Nilai kerugian materiil Para Penggugat yaitu sebesarRp. 483.639.120, (empat ratus delapan puluhtiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribuseratus dua puluh rupiah), dipergunakan sebagainominal pengurang uang milik Tergugat dikarenakansudah senyatanya diterima oleh Tergugat seiringberjalannya hubungan hukum berupa pinjammeminjam oleh dan antara Para Penggugat denganTergugat;2.

Murtadlo Muthahari untukkemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas PajakPertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara;Bahwa penggunaan faktur pajak dari PT Cahaya Terang Gunung Mas inisepenuhnya diurus dan ditangani oleh saksi M. Murtadlo Muthahari;Bahwa saksi mengenal saksi M.

sedangkanyang dikoreksi pemeriksa adalah Rp 399.649.952,00 sedangkan biaya lainlain sebesar Rp 131.965.958,00 tersebut adalah merupakan biaya ataskerusakan barang jadi core yang didaur ulang menjadi bahan bakupembuat kertas dan tentunya menjadi beban tahun berjalan;Bahwa angka ini ada di dalam subledger yang sudah diberikan kepadaPemeriksa dan berikut ini Pemohon Banding lampirkan kembali subledgerbeserta jurnal memo;Bahwa dengan demikian biaya tersebut adalah biaya yang dapatdiperhitungkan sebagai pengurang

kerugian Negara; bahwa Tahun pajak 2002 untuk jenis pajak pph ahli melihat laporan keuangan yangditunjukan penyidik kepada ahli, ahli melakukan rekap jadi misalkan pospospendapatan usaha itu terdiri dari penjualan peti mati sampai dengan pemakaman;e bahwa Total pos pendapatan 25.580.472.530 terdiri dari beberapa pos item dijumlahsemuanya ahli rinci, karena pajakpajak penghasilan itu dikenakan terhadap laba,tentunya saya harus melihat dulu penjualan berapa dikurangi harga pokok penjualanitu unsur pengurang

Naga Sakti memperoleh managemen fee biayahonorarium pengelolaan nah itu boleh dikeluarkan karena itu beban usaha itu sayahitung sebagai pengurang penghasilan bruto biaya honorarium dikeluarkan sebagaipengurang penghasilan, kemudian ada lagi biayabiaya overhead, biaya pam, dsb ituyang dikenakan dalam laporan keuangan 2,6 milyar, disini karena ahli menghitungberapa kewajiban pajaknya, maka didasarkan pada pasal 6, Pasal 9 ayat (1) UUPPH, pasal 6 biaya yang boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan

Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan ProgramKesejahteraan sebagai faktor pengurang yang diperhitungkan dalampembayaran kompensasi PHK karena alasan efisiensi. Hal ini keliru karena3 (tiga) hal krusial yakni:a. Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadibagian dalam halhal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimanadiatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;b.

dibanding total perhitungan Pesangon).Akibatnya pekerja tidak mendapatkan bayaran pesangon sama sekali.Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernah dinikmatioleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidakakan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa iniberakhir;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, dalil Penggugat yangmenjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja yangiurannya dibayarkan oleh Pengusaha sebagai faktor pengurang

bisnisuang penghargaan, dan keuangandll) perusahaanPensiun dini Pasal 167 Pasal 51 ayat (1) Faktaatau sukarela PP No.78/2015 mengenaisituasi masakerja dan usiapensiun Halaman 81 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap Pensiunnormal karenamemasuki usiapensiun Pasal 167 ayat 3(Dana Pensiun danProgramKesejahteraan, dll) Pasal 51 ayat (1)PP No.78/2015 Faktamengenaisituasi masakerja dan usiapensiun 36.Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan ProgramKesejahteraan sebagai faktor pengurang

Dengan kata lain,seorang pekerja yang di PHK bukan karena pensiun seperti ParaTergugat, maka mereka tidak akan pernah menerima Dana Pensiun danProgram Kesejahteraan tersebut. luran yang telah dibayar Pengusahatetap tersimpan di program dana pensiun dan program Kesejahteraandan menjadi hak pengusaha dan tetap menjadi milik pengusaha;Halaman 82 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap37.38.39.Bahwa menjadikan dana pensiun dan saldo program kesejahteraan sebagaifaktor pengurang untuk pembayaran

Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernahdinikmati olen Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini,dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketaini berakhir;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, dalil Penggugat yangmenjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja yangiurannya dibayarkan oleh Pengusaha sebagai faktor pengurang PerhitunganKompensasi Pasal 164 ayat 3, haruslah ditolak dan dinyatakanbertentangan dengan hukum

