kepada TermohonKasasi tersebut akan dikenakan bunga dalam bentuk US$ 184.851,72 dandalam bentuk rupiah Rp.382.458.199, ;15.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedangdikasasi ini, knususnya pada halaman 64 alinea 1, 2 dan 3 yang pada intinyamenolak alasan Pemohon Kasasi bahwa keterlambatan Pemohon Kasasimelunasi sisa harga pembelian kepada Termohon Kasasi bukan atau tidakterdapat alasan atau peristiwa yang bersifat FORCE

MAJEURE .s.o.r.adalah salah dan keliru, sebao sudah merupakan fakta hukum yang bersifatNOTOIR bahwa di wilayah Aceh pada saat itu memang dalam keadaandarurat militer, karena banyak pemberontak yang menamakan diri GerakanAceh Merdeka yang melakukan kegiatan untuk mengacaukan keamananNegara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kejadian tersebut telahmempengaruhi dan melumpuhkan usaha bisnis Pemohon Kasasi di daerahtersebut, yang mana hal tersebut diluar kKemauan/kehendak PemohonKasasi selaku pengusaha

khususnya tanah, bakal mempunyai akibat hukumyang nyata bilamana sita tersebut diumumkan dengan caramendaftarkannya termasuk menyerahkan Salinan Berita AcaraPenyitaan kepada Kantor Pertanahan untuk dibukukan, dengandemikian pihak pihak yang berkepentingan atas bendatersebut termasuk pihak ketiga dapat mengetahui' statusbenda tersebut adalah berada dalam keadaan sita; Terhitungsejak saat benda sitaan tersebut didaftarkan pada kantorpertanahan, penyitaan tersebut barulah mempunyai akibathukum (/egal force

ataumengasingkan benda tersebut dengan cara apapun, ' danbilamana terjadi transaksi atas benda sitaan yang terjadisetelah penyitaan tersebut didatarkan, transaksi demikianbatal demi hukum, serta secara pidana pihak pihak yangmengadakan transaksi pada benda tersebut dapat dikenaisanksi pidana vide pasal 231 KUHPidana;Bahwa adalah jelas dengan mengacu kepada ketentuan pasal231 HIR dan Pasal 198 HIR, suatu penyitaan atas benda takbergerak (tanah dan bangunan) barulah mempunyai akibathukum (/ega/l force

hak pengelolaan tersebut kemball kepada PT.PUTRAMAS SIMPATI selaku pengembang, yang dalam hal ini diwakilioleh TERGUGAT selaku Direktur;Bahwa menanggapi dalildali PARA PENGGUGAT pada butir7 ,19","27 Sampai dengan 36", dan "47" dalam Positanya mengenaipersewaan, perbuatan tersebut masih sah secara hukum dilakukanoleh pihak pengembang sepanjang belum adanya pengalihan hak dariPT PUTRAMAS SIMPATI selaku pengembang kepada PARA PENGGUGAT,Bahwa persewaan tersebut dilakukan atas dasar kondisi mendesak(force

majeure) karena pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yangmembuat PT.

Jo.Pasal 39 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang RumahSusun karena ketiadaan Ijin Layak Huni tersebut disebabkan olehperistiwa krisis moneter sehingga dapat dikategorikan sebagai peristiwa darurat (force majeure).

menarik iuran dari selurun penghuni secara melawanhukum, sehingga kas perseroan tidak pernah cukup untuk mendanaisyaratsyarat pengurusan pertelaan dan akta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atasSatuan Rumah Susun sampai ditanda tanganinya Akta Jual Beli (AJB);Bahwa tidak benar dalildalil PARA PENGGUGAT pada butir 20" dan21" dalam Positanya karena permasalahan tersebut disebabkan olehkrisis moneter yang termasuk ke dalam keadaan luar biasa (force

dari upahsetiap bulannya.Bahwa selagi dalam proses penyelesaian kasus ini oleh mediator HubunganIndustrial dari DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT, PARA TERGUGATmengeluarkan surat PHK terhadap PENGGUGAT tertanggal 2 Februari 2015.Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT ini adalah dengan alasanperusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namun PARATERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporan keuangan 2 tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force

iuranJAMSOSTEK selama 19 bulan, namun yang disetorkan ke PT.JAMSOSTEK hanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekuranganpembayaran iuran JAMSOSTEK selama 13 bulan.Bahwa PHK yang dijatunhkan kepada PENGGUGAT ini adalah denganalasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namunPARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporanHalaman 21 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Padt.SusPHI/2015/PNKpgkeuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik danjuga bukan karena keadaan memaksa (force

yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh KupangBeach Hotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Apabildternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luarkekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelisatau Hakim Tunggal;bahwa dalam Surat Banding dan dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Posatas Keputusan Terbanding Nomor: KEP895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwalTerbanding telah mengirimkan Keputusan Nomor: KEP895/WPJ

pinjaman dana KUR sebesar Rp.15.449.578,- (lima belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

