Ditemukan 1992 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : driling dalling dalung dading daging djaling daling dianing darling daaming dealing draling dualing dwalingã
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANDRE SAUT SIMBOLON, SH
Terdakwa:
EMAN NUGIANA Als MAN Bin H. SANIP
61 — 15
  • menggariskan bahwakesepakatan/perjanjian yang diadakan merupakan undangundangyang mengikat para pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pactasunt servanda;Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam suatuperjanjian yang diadakan oleh para pihak = adalah asaskonsensualisme, yang artinya perjanjian itu terjadi manakala para pihaktelah sepakat tentang pokokpokok yang = diperjanjikan dan untukmeminta pembatalan harus ada suatu alasan yang kuat yangdidasarkan pada dalil adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
91 — 72
  • Paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling) dan PenipuanHalaman 109 dari 174 Putusan Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN(bedrog) merupakan tiga hal yang mengakibatkan kesepakatan tidaksempurna sebagaimana diatur dalam: Bahwa Pasal 1321 BW yang mengatur tlada sepakat yang sahapabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnyadengan paksaan atau penipuan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri
99 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus,rechtsdwaling dan feitelijke dwaling. Ada dua macam kesesatan yang tidakdapat dijatuhi pidana yaitu rechtsdwaling (kesesatan rurkum) fetfelijfa dwelling(kesehatan fakta).In casu a quo, dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan (mede pleger); (Vide: JanRemmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas PasalPasal Terpenting dari KitabUndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum,Jakarta, 2003hal 306353);Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuanyang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 07-09-2017 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pdt.G/2017/PN SDA
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
1.VONNY SUGIARTO
3.R. JAYA WIJAYA
4.EIRENE KRISNA WIJAYA
5.AGUSTINUS YOGI WALUYO
6.DWI PRASETYA
7.FERRA SETIAWATI
8.BERNIKE PERMATA SARI SUYANTO
9.NURYATI
10.DIMAS OKKY ANGGRIAWAN
11.HAVIT KURNIAWAN
12.AGUS MARDIONO
13.GALIH ADI R.
14.SHELLA FEBRI PRIATAMA
15.IWAN BAGUS SAPUTRA
16.FAKHRUS ALINUDDIN
17.ABRAHAM ADI PRASETYAWAN
18.ERIXSSEN HAMONANGAN TAMBUNAN
19.HERLIAN PRIDIANE
20.ADE GANDA MIHARDJA
21.RIKA HERLINDA
22.DESI SUSIANTI
23.CITRA MAHAPUTRI
24.INNOSENSIO YUDHA PRATAMA
25.HIMAWAN ARIFFIYANTO
26.TRI SUGIYATI
27.SUMARDIONO
28.THERESIA AGNES TUWWO
29.AHMAD ERLAND AFIUDDIN
30.HANY WIJAYANTI
31.EKO YULIANTO
32.ALI FATONI
33.YULI AGUSTIN
34.ITA MAULIDIYAH
35.HARIYADI
36.PRATAMA MAHARDIKA FIRDAUSI
37.ANDI AGUNG PRABOWO
38.DIDID PANGGING SASONGKO
39.DARYONO BUDI UTOMO
40.GURITA RIJANI DEWI
41.Ir.H.AGUS YOHANANTO

Tergugat:
1.PT. SURYA PEMBANGUNAN INDONESIA
2.AHMAD KHOIRIL ANWAR
3.PT. TUNAS UTAMA MANDASARI
4.NUNUK SRI WULANDARI
5.DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH., Msi.
6.BANK PENGKREDITAN RAKYAT BPR PASAR BHAKTI
139 — 35
  • Perumahan Grand Paradise yangdiwarmerking oleh Notaris dan Perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis,antara Para Penggugat dengan Tergugat dan/atau Tergugat II telah memuathak dan kewajiban masingmasing pihak terkait dengan pembangunanperumahan Grand Paradise Medokan Ayu, ternyata masingmasing pihak dalamperjanjian tersebut telah dewasa dan cakap berbuat menurut hukum serta tidakada bukti berada dibawah pengampuan, konsensus yang dibuat didasarkanatas suatu paksaan, kesesatan atau penipuan (dwang, dwaling
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 572/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 24 Juli 2019 — Pemohon:
IKSAN
47 — 3
  • menggariskan bahwakesepakatan/perjanjian yang diadakan merupakan undangundangyang mengikat para pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pactasunt servanda;Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam suatuperjanjian yang diadakan oleh para pihak adalah asaskonsensualisme, yang artinya perjanjian itu terjadi manakala para pihaktelah sepakat tentang pokokpokok yang = diperjanjikan dan untukmeminta pembatalan harus ada suatu alasan yang kuat yangdidasarkan pada dalil adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — H. AMRAH MUSLIMIN, S.T. bin K. H. A. WAHAB SAIDY ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
100 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan dalam hal terjadi pelanggaran/penyelewengan dalam lalu lintas perbankan, mungkin dapat dikatakan sebagaitindak pidana perbankan bukan tindak pidana korupsi;e Bahwa aset perusahaan BUMN adalah kekayaan perusahaan dan tidak termasukkekayaan Negara;e Dalam KUHPerdata telah jelas diatur tentang syaratsyarat perjanjian, di manaapabila terdapat dwang, Dwaling dan Bedrog, maka dapat dimintakanpembatalan dari perjanjian tersebut apabila terdapat unsur penipuan.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 49/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 21 Juni 2016 — ABU HASAN,SE. Sebagai PENGGUGAT Lawan JUSDI, dkk Sebagai TERGUGAT
64 — 39
  • Jamalius dan menjadi hak milik Penggugat padatahun 2005 yang lalu ;Bahwa oleh karena itu, pembelian tanah yang dilakukan Penggugatberlandaskan dengan itikad baik dan tidak ada unsur Qwang (kesalahan),dwaling (kekeliruan) dan bedrog (penipuan) di dalamnya, dengan demikiansecara yuridis, Penggugat haruslah dilindungi oleh hukum dan undangundang sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa kaidah hukumMahkamah Agung RI di bawah ini :> Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Desember 1958 No. 251K/Sip/1958
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2451K/Pdt/2013melanjutkan proses pendaftaran tanah sampai keluar sertifikat sesuaiUUPA, bahwa dengan demikian suratsurat dan seterusnya haruslahdengan cara permohonanan dan harus disetujui oleh Pejabat yangberwenang adalah pendapat yang keliru dan menyimpang, sehingga terlihatjelas Majelis Judex Facti juga SalahKira atau "Dwaling" tentang SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di dalam sistem Pendaftaran Tanahdi Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048 K/PID.SUS/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Dra. ITA MEGASARI DACHLAN
