Ditemukan 37967 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dililit dipiria dihilie diilie diilia
Penelusuran terkait : Pidana tambahan; pencabutan hak untuk dipilih
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pencabutan Hak untuk Dipilih
PIDANA/4/ SEMA 3 2018
915 — 0
  • Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling ... [Selengkapnya]

  • Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)

    Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 24-09-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 24 September 2019 — IRMAN GUSMAN, SE., MBA;
5257 — 4008 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 43/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
KRUSTIYANTO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEBANI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO
199 — 93
  • Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 02/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sebani Kecamatan Tarik yang telah menetapkan : 1. MOH. SAMSUL HUDA, 2. ADI MURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;

    3.

    ADI MURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih, dan menyatakan : a. Sdr. KRUSTIYANTO tidak memenuhi persyaratan administrasi formal;

    4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 02/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sebani Kecamatan Tarik yang telah menetapkan : 1. MOH. SAMSUL HUDA, 2.

    ADI MURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;

    5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tanggal 19 Pebruari 2020 Tentang Dasar Tidak Ditetapkannya Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa, yang telah menetapkan : a. Sdr. MOH. SAMSUL HUDA, b. Sdr. ADI MURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih, dan menyatakan : a. Sdr.

    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Tahun 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan :

    - Sdr. MOH. SAMSUL HUDA;

    - Sdr. ADI MURSITO;

    - Sdr.

    KRUSTIYANTO;

    Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;

    7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 746.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

    Bahwa setelah melalui babak pendaftaran dan seleksi Bakal CalonKepala Desa Sebani tahun 20202026, Panitia Pemilihan Kepala DesaSebani (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan nomor:O02/PAN/II/2020 Tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih DesaSebani Jo Berita Acara Dasar Tidak Ditetapkannya Bakal Calon MenjadiCalon Kepala Desa tanggal 19 Pebruari 2020.
    Berita Acara Tentang DasarHalaman 22 dari 78 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2020/PTUN.SBY5.Tidak Ditetapkannya Bakal Calon Menjadi Calon Kepada Desa Tanggal 19Pebruari 2020; Menolak Gugatan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat mencabutSurat nomor 02/PAN/II/2020, tentang Penetapan Calon Kepala Desa YangBerhak Dipilih Desa Sebani Kecamatan Tarik Jo.
    ADIMURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan KepalaDesa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan Berita Acara PanitiaPemilihan Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten SidoarjoTanggal 19 Pebruari 2020 Tentang Dasar Tidak Ditetapkannya Bakal CalonMenjadi Calon Kepala Desa, yang telah menetapkan : a. Sdr. MOH.SAMSUL HUDA, b. Sdr. ADI MURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih,Halaman 58 dari 78 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2020/PTUN.SBYdan menyatakan : a. Sdr.
    ADI MURSITO Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalamPemilihan Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo; Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf jPerda Sidoarjo No. 2/2020, yang mengatur mengenai syaratsyarat calonKepala Desa, berbunyI : J.
    KRUSTIYANTO;Halaman 76 dari 78 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2020/PTUN.SBYSebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa SebaniKecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo; 7.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-09-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 129/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.TONI BERUTU
2.CIPTO ACEH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
80 — 95
  • Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

    4.

    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya ikut menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