6. Menetapkan harta berupa:

a. 1 Unit Mesin Sedot Air merk Dompeng, Kekuatan 8 PK;

b. 1 Unit Mesin Sedot Air merk Dompeng, Kekuatan 3 PK;

c. Paralon Terpal Panjang 100 M;

d. 1 Unit Tangki Pengobatan;

e. 1 Unit Sepeda Motor Merk : YAMAHA, Type 1FD (Force

Dan di persidangan akanTergugat Rekonpensi Buktikan;6. 1 Unit Sepeda Motor Merk : Yamaha : Type 1FD (Force)Tahun 2013, ini jual kepada orang lain, dan uangnya digunakanuntuk biaya hidup Tergugat Rekonpensi saat diusir oleh PenggugatRekonpensi:;8.

Fotokopi BPKB Sepeda Motor YAMAHA, Type IFD (Force)Tahun 2013 Nomor mesin IFD017586 warna Biru. Bukti tersebuttersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, sertatelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda T.5;6. Fotokopi Kwitansi KUR ERIKA pinjaman Kupedesinvestasi/Modal kerja dari BRI Unit Mangaran, tanggal 18 Maret2021.

Hos;> Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon danTermohon telah mempunyai, sebuah Sepeda Motor Force One, 2mesin Sedot dan tangki Pengobatan beserta selang, yangsekarang dibawa oleh Pemohon;> Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menyewa tanah sawahkepada: H.

Hos sudah yang ketiga, dengan Lasim dan denganwanita dari Desa Bugeman, lebih dari 5 kali berduaan di tempatkerjanya di PG Wringin Anom sebagai mandor;> Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon danTermohon telah mempunyai, sebuah Sepeda Motor Force One, 2mesin Sedot dan tangki Pengobatan beserta selang, yangsekarang dibawa oleh Pemohon;> Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menyewa tanah sawahkepada: H.

Paralon Terpal Panjang 100 M;d 1 Unit Tangki Pengobatan;e 1 Unit Sepeda Motor Merk : YAMAHA, Type 1FD (Force)Tahun 2013, Nomor mesin IFD017586, Warna biru;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masingmasingberhak mendapatkan separoh bagian;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dariharta bersama pada point 6 kepada Penggugat dan apabila tidak dapatdibagi secara natura, maka dibagi secara in natura yang hasilnyaseparoh bagian diserahkan kepada Penggugat;8.

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force OneNopol. AD3724EK warna biru tahun 1997(protolan) Noka : MH 34N5003TK212484,Nosin : 4N5196819, dikembalikan kepadasaksi JOKO SUSILO bin DARTO MULYONO;4.

di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah; Seperangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas warna orange; 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang di dalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 54 (lima puluh) empat bungkus plastik bening kosong ukuran sedang dan 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus plastik bening kosong ukuran besar; 1 (satu) buah dompet merek Polo Force

dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah;Seperangkat alat hisap sabu (bong);1 (satu) buah korek api gas warna orange;Hal. 2 dari 35 halaman PUTUSAN No: 105/PID.SUS/2013/PN.DUM1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang di dalamnyaberisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 54(lima puluh) empat bungkus plastik bening kosong ukuran sedang dan 127(seratus dua puluh tujuh) bungkus plastik bening kosong ukuran besar; 1 (satu) buah dompet merek Polo Force

127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus plastik bening kosongukuran besar;1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam beserta 1 (satu) kartuSimpati;1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C203 warna putih beserta kartuSimpati nomor 081268505188 dan kartu XL nomor 081992096888;1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), 3 (tiga)lembar uang pecahan RM10 (sepuluh ringgit Malaysia) dan 8 (delapan)lembar uang pecahan RM1 (satu ringgit Malaysia);1 (satu) buah dompet merek Polo Force

