Ditemukan 1650 data
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukanlangkah hukum (pelelangan) dan menetapkan terlebin dahulu statusquo dari objek perkara ini sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht
220 — 103
pertambangan maka pantas apabiladiperintahkan kepada Tergugat I dan jajarannya untuk menghentikanseluruh kegiatan dan atau transaksi jual beli yang berkaitan denganpertambangan yang dikelola Tergugat I serta menjauhkan diri dariperbuatanperbuatan hukum atas objek tambang tersebut, termasukmelakukankegiatan pengalihan atas assetaset milik Tergugat I padasiapapun juga, sejak putusan provisional ini dikabulkan / diucapkansampai adanya putusan lain dari Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht
jaminan (Conservatoir Beslagh), terhadap seluruh assetmilik Tergugat I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;IX UANG PAKSA (Dwangsom)Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat,maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat IIuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) tiaptiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya, menjalankanputusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht
para pihak dan memberikan amarputusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:1 Memerintahkan kepada Tergugat I, dan jajarannya untuk menghentikanseluruh kegiatan atau transaksi jual beli yang berkaitan dengan pertambanganyang dikelola Tergugat I atau memerintahkan kepada pihak yang berwenangakan hal itu untuk menghentikan jika tidak dilaksanakan secara suka rela olehTergugat I, sejak putusan provisionil ini dikabulkan / diucapkan sampaiadanya putusan lain dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(incraht
van gewisjde);Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Trtn.2Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menjauhkan diri dari perbuatanperbuatan hukum atas objek tambang tersebut, termasuk melakukan kegiatankegiatan pengalihan atas aset milik Tergugat I pada siapapun juga terhitungsejak putusan provisional ini diucapkan sampai adanya putusan lain dariPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde);DALAM POKOK PERKARA : 121aMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan
van gewisjde);2 Memerintahkan Tergugat I dan TH untuk menjauhkan diri dari perbuatanperbuatan hukum atas objek tambang tersebut, termasuk melakukan kegiatankegiatan pengalihan atas aset milik Tergugat I pada siapapun juga terhitungsejak putusan provisional ini diucapkan sampai adanya putusan lain dariPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi oleh Penggugat tersebut, dimanaPara Tergugat tidak menanggapinya di dalam eksepsi maupun
Rayonda Pranata bin Rahmat
Tergugat:
Nurma Ningsih
63 — 10
telah mengganggu suasana bathin dariPenggugat Rekonpensi beserta keluarganya, sehingga apabila dinilaidengan uang maka yang sewajarnya menurut kepatutan hukum adalahsenilai Rp.1.500.000.000, (satu setengah miliar rupiah).Sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonpensiadalah sebesar Rp.2.080.500.000, (dua miliar delapan puluh juta limaratus ribu rupiah), yang akan dibayar secara tunai, seketika dansekaligus sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht
Tergugat Rekonpensi yang tidak memiliki itikadbaik dalam penyelesaian permasalahan ini, Penggugat RekonpensiMohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2018/PN Skyperkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalamperkara ini Sejak putusan perkara ini memiliki Kekuatan hukum yang tetap(incraht
telah mengganggu suasana bathindari Penggugat Rekonpensi beserta keluarganya, sehingga apabiladinilai dengan uang maka yang sewajarnya menurut kepatutan hukumadalah senilai Rp.1.500.000.000, (satu setengah miliar rupiah).Sehingga Total Kerugian yang di derita olen Penggugat Rekonpensiadalah sebesar Rp.2.080.500.000, (dua miliar delapan puluh jutalima ratus ribu rupiah), yang akan dibayar secara tunai, seketikadan sekaligus sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht
Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.1.000.000, (Satu. juta rupiah) per hari atasketerlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara inisejak putusan perkara ini memiliki kKekuatan hukum yang tetap (incraht); Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebutPenggugatmengajukan Replik tanggal 2 April 2018 yang selengkapnyasebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang,
13 — 6
Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampaiputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht VanGewisjde) sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);3.2. Nafkah iddah yang diperhiutungkan perbulannya seebsar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnyaberjumlah Rp 5.000.000, x 90 hari = Rp 15.000.000,(lima belas jutarupiah);3.3.
Ttetetap (Incraht Van Gewisjde) dengan rincian perbulannya Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);oe Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Nafkah iddah perbulannya sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) x 90 hari= Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);4. Menghukum pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Mutah sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah);5.
1.TISNAWATI
2.DEWI SRI
3.PRAKOSO
4.SAWITRI
Tergugat:
1.PT. LIPPO BANK
2.PAUL HANDOKO
3.ADINYOTO HADININGRAT
4.PT. RESTU MAHARANI
29 — 8
W10.U3/3085/HK.02/10/2017, tanggal 06 Oktober 2017, menerangkan bahwaperkara perkara perdata No.383/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel, telah berkekuatanhukum tetap (Incraht van gewijsde);Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwaternyata tanah dengan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah Duta Raya UFNo.7 Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo.2754/Kel. Pondok Pinang, atas nama Ny.
