPA, Nodis tersebut selanjutnya didisposisi kepada PPK, kemudian PPKmembuat SPP dan diteruskan kepada Bendahara. Bendahara kemudianmenginput MAK, Nilai, Teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukankepada PPSPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untukdibawa ke KPKN disertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPKN kemudianmenerbitkan SP2D yang diserahkan ke Bendahara.
Supriadi yangsaat menjabat sebagai Asdep Wilayah Strategi, berdasarkan SK Menteri PDTnomor : 140/Kep/MPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Sedangkansebagai Pengguna Angaran langsung berada pada menteri PembangunanDaerah tertinggal saat itu di Jabat oleh Bapak A.
38 — 12
Kedua, ketiga, dan laporan akhir,ayat (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikaankepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dengan tembusan : Plh.Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Menteri BidangHarmonisasi dan Kemitraan, Asdep Pengembangan Prasarana dan SaranaKeolahragaan, Pejabat Pembuatn Komitmen, dan Inspektorat KementerianPemuda dan Olahraga.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf
282 — 150
Global DayaManunggal yang diserahkan oleh ibu Nanikepada saksi di Kemenpora;Bahwa saksi membenarkan barang buktiyang diperlihatkan dipersidangan yaitu:BB No. 1981, BB No. 1989 s.d BB No.1992;Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa tidak mengajukan pertanyaandan tanggapan;Bahwa saksi tidak kenal denganTerdakwa;Bahwa pekerjaan saksi PNS padaKemenpora/Kepala Bidang Evaluasi dan126Diseminasi pada Asdep Perapan IPTEKdan Olahraga Deputi IV;Bahwa dalam proyek P3SON Hambalangini saksi selaku Ketua
PertanahanNasional pada September 2008 perihal Penyelesaian Sertifikat Tanah PusatPembinaan Prestasi Olahraga Nasional di desa Hambalang kecamatanCiteureup kabupaten Bogor.b 2 (dua) lembar draft surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional pada September 2008 tentang permohonanpenerbitan sertifikat hak pakai atas tanah yang terletak di desa Hambalangkecamatan Citeureup kabupaten Bogor atas nama Kementerian NegaraPemuda dan Olahraga.C 2 (dua) lembar fotocopy surat Asdep
MENPORA tanggal 14 Oktober 2008 tentang usulanpenghematan anggaran Asdep Prasarana dan sarana Olahraga. 19 (sembilan belas) lembar surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat nomor 5301709 tanggal 13 September 2005kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasionaltentang permohonan pengukuran tanah permohonan hak atas tanahpensertipikatan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Kadar
Sumintapura,SH. 2 (dua) lembar surat undangan rapat nomor Und.0213/ SETMENPORA/D.IV/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 acara pembahasan proyek Sentul yangditandatangani oleh Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga Drs.
MENPORA tanggal 14 Oktober 2008 tentang usulanpenghematan anggaran Asdep Prasarana dan sarana Olahraga. 881 (satu) ordner Rencana Pembangunan Pusat Pendidikan dan pelatihan OlahragaPelajar Nasional Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang berlokasi diSentul Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor KementerianPemuda dan Olahraga tahun 2006. 891 (satu) ordner Rencana Pembangunan Pusat Pendidikan dan pelatihan OlahragaPelajar Nasional Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang berlokasi
1255 — 1247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi VPenegakan dan Penaatan Hukum Lingkungan, untuk membentuk danmenugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli dan stafKementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah ProvinsiAceh berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi PenyelesaianSengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP Dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
PT. JATIMJAYA PERKASA
814 — 641
Jkt.Utr.aplikasi Google Earth tersebut memang benar terjadi di lokasiperkebunan Tergugat,Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)melalui Deputi MENLH Bidang Penaatan Hukum membentuk danmenugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli,staf Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan SuratPenugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa LingkunganNomor 123 SP/Asdep.2V/LH/11/2013 tanggal 4 November 2013yaitu:(i) Yose Rizal, S. IP. (Kasubid Gugatan KLH);(il) Suharno, S.H.
(Staf Asdep 2V KLH);(ii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (KepalaLaboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB); dan(iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan IPB).(selanjutnya disebut sebagai Tim Lapangan),untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (groundchecking) di lokasi yang diduga terbakar, yaitu di Kebun SeiRokan, Desa Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, KabupatenRokan Hilir Provinsi Riau yang telah dilaksanakan pada tanggal 6November 2013;3.7.
382 — 377
Bambang Hero Saharjo, M.AGR);5 Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagiKementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi MENLH BidangPenaatan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskansuatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, staf KementerianLingkungan Hidup dan staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh(BLH Provinsi Aceh) berdasarkan Surat Penugasan Asisten DeputiPenyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2V/LH/05/2012 tanggal 1 Mei 2012 (Bukti P10) yaitu:Hal
BuktiP 10: Surat Penugasan Asisten Deputi PenyelesaianSengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2V05/2012 tanggal 1 Mei2012 (Sesuai dengan aslinya);11.BuktiP11 : Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 4 Mei 2011(Copy dari copy);12. BuktiP12 : Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 16 Juni 2012(Copy dari copy);13.BuktiP 13 : Data GPS.