    OBJEK GUGATAN:Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan Ini adalah :Keputusan Ketua Panitia Pemilihnan Kepala Desa (P2KD) Nomor01/P2KD/X1I/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan CalonKepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut Kecamatan KerajaanKabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.B. TENGGANG WAKTU GUGATAN:a. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat Tanggal 24 September 2018b.
    Bahwa PARA PENGGUGAT diundang Panitia Pemilinan Kepala Desa(P2KD) Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharatdibalai Desa pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 untuk dibacakanhasil keputusan Panitia Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tentang PenetapanCalon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut KecamatanKerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, sementaraPARA PENGGUGAT tidak menerima surat ataupun salinan PutusanPanitia Nomor : 01/P2KD/X1/2018.c.
    Bahwa berdasarkan fakta daqn dalildalil PARA PENGGUGAT sampaikan,bahwa telah patut diduga Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, telahmelakukan tindakan kesalahan dalam membuat Kepuitusan terhadapPARA PENGGUGAT sebagai Calon yang dinyatakan tidak memenuhisyarat sebagai calon tetap yang berhak dipilih pada pemilihan kepalaDesa Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, yangpemilihannya dilaksanakan pada tanggal 24 september 2018 mendatang
    Bahwa akan tetapi tanpa alasan yang jelas serta dipandang sebagaipembangkangan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku,kenyataannya TERGUGAT tetap menggugurkan PARA PENGGUGATsehingga tidak dapat menjadi calon Kepala Desa Majanggut I, dengan katalain tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetepakan PARAPENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Majanggut yang memenuhisyarat untuk ditetapkan sebagai calon tetap Kepala Desa Majanggut yangmemiliki hak untuk dipilih pada tanggal 24 Oktober 2018
    Foto copy Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 TentangPenetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih DesaMajanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, danlampiran (Bukti T.II Int.2);3. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut Kecamatan Kerajaan Tanggal 09 Agustus 2018 Perihal : LaporanHasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I, danlampiran (Bukti T.II Int.3);4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 5 April 2016 — PATRICE RIO CAPELLA
184 — 110
  • M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST, tanggal 21 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hak memilih dan dipilih sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut; 1.
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PATRICE RIO CAPELLA berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama 5(lima) tahun terhitung
    Dalam pertemuan tersebut,Terdakwa juga sempat menyatakan bahwa pada saat pencalonan Jaksa Agung,Terdakwa merupakan salah satu kandidat yang akan ditunjuk menjadi JaksaAgung, namun setelah berbagai pertimbangan yang dipilih bukan Terdakwa.
    Dalam pertemuantersebut, Terdakwa juga sempat menyatakan bahwa pada saat pencalonan JaksaAgung, Terdakwa merupakan salah satu kandidat yang akan ditunjuk menjadiJaksa Agung, namun setelah berbagai pertimbangan yang dipilih bukan Terdakwa.Hal ini menguatkan keyakinan Gatot Pujo Nugroho bahwa Terdakwa bisamembantu permasalahan yang dihadapi di Kejaksaan Agung.
    sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa harus dicegah menduduki jabatan public dalam waktutertentu agar tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan pasal 35 jo pasal 38 KUHP jopasal 18 huruf d Undangundang Nomor 31 Tahun 1999;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 21 Desember 2015 yang dimintakan banding harusdiubah, sekedar mengenai hak memilih dan dipilih
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama: (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (LimaPuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama (satu) bulan;3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PATRICE RIO CAPELLA berupapencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakanberdasarkan peraturan perundangundangan selama 5(lima) tahun terhitung sejakTerdakwa selesai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 50/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
SAMSUL HADI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SIDOKEPUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
92 — 43
  • EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---- ---------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;---------------------------------------------
    2. Menyatakan Batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : KEP-02/PAN.PILKADES/II/2018 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
    Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ; ---------------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : KEP-02/PAN.PILKADES/II/2018 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;------------------------------------------------
  • Menolak gugatan Penggugat selebihnya
    SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Maret2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 16 Maret 2018 dalam Register Perkara Nomor 50/G/2018/PTUN.Sby.telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 April 2018 yangmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Objek Gugatan: Keputusan Panitia Pemillhan Kepala Desa Nomor : KEP02/PAN.PILKADES/11/2018 Tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Penetapan Calon Kepala DesaYang Berhak Dipilih
    Sehingga jelastindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan KeputusanPanitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: KEP02/PAN.PILKADES/11/2018tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang BerhakDipilin Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Sidoarjo, sangatlah jelasmelanggar asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hakhak asasimanusia, khususnya hak Penggugat dalam dipilih.
    menyalah gunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; Bahwa, berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang PeraturanPetaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015Tentang Pemilihnan Kepala Desa, dimana di dalam Peraturan Bupati a quomengatur jika Calon Lebih dari 5 maka akan dilakukan skoring untukPutusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SBY. halaman 16 dari 78 halamanmenetukan Calon yang berhak untuk dipilih
    PILKADES/11/2018 tentang PenetapanCalon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sidokepung KecamatanBuduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 Pebruari 2018 adalah sah menuruthukum; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
    Dalam gugatan Penggugat menyatakan objek sengketa adalah KeputusanPanitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : KEP02/PAN.PILKADES/II/2018Tanggal 26 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilih Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Sidoarjo padahalkeputusan objek gugatan sebagai keputusan tingkat desa yang hanyamenjalankan Surat Keputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa SerentakGelombang kedua Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor : 01/Pan.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Februari 2016 — BARNABAS SUEBU
114 — 83
  • M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Tedakwa ;----------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 67/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19 Nopember 2015 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara, denda dan hak memilih dan dipilih sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------1.
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Barnabas Suebu, berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut diatas,-------------------------------------------------------------------------4.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 09-07-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bil
Tanggal 9 Juli 2024 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT WINONGAN
Tergugat:
1.Khalim
2.Sofeyah
11 — 9