127(seratus dua puluh tujuh) bungkus plastik bening kosong ukuran besar; 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam beserta 1 (satu) kartuSimpati; 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C203 warna putih beserta kartuSimpati nomor 081268505188 dan kartu XL nomor 081992096888; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), 3 (tiga)lembar uang pecahan RM10 (sepuluh ringgit Malaysia) dan 8 (delapan)lembar uang pecahan RM1 (satu ringgit Malaysia);1 (satu) buah dompet merek Polo Force

seratus dua puluh tujuh) bungkus plastik bening kosong ukuran besar;e 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam beserta 1 (satu) kartuSimpaiti;e 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C203 warna putih beserta kartuSimpati nomor 081268505188 dan kartu XL nomor 081992096888;e 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), 3 (tiga)lembar uang pecahan RM10 (sepuluh ringgit Malaysia) dan 8 (delapan) lembaruang pecahan RM1 (satu ringgit Malaysia);1 (satu) buah dompet merek Polo Force

digital warna silver merek Constant yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah;e Seperangkat alat hisap sabu (bong);e 1 (satu) buah korek api gas warna orange;e 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang di dalamnyaberisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 54(lima puluh) empat bungkus plastik bening kosong ukuran sedang dan 127(seratus dua puluh tujuh) bungkus plastik bening kosong ukuran besar;e 1 (satu) buah dompet merek Polo Force

No. 273 K/Pdt.Sus/201110.11.12.13.dari eks pelaksana (karyawan) YPPM, maka akan dilakukan perjanjiankhusus ;Bahwa sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar

uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal156 ayat (4) ;Bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan Mediator, maka Mediatormengajurkan agar TERGUGAT membayarkan hakhak Para Penggugatdengan total sebesar Rp.416.714.000, (Empat ratus enam belas juta tujuhratus empat belas ribu rupiah), Anjuran tersebut MERUGIKAN PARAPENGGUGAT ;Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Karyawan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak dikarenakan Yayasan PPM dibekukan bukankarena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force

Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, maupunupaya hukumlainnyasampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokokperkara ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak dikarenakan Yayasan PPM dibekukan/likuidasi bukankarena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeur) tapimelakukan efisiensi sebagaimana Pasal 164

Menyatakan bahwa dalam Perjanjian Modal Kerja Kredit Nomor1.CB.SBA/020/KMKCRMS2009 dengan Surat PenawaranPerpanjangan Kredit Nomor 1.CB.SBA/WSPPK/1972/2016 pada tanggal25 Oktober 2016, tidak ada diatur tentang force majeur,d. Menghapuskan kewajiban Penggugat (debitur) untuk melakukanpembayaran bunga debitur kepada Tergugat:e.

SusPHI/2020akuntan publik atau karena adanya keadaan memaksa (force majeur),maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT HANSAE

Pasal 3 (1) dikelola dalam APBDes ;e Pasal 9 (1) menentukan :Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa ;e Pasal 14 menentukan:Pelaksanaan pengeluaran untuk belanja didasarkan pada prinsip hemat,terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan ;e Pasal 21 menentukan:Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran dan atau menjanjikanpengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan dalam APBDes, kecuali dalam hal tertentu yang bersifat darurat(force

Keuangan Desa yang mengatur dan menentukan :e Pasal 9 (1) menentukan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan Desa ;e Pasal 14 menentukan Pelaksanaan pengeluaran untuk belanja didasarkanpada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana programkegiatan ;e Pasal 21 menentukan Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran danatau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dariyang telah ditetapkan dalam APBDes, kecuali dalam hal tertentu yangbersifat darurat (force

Pasal 3 (1) dikelola dalam APBDes ;e Pasal 9 (1) menentukan :Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa ;e Pasal 14 menentukan:Pelaksanaan pengeluaran untuk belanja didasarkan pada prinsip hemat, terarahdan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan ;e Pasal 21 menentukan:Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran dan atau menjanjikanpengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBDes, kecuali dalam hal tertentu yang bersifat darurat (force

batastoleransi yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pengikat JualBeli Satuan Rumah Susun tersebut, Termohon PKPU belummelaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU,; Bahwa dengan demikian, Utang Termohon PKPU kepadapara Pemohon PKPU telah lewat jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih;Termohon PKPU patut diduga tidak dapat menyelesaikanutangutangnya terhadap Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU IIdan Pemohon PKPU III;Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan Termohon PKPU yang tidak konsiten yang beralasan adanya Force

disebabkan Termohon PKPU mengalami kendala adanyaketerlambatan pembangunan dikarenakan perekonomian yang belum membaik;Bahwa dengan demikian Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) Kreditor, yaitu Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, dan PemohonPKPU III dan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah lewat jatuhwaktu/tempo dan dapat ditagih; Bahwa Termohon PKPU patut diduga tidak dapat menyelesaikan utangutangnya terhadap para Pemohon PKPU dengan alasan yang tidak konsiten /yang berbeda, yakni adanya Force