PDS06/YOGYA/11/2016, tanggal 13 Maret 2017, terdapat Kerugian Negarasebesar Rp236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tigasen), terkategorikan sebagai Total Lost, karena terdapat kesalahan prosedur dalam Pengadaan Barang dan Jasa;Menurut Penuntut Umum, dampak dari penetapan sebagai Total Lost,Terdakwa tidak berhak atas keuntungan dan keuntungan Terdakwa tidakdijadikan sebagai faktor pengurang dari Kerugian Negara

Berkaitan dengan biayabiaya tersebut, Majelis Hakim, berpendapat,biaya yang dikeluarkan Terdakwa, tidak ada kejelasan asal muasal,peruntukan dan dokumen pendukungnya, sehingga tidak dapatdiperhitungkan dengan sebagai pengurang dari Kerugian Negara.Menimbang, bahwa terkait dengan buku, teori, pendapat, ulasan,bahasan,yurisprudensi atau bentuk lainnya, yang berasal dari para pakar ilmuhukum, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasehat HukumTerdakwa, Majelis Hakim, menyampaikan rasa simpati

Dana sebesar sebagaimana tersebut huruf a, tidak diperhitungkan denganKeuntungan yang wajar dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dantidak menjadi faktor pengurang dari Kerugian Negara, karena terdapatkesalahan prosedur dalam pengadaan pergola di Kantor BLH Kota Yogyakarta;c.

Biaya operasional Juli6 November 2015 Rp 4.195.602.066,00+Total hutang Rp11.174.554.116,00(Terbilang sebelas milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus limapuluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah)Menimbang, bahwa selain hutang yang harus dibayar tersebut,Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga telah melakukan sejumlahpembayaran yang dapat diterima sebagai pengurang dari kewajiban hutangyang ada sebagai berikut:Bahwa pembayaran taginan BPJS periode bukan Juli 2015 Oktober 2015yang

Kekurangan biaya obat dan alkes Rp 20.891.206,00 +Total pengurang hutang Rp1.063.201.120,00Halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2018/PN Pwk.

Desember20015 diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung kerugianpada pendapatan negara.e Bahwa apabila ada setoran pokok pajak atas pemenuhan pasal 44B,diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung kerugian padapendapatan negara.e Besarnya kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan daripenerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnyayang dilakukan oleh Terdakwa SUWANDI alias ANDI sekurangkurangnya Rp. 99.247.064.070, (Sembilan puluh sembilan milyar duaratus empat

kerja Penggugat beserta karyawan lainnya,Tergugat Il telan meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk melakukanpembayaran atas manfaat asuransi karyawan Tergugat II termasuk Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang dapatmenunjukan mengenai berapa total nilai manfaat asuransi pemutusan hubungan kerjayang akan diterima oleh Penggugat dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut,sehingga Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkannya sebagai nilai pengurang

Perpajakan Untuk kepentinganpenerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa AgungHalaman 65 dari 162 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptkdapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjangperkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan;Bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa diperhitungkanuntuk pengurangan denda pajak sebagaimana diatur dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak nomor : SE23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 Ataspembayaran diperhitungkan sebagai pengurang

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah meningkatkanpendapatan Negara dari sektor pajak;Keadaan yang meringankan: Terdakwa pada saat Penyidikan sudah melakukan pengembalian sebesarRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diperhitungkansebagai berikut: 2/5 x Rp.100.000.000,00 = Rp.40.000.000,00 danHalaman 118 dari 162 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptktelah menjadi pengurang

karena tidak perlu susah mencariklien pengguna faktur pajak;Bahwa menurut pendapat Ahli motif dari perusahaan penerbit faktur pajak,sales faktur pajak dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya tersebut adalah sama yaitu dengan sengajasecara bersama sama mengambil uang PPN milik konsumen akhir yangseharusnya menjadi hak Negara;Bahwa menurut pendapat Ahli Apabila seseorang atau badanhukumyangmenggunakan faktur pajak yang tidak ada transaksi riilnya tersebutsebagai pengurang

perlususah mencari klien pengguna faktur pajak;Bahwa benar menurut pendapat Ahli motif dari perusahaan penerbit faktur pajak,sales faktur pajak dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan tran saksi yangsebenarnya tersebut adalah sama yaitu dengan sengaja secara bersama samamengambil uang PPN milik konsumen akhir yang seharusnya menjadi hak Negara;Bahwa benar menurut pendapat Ahli Apabila seseorang atau badanhukumyangmenggunakan faktur pajak yang tidak ada transaksi riilnya tersebutsebagai pengurang

