Ditemukan 1783 data
176 — 96
Dian Saputra (5 tahun bekerja).16.17.Pesangon : Rp.2.783.935 X 6 X 2Penghargaan : Rp.2.783.935 X 2Penggantiana) Cuti : Rp.111.3857 X 12 Hari = Rp.1.336.284b) 15 % : Rp.33.407.220 + Rp.5.567.870 X 15%Rp.5.846.263Total pesangon : Rp.46.157.637,Gaji 3 bulan 6 hari: Rp.2.508.050 + (Rp.2.783.935 X 2) +Rp.668.142 = Rp.8.744.062Total Semua : Rp.54.901.699,Rp.33.407.220Rp.5.567.870Alberto Yarangga (5 tahun bekerja).Pesangon : Rp.2.783.935 + Rp.450.000 X 6 X 2Rp.38.807.220Penghargaan : Rp.2.783.935 + Rp.450.000
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
141 — 100
perkara a quo;Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupunkewenangan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili YayasanRumah Sakit Islam baik dalam kedudukannya sebagai salah seorangpendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Il YayasanRumah Sakit Islam, maka selayaknya dan berdasar atas hukum serta kamimohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quomenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);OBJEK GUGATAN KABUR.16.17
170 — 119
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentangperubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa mengenai batas Usia menjadi AparatDesa Baru yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 butir b berusia 20 (dua puluh)tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;Bahwa TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT II dan PENGGUGATIll dengan menerbitkan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3;Halaman 9 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG11.12.13.14.15:16.17
91 — 72
Kode Rek : 5222002)Belanja modal pengadaan konstruksi jalan(Kode Rek : 5232101)Jumlah(terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 739.61 7.725,)Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / NarasumberBelanja Jasa Keamanan dan Kebersihan KantorBelanja Jasa ServiceBelanja Penggantian Suku CadangBelanja Bahan Bakar minyak / Gas dan PelumasBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar DaerahBelanja Pemeliharaan Gedung(Kode Rek : 522203)Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan(Kode Rek : 5222015)16.17
107 — 29
Pengumuman Nomor : 1056.3/1C01ULPDDKI/Pengumuman/Xx2014 tanpa tanggal, kegiatan : Pengadaan UPS SMKN 16.17. Pengumuman Nomor : 1057/1C01ULPDDKI/Pengumuman/X! 2014tanpa tanggal, kegiatan : Pengadaan UPS SMKN 14.18.
Surat Nomor : 1056.4/1.C01ULPDDKI/Und/X1/2014 tanggal 06 Nov2014 Tig : Undangan Rapat (Aanwijzing), Pekerjaan : PengadaanUPS SMKN 16.17. Surat Nomor : 1057.1/1.C01ULPDDKI/Und/X1/2014 tanggal 06 Nov2014 Tig : Undangan Rapat (Aanwijzing), Pekerjaan : PengadaanUPS SMAN 14.18. Surat Nomor : 1047.1/1.C01ULPDDKI/Und/X1/2014 tanggal 06 Nov2014 Tig : Undangan Rapat (Aanwijzing), Pekerjaan : PengadaanUPS SMKN 21.19.
Penguman Pemenang Nomor : 1288/IC LPDKI/TAP/X1/2014 tanggal20 Nov 2014, Kegiatan Pengadaan UPS SMKN 16.17. Penguman Pemenang Nomor : 1291/IC LPDKI/TAP/X1/2014 tanggal20 Nov 2014, Kegiatan Pengadaan UPS SMKN 41.18. Penguman Pemenang Nomor : 1312/IC LPDKI/TAP/X1/2014 tanggal20 Nov 2014, Kegiatan Pengadaan UPS SMKN 21.19. Penguman Pemenang Nomor : 1315/IC LPDKI/TAP/XI/2014 tanggal20 Nov 2014, Kegiatan Pengadaan UPS SMKN 19.20.
95 — 39
Gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI Salah Alamat/ Error In Persona(TERGUGAT IIl KONVENSI Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan PARAPENGGUGAT KONVENSI).16.17.Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT KONVENSI telah menarikTERGUGAT Ill KONVENSI (Tn.