Majeure, dikarenakan perekonomian yangbelum membaik, sehingga sangat beralasan bahwa patut diduga TermohonPKPU tidak dapat menyelesaikan utangutangnya terhadap Pemohon PKPU I,Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III; Bahwa oleh karena para Pemohon memperkirakan bahwa TermohonPKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berdasar hukum terbuktibahwa utangutang Termohon PKPU terhadap para Pemohon PKPU telahmemenuhi syaratsyarat

Kewajiban PIHAK PERTAMA:1) Melakukan renovasi tempat usaha sesuai standar tempatusaha yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA2) Mempersiapkan infrastruktur cabling, internet, CCTV, dansebagainya.3) Pembelian kelengkapan tempat usaha seperti furniture,dapur dan peralatannya, freezer, mesin POS dan sebagainya yangmana kepemilikan berada di PIHAK KEDUAHalaman 6 Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2018/PN.Bgr4) Penyediaan bahan baku untuk selama masa perjanjiankecuali dalam keadaan Force Majeure yakni bencana alam,

sebagaimana Pasal 1243KUH.Perdata yang berbunyi :Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinyasuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktuyang telah dilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur pembebasanapabila terjadi force

majeur atau overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force Majeur, maka sudahsepatutnya Tergugat mengganti seluruh kerugian yang di derita Penggugat;Bahwa adapun KERUGIANKERUGIAN PENGGUGAT akibat perbuatanwanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, sebagai berikut :a.

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktuyang telah dilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force

setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ataujika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu~ = yang telahdilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force

Sehingga perjanjian yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Pengikatan Jual beli nomor 18 pada tanggal 02 Oktober 2015sah dan berlaku bagi kedua pihak.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau) karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force Majeur, maka sudahsepatutnya Tergugat mengganti seluruh kerugian yang di derita Penggugat;Bahwa adapun

seadiladilnya;Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 18Maret 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkanketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 07 April 2020, tidak adapersidangan karena force

berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT), Karena ia bekerja terusmenerus selama lebih dari 3 (tiga) tahundan sifat pekerjaan Penggugat pada barang produksi yang merupakanpekerjaan pokok dari Tergugat;Bahwa karena dasar merumahkan Penggugat adalah dasar efisiensidan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebutdisebabkan oleh karena Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atauadanya keadaan memaksa (force

kinidiperhitungkan sebesar Rp. 133.000, (serratus tiga puluh tiga riburupiah) ;Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdihasilkan harta bersama (gono gini) diantaranya :> 1 unit rumah terletak di Griya Kencana Blok Ill S 39 Driyorejo Gresik, a/n Harliani Buanadjaja,> 1 unit rumah terletak di Bumi Cabean Asri Blok J 4 / 29 Sidoarjo, a/nMarsito Muntono,> 1 unit mobil Suzuki Jimmy Tahun 1984 No.Pol.L304V,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Padt.G/2017/PN SBY> 1unit Yamaha bebek Force

Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belumdibagi secara adil adalah :> 1 unit rumah terletak di Griya Kencana Blok Ill S 39 Driyorejo Gresik,a/n Harliani Buanadjaja,> 1 unit rumah terletak di Bumi Cabean Asri Blok J 4 / 29 Sidoarjo, a/nMarsito Muntono,> 1 unit mobil Suzuki Jimmy Tahun 1984 No.Pol.L304V,> 1unit Yamaha bebek Force One Th. 1993 No.Pol. L8289SM,> 1 satu rumah JI.

L304V dengantafsiran harga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ; 1 unit Yamaha Bebek Force One Th. 1993 No. Pol. L8289SMdengan tafsiran harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Pihak ke Il (dalam hal ini Tergugat) memperoleh : 1 unit rumah Jl.

L304V dengan tafsiranharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ; 1 unit Yamaha Bebek Force One Th. 1993 No. Pol. L8289SM dengantafsiran harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 238/Padt.G/2017/PN SBYDan diluar surat kesepakatan, Penggugat Rekonpensi juga dimintamemberikan uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)kepada Tergugat Rekonpensi sebagai konpensasi Penggugat Rekonpensiatas di rumah JI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim perselisiahyang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk ke dalampelangaran yang diatur oleh Pasal 64 ayat (3) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

, bahwa berdasarkan uraianuraian dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim perselisiahyang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk ke dalampelanggaran yang diatur oleh Pasal 64 ayat (3) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalan melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;c.