Putusan Termohon Keberatan patut dibatalkan karena29.30.dalam dalil penentuan pasar bersangkutan dilakukan tanpaadanya riset dan/atau penelitian yang komprehensif, yanghal ini justru) dipersyaratkan dalam peraturan yangdikeluarkan oleh Termohon Keberatan sendiri maupunsesuai dengan best practice dalam penegakan hukumpersaingan usaha pada umumnya;Penentuan pasar bersangkutan harus melalui analisispreferensi konsumen yang dilakukan melalui suatu risetdan/atau penelitian komprehensif untuk menilai apakahsuatu

Dari rekening milik ACHMAD ALFI nomor rekening 1290010984868

., keterangan Ahli dibacakan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli adalah dosen pada Universitas Indonesia.Bahwa bidang keilmuan yang ahli kuasai berkenaan dengan HukumAgraria yang dapat diketahui dari bidang pengajaran dan riset ahli, yaitu: (1) Hukum Pertanahan (2) Pengadaan Tanah (3) Pendaftaran Tanah(4) Landreform dan Tataguna Tanah (5) Tanah sebagai Jaminan Hutang(6) Perbandingan Hukum Tanah (7) Rumah Susun (condominium) dan(8) Politik Hukum Agraria.Bahwa Hukum Pertanahan

Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA- 023.01.1.690285/2021;

Laporan keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKRAKATAU STEEL Group.Bahwa pada tanggal 26 November 2009, Fazwar Bujang selaku DirekturUtama PT Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor 355/DUKS/2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yangditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknyamenyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RIselaku RUPS PT Krakatau Steel (Persero) untuk

Laporan keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKS Group.Bahwa pada tanggal 26 November 2009, FAZWAR BUJANG selakuDirektur Utama PT Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor355/DUKS/2009perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yangditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknyamenyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RIselaku RUPS PT Krakatau Steel (Persero) untuk pembentukan

Laporan Keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKrakatau Steel Group;Bahwa Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero)menandatangani Surat Nomor 355/DUKS/2009 Tanggal 26 November2009 Perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Krakatau Steel, yangditujukan kepada Deputi Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknyamenyampaikan permohonan persetujuan dari menteri Negara BUMN RIselaku Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero

FazwarBujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) telahmenandatangani Surat Nomor 355/DUKS/2009 tentang Permohonan IzinPembentukan Yayasan Badan Penyelenggara Jaminan PemeliharaanKesehatan Krakatau Steel, yang ditujukan kepada Deputi Meneg BUMN RIBidang Riset, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan persetujuandari Menteri Negara BUMN RI selaku Pemegang Saham PT Krakatau Steel(Persero) untuk Pembentukan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Mustafa

Laporan Keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PT KrakatauSteel Group;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan Saksi Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel(Persero) telah menandatangani Surat Nomor 355/DUKS/2009 Tanggal 26November 2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yang ditujukankepada Deputi Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknya menyampaikanpermohonan persetujuan

.> Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Audit Intern.> Melaksanakan tugastugas lainnya sesuai assignment yang diberikan olehDirektur Utama dan/atau Dewan Komisaris.Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagai ketua SKAI PT.

Bahwa pada tanggal 26 November 2009, FAZWAR BUJANG selakuDirektur Utama PT Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor355/DUKS/2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yangHalaman 117 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknyamenyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RIselaku RUPS PT Krakatau Steel (Persero) untuk pembentukan YayasanBapelkes.Menindaklanjuti

Laporan keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKSGroup.Bahwa pada tanggal 26 November 2009, FAZWAR BUJANG selakuDirektur Utama PT Krakatau Steel (Persero) menandatangani surat Nomor355/DUKS/2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yangditujukan kepada Deputy Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknyamenyampaikan permohonan persetujuan dari Menteri Negara BUMN RIselaku RUPS PT Krakatau Steel (Persero) untuk pembentukan

Laporan Keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PTKrakatau Steel Group;Bahwa Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero)menandatangani Surat Nomor : 355/DUKS/2009 Tanggal 26 November2009 Perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Krakatau Steel, yangditujukan kepada Deputi Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknyamenyampaikan permohonan persetujuan dari menteri Negara BUMN RIHalaman 778 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK

FazwarBujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) telahmenandatangani Surat Nomor 355/DUKS/2009 tentang Permohonan IzinPembentukan Yayasan Badan Penyelenggara Jaminan PemeliharaanKesehatan Krakatau Steel, yang ditujukan kepada Deputi Meneg BUMN RIBidang Riset, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan persetujuandari Menteri Negara BUMN RI selaku Pemegang Saham PT Krakatau Steel(Persero) untuk Pembentukan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Mustafa

Laporan Keuangan Yayasan tidak dikonsolidasikan dengan PT KrakatauSteel Group;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangandari keterangan Saksi Fazwar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel(Persero) telah menandatangani Surat Nomor 355/DUKS/2009 Tanggal 26November 2009 perihal Permohonan Izin Pembentukan Yayasan BadanPenyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Bapelkes), yang ditujukankepada Deputi Meneg BUMN RI Bidang Riset, pada pokoknya menyampaikanpermohonan persetujuan

., pendapat Ahli dibacakan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli adalah dosen pada Universitas Indonesia.Bahwa bidang keilmuan yang ahli kuasai berkenaan dengan HukumAgraria yang dapat diketahui dari bidang pengajaran dan riset ahli, yaitu: (1) Hukum Pertanahan (2) Pengadaan Tanah (3) Pendaftaran Tanah(4) Landreform dan Tataguna Tanah (5) Tanah sebagai Jaminan Hutang(6) Perbandingan Hukum Tanah (7) Rumah Susun (condominium) dan(8) Politik Hukum Agraria.Bahwa Hukum Pertanahan adalah

ABDUL BASIT

Rupiah dinyatakan tidakberlaku.e Tingkat Kedalaman Investigasi yang kami lakukan dalam penyusunanlaporan penilaian ini dalam tingkat kedalaman memadai dan bebasdari pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelahaan,penghitungan dan analisis.e Sifat dan Sumber Informasi menyatakan opini Nilai Pasar atas objekpenilaian dengan Kepentingan Transaksi Jual Beli ini dapatdiandalkan, karena informasi perkiraan dan pendapat yang kamiperoleh dari berbagai Sumber seperti infomiasi yang dipublikasikandan data riset

IvomasTunggal bahagian Riset ;Bahwa selain bekerja di PT. Ivomas Tunggal saksi tidak ada bekerja diperusahaan lain ;Bahwa PT. Indrapuri Wahana Asia bergerak dibidang perdagangan, berdomisilidimana tidak tahu, pemiliknya adalah keponakan saksi Ghifari Ahmad selakuKomisaris, Direkturnya adalah Terdakwa;Bahwa saksi tidak ada punya jabatan di PT. Indrapuri Wahana Asia tersebut ;Bahwa saksi tidak ada mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PT. IndrapuriWahana Asia ;Bahwa pada tahun 2008 PT.

Itu haknya si preferen, baik maueksekusi juga boleh mau mempaillitkan juga tidak dilarang.Menurut undangundang begitu dan menurut riset mayoritasyang mengajukan permohonan justru adalah kreditorseparatis dan preferen dulu mengajukan kepailitan.Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT MENOLAK DENGANKERAS DAN TEGAS dalildalil PARA PEMBANDING/semula PARAPENGGUGAT dalam Memori Bandingnya angka 5 huruf a sampai huruf eyang pada pokoknya mendalilkan ... permohonan PKPU yang berakhirPAILIT adi Pengadilan Niaga

IvomasTunggal bahagian Riset ;Bahwa selain bekerja di PT. Ivomas Tunggal saksi tidak ada bekerja diperusahaan lain ;Bahwa saksi tahu dengan PT. Indrapuri Wahana Asia bergerak dibidangperdagangan, berdomisili dimana tidak tahu, pemiliknya adalah Ponakan saksiyaitu terdakwa selaku Komisaris, Direkturnya adalah saksi Abdul Majid ;Bahwa saksitidak ada punya jabatan di PT. Indrapuri Wahana Asia tersebut;Bahwa saksi tidak ada mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PT.

Pelaksanaan tugas di Bidang Riset yang berkaitan denganbidang program, produksi, siaran berita dan non berita sertapendokumentasian;c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang program,produksi, siaran berita dan non berita di seluruh SatuanKerja TVRI;d. Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan penyiaranprogram dan berita baik dari dalam maupun luar negeri;e. Pelaksanaan tugas pendokumentasian dan pemeliharaandokumen program dan berita di seluruh Satuan Kerja dalamlingkungan TVRI.f.