Rosi Nurhasiani Basuki telahdiletakkan sita jaminan dalam perkara No.383/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel, dan perkaratersebut telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ParaPelawan dan Ny. Rosi Nurhasiani Basuki turut sebagai pihak dalam perkaraperdata No.383/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel,........................atau tidak ?
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol: DR 9062 DA dan STNKMobil Pick Up Mitsubishi Col L. 300 atas nama I NENGAH BUDHA, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutus barang bukti dirampas untukNegara, padahal mengenai barang bukti tersebut Pengadilan Negeri Matarammenyatakan barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara TerdakwaEKA SAOPI di mana terhadap perkara Terdakwa EKA SAOPI telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht) dan kami Jaksa/Penuntut Umum telahmengeksekusi putusan tersebut dengan mengembalikan
HAFIFI AWAN menurut kami Jaksa/Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya karena memutus mengenaistatus barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht)(BA.
22 — 13
AtasNo.28/Pdt.G/2011/ PN.Pdg tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (incraht) sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 2321 K/Pdt/2012tanggal 27 Maret 2014.b.
Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kembali bahwa Penggugat sebelumnyapernah mengajukan gugatan No.28 yang mana atas gugatan tersebutmemiliki Posita dan Petitum yang sama lalu juga memiliki objek sengketayang sama dengan gugatan 119 ini (Ne bis in idem), yang mana atasgugatan No.28 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (incraht) sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 September 2011, yangamarnya berbunyi :Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PDG.MENGADILI :Dalam Eksepsi
Karnizul
Tergugat:
Riyadi
Turut Tergugat:
BPN KABUPATEN BOGOR
34 — 28
membalik namakan kepemilikan atas sebidang tanah darat / perumahan yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau yang dikenal dengan nama Bukit Cemara Blok P-9 No.3 Rt.08/08 Citra Indah, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yang tercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari nama Tergugat RIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap INCRAHT
memproses danmembalik namakan kepemilikan atas sebidang tanah darat / perumahanyang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atauyang dikenal dengan nama BUKIT CEMARA Blok P9 No.3 Rt.08/08 CITRAINDAH, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yangtercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat Hak GunaBangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari nama TergugatRIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap INCRAHT
terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten BogorHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Cbi.Form02/SOP/06. 3/2017atau yang dikenal dengan nama Bukit Cemara Blok P9 No.3 Rt.08/08 CitraIndah, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yangtercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat HakGuna Bangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari namaTergugat RIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkaraini berkekuatan hukum tetap INCRAHT
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat;13 Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebutdi atas, maka para Penggugat berhak atas :1 Uang perjalanan dinas tugas pekerjaan di lapangan denganjumlah total Rp2.800.000,00;2 Uang THR tahun 2011 sebesar Rp3.000.000,00;3 Upah sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusanhubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum berkekuatantetap/Incraht
dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa telah Putus Hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat;3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang perjalanan dinas tugas pekerjaanlapangan sebesar Rp2.800.000,00;4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2011 sebesarRp.3.000.000,00;Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 53 K/Pdt.Sus/20135 Menghukum Tergugat untuk membayar Upah sampai proses penyelesaianperselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum tetap/Incraht
Pembanding/Penggugat II : I WAYAN PUTRA Diwakili Oleh : JONO G. NUGROHO, SH
Terbanding/Tergugat : I WAYAN SRIDANA
54 — 24
Menghukum Tergugat/Terbanding, untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)per hari keterlambatannya jika ia tidak segera menyerahkan ObyekSengketa kepada Penggugat/Pembanding terhitung sejak adanyaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incraht van gewidjs);9.
213 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
202 — 62
Direktur Jenderal Pajak Tahun Pajak 2005, 2006, dan2007 dengan jumlah penghasilan Netto adalah sebesar Rp(8.422.962.119,00) daberdasarkan Putusan Pengadilan Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan 2009penghasilan nettonya adalah sebesar Rp(3.039.963.986,00);bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas buktibukti danketerangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan yaituKeputusan Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
81 — 45
tanah milik Musa Nurdin ;Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuandengan tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 684 ;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugatsebagai perbuatan melawan hukum ; Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa dariTergugat I, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatanhukum tetap (incraht
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
apabila perlu denganbantuan aparat Kepolisian;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasaitanah objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian immateriil (moriil)dan materiil bagi Penggugat:Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesarRp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannyadalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputus dan incraht
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atasketerlambatannya dalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputusdan incraht van gewisjde zack;11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapapununtuk mentaati isi putusan ini;12. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebihdahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), walaupun ada bantahan, bandingmaupun kasasi13.
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero
Terbanding/Tergugat II : YUSUF MARYOTO T.