1.KOPERASI BUKIT BATU DARUL MAKMUR dalam hal ini diwakili oleh SUWITNO PRANOLO dan A ASYROFI AS
2.SUWITNO PRANOLO
3.A. ASYROFI. AS
Tergugat:
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS
186 — 119
9Maret 2017;(4) Bahwa Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah Kabupaten Bengkalis telah bersurat kepadaMenteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia C/Q.Deputi Bidang Kelembagaan di Jakarta, dengan SuratNomor : 518/DISKOPUKM/PK/IV/2017/138 tanggal 27April 2017 Perihal Sanggahan Pembubaran Koperasi.Surat ini menyampaikan Sanggahan / Keberatan dari 7(tujuh) koperasi termasuk di dalamnya Koperasi Bukit BatuDarul Makmur Kecamatan Bukit Batu;Bahwa Surat tersebut kemudian dijawab oleh AsistenDeputi (Asdep
67 — 49
Flotimadanya nodis dari Asdep PTT kepada KPA, nodis tersebut selanjutnya didisposisikan kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskankepada bendahara.kemudian menginput MAK, nilai, teliti berkas termasukpajak, selanjutnya diajukan kepada PPSPM setelah terbit SPM diteruskankepada bendahara untuk dibawa ke KPPN disertai pengantar dari bendahara.Untuk pembayaran ke rekanan langsung di transfer ke rekening perusahansesuai kontrak.Bahwa yang bersangkutan menerangkan rekanan pelaksana adalah PT MinaFajar
Supriadi yang saatmenjabat sebagai Asdep Wilayah Strategi, berdasarkan SK MenteriPDT nomor : 140/Kep/MPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014.Sedangkan sebagai Pengguna Angaran langsung berada pada menteriPembangunan Daerah tertinggal saat itu di Jabat oleh Bapak A.
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
1.Dra. HERMIN NARWATI, MM. bin ATIM SUNARJO.
2.AHMAD ALAUDIN SYARIF bin AMIRUDDIN
167 — 53
Hermin Narwati, NIP: 19570506 198103 2 001, PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora.
23 — 5
Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10 oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah didisposisi Asdep 5 kepada Kabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalam Proposal terlampir : ------------------------------------------------------------------------------------ Surat Rekomendasi No. 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yangditandatangani oleh camat Tapin Utara HARLIANSYAH, SE; --------------- Surat permohonan dana bantuan olahraga kepada Menpora no. 01/10/RM/2011 tanggal
258 — 146
. ;33Bahwa saksi sebagai Asdep 3/IV lingkup pekerjaannya adalahmenyusun materi kebijakan untuk materi limbah B3 dankontaminasi, melakukan evaluasi dan pelaporan yang berkaitandengan pengolahan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasitersebut.;Bahwa tugas saksi berkaitan dengan fungsi teknis dan pemantauanterhadap isue lingkungan yang berkaitan dengan limbah B3 adalahadanya pencemaran aitr,udara dan tanah.
69 — 13
Membentuk Kelompok Penerima BantuanStimulan Perumahan Swadaya yang disebut KPB yang masingmasingkelompok terdiri dari 10 (Sepuluh) orang.Tanggal 8 November 2013, Nota Dinas dari PPK Wilayah Jawa kepada Asdep Perencanaan Deputi Bidang Perumahan Swadayaperihal Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyerahan BantuanStimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kota Sukabumi,Nota Dinas tersebut menyebutkan :a.
Sosialisasi dihadiri oleh : Walikota Sukabumi Asdep Perencanaan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman selaku SKPD KotaSukabumi BRI Kota Sukabumi Tenaga ahli PT. Sucofindo Tenaga Ahli PT. Citra Yasa Persada Camat Lokasi yang mendapat Bantuan BSPS Kepala Desa Lokasi yang mendapat Bantuan BSPS Perwakilan Warga Penerima Bantuanb. Penerima Bantuan terdiri dari 7 (tujuhn) Desa dan 6 (enam)KecamatanHalaman 234 dari 292 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.29.30.31.c.
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri Sandang Nusantara (Persero)yang ditujukan kepada Bapak Menteri Negara BUMN Nomor 74/8A/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Permohonan DanaTalangan/Bridging Finance, surat tersebut ditembuskan kepadaDeputi Usaha Jasa Lainnya, Asdep Bidang Usaha Aneka Industri,Direksi PT PPA, Dewan Komisaris (Bukti Pemohon PK1);Hal. 138 dari 150 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2014b. Surat yang ditujukan kepada Direksi PT.