IvomasTunggal bahagian Riset ;Bahwa selain bekerja di PT. Ivomas Tunggal saksi tidak ada bekerja diperusahaan lain ;Bahwa saksi tahu dengan PT. Indrapuri Wahana Asia bergerak dibidangperdagangan, berdomisili dimana tidak tahu, pemiliknya adalah keponakan saksiyaitu saksi Ghifari Akbar selaku Komisaris, Direkturnya adalah saksi AbdulMajid ;Bahwa saksi tidak ada punya jabatan di PT. Indrapuri Wahana Asia tersebut,saksi tidak ada mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PT.

Penyelenggaraan riset danteknologi di bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak beresiko tinggi.Penyelenggaraan promosi bidang kehutanan dan perkebunan. Penyelenggaraanpenanganan kebunkebun teknis; Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. InhilTahun Anggaran 2008, maka Panjang tanggul mekanik yang dibangun di arealperkebunan kelapa rakyat di Kab.

Pid.SusTPK/2017/PNBglahli menabrak asasasas hukum pidana seperti contoh ketika akan naikpesawat diingatkan agar tidak membawa narkoba dengan ancamanhukuman yang berat ;Menurut ahli pencegahan akan berfungsi jika ketika KPK mengetahuiakan adanya rencana kejahatan lalu KPK memberitahu atau mencegahOrang yang bersangkutan agar tidak melakukan kejahatan karena tugaskita mengingatkan agar orang tidak melakukan tindak pidana ;Ahli pernah melakukan kajian mengenai permasalahan suap, saat ituKPK juga melakukan riset

SUTAN BHATOEGANA, MM, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan T erdakwa;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Anggota DPR RI di KomisiVII, yang membidangi masalah energi, riset dan tekhnologi, lingkungan hidup;Bahwa mitra kerja Komisi VII antara lain adalah Kementerian ESDM;Bahwa Saksi pernah menelepon Terdakwa, sebelum diadakan rapat kerjaantara ESDM

Penggerakan berbeda dengan menyuruh melakukan,karena dibatasi dengan sarana, sarananya yang terbatas disanadengan janji, penyalahgunaan martabat, dengan kekerasan, ancamankekerasan, dan seterusnya;Bahwa Pasal 56 KUHP berbicara tentang bentuk penyertaan dalambentuk yang lain yaitu perbantuan, orang yang membantu pihak lainuntuk melakukan tindak pidana;Bahwa pengalaman dari beberapa riset yang dilakukan, kadangkadang memang ada kesulitan bagi temanteman Penuntut Umumuntuk memilin satu jenis bentuk

diskusipublik dengan tema sosialisasi kenaikan harga BBM di Indonesia yangdiselenggarakan di Jakarta oleh CV CARLINDA ABADI dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) No. 127157Y/019/110 tgl. 04/07/2012 sejumlahRp.88.021.818,00, Surat Perintah Membayar (SPM) No. 02169/ESDM/SJHH/2012 tgl. 18/06/2012 sejumlah Rp.88.021.818,00 atas Surat PerintahKerja No. 40/SPK/P2K.P/PL.S/SJH/III/2012 tgl. 27/03/2012 sejumlahRp.98.800.000,00 dan dokumen pendukungnya. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan sosialisasi riset

perjalanan dinas ke Jakarta, Kalimantan, Jogjakarta,Semarang; Bahwa pada tahun 2008 saksi melakukan perjalanan dinas menggunakanpesawat Lion Air dan Sriwijaya Air; Bahwa biaya perjalanan dinas yang Saksi terima bersumber dari APBDpropinsi Gorontalo, dimana saksi menerima biaya perjalanan dinas dariBendahara atau pendamping, dan ada tanda terima dari Bendahara; Bahwa saksi mengetahui adanya perjalanan dinas ke daerah sebagaiberikut : Tanggal 3 Fabruari 2008 kunjungan ke departemen pertanian, PU,Menteri Riset

., M.H;Bahwa bidang keilmuan yang ahli kuasai berkenaan dengan HukumAgraria yang dapat diketahui dari bidang pengajaran dan riset ahli, yaitu :(1) Hukum Pertanahan (2) Pengadaan Tanah (3) Pendaftaran Tanah (4)Landreform dan Tataguna Tanah (5) Tanah sebagai Jaminan Hutang (6)Halaman 232 dari 285 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPerbandingan Hukum Tanah (7) Rumah Susun (condominium) dan (8)Politik Hukum Agraria.Bahwa Hukum Pertanahan adalah bidang atau cabang dari ilmu hukumyang mempelajari