Ditemukan 2206 data
SAHLAN
Tergugat:
1.AMLIA BINTI LAMANE
2.AMNIA BINTI LAMANE
3.LA OBA BIN LAMANE
4.WA IBA Istri Alm. LA SAOMI
73 — 66
Namundemikian menjadi berbeda apabila akta dibawah tangan dimaksud (incasusurat bukti P1/ bukti P2), dipungkiri tulisan atau tandatangannya oleh paraHalaman 52 dari 65 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PNBauahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidakmengakuinya maka hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan buktidengan tulisan (vide : perhatikan Pasal 1876 s/d 1878 KUHPerdata);Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan jual belli atas tanahsengketa dimaksud, Penggugat telah
57 — 7
Selanjutnya proses jual beli dilakukan dengan secaraterang karena jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabatyang berwenang dan secara hukum Tergugat Konvensi adalahpembeli yang beretikat baik, sesuai yurisorudensi MahkamahAgung RI:a) Nomor 157 K/Sip/1955b) Nomor 251 K/Sip/1958c) Nomor 34 K/Sip/1960d) Nomor 1876 K/Sip/2005Yang berbunyi : Pembeli yang beritikat baik, kepentingan hukumnyawajib dilindungi oleh hukum.c.
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasardengan Pasal 1876 Kitab Undang Undang HukumPerdata menggariskan antara lain:1 Salah satu syarat formil akta bawah tangan adalah penandatanganan;2 Diwajibkan kepada setiap orang untuk mengakui ataumemungkiri tanda tangan pada surat bawah tangan yang ditunjukkan kepadanya;3 Pada dasarnya pemungkiran/penolakan tanda tangan dan isiakta bawah tangan mengakibatkan keabsahan bukti aktabawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan formil;bukti surat P2 yang telah Pemohon/Tergugat tolak secarakeseluruhan
HEINDRA GOEYANTO,BE
Tergugat:
PT. Perusahaan Listrik Negara
Intervensi:
SURYO SOETOMO
161 — 19
Karang Juang Indah Real Estate, yang telah di register di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 14 Desember 1992 Nomor : 593.62.83/1656/PH-CBU/KRJ/XII/1992 ;
Adalah sah dan merupakan Tanah Hak PENGGUGAT INTERVENSI ;
- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Batu Ampar seluas 28.155M2 (Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meterpersegi) atas nama SAMSUL HUDA yang terletak di Keluarhan Batu Ampar Kecamatan
84 — 13
BantahanPara Tergugat yang demikian tidaklah dapat dibenarkan atau harusdikesampingkan, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawahtangan tersebut, menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab UndangUndangHukum Perdata atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 Nomor: 29 yangmemuat Ketentuanketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripadatulisantulisan di bawah tangan dari orangorang Indonesia atau yangdipersamakan dengan mereka, maka barang siapa yang terhadapnyadiajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang
Pembanding/Penggugat II : Sabar Marsaulina Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat III : Alfred Palambok Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : Helmi Riana Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat V : Rudi Lamsihar Lumbantobing Anak dari alm. Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : Rini Fatimah boru Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat VII : Herly Cahaya P L Tobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat VIII :
83 — 32
Daruratsumuntul Lumban Tobing yang tertera dalam Surat Penyerahan Hak (videbukti TT3) dimana dalil ini sebelumnya tidak pernah Para Pembandinguraikan dengan tegasdalam gugatannya dan dihadapan Majelis Hakimperkara aquo, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1876 KUHPerdata Barang siapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orangyang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajid mengakui atau memungkiritanda tangannya secara tegas;* Bahwa pasal 1877 KUHPerdata Jika seseorang memungkiri tulisan
muhtar
Tergugat:
bupati kabupaten bima qq pemerintah daerah kabupaten bima
182 — 65
Cyaan No.59/Pdt.G/2019/PN.RbiPEM.B/3/1970, tanggal 20 Pebuari 1876, an.
