ROBBY ADRIE SUMAMPOUW:Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah kintal antara Pengugat danTergugat;Bahwa Saksi tahu objek sengketa terletak di Desa Waleo dua Jaga IllKecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;Bahwa Saksi kurang tahu soal luas objek sengketa;Bahwa Saksi tahu batasbatas objek sengketa yaitu :Utara dengan Rompis Wenur,Selatan dengan Jalan ,Barat dengan JosepPantow Wenur, Timur dengan HendrikBahwa Saksi orang Waleo dan sudah lama tinggal di Waleo dan saksiadalah perangkat Desa Waleo sebagai Kepalah

Untuk membukukan haktersebut, kepada kepala kantor pendaftaran tanah hares disampaikan surat atausuratsurat bukti hak dan keterangan Kepalah Desa yang dikuatkan oleh asistenWedana, yang membenarkan surat atau suratsurat bukti hak itu.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, tidak pernah dilakukanpengumuman baik di Kantor Desa maupun di Kantor Asisten Wedana atauditempat lain dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada masyarakatdalam hal ini Para Penggugat jika ada yang merasa keberatan

GOSALI INDAHbertindak sebagai Pihak Il bersama Tergugat yang diwakilioleh KORNELES SUMA selaku Kepalah Pelabuhan Saumlakisebagai Pihak melakukan Sewa Menyewah Tanah di lokasiPelabuhan Kelas Il Saumlaki dengan Surat Perjanjian Sewamenyewah Tanah dengan Nomor A.1/003/1/S/P,SKI/2004Tertanggal 18 Oktober 2004 dan berakhir s/d 18 Oktober 2009dengan membayar harga sewa.

apakah adamelakukan pemukulan, karena saya tidak melihatnya, sedangkan abangkandung saya yaitu Terdakwa Il pada saat melakukan penganiayaanterhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiah hanyamenggunakan ke2 (kedua) belah tangannya; Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan saya berjanji tidakmengulangi lagi perbuatan Terdakwa; Bahwa selain Terdakwa menggunakan ke2 (kedua) belah tanganTerdakwa ada menggunakan alat/benda lain yang Terdakwa gunakan yaitu 2(dua) buah batu yang Terdakwa pukulkan ke kepalah

Nondong untuk selanjutnyadibagikan kepada ahli warisnya yakni para Penggugat dan para Tergugat.Bahwa Penggugat telah berupaya dengan melalui kepalah Desa Bulo,dan Camat Panca Rijang agar obyek sengketa dalam perkara ini point 1 s/dpoint 24 agar dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidakmembuahkan hasil oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Agama Sidrap agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang undangan.Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihnkan penguasaan dankepemilikan

Nondong untuk selanjutnyadibagikan kepada ahli warisnya yakni para Penggugat dan para Tergugat.Bahwa Penggugat telah berupaya dengan melalui kepalah Desa Bulo,dan Camat Panca Rijang agar obyek sengketa dalam perkara ini point 1 s/dpoint 24 agar dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidakmembuahkan hasil oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Agama Sidrap agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang undangan.Bahwa para Tergugat dalam jawabnnya hanya menolak seluruh

Bahwa surat keputusan Gubernur kepalah daerah propinsi sulawesi selatanNo.84/HM/1972 tgl. 24 pebr.1972 yang keluarkan kepala inpeksi agrariapropinsi sulawasi selatan yang sekaran bernama kepala kantor wilayahbadan pertanahan Nasional propinsi sulawesi selatan, yang memberikanpengakuan hak kepada hasan untuk sebidang tanah milik adat yang belumterdaftar luas 28.050 m2 di kabupaten Maros, tidak sah karna penerbitannyamendahului masa berlakunya Permendagri No. 6 tahun 1972 tentangperlimapahan wewenang

,TT.4.22 (Sesuai dengan aslinya);Foto Copy Daftar pengantar surat keputusan Kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional propinsi Sulawesi Selatan No. 045/1354/53/96 tanggal6 Agustus 1996 di beri tanda T.23 /TT. 2TT.4.23 (Sesuai dengan aslinya);Foto Copy Keputusan kepalah BPN Propinsi Sulawesi Selatan no.520/41/5309/PHM/96 tentang pemberian pengakuan hak atas tanah bekas hak adatatas permohonan Damaris indan tanggal 1 Agustus 1996 di beri tanda T. 24.

