Ditemukan 1719 data
335 — 312
Sebagaimanadisebutkan oleh ketentuan pasal 1868 KUHPerdata suatu akta utentik atauakta Notaris adalah suatu akta didalammya bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai yang berkuasauntuk itu ditempat dimana akta itu dibuat;Bahwa kegunaan akta autentik atau akta Notaris yang dibuat oleh Notaris itudigunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari parapihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila kemudian hari ada salahsatu pihak yang melanggarnya
150 — 68
PN.Bgl.juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diriTerdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gjilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukankesalahan serupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yangdijatunkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
121 — 100
menerima dana tersebut sebanyak1 (satu) kali pencairan saja dilakukan dengan sengaja, hakim anggota Il,menimbangnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatanyang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap156157akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yangkemungkinan besar terjadi;Menimbang, bahwa setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahuisemua hukum/undangundang yang berlaku dan apabila melanggarnya
86 — 96
menerima dana tersebut sebanyak (satu) kalipencairan saja dilakukan dengan sengaja, hakim anggota II, menimbangnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatan yangdilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yangdiinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;Menimbang, bahwa setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semuahukum/undangundang yang berlaku dan apabila melanggarnya
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
329 — 239
pelaksanaanhak dan kewajiban Penggugat terhadap Jamaah Umrah yang menjadikliennya akan sulit untuk dipulihkan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifaterga omnes (mengikat semua pihak/publik), karenanya diingatkan agarsemua pihak dapat patuh dan tunduk dengan putusan Pengadilan ini,sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti atauada putusan lain yang membatalkannya; pelanggaran terhadap hal initentunya menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat bagi yang melanggarnya
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
123 — 69
telahdinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsungPengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatdijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
tindakpidana korupsi tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atasdasar ketentuan pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalamperkara ini yang menerima aliran dana tersebutlan yang harusbertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara yang seharusnyadihadapkan dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannyatersebut.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
1078 — 1357
memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai' persediaan padanya atau mempunyaimiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia tersebutMajelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut215Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam pebuatan inidirumuskan dengan kata kata Secara tanpa hak artinyabahwa seseorang secara yuridis tidak memilikihak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanyatentang sesuatu sehingga apabila ia melanggarnya
89 — 48
Letakmelawan hukumnya perbuatan itu ternyata dari sifat melanggarnya ketentuanundangundang, kecuali apabila termasuk pengecualian yang telah ditentukanundangundang pula (1990 =: 6770). Pengertian sifat melawan hukum formildikemukakan pula oleh Indrianto Seno Adji, yaitu apabila seluruh bagian inti deliksudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itutelah melawan hukum.
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
396 — 267
Ketiga, PrasastiCibadak/Sang Hyang Tapak, yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi, yang didalamnya menyebut Maharaja Sri Jayabhupati Jayamanahen WisnumurttiSamarawijaya Sakalabhuwana Mandales Waranindita Haro GowardhanaWikramottunggadewa sebagai penguasa di parhajyan Sunda (Kerajaan Sunda) sertalarangan menangkap ikan di daerah tertentu yang disebut Sunda Sembawa sertakutukan bagi yang melanggarnya.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
122 — 84
dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkandi atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukanadanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapuspidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai SubyekHukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
(dua puluh empat jutadua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh tarus tujuh puluh sembilan rupiahtiga ratus tujuh puluh lima sen) dikembalikan pada SN.INDRA KUSUMA (isteriterdakwa YUNUS DWI KASMANTO) yang akan dimuat dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
154 — 88
dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkandi atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukanadanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapuspidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai SubyekHukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
,(Seratus juta rupiah) dikembalikan kepada ALFRIYANSYAH, ST.Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI yang akan dimuat dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itukepada terdakwa juga
61 — 14
adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu aturanperundang undangan, sehingga apabila ada suatu perbuatan yang bertentangandengan suatu peraturan perundang undangan atau ada suatu perbuatan, danada peraturan perundang undangan yang melarang perbuatan tersebut, makaunsur melawan hukum secara formil telah ada pada perbuatan tersebut.Menimbang dalam buku asas asas hukum pidana karangan Prof.Moeljatno, dalam pendirian yang formil, letak melawan hukumnya perbuatansudah nyata dari sifat melanggarnya
47 — 16
terdakwa bisa merenungi apa yang telahdiperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera padadiri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agartidak melakukan kesalahan serupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadappara terdakwa sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim dalammusyawarah majelis dan tertuang dalam putusan perkara ini dipandang sudahtepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SUKIMAN Bin ABU TALIB
74 — 60
telahdinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsungPengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatdijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
76 — 12
terdakwa bisa merenungi apa yang telahdiperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera padadiri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agartidak melakukan kesalahan serupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadappara terdakwa sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim dalammusyawarah majelis dan tertuang dalam putusan perkara ini dipandang sudahtepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
100 — 53
,als Pak Dar Bin (alm) Abdl Manaf karena salahnya harus dijatuhi PidanaPenjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, dimuat dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3ayat (1) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupadenda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atasperbuatan yang dilakukannya
80 — 28
sanadiharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannyabisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatunkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarahPage 115 of 169Putusan Tipikor Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN BGlMajelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepatdan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
71 — 64
pidana sepertidipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidakmenemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasanpenghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagaiSubyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepadaterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangHalaman 173 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN Bglyang melanggarnya
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
330 — 82
Oleh karena itu terhadap bantahan dari Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, maka terhadap ketentuan hakekslusif yang telah diperjanjiakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugatmaka Para Tergugat telah melanggarnya, hal ini juga merupakan tindakanwanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Tergugatdiberi tanda T11 sampai dengan bukti T166 serta bukti T21 sampai denganbukti T23, dan bukti TT11, dan bukti
136 — 90
dinyatakan terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanyaalasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagiterdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yangmampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya