Ditemukan 1901 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
801 — 480
801 — 480
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.2.750.000.000, (dua miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah)atau. setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
170 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepadaPEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepadaPEMOHON. Saksisaksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAKKENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengansaksisaksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antarasaksisaksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;3).
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
869 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
869 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepadaPEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepadaPEMOHON. Saksisaksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAKKENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengansaksisaksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antarasaksisaksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;3).
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
759 — 441
759 — 441
pengurus dan Pegawai Yayasan Bapelkes KrakatauSteel telah menerima pemberian saham dari perusahaan yangmempunyai kerja sama dengan Yayasan Bapelkes tidak dapatdibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukumdalam sifat hukum pidana karena melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atauHalaman 627 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SrgPasal 12 huruf a UU Nomor20 tahun 2001 yang memperbaharui UUNomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena merupakan tindak pidana suap
/2019/PN SrgAdministrasi Pemerintahan Pasal 20 maupun putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25 Tahun 2016, maka hal tersebut diserahkan kepadaprosedur administrasi yang tersedia di dalam badan maupun lembagatersebut terlebih dahulu;Bahwa Pasal 20 dinyatakan bahwa apakah ketika ada seseorang salahwewenang, salah prosedur, maupun salah substansi namun mengambiltindakan maka ia diperiksa terlebin dahulu untuk mengidentifikasi apakahitu termasuk pada persoalan administrasi atau masuk tipuan, paksaanatau Suap
Jika yang dipersoalkan adalah kerugianNegara akibat tipnuan, paksaan dan suap diserahkan kepada hukumpidana;Bahwa apabila muncul resiko kerugian ada cara untuk menanggulangikerugian tersebut menurut Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara diserahkan terlebin dahulu terhadap prinsipprinsip hukum perdata sehingga penyelesaian melalui hukum perdata,namun apabila terjadi resiko investasi atau kesalahantatacarakewenangan maka penyelesaian harus melalui jalur administrasi.
Pertukaran itulah yangmenunjukkan apabila ada perseoalan dengan uang itu adalah persoalanBUMN, sedangkan apabila ada permasalahan dengan saham maka ituadalah permasalahan dengan Negara;Bahwa apabila atas wewenang prosedur adalah merupakan wewenangadministrasi sedangkan apabila ada tipuan, paksaan dan suap makaHalaman 635 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgmasuk ke ranah pidana.
Apakah itu pidana umum ataukah tipikortergantung dari unsurunsur yang dipenuhinya;Bahwa unsur melawan hukumnya ini apakah termasuk ke dalam ranahhukum pidana atau perdata atau hukum administrasi;Bahwa untuk mengidentifikasai perbedaan hukum administrasi danhukum pidana adalah adanya paksaan, tipuan dan suap hal itu menurutteori dalam hukum administrasi Negara, jadi tidak mempersoalkanapakah itu uang Negara atau bukan;Bahwa karena pendirian Yayasan/BUMN ini disasarkan pada AktaNotaris dan perjanjian
Register : 04-03-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
255 — 116
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
255 — 116
- 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK : APPLE, MODEL : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, WARNA : SILVER. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA dan CHARGER LAPTOP.
- 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu.
strong>dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap
Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);
Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
252 — 252
252 — 252
Dengan demikian hadiah tidak sama dengan sogokatau suap. Hadiah harus nyata dan berbentuk serta bisa dirasakan.Hadiah biasanya diberikan tanoa sepengetahuan lebih dahulu olehpenerima.Sedangkan Janji adalah sebuah hutang yang kita ucapkankepada seseorang atau diri sendiri yang pada dasarnya janji/hutangharuslah dibayar atau ditepati. Tidak dibayarnya Janji/utang dalampandangan Islam adalah salah satu faktor yang menyebabkanseseorang tidak masuk surga.
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
175 — 179
175 — 179
sehariharinya ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan permintaan dari Advokat/ Pengacaraterdakwa.Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang hukum pidana.Bahwa tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana yang diatur di dalam UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, yang isinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkaitdengan kerugian keuangan negara, tindak pidana suap
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
58 — 21
58 — 21
membawakelengkapan saksi seperti tas dan sebagainya dan selalu ikut dengansaksi, sehingga setiap kegiatan saksi diketahui oleh ajudan saksi Eeng;Bahwa setahu saksi ajudan dari Ketua DPRD adalah Jhon Sutrisno, tapitugastugasnya saksi tidak tahu;Bahwa pada rapat gabungan tanggal 17 Nopember 2014 saksi ada hadirdimana rapat mulai jam 09.00 Wib dan saksi langsung memasuki ruanganrapat, tidak ada mampir ke ruangan kerja Ketua DPRD;Bahwa setahu saksi, terdakwa diperiksa dalam persidangan inisehubungan dengan kasus suap
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi
- TOTOK HENDRIYATNO
186 — 90
186 — 90
dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwadapat ahli sampaikan halhal sebagai berikut :1)Dalam konteks tindak pidana pencucian uang maka dugaantindak pidana pencucian uang dimulai setelah seorangtersangka menguasai harta kekayaan tindak pidana danmelakukan upayaupaya atau perbuatanperbuatan dalamrangka menjauhkan, menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.Dalam perkara ini, setelah terdakwa menerima pentransferansejumlah uang dari yang diduga sebagai imbalan atau suap
Register : 01-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AD/IX/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — Letkol Cku Drs. Rahmat Hermawan, M.Sc.
214 — 599
214 — 599
Bahwa Saksi ketahui mengenai tindak pidana korupsiadalah:Menimbang112Kerugian keuangan negara;Suap menyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan; dang. Gratifikasi.>~929096.
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
107 — 59
107 — 59
;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (Suap) d saksi kepada mereka tidakbenar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1539 — 3136
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1539 — 3136
Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, sepertipenipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping) dankesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesual denganisi dan tujuan peraturan dasarnya;b. Syarat formil terdiri atas:1.
Register : 11-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- HASMUN HAMZAH
170 — 123
170 — 123
undangundang memandang bahwamaksud memberi atau menjanjikan sesuatu dalam pasal5 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tersebut sudah cukup jelas pengertiannya dan tidak mungkinditafsirkan lain, sehingga dianggap sudah dapat difahami dan dimengerti olehsetiap orang ;Menimbang, bahwa namun demikian dalam berbagai literatur ilmu hukumdan doktrin dapat disimpulkan bahwa memberikan sesuatu dalam pasal 209KUHP dan dalam praktek penerapan pemberian suap
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
181 — 25
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
181 — 25
Perkara suap dan TPPU Wa Ode Nurhayati di pengadilan NegeriTipikor jakarta tahun 2012e. Perkara suap Gratifikasdi Angelina Sondakh di pengadilan negeriTipikor jakarta Tahun 2013f. Perkara Suap PT. Indoguna di pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013g. Perkara suap Zulkarnaen jabbar dan deddy di Pengadilan Tipikorjakarta trahun 2013h. perkara Siber Asma dewi di Barekrim tahuan 2017i. Perkara Hary Tanusudibjo di bareskrim tahun 2017j.
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
80 — 11
80 — 11
Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum, untukmemperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara);suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenangd; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukum yangmerupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa hukum bukan merupakan
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
161 — 39
161 — 39
yang dibawa lari olehteman Daud Aswan Nasution;Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa, hanya pada waktu maupinjam uang itu, dan tidak jadi dipinjamkan uang;Bahwa kasus saksi sekaranga dalam tingkat penuntutan;Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa ;Bahwa kalau sekarang saksi sebagai tersangka saksi bukan sebagai tersangka danapemkab ini, jadi dalam perkara saya dituduh menerima uang berturutturut Rp.500juta, Rp. 500 juta dan Rp.500 juta, katanya uang itu untuk uang suap
, saksi tidaktahu uang suap untuk siapa, saksi juga tidak tahu siapa yang disuap;Bahwa saksi tidak tahu ketika saksi ditanya di BAP pertama saksi ditanya apakahsaksi terima uang dan saksi jawab tidak ada;Bahwa tentang Daud Aswan Nasution selain diajak ke kantornya Ilham, saksitidak pernah diajak ke kantor lain;Bahwa saksi pernah menginap di hotel grand Allia, saat itu saksi tidak pernahbertemu dengan Daud Aswan Nasution ;Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel borobudur dan saksi datang ke hotelborobudur
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB
125 — 24
125 — 24
ERDIANTO, SH.M.Hum.Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum,untuk memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangannegara); suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang;; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibathukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukumyang merupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa
Putus : 18-01-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2638 K/PID.SUS/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — Drs. DJOKO PRAMONO
146 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djoko Pramono telah terbuktibersalah "menerima dan memberi suap sebagaimana Pasal 11 jo Pasal13 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dalam Dakwaan Kesatu Kedua dan Kedua. Dan kemudian MajelisHakim dalam perkara ini menyatakan barang bukti berupa uang sebesarRp. 1.800.000.000, yang disita dari Terdakwa Drs.
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
125 — 241
125 — 241
, saya kan sudah bikin perjanjian jual beli, yang harganyaakan dibayar di tahun 2012.Tentang saya menerima uang Rp 5 juta dari Elsye Parerung tersebut, sayaberkeberatan jika pemberian itu dianggap sebagai suap. Karena saya tidakpernah negosiasi dengan Elsye Parerung sebagai pemilik tanah. Waktu itu sayamenolaknya berulang kali, bahkan dengan kesal saya lalu berdiri membuka pintuagar Elsye Parerung meninggalkan ruangan saya.
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 11 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SUGENG , SH
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
100 — 51
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
100 — 51
Bahwa perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upayapemerintah untuk menegakkan prinspi pemerintah yang baik dan bersihsehingga praktik suap di kalangan hakim sangat menciderai lembagaperadilan dan memupus kepercayaan masyarakat luas pada lembagaperadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penuntut Umum memohonkepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonanbanding ini dan