Ditemukan 2033 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 23 September 2015 — HERIBERTUS HARIADI, SP
78 — 17
78 — 17
Soedarto, SH., mengatakan bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiadalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perouatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
151 — 30
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
151 — 30
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum DanHakim Pidana mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yangmenentukan arah dari perbuatan menyalahngunakan kewenangan dansebagainya.
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 10 Oktober 2013 —
54 — 79
54 — 79
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan Hakim Pidana,penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142); Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahandapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangterjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan perilakuTerdakwa. Sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalampikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalamkehidupan bermasyarakat.
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
162 — 46
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
162 — 46
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
129 — 37
129 — 37
Adanya unsur iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahiryang menyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan HukumPidana, Penerbit PT.
Alumni, Bandung, Tahun 1977, him. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut,Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lainbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuail dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (vide :R.
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
118 — 82
118 — 82
contrario maka dapat diartikan bahwaperbuatan melawan hukum formil adalah kebalikan dari arti perbuatan melawan hukum materil tersebut.Menimbang, bahwa secara doktrin ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan arti / makna dariperbuatan melawan hukum formil antara lain dikemukan oleh Bambang Poernomo, melawan hukum formiladalah apabila perbuatannya dilihat sematamata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undangundang,sesuai dengan rumusan delik dan pengecualianya ( 1994 : 115), sedangkan menurut Soedarto
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2440 — 714
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perkembanganPembentukan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan seluruhmateri muatan di dalamnya yang merupakan undangundang pidana khusus(Soedarto, "Hukum dan Hukum Pidana"; Alumni; 1960) di luar KUHP, selain telah183memenuhi asas legalitas yang diperkuat dengan asas /ex speciali derogat legigenerali dan.asas lex prior derogat lex posteri juga telah memenuhi aspek sosiologidan teleologi dari pembentukan suatu perundangundangan.Jika diteliti selurun
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
89 — 20
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
89 — 20
Soedarto, SH ; HukumHalaman 220 dari 313 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 —
50 — 15
50 — 15
Kedua, Bayu282Media Publishing, Malang, April 2005) dan unsur ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (Soedarto, Hukum danHukum Pidana, PT.
Register : 26-07-2011 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 70/PID.B/2010/PN.WNG Tanggal 21 Oktober 2010 — MARJUKI dkk
78 — 101
78 — 101
17 ayat (1) Undang undang Nomor 43 4Tahun = 1999disebutkan jika yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukanyang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hakseseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negaraMenimbang, bahwa dengan demikian kata jabatan tersebuthanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai pelakutindak pidana korupsi yang memangku' suatu' jabatan, baikjabatan struktural maupun fungsional =;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan menurutpendapat Soedarto
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi
- BOBBY REYNOLD MAMAHIT
196 — 67
196 — 67
Adanya unsur ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit PT.
Alumni,Bandung, Tahun 1977, hIm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, MahkamahAgung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor :813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwaunsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup din ilaidari kenyataan yang terjadi atau dinubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
Register : 03-02-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 20 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Drh. AGUS INDRAJAYA
87 — 33
87 — 33
Jkt.Pst.Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukumpidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukandapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsidapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan PegawaiNegeri atau perorangan
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
169 — 38
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
169 — 38
Kedua, Bayu MediaPublishing, Malang, April 2005) dan unsur ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (Soedarto, Hukum danHukum Pidana, PT.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
291 — 110
291 — 110
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 87PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 — Ir. POPO SUPARMA Bin (alm) WIGANA
115 — 39
115 — 39
Soedarto:'yang dimaksud dengan kedudukan, disamping dapat dipangku olehPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dijpangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orangperseorangan swasta.. Bahwa Sebelumnya Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Mukomuko RSUD Mukomuko) direncanakan Tahun 2007 dengan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sdra.
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
80 — 32
80 — 32
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 18-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
75 — 48
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
75 — 48
(Soedarto, Op.
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2016 — RICHARD NAINGGOLAN ,S.SOS Als RICARD BIN J. NAINGGOLAN
93 — 49
93 — 49
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
123 — 37
123 — 37
tujuan adalah suatu kehendakyang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untukmemperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaanyang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengaturbagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatanperbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkanoleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku ;Menimbang, bahwa Prof: Soedarto
Register : 10-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Tanggal 26 Juli 2017 — YUSMAN, SE
299 — 86
299 — 86
Soedarto, SH., mengatakan bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiadalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.