PENGURANG:Kewajiban Perusahaan (Softloan) Rp. 0,Kewajiban Lain Rp. 0,Total Pengurang Rp. 0,IV. Total Hak ( II III) Rp. 494.521.635,V. PROPORSIONAL PEMBAYARAN:PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.:314/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 382.704.170,PT. KRAKATAU POSCO + CUTI:80/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 111.817.464,VI.

keuntungan yang akan didapat 50 persen tidak dijelaskan dasar angkaperhitungannya, biayabiaya, pajak yang menjadi beban yangseharusnya menjadi beban pengurang terhadap bagian penggugattidak dijelaskan berapa nilainya. Karena memang Penggugat belumpernah mempertanggungjawabkan dana senilai Rp.8.400.000.000.000. yang diterima almarhum Hilman (mantan suamidari Penggugat) dari Tergugat. Bahkan almarhum Hilman tidakmelakukan kewajibannya untuk mengurus tanah hingga di jual kePemda Serang Banten.b.

~ keuntungan yang akan didapat 50 persen tidak dijelaskandasar angka perhitungannya, biayabiaya, pajak yang menjadibeban yang seharusnya menjadi beban pengurang terhadapbagian penggugat tidak dijelaskan berapa nilainya. Karenamemang Penggugat belum pernah mempertanggungjawabkandana senilai Rp. 8.400.000.000.000. yang diterima almarhumHilman (mantan suami dari Penggugat) dari Tergugat. Bahkanalmarhum Hilman tidak melakukan kewajibannya untukmengurus tanah hingga di jual ke Pemda Serang Banten.c.

Bahkansempat masuk beberapa kali nominal pengurang kewajiban di tahun2018 walaupun tidak sebesar total kewajiban, maka mohon kepada yangmulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakanPenggugat sebagai Debitur yang beritikad baik;Bahwa dikarenakan proses lelang ini terjadi pelanggaran hukum makamelalui gugatan ini saya menilai perlu untuk dinyatakan tidak sah atautidak memiliki kKekuatan hukum.

Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakansebagai pengurang kerugian keuangan negara;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikeduatingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000, ( limaribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBandung, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh H. SUKARMANSITEPU, SH., MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, DJAMERPASARIBU, SH.

lainnya memerlukan aktiva tersebut,menunjukkan bahwa pihak yang memerlukan aktivatersebut apabila menggunakan aktiva pihak independenwajarnya adalah ada pembayaran sewa ataspenggunaan aktiva tersebut;12) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga mengajukan persengketaanmengenai adanya aktiva dalam KM Mandiri Nusantarayang terbakar dengan menyatakan bahwa adanyapengakuan kerugian aktiva yang hilang karenakecelakaan kapal Mandiri Nusantara di tahun 2009sehingga merupakan biaya pengurang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PajakPenghasilan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilanbruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksidengan related party (hubungan istimewa);9.

XXXXXXX Rp.50.000.000,> (sesuai Musyawarah 2)> 750 M2 milik XXXXXXXXX Rp. 67.500.000.me Total Pengurang Rp. 172.687.500,halaman 14 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg+ Sisa Rp. 34.812.500.% 5 (lima) orang ahli waris /perorang terima sekitar Rp. 6.962.500,4. Bantahan tentang Tanah sawah di Link. XXXXXXXXX DesaXXXXXXXXX, luas sekitar 8.041 m2 (point 5.1) dimiliki olen 4 (Empat)orang akhli waris diluar para penggugat.>Kepemilikan tanah Link. XXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXX atasnama bersama Hj.

Apabilasudah disebutkan dalam Diktum kesatu angka 22,12 hektare sebagai pengurang,maka angka pengurang ini tidak perlu disebutkan dalam diktum kedua.

Bilaangka pengurang ini akan dimuat dalam diktum kedua, maka harus ditegaskanbahwa izin lokasinya adalah 100 hektare dikurangi 22,12 hektare sehingga antardiktumnya saling mendukung datadatanya.Bahwa Tim Teknis serta SKPD terkait dalam melaksanakan peninjauanlapangan serta pemberian rekomendasi harus mengacu Perda No. 19 tahun 2008tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor tahun 20052025 danPeraturan Bupati Bogor Nomor 83 tahun 2009 serta Perda Provinsi Jabar No. 22tahun 2010 tentang Rencana

Hal tersebut termasukdalam tindakan yang kurang bertindak cermat sehingga menimbulkan multitafsir sebenarnya berapa sih izin lokasi yang diberikan 100 ha atau dikurangidengan faktorfaktor pengurang tadi.Bahwa apabila dalam izin lokasi tidak disebutkan berapa yang termasuk dalamlahan basah bisa disebut juga sebagai cacat substansi.