  • Menimbang bahwa berdasarkanPasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

    Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti permulaan berupa Surat Pengakuan hutang No.SPH : 98591622/7242/12/22, padapasal 8 dinyatakan domisili yang dipilih oleh para pihak atau tempat kedudukan hukum yang dipilih adalah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian bukanlah

Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 17-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 15
  • Setelah anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, anak tersebut dapat memilih akan diasuh oleh Penggugat atau Tergugat, dengan ketentuan Pihak yang dipilih oleh anak tersebut tidak menutup akses atau menghalang-halangi Pihak yang tidak dipilih untuk bertemu atau mengajak jalan anak tersebut;
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
    • Setelah anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun,anak tersebut dapat memilin akan diasuh oleh Pihak Pertama ataupunPihak Kedua, dengan ketentuan Pihak yang dipilih oleh anak tersebuttidak menutup akses atau menghalanghalangi Pihak yang tidak dipilihuntuk bertemu atau mengajak jalan anak tersebut;4.
    Setelan anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, anaktersebut dapat memilin akan diasuh oleh Pihak Pertama ataupun PihakKedua, dengan ketentuan Pihak yang dipilih oleh anak tersebut tidak menutupakses atau menghalanghalangi Pihak yang tidak dipilih untuk bertemu ataumengajak jalan anak tersebut;Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menghalangi salan satu pihakuntuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka dapat dijadikanalasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
634 — 439
  • MENGADILI :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;------------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 29/Pid.Sus/TPK/015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara, barang bukti dan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :-----------------------------1. Menyatakan Terdakwa H.
    FUAD AMIN berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut diatas ;----------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa H. FUAD AMIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----5.
    barangbarang bukti yang dikembalikan kepadaTerdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan faktafaktapersidangan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa barangbarangtersebut diperoleh Terdakwa dengan usaha yang sah,oleh karena itu barangbarangtersebut harus dianggap diperoleh Terdakwa secara tidak sah yaitu dari hasil tindakpidana, oleh karena itu harus dirampas untukNegara ;2 Mengenai Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih
    TindakPidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak PidanaMenimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.29/Pid.Sus/TPK/015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2015 yang dimintakan banding aquo harus diubah sekedar mengenai pidana penjara, barang bukti dan pidana pencabutanhak memilih dan dipilih
    FUADAMIN berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalampemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturanperundangundangan, selama 5 (lima) tahunterhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjaratersebut4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankanoleh TerdakwaH.FUAD AMIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5 Memerintahkan agar Terdakwa H.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-10-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 28 Februari 2023 — Penuntut Umum:
RUDI DWI PRASTYONO
Terdakwa:
H. Haryadi Suyuti
377 — 84
  • jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  • Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih
    dalam jabatan publik yang dipilih selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti yang ditandai dengan Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 441 dikembalikan kepada Pentuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NURWIDIHARTANA dkk.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 3 Mei 2016 — Terdakwa 1 : H. BUDI ALJFRI ANTONI alias TONI alias HBA, Terdakwa 2 : SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA (X)
213 — 127
  • M E N G A D I L I :---------Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum KPK dan Terdakwa;---------Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst .tanggal 14 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak hak memilih dan dipilih, penetapan barang bukti dan tentang biaya perkara, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa H.
    Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 5 (lima) tahun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    BUDI ANTONI ALJUFRIdengan pidana tambahanberupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukanmenurut aturanaturan umum selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak putusanmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).;4 Menyatakan barang bukti : BB No.!
    yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingtentang penjatuhan pidana tambahan berupa berupa pencabutan hak memilih dan dipilihsebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP), sebagai berikut; Hakhak terpidana yang dengan putusan hakim dapatdicabut dalam halhal yang ditentukan dalam kitab undangundang ini, atau dalamaturan umum lainnya, ialah: hak memilih dan dipilih
    berpendapat Terdakwasebagai Calon Kepala Daerah sekaligus pemimpin masyarakat yang jabatannyadiperoleh berdasarkan pemilihan oleh rakyat karena dipercaya oleh rakyat, sudahseharusnya berdiri didepan untuk memimpin rakyat dalam memerangi pemberantasantindak pidana korupsi, dan bukan melakukan perbuatan yang sebaliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaMajelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidanatambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih
    Terdakwa untuk pengadilan tingkat pertama Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mengubahputusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.tanggal tanggal 14 Januari 2016 mengenai penjatuhan pidana tambahanberupa pencabutan hak memilih dan dipilih
    BUDI ANTONI ALJUFRIberupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana dendasejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluhjuta rupiah), denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar , diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hakmemilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturanaturan umum selama 5 (lima) tahun setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-04-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Pbr
Tanggal 12 Mei 2022 — Pemohon:
Eka Rini Firganti
67 — 22
  • Kuala Raja tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk apapun dan Persero Komanditer akan diganti oleh Pihak Lain yang dipilih oleh Pemohon;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2729 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO, dkk
180 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO untuk dipilih dalam jabatan publik;
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 8 Desember 2015 — SUTAN BHATOEGANA
415 — 215
  • M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;----------------------------------------------------------------------------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih, sehingga amar selengkapnya sebagai
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut diatas ;----------------------------------------------------6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---7.
    .20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65ayat (1) KUHP tidakterbukti.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTANBHATOEGANA berupa pidana penjara selama 11(sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan, dan pidana denda Sebesar Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah) subsidiair .6 (enam) bulan kurungan,dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalamtahanan.Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwaberupa pencabutan hak untuk dipilih
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 13-04-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 192 / Pdt.P / 2017 / PN Dps
Tanggal 3 Mei 2017 — Ni Wayan Winarthi
15 — 6
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah/memilih nama Pemohon dari Wienarthi, Ni WJ Winarthi, Winarti, Luh Winarti, Ni Wayan Winarti dan Ni Wayan Winarthi diganti/dirubah/dipilih menjadi NI WAYAN WINARTHI;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Juli 2018 — 1.RITA WIDYASARI 2.KHAIRUDIN
846 — 422
  • enam ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih
    dalam jabatan publik selama 5 (lima ) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Khairudin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima ) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bil
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon:
SUKARDJIN MUSTOFA
17 — 5