105 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga menimbulkan salah kira (dwaling)mengenai peraturan hukum dan pelanggaran terhadap asasasashukum acara pidana ;Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya menerapkanperaturan yang tidak sesuai dengan tugas TERDAKWA/PEMOHONKASASI yang mana peraturan tersebut telah dijadikan dasar hukumbagi Judex Facti untuk menyatakan TERDAKWA/PEMOHON KASASItelah melakukan tindakan pidana korupsi yang menimbulkan kerugianNegara ;1) Bahwa yang menjadi dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umumadalah adanya kerugian Negara
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. NY. IR. NI KETUT D SENGARA, dkk melawan 1. PT. BRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA,
177 — 120
  • Akan tetapi nyatanyata dengan menggunakanpenyesatan/dwaling, tipu muslihat/obedrog dan atau penyalahgunaankeadaan (Misbruik Van Omstadigheden) Tergugat in casu PTBRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA, Tergugat II in casu Sadr.Ananda Mikola, Tergugat III in casu Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
163 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 206 PK/Pid.Sus/20163)4)5)ditarik dalam putusan, putusan itu memperlihatkan putusan yangmerupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta(feitelijke dwaling) maupun kesesatan hal hukumnya (dwalingom trent het recht).Maksud kesesatan fakta adalah putusan keliru disebabkan hakimmempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukankebenaran yang sejati.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUSRIZAL ANDAYANI.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
178 — 140
  • Sehingga dengan demikian putusandalam perkara aquo tidak memberikan rasa keadilan hukum kepadaPemohon Bandinge Bahwa karena sejak semula telah terjadi kesalahan dalam isisbstansi perda No 7/12, maka dalam hukum administrasi Negaradimungkinkan terjadi perbedaan pemahaman terhadap kebijakan direksidengan peraturan perundangundangan merupakan salah kira yangrelative (dwaling) yang diselesaikan dengan prosedur administrativekepada menteri Dalam Negeri sebagai Pembina umum perusahaandaerah sesuai dengan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut “PT.BGG”), 2. Ny. JULIATI WIDJAJA, 3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA, M E L A W A N : 1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS, 2. KNUTT FOSSUM, 3. TOR SOVE SYVERUD, 4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH; 5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH. 6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN. 7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH, 8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III, 9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM. 10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA, 11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI. 12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI, 13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA, 14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
211 — 250
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember1959 bahwa:"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwaharus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"Bahwa karena Turut Tergugat VI dengan Para Penggugat bukan persoonlyk rechtdengan perkataan lain tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukummaka Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VI adalah kekeliruan dalamtindakan hukum (dwaling dalam rechtshandeling
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
193 — 79
  • Groningen, Batavia 1973, halaman 310311), orangyang disuruh melakukan itu harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar sepertiyang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP.2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahamanmengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan.3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana itu sama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN
863 — 764
  • melakukan tindak pidana adalahsubjek yang tidak dapatdipertanggung jawabkan secara pidana (Ontoerekening baarheids);Bahwa P.A.F Lamintang mengutip pernyataan Simons yang menyatakan bahwauntuk adanya doen pledgen orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan/Manus Ministra) haruslah memenuhi syarat syarat :Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yangontoerekeningsvatbaar;Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidakmempunyai suatu Dwaling
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
135 — 74
  • UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan untuk membuatkan SOPsebagai dasar, prosedur dan syarat dalam Pengambilan Keputusantersebut;Bahwa ketika Pejabat Tata Usaha Negara menemukan sesuatu, maka diaseharusnya segera membuat SOP sebagai pedoman dan hal itu tidakterlalu sulit seperti peraturan perundangundangan pada umumnya;Bahwa sesuai dengan Asas dwaling in een subsjective recht, ketikaseseorang diberikan delegasi, tidak bisa otomatis dicabut kembali, kecuali270apabila
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
91 — 38
  • Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumHal 173 dari 190 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb174Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353)5Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 10-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl
Tanggal 15 April 2014 — 1.H.ENTIS SUTISNA bin KAYAN 2.GUGUN GUNARI, ST bin IHIN SOLIHIN
92 — 12
  • tersebut harus dipelajari dulu bagaimana faktafaktanya, namun apabila terbuktiada daya paksa, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkansecara hukum.Bahwa Ancaman tidak terbatas pada pengancaman fisik karena subtansi ancamanadalah fisik dan juga bisa psikis, bahkan umumnya ancaman psikis.Halaman 93 dari 209 Putusan Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl.Bahwa suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW memiliki 4 (empat) syarat, dimanasyarat sepakat tidak terpenuhi jika ada Dwang (paksaan), Dwaling
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
996 — 1611
  • Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring)maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis,seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping)dan kesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (Situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesuaidengan isi dan tujuan peraturan dasamya;b. Syarat formil terdiri atas:1.