125 — 83
ST yang telah berbadan hukum berupaAkta Notaris Nomor : xx tanggal 7 Februari 2019 dengan SKHalaman 5 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb8.18.18.18.18.18.18.18.110.11.12.13.14.15..16.17.Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor xxxxxtertanggal 8 Februari tahun 2019 yang susunan organperusahaan yakni PEWARIS Selaku Direktur Utama dengansaham sebesar 100 lembar (50 %), TERGUGAT II dengansaham 10 lembar (5 %), dan PENGGUGAT selaku Komisarisdengan saham 90 lembar (45%)..
86 — 65
tentang Larangan Pemakaian Tanahtanpa Seizin yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana tersebut di atasbahwa Penguasa Daerah berhak untuk melakukan penertiban atas adanyabangunan tanpa IMB di wilayahnya;Bahwa disangkal oleh TERGUGAT butir 33 dalil gugatan PARAPENGGUGAT (halaman 21) yang menyatakan penerbitan obyek sengketabertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan yang baiksenyatanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 51Halaman 37 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.16.17
267 — 161
F10).af12.43.14.Te.16.17.Kerjasama V), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T9;Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 30 Agustus 2007antara Sri Liestiany dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia(Perjanjian Kerjasama V), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T10;Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 30 Agustus 2007antara Ida Ramayani dengan PT.
114 — 16
.: LP/ 1060/K/IX/2008/SPK/Restro.Bks.Kab.tertanggal 1 September 2008.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah perbuatanhukum TERGUGAT yang menjual tanah girik C No. 1706 kepadaTERGUGAT II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dankarenanya Akta Jual Beli No.07/6/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977adalah sah menurut hukum.Jawaban ini sebagai tanggapan atas dalildalil Para PENGGUGAT padaposita angka 80 dan 81 Surat Gugatannya.16.17.Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan
109 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 140 K/Padt/201715:16.17.Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 atas tanahseluas + 30.000 m? (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di DusunMudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang.
99 — 41
Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PNvkt.Pst.16.17.Verponding No. 13886 Tahun 1934 atas nama Haji MUHAMAD SALEHBin ENTJANG ; TAHUN 2001.Penggugat Prinsipal masih menguasai bangunan semi permanent diatas obyek sengketa.Bangunan semi permanen yang dibangun Penggugat Prinsipal tersebutdibongkar paksa dan dirobohkan oleh Aparat Pemerintah dengan alatalat berat dengan alasan tidak memiliki IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; Bahwa Penggugat Prinsipal beberapa kali mengurus Pajak PBB keKantor PBB Jalan KS.
FLORENCE A ABEDNEGO
Tergugat:
1.ALWIH bin H. Mahfudz
2.BUCHORI bin H. Mahfudz
3.NISPAH binti H. Mahfudz
4.HUJAIR bin H. Mahfudz
5.ZAKARIA bin H. Mahfudz
6.MUHAMAD YUNUS bin H. Mahfudz
7.SUAIB bin H. Mahfudz
8.SAPUROH binti H. Mahfudz
9.BUSROH bin H. Mahfudz
10.TASA bin H. Mahfudz
11.H. SABENI bin H. Mahfudz
12.H. FATHULLAH bin H. Aming
13.MUHAMMAD NUR bin H. Aming
14.ISMAIL bin H. Aming
15.H. USMAN bin H. Aming
16.H. KETONG bin H. Aming
17.ahli waris Hajjah SITI MARYAM binti H. Asmat
18.ANISAH binti H. Asmat
19.ZADLA Istri dari almarhum SUHARI bin H. Asmat
Turut Tergugat:
1.INA ROSAINA, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT
109 — 27
secara bersamasama menghadapkepada TURUT TERGUGAT REKONVENSIII / TURUTTERGUGAT KONVENSII (INA ROSAINA, SH selaku PPAT) untukmembuat Akta Jual Beli Nomor 98/Kebon Jeruk tanggal 24 April2014.Bahwa Jual Beli tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSIXVII, TERGUGAT KONVENSIXVIII, danTERGUGAT KONVENSIXIX, yang dilakukan pada tanggal 24 April2014 oleh TERGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSI, sampai dengan TERGUGAT REKONVENSIXVI / TERGUGATHal 77 dari hal 140 Put No.104/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.16.17
322 — 243
Tanggal 16 Mei 2014 pemindah bukuan dar Bank Eka ke Rekening PT>BSP sebesar Rp. 256.221.550, (dua ratus lima puluh enam juta duaratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);Hal 10 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.16.17.Total jumlah pembayaran adalah sebesar Rp. 5.581.868.800, (lima milyarlima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribudelapan ratus rupiah) dan selanjutnya tidak pernah dilakukan pembayaranlagi oleh para Tergugat sebagai Pengurus
722 — 796
Pst.16.17.operator lainnya adalah mahal sehingga menimbulkan kerugiankepada konsumen ;Pendapat Termohon Keberatan yang menyimpulkan adanya kartelatau penetapan harga SMS sematamata berdasarkan adanyakesamaan harga di antara para operator adalah suatu penarikankesimpulan yang tergesagesa (hasty generalization) yang tergolongsebagai kesesatan dalam penalaran (logical fallacy), karena adanyakesamaan harga tidak secara otomatis membuktikan adanyakesepakatan ;Di atas sudah diuraikan bahwa tidak ada perjanjian
Pst.16.17.operator telekomunikasi mempunyai kode perilaku atau codeof conductyang sama, artinya operator pengirim SMSmempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk tidakmelakukan spamming, broadcasting,atau telemarketing.Selanjutnya, karena tidak ada kewajiban pembayaran kepadaoperator penerima SMS, SKA ini menyebabkan operatortertentu yang ingin memperoleh keuntungan yang besar,berusaha mengirim SMS sebanyakbanyaknya kepada mitrainterkoneksinya ;Di samping itu, dumping harga SMS juga mempunyai niatuntuk
241 — 114
PenggugatIntervensi dengan Tergugat Konpensi / Tergugat Intervensi II /Penggugat Rekonpensi sehingga gugatan intervensi tidak adakorelasinya dengan Tergugat Konpensi / Tergugat Intervensi Il /Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Tergugat Konpensi /Tergugat Intervensi II / Penggugat Rekonpensi menolak dalildalilgugatan intervensi dalam perkara aquo.DALAM REKONPENSIBahwa Tergugat Konpensi / Tergugat Intervensi Il / TergugatRekonpensi dengan ini mengajukan Gugat Balik / Gugatan Rekonpensisebagai berikut :16.17
326 — 113
UNGGUL MAS SEJAHTERAyang menduduki dan atau menguasai tanah milik PARA PENGGUGATdengan menggunakan 3 (tiga) Sertipikat HGB masingmasing No.02255,No.02256 dan No.02257 adalah perbuatan melawan hukum dengan segalaakibat hukumnya ;Hal. 27 dari 126 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN Dpk.12.13.14.15:16.17.Menyatakan tindakan TERGUGAT V PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq BADAN PERTANAHAAN NASIONAL Cq BADANPERTANAHAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA DEPOK yang menerbitkan 3 (tiga) Sertipikat
47 — 17
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna.16.17.
Ukkas Arpani PT. Borneo Aura Sukses
Tergugat:
Agung Trisnoyuwono Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri
399 — 146
Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.16.17. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari PT. Rukuy JayaAbadi kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.17.18. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari PT. Barru BerkahBerjaya kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.18.19. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari Energy TransporterIndonesia kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.19.20.
1.SURADI
2.Suandi
3.Samiyo
4.Rudianto
Tergugat:
1.PIMPINAN PERKEBUNAN KARET GUNA JAYA
2.FAJAR TJIA
3.YAHYA TJIA
4.HERLINAWATY
5.VERAWATY dsebut juga VERWATY
6.DAHLIA TJIA
61 — 11
kerjaPARA PENGGUGAT,;Bahwa selama bekerja PARA PENGGUGAT di Perkebunan Para TERGUGAT,PARA PENGGUGAT tidak pernah diberikan PARA TERGUGAT yaitu Upah/Gajidengan layak sebagaimana UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten)Labuhanbatu Selatan untuk setiap tahunnya, meskipun PARA PENGGUGATtelah berulangkali meminta kepada Pengusaha/PARA TERGUGAT agarselama bekerja dapat diberikan Upah yang layak sesuai dengan UMSKKabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut;Halaman 8Putusan PHI Nomor :265/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn14.IS:16.17