147 — 98
Terhadaptanda tangan dalam akta bawah tangan, ketentuan Pasal 1876 KUHPerdatamenyebutkan,Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tanganoleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajibmengakui atau memungkir tanda tangannya secara tegas, tetapibagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya,cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakuitulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tanganorang yang mereka wakiliKetentuan pasal ini bersifat imperatif yaitu
Terbanding/Tergugat I : SINDORO TJOKROTEKNO
Terbanding/Tergugat II : RAHMAT HIDAYAT LOEBIS CHRISTIYANTO
Terbanding/Tergugat III : ANIE ROSLINA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. BAHTERA TIMURJAUH PERKASA
47 — 29
Illbertanda T.lll1 sampai dengan T.Ill12 yang pada pokoknya menerangkanadanya perjanjian angkutan laut dan pembayaran (transfer) sejumlah uangadalah suatu surat (akta) dibawah tangan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndang HukumPerdata juncto Pasal 285 Rbg bandingkan dengan Pasal 165 HIR) terhadapsuatu akta yang bukan akta otentik (maksudnya akta dibawah tangan), bukanmerupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan buktisurat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876
Terbanding/Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Tergugat II : PT NOBEL GRAHA AUCTION
Terbanding/Tergugat III : PT BANK CIMB NIAGA CAB CILEGON BANTEN TBK
Turut Terbanding/Penggugat II : TATANG ABDULAH
52 — 32
Buku Il Mahkamah Agung halaman 149tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, lelangyang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 1876 K/Pdt/2005tanggal 28 September 2006, menyatakan Pembeli lelang melalui KantorLelang Negara adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatperlindungan hukum.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi yang diajukanoleh Para Penggugat pada angka 10 halaman
91 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1876 K/Pdt/2005 tanggal 28September 2006 dalam perkara: Ibnu Hajar cs.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1876 K/Pdt/2005 tanggal 28September 2006 dalam perkara: Ibnu Hajar cs. Melawan Suwandi cs.telah merumuskan sebagai berikut : .
158 — 34
Bukti berupa Akta Dibawah Tanganbertanda P.19 tidak dibantah atau tidak diingkari oleh Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1876 KUH Perdata yakni barangSiapa yang terhadapnya diajukan Akta Dibawah Tanggan (ABT) diwajibkan secarategas mengakui atau mengingkari tanda tanganya.
35 — 8
Doho 202 Kediri, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1870 KUHPdt menyebutkan terhadap suatu akta yangbukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadapkeberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat Ketentuanketentuan tentangKekuatan Pembuktian daripada tulisantulisan di bawah tangan dari orangorangIndonesia atau yang dipersamakan dengan mereka, maka barang siapa yang terhadapnyadiajukan
109 — 17
persidangan hal iniberarti bahwa menurut hukum Tergugat Il dianggap mengakuinya karenatidak pernah memungkiri/mengingkari mengenai tandatangannya yangtertera didalam Surat Jual Beli tersebut padahal berdasarkan Pasal 1876KUHPerdata yang mengatur tentang Akta Dibawah Tangan menggariskanbahwa baik pengakuan atau pengingkaran terhadap tandatangan mestidilakukan secara tegas, dimana menurut YAHYA HARAHAP,SH. dalambukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa rasio yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1876
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
75 — 31
Bahwa terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan untukmembenarkan (mengakui/memungkiri) tanda tangannya, sesuai yangdimaksud oleh Pasal 1876 B.W.
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan ; bahwa dalam acarapemeriksaan keaslian yang diperintahkan oleh Majelis Hakim untukmemenuhi Pasal 289 RBG, 1876 BW dan 1877 BW, kedua belah pihak yangbersangkutan mengaku keaslian akta dan tandatangan Pemohon Kasasimaupun Termohon Kasasi ; maka akta di bawah tangan itu mempunyaikekuatan dan menjadi bukti sempurna dan isi pernyataan di dalam akta dibawah tangan itu, tidak lagi dapat disangkal;2.2.
89 — 48
Meskipun begitu, Tergugat mengakui keberadaan dan kebenaran sertakesesuaiannya dengan yang asli di muka persidangan, sehingga pengakuantersebut telah cukup menguatkan nilai bukti P.6 (vide pasal 1875, 1876 dan1925 KUHPerdata jo pasal 174 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410kK/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005).
2.ONG KA GAN
melawan
1.PENGURUS PERKUMPULAN RUMAH ABU GEE POK
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
28 — 7
Wahidin No.3 Kediri, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1870 KUHPdt menyebutkan terhadap suatu akta yangbukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadapkeberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat Ketentuanketentuan tentangKekuatan Pembuktian daripada tulisantulisan di bawah tangan dari orangorangIndonesia atau yang dipersamakan dengan mereka, maka barang siapa yang terhadapnya47diajukan
137 — 83
Kereta Api (Persero), tanggal 16April 2019 (bukti T2);Foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan No.SK.1876 Tahun2019 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan dari dan dalam JabatanAdministrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan atas nama RodePaulus Gagok Pudjiono, tanggal 25 Juni 2019 (bukti T3);Foto copy Hasil Pengukuran dan Pendaftaran Bangunan dan benda lain diatasnya No.1349/1.9.11.52 dari Suku Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kota Admiistrasi Jakarta Selatan, tanggal 28 Juni2019
1.Syarif Bin Muntaha
2.Rudi Massie
Termohon:
POLRI Cq, POLDA Cq, POLRES LUTIM
75 — 44
Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusuldengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De LHome et du Citoyen(1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of Human Rights(1948);Menimbang, bahwa due process of law diartikan sebagai seperangkatprosedur yang disyaratkan oleh sebagai standar beracara yang berlakuuniversal.