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya halaman 70 dari halaman 87menjelaskan legal standing secara subyektif dengan maksudmenjelaskan bahwa TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) adalahDirektur PT Pegadaian, sedangkan PEMBANDING Pimpinan CabangKreneng Denpasar PT Pegadaian, dan PEMBANDING Ill sebagaiPenaksir PT Pegadaian dengan kata lain seakan akan dahuluPENGGUGAT sekarang TERBANDING adalah Direktur PT Pegadaiansecara pribadi , TERGUGAT adalah Kepalah Cabang pribadi (DodokSutyono,BA) dan Penaksir (Paulina A

Hal ini merupakan faktor pendukung, sehingga para kepalasekolah dapat memahami manajemen peningkatan mutu pendidikan, serta operasinya di sekolah masingmasing ; Di lingkungan pendidikan sekolah pada berbagai wilayah Indonesia, dariSabang sampai Merauke umumnya telah memiliki organisasi formalterutama yang berhubungan dengan profesi pendidikan seperti KelompokKerja Pengawasan Sekolah (KKPS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS), Musyawarah Kepalah Sekolah (MKS), Dewan Pendidikan, danKomite Sekolah.

terhadap dalil penggugat poin 4 dan poin 5 ini, Tergugat II Intervensimenolaknya dan ditangapi sebagai berikut, bahwa Mata Rumah MewarParentah telah memenuhi dan melakukan prosedur pencalonan CalonKepela Pemerintah Negeri Laha Periode 20192025 berdasarkan Pasal 26ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 08 Tahun 2017 tentangNegeri dan Pasal 2 ayat 9, Perneg No 12 Tahun 2018 yang telah di rubahdengan Perneg No. 02 Tahun 2019, sehingga karena Mata Rumah MewarParentah telah mengajukan nama Calon Kepalah

MuhammadSuhaimy,S.Sos.M.Si Bin Muhammad Salim untuk mencairkan panjar dari DIPDA TahunAnggaran 2003, meskipun dalam DIPDA tersebut tidak dianggarkan untuk pembangunancold storage dimaksud hal mana berdasarkan kewenangan Bupati selaku Kepala Daerahmengingat kewenangan pengelolaan atau penguasaan atas keuangan daerah (vide Psl.6 ayat2 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara); maka causa prima terjadinyapembayaran terletak pada penyalah gunaan kewenangan oleh Bupati/Kepalah Daerahatas tanah hak

Binti BedduHasan ;Bahwa uang yang terkumpul dari hasil pembayaran siswasebesar Rp.91000.000, ( Sembilan puluh satu juta ) rupiah ;Bahwa yang yang ditarik oleh polisi sebanyak Rp. 21000.000,( dua puluh satu juta ) rupiah ;Bahwa saya bertugas selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 BuahPorang dan saya 9 tahun jadi kepalah sekolah di SMP Negeritersebut ;Bahwa uang yang diterima dari siswa di pergunakan untukdibelikan pakaian dan untuk dipakai makanmakan ;Bahwa uang yang terkumpul Rp.91.000.000, ( Sembilan

Paket CD Pembelajaraninteraktif (7 mata pelajaran) dengan harga Rp.15.000.000, yangtotalnya Rp.31.000.000, sama dengan besaran dana bantuan yangditerima kepala sekolah SMP.Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kepada para Kepalah SMPyang mengikuti sosialisasi bahwa spek yang ada dalam brosursudah sama dengan spek yang ditentukan dalam juknis sehinggasaat itu kepala sekolah SMP langsung memesan kepada Didi Handydengan menanda tangani nota pesanan, dan setelah nota pesanansudah terkumpul Didi Handy

Bahwa mekanisme penyaluran dan pemanfaatan subsidi hardware dan softwareberpedoman pada buku panduan subsidi hardware dan software, dimanapelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara swasekelola oleh kepalasekolah penerima subsidi hardware dan software SMP Negeri / Swasta dikabupaten Nias Selatan.117Bahwa setelah kepalah sekolah mengetahui sekolahnya ditetapkan sebagaisekolah penerima subsidi hardware dan software pembelajaran, sesuai panduanpelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran

Swasta di kabupaten nias selatansejumlah 37 (tiga puluh tujuh) sekolah dimana masingmasing sekolahmendapatkan subsidi berbentuk uang sebesar Rp 31.000.000, (tiga puluhsatu juta rupiah).7 Bahwa mekanisme penyaluran dan pemanfaatan subsidi hardware dansoftware berpedoman pada buku panduan subsidi hardware dan software,dimana pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara swasekelola olehkepala sekolah penerima subsidi hardware dan software SMP Negeri / Swastadi kabupaten Nias Selatan.7 Bahwa setelah kepalah

Swasta di kabupaten nias selatan sejumlah 37 (tigapuluh tujuh) sekolah dimana masingmasing sekolah mendapatkan subsidiberbentuk uang sebesar Rp 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah).Bahwa mekanisme penyaluran dan pemanfaatan subsidi hardware dansoftware berpedoman pada buku panduan subsidi hardware dan software,dimana pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara swasekolal olehkepala sekolah penerima subsidi hardware dan software SMP Negeri / Swastadi Kabupaten Nias Selatan.Bahwa setelah kepalah

Swasta di Kabupaten Nias Selatansejumlah 37 (tiga puluh tujuh) sekolah dimana masingmasing sekolahmendapatkan subsidi berbentuk uang sebesar Rp 31.000.000, (tiga puluhsatu juta rupiah).7 Bahwa mekanisme penyaluran dan pemanfaatan subsidi hardware dansoftware berpedoman pada buku panduan subsidi hardware dan software,dimana pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara swakelola olehkepala sekolah penerima subsidi hardware dan software SMP Negeri /Swasta di Kabupaten Nias Selatan.7 Bahwa setelah kepalah

Hanif Nurcholis, Bab 01, halaman 1);Bahwa apabila dicermati pengertian Desa dan Kelurahan sertaperbedaan tugasnya, maka jelaslah Kepalah Desa bukansebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yangdimaksud oleh UndangUndang No: 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dirubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian dirubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang

Seyogyanya Mariasebagai murid seharusnya sadar pada tata tertib sekolan yangdikeluarkan berdasarkan keputusan Kepalah Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan Nomor : 420/008/SDN 051, dimana pada poin ke 4berbunyi sebelum dan sesudah pembelajaran siswa diwajibkanmenyanyikan salah satu) lagu kebangsaan dalam rangkameningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, oleh karena itusudah sepantasnya Maria mendapat teguran karena hal ini sudahterjadi berulangulang;Bahwa dengan alasan karena keyakinan PENGGUGAT maka

AlorTanggal 29 Juli 2015 Tentang calonPengawas Sekolah dan Kepala Sekolahserta Penataan dan Pemerataan Gurudalam Jabatan Lingkup Dinas P dan KKabupaten Alor;Bahwa dari dasar pendegasian initerhadap tindakan Tergugat adalah telahtepat dan menjadi tanggung jawab hukumada pada Bupati selaku kepalah DaerahKabupaten Alor, maka dengan demikianGugatan ini telah salah menenpatkanTergugat sebagai subyek hukumseharunyalah Bupati Kepala DaerahKabupaten Alor yang dijadikan SubyekHukum, oleh karena itu terhadap

diPHKberdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Baratdan Banten tentang pemberhentian dengan hormat (P1 s/d P107), danmenerima upah/gaji setiap bulan selama masa kerja yang terdiri dari UpahPokok beserta segala tunjangan yang bersifat tetap dengan upah/gajiterakhir berdasarkan Slip Gaji terakhir (P108 s/d P214) yang diuraiandengan perincian sebagai berikut: SURAT KEPUTUSAN MULAI MASA UPAHIGAJIPEMBERHENTIAN BEKERJASID KERJA TERAKHIRNo NAMA & NIP DENGAN HORMAT TRAKHIR BEKERJAOLEH KEPALAH

bundel Laporan Akhir beserta lampirannya;