Terbanding/Tergugat III : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
32 — 16
SehinggaSHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono telah mempunyai kekuatanhukum yang kuat (incraht van gewisjde) sehingga menggugurkan ataumenolak bukti yang di ajukan olehterbanding / Tergugat I, berupa alatbukti tertulis4. Bahwa berdasarkan bukti surat SHM No. 48 atas nama IR.
Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilanperdata adalah:a. bukti tertulis;b. bukti saksi;Cc. persangkaan;d. pengakuan;e. sumpah.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik melalui alat bukti tertulismaupun dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan danadanya Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (incraht vangewisdje), serta dikuatkan dengan SHM 48 atas nama Ir.
40 — 11
ditahan.Menyatakan barang bukti :. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000, (Dua puluh ribu rupiah)1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 5.000, (Lima ribu rupiah)2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah)1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah)aa @ hf2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)(telah dirampas untuk negara dalam berkas Perkara PAIDI SAPUTRA BinTAPSILI, dkk dan perkara tersebut telah Incraht
)1. 98 (Sembilan puluh delapan) Lembar kartu Remi warna merah,2. 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah), telah dirampas untuk dimusnahkan dalamberkas Perkara PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI, dkk dan perkaratersebut telah Incraht)5.
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
222 — 228
Bahwa PENGGUGAT merupakan Terpidana kasus korupsiyang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26April 2016 dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut:MENGADILI:Halaman 7 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMD Menyatakan terdakwa HANSEN, SH., M.Si tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; HANSEN, SH.
Bahwa PENGGUGAT selama ini tidak pernah mendapatkansurat pemberhentian sementara ataupun teguran dari BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat bahkan tetap menerimagaji seratus persen (100%) sesuai dengan Pangkat/Golongan padasaat Penggugat ditahan sampai kasus hukum PENGGUGATdinyatakan berkekuatan hukum tetap/incraht. Adalah jelas merupakanpelanggaran yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT karena telahmelanggar Pasal 281 ayat 1 PP No. 11 Tahun 2017 TentangAdministrasi Pemerintahan.11.
Karena status hukum PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap/incraht.
Oleh sebab itu kembali lagiPENGGUGAT tegaskan bahwa kasus hukum PENGGUGAT telahberkekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26 April 2016 adalahjelas merupakan pelanggaran hukum yang nyata dilakukanTERGUGAT diberlakukan surut kebelakang oleh karena itu telahmelanggar asasasas hukum itu sendiri yang dianut oleh hukum positifIndonesia yang tidak mengenal aturan yang berlaku surut ke belakangatau Asas Retroaktif sesuai dengan UU Dasar 1945 Pasal 28 I.15.
Dengan demikian adalah tidak benar daliPenggugat yang menyatakan Tergugat memberlakukan undangundangsecara berlaku surut (rektroaktif) terhadap kasus hukum Penggugat yangtelah berkekuatan hukum tetap/incraht. Dalil inioun harus ditolak, karenatidak berdasar dan beralasan hukum ;11.
1.JEFRY TANDRA
2.THOMAS GAITIAN
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
101 — 31
Putusan Nomor:92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyadengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukanHalaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Smlgugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo.Bahwa dengan demikian seyogyanya gugatan perlawanan atas penetapan sitaeksekusi dinyatakan eror in persona dalam kategori diskualifikasi, sehinggapatut
Putusan Nomor : 92PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakan berkekuatan hukumtetap (incraht), sehingga dalil dalam gugatan perlawanan sita eksekusi tidakrelevan dan harus ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.3.
Putusan Nomor 92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyaHalaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Smldengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukangugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkaraaquo.Menimbang, bahwa terhadap eksespsi tersebut Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Perlawanan paraPerlawan
157 — 58
Yang telah incraht;. Bahwa, ceramah penggugat tentang landasan hukum dan penafsiran hukumbahkan menyimpulan pasal KUH Perdata sebagaimana yang tertuang didalam lembar kedua tanpa nomor halaman, maka kuasa hukum Tergugat.dan Tergugat.II tidak akan menanggapi terlalu jauh namun : Penafsiran dan kesimpulan pasalpasal di dalam KUHP kami serahkansepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai dengan fungsinyasebagaimana undangundang pokok kehakiman.
Bahwa, dalil gugatan penggugat dalam posita (pokok perkara) sudah pernahdiperiksa dan diadili pada perkara No. 96/Pdt.G/2019/PN.Tbn. dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil dalampositanya mohon dikesampingkan:Di lain pihak gugatan penggugat terkesan tidak memahami hukum acaraperdata dan terkesan kebingungan sebagaimana posita poin angka 9menyebutkan :Jika para tergugat dan turut tergugat tidak memiliki uang tunai senilai diatasdengan ini kami memohon kepada ketua pengadilan
Ton dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil gugatan penggugat harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa tergugat III dalam jawaban pokok perkaranyamendalilkan bahwa Penggugat mengakui Sertifikat Hak Milik No. 00989 atasnama Alm.