2792 — 3764 — Berkekuatan Hukum Tetap
foto copy Surat Sekretaris Kementrian Pemuda danOlah Raga perihal : Revisi dan Pencairan Blokir/Tanda Bintang (*)RKAKL dan SPRKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementrian Pemudadan Olah Raga Nomor : 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14Januari 2011.1 (satu) bendel lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yangterdiri dari :562.563.564.565.566.567.1 (satu) lembar asli Disposisi Sesmenpora atas Nomor Surat 0598/MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 perihal PermohonanKonsultasi.2. 1(satu) lembar asli Surat Asdep
2009.2 (dua) lembar foto copy Surat Sekretaris Kementrian Pemuda danOlah Raga perihal : Revisi dan Pencairan Blokir/Tanda Bintang (*)RKAKL dan SPRKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementrian Pemudadan Olah Raga Nomor : 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14Januari 2011.1 (satu) bendel lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yangterdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Disposisi Sesmenpora atas Nomor Surat 0598/MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 perihal PermohonanKonsultasi.2. 1 (satu) lembar asli Surat Asdep
2009.2 (dua) lembar foto copy Surat Sekretaris Kementrian Pemuda danOlah Raga perihal : Revisi dan Pencairan Blokir/Tanda Bintang (*)RKAKL dan SPRKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementrian Pemudadan Olah Raga Nomor : 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14Januari 2011.1 (satu) bundel lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yangterdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Disposisi Sesmenpora atas Nomor Surat 0598/MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 perihal PermohonanKonsultasi.2. 1 (satu) lembar asli Surat Asdep
97 — 16
Penyusunan RENSTRA tahun 20102014 Asdep Pengembangankawasan khusus8. Studi pembentukan BUMD di Kabupaten SamosirPeningkatan akses pasar produk usaha mikro~ melaluipengembangan pola koperasi10. Kajian kelembagaan UPT11. Pengelola dana pengembangan masyarakat12. Peningkatan akses masyarakat perdesaan untuk pengembanganlistrik perdesaan13. Kajian kebijakan prioritas operasionalisasi dan implementasinyadalam program dan kegiatan departemen kehutanan14.
86 — 62
yangdiikuti oleh seluruh staf dan PPK yang dibahas adalah :Halaman 51 dari 1051 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGKasatker meminta seluruh staf agar terbuka dankompak:Pembagian tugas untuk masingmasing staf ;Antisipasi pemadamaan listrik ;Membahas Bank yang ditunjuk KPPN ;Ada undangan Bimtek ke KPPN ;e Tanggal 22 November 2013 di Kantor Satker MBR Kupang, yangdiikuti oleh Edo Iskandar, Deddy Gusnadi, Bambang Triantoro,Sri Wahyuni dan saksi sendiri, yang dibahas adalah :Membuat surat izin staf ke Asdep
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MenteriPerumahan Rakyat.Tugas dan fungsi tersebut dielaborasi dan didelegasikan kepada masingmasing Asisten Deputi meliputi : Asdep Perencanaan PengembanganKawasan, Asdep Penyediaan Prasarana Kawasan, Asdep Kerjasama AntarLembaga Drs.
Satriadi Msi, yang sekaligus menjabat Kasatker 2013sebelum Terdakwa Tony), Asdep Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan;dan Asdep Evaluasi Kawasan.Bahwa hubungan saksi dengan Program Penyediaan Rumah untukMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diProvinsi NTT TA. 2013 adalah saksi menjabat sebagai atasanLangsung Kepala Satuan Kerja.Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Atasan LangsungKepala Satuan Kerja Program Penyediaan Rumah untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) Direktif
61 — 25
Membentuk Kelompok Penerima BantuanStimulan Perumahan Swadaya yang disebut KPB yang masingmasingkelompok terdiri dari 10 (Sepuluh) orang.Tanggal 8 November 2013, Nota Dinas dari PPK Wilayah Jawa kepada Asdep Perencanaan Deputi Bidang Perumahan Swadayaperihal Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyerahan BantuanStimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kota Sukabumi,Nota Dinas tersebut menyebutkan :a.
Sosialisasi dihadiri oleh : Walikota Sukabumi Asdep Perencanaan Deputi Bidang Perumahan SwadayaHalaman 212 dari 292 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.29.30. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman selaku SKPD KotaSukabumi BRI Kota Sukabumi Tenaga ahli PT. Sucofindo Tenaga Ahli PT. Citra Yasa Persada Camat Lokasi yang mendapat Bantuan BSPS Kepala Desa Lokasi yang mendapat Bantuan BSPS Perwakilan Warga Penerima Bantuanb. Penerima Bantuan terdiri dari 7 (tujuh) Desa dan 6 (enam)Kecamatanc.