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon untuk dipilih satu nama, dari nama SUKARDJIN MUSTOFA sebagaimana dalam KK,KTP diperbaiki/diganti menjadi MUSTOFA AL WAHID sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah Pemohon dan ijazah anak pemohon yang bernama FIRDAUSI NUZULA MAGHFIRO;
    3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Upload : 03-11-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 35/G/2015/PTUN-MDN
ELVERIWATI SITINJAK,Dkk VS BUPATI SAMOSIR
89 — 97
  • Dalam Pokok Sengketa:---------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;---------------- Mewajibkan kepada Tergugat ( Bupati Samosir ) untuk menetapkan dan mengumumkan Para Penggugat sebagai Pelamar Umum yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan formasi Jabatan yang dipilih dalam batas jumlah formasi yang ditetapkan berdasarkan pada urutan nilai tertinggi
    kategoriPengumuman Gagal atau dengan kata lain Program yang digunakanadalah program yang gagal;2 FERDINAN SITANGGANG (Saksi Fakta) memberikan keterangan dibawahjanji yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Saksi adalah salah satu Tim Seleksi administrasi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 yang salah satu tugasnyaadalah memeriksa berkasberkas yang diajukan oleh Pelamar sesuai dengan yangsudah diunggah yang disesuaikan dengan Jurusan dan formasi jabatan yang dipilih
    berpendapat, berdasarkan pada ketentuanPeraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasidan Pengadaan Calon PNS Tahun 2014, pada angka romawi III, huruf F, angka 5, huruf a,huruf c, huruf d point angka 1, Tergugat wajib menetapkan dan mengumumkan ParaPenggugat sebagai Pelamar Umum yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNSDKabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan kualifikasi formasiHalaman 55 Putusan Perkara No. 35/G/2015/PTUN.MDN56Jabatan yang dipilih
    Dalam Pokok Sengketa:0000200202=Halaman 57 Putusan Perkara No. 35/G/2015/PTUN.MDN58e Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; Mewajibkan kepada Tergugat ( Bupati Samosir ) untuk menetapkan danmengumumkan Para Penggugat sebagai Pelamar Umum yang dinyatakan lulusseleksi penermaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014sesuai dengan formasi Jabatan yang dipilih dalam batas jumlah formasi yangditetapkan berdasarkan pada urutan nilai tertinggi ; e Menolak gugatan Para Penggugat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
341 — 1152
  • Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Khairudin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima ) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana;4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan.
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Khairudinberupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5(lima ) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana;. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;7. Menetapkan Terdakwa Terdakwa tetap ditahan.8.