Ditemukan 2731 data
862 — 683
masuk, katanya mau cek kedalam ;Bahwa, sebelum Polisi datang Margriet sudah keluar sekitar jam10.00 Wita, kemudian sekitar 10.30 Wita Polisi datang danmasuk kedalam rumah;Bahwa, selama saksi bertugas di tempatnya Margriet saksi tidakpernah berbicara dengan Agustay ;Bahwa, setelah ditemukan jenazah, kemudian mayat di bungkushampir sekitar jam 12.00 Wita siang, kemudian saksi di boncengdibawa ke Poltabes, waktu itu Margriet dan Agustay tidak saksilihat disana ;Bahwa, setelah saksi dan Margriet datang dikawal
215 — 126
Karena merupakan LEMBAGA YANG BERWENANG DANDI SAHKAN oleh NEGARA maka sertifikat tanah yang dikeluarkannya secara sahmenurut hukum Negara HARUS dikawal dan dijaga oleh aparatur pemerintahan yangterkait karenanya.
220 — 1249
La Gode yangsudah tertangkap di Pelabuhan Kramat.Bahwa beberapa jam kemudian tepatnya sudah masuk hariSelasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WITA Sar.La Gode dengan kepala terbungkus kantong plastik warnahitam dan ke dua tangannya diborgol dari belakang tiba di PosSatgas dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Satgasdan 2 (dua) orang anggota Polisi berpakaian preman.Bahwa selanjutnya Sdr.
133 — 56
(Kepala Dinas Kesehatan)mengintruksikan agar mengamankan paketpaket dalam plotingtersebut dan dikawal sebaikbaiknya, dan atas daftar ploting yangdiberikan kepada kami oleh Sdr.DADANG.S.p.M.E.pid. (Kepala DinasKesehatan) sekitar Awal Februari 2012, kami diinstruksikan untuksegera menghubungi pihakpihak yang tertera dalam ploting tersebut.Halaman 71 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srge Daftar plotting diterima oleh MAMAK JAMAKSARI, S.Sos.M.Kes(PPK/KPA) dikediaman Sdr.
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3090 — 3945
Pengarusutamaan kepatuhan kepada kode etik dan pedoman perilakupenyelenggara pemilu yang dikawal oleh DKPP maupun Bawaslu secara ad hoctentu dapat menjadi perisai perlindungan hukum seperti yang diharapkan bersamanamun sebaliknya jika keadaan legal grey area batas antara penegakan etikadengan penegakan hukum masih saja bersifat problematis untuk ditentukansecara jelas dan tegas batasbatasnya (clearcut boundaries) justru kondisisebaliknya yang akan terjadi.
108 — 58
(Konstatering)pekara Nomor : 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP tertanggal 22 Mei 2009 yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuk Pakam, dimana dalam beritaacara tersebut telah menjelaskan dikutip sebagai berikut:setelah kepada mereka saya beritahukan tentang kedatangan kami, serayamemeprlihatkan dan membacakan surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriLubuk Pakam tersebut diatas, maka sya Juru Sita dengan ditemani oleh keduaornag saksiTersebut diatas dengan dibantu oleh Tenaga Pekerja dan dikawal
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
561 — 392
Jadi Terdakwamiscol ke nomor saksi kemudian pamit saksi pulang, belum sampai keluarruangan tibatiba serombongan orang masuk, mendorong saksi masuk kedalam ruangan Terdakwa lagi menyatakan mereka adalah polisi danmemerintahkan saksi agar diam ditempat. lalu saksi didorong, disudutkan,ditiarapkan diruangan Terdakwa kemudian kepala saksi dipukul dandibawa keluar dikawal 3 orang dibawa ke polres kemudian di BAP sampaiewat tengah malam ditanylain tentang penyerahan uang tersebutBahwa menurut saksi atas
FaishalAssegaf, saksi mengetahui bahwa uang tersebut untuk pengurusan IPPT, yangseharusnya pengurusan tersebut tidak ada biayanya.Bahwa saat saksi pergi dari Polres ke kantor DPKPP saksi tidak dikawal, saksihanya bersama Rodimot dan saat pergi dari Polres saksi tidak ke ruang Kasatterlebih dahulu.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Rodimot menyuruh tandatangan sebuahsurat kemudian saksi baca judul surat tersebut tertera penanguhan penahanandan saksi juga melihat ada berkas surat permohonan penangguhan
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
416 — 153
luluskami undang untuk mengambil dokumen lelang setelah itu dilakukandokumen lelang dengan mengajukan syarat admnistrasi, teknis danbiaya.Untuk tahun 2010 kami mengikuti dokumen tahun 2009, dokumen tahun2010 masih sebenarnya berkala dari konsultan perencana karena tahun2009 baru dibayar 80%, merupakan tugas untuk proses lanjutan untukmembantu kami utnuk membuatkan dokumen pengadaan Tahun 2010dan seterusnya, jadi masih tugas konsultan untuk melanjutkan karenaperencanaan itu berkala, selanjutnya dikawal
WISNU HANDONO sudah tidak sulitlagi untuk masuk dan memastikan kemenangan dari PT Duta GrahaIndah karena memang sudah dikawal oleh sdr. MADE MEREGAVA.Demikian juga halnya dengan proses pengawalan pemenangan PTArkitek Team Empat dan PT Arkonin dalam pelelangan pekerjaan jasakonsultansi untuk pekeryaan pembangunan rumah sakit pendidikankhusus penyakit infeksi dan pariwisata Univ. Udayana yang nantinya sar.WISNU HANDONO lah yang berkomunikasi dengan pihak panitiapengadaan Univ.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
343 — 214
IndoportUtama tersebut, Terdakwa beberapa kali mengundang Ilham Nurdiyantountuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan Terdakwayang juga melibatkan Didakus Leba, dan dalam beberapa kali pertemuantersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa proseskredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakaluntuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modalkredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uangHalaman 12 dari 342
IndoportUtama tersebut, Terdakwa beberapa kali mengundang Ilham Nurdiyantountuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan Terdakwayang juga melibatkan Didakus Leba, dan dalam beberapa kali pertemuantersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa proseskredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakaluntuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modalkredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uangdan jaminannya akan
158 — 100
untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus korupsi dalam prosesperencanaan, salah satunya yaitu anggaran dikawal
1977 — 1916
La Gode yangsudah tertangkap di Pelabuhan Keramat.Bahwa beberapa jam kemudian tepatnya sudah masuk hariSelasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIT Sadr.La Gode dengan kepala terbungkus kantong plastik warnahitam dan kedua tangannya diborgol dari belakang tiba di PosSatgas dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Satgasdan 2 (dua) orang anggota Polisi berpakaian preman.Bahwa selanjutnya Sdr.
188 — 197
untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus korupsi dalam prosesperencanaan, salah satunya yaitu anggaran dikawal
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1158 — 435
;Bahwa kemudian saksi menetapkan HPS sekitar Rp.122 Milyar;Bahwa setelah ditetaobkan HPS, kemudian dokumen tersebutdiserahkan kepada Pokja, selanjutnya Pokja yang melaksanakanproses pelelangannya;Bahwa sebelum proses pelelangan saksi tidak ada bertemu orangdari PT Wijaya Karya;Bahwa waktu proses sebelum HPS juga tidak ada bertemu denganorang PT Wijaya Karya;Bahwa saksi tidak ada mengatakan menitipbkan PT Wijaya Karyakepada panitia lelang, saksi tidak pernah mengatakan bahwa PTWijaya Karya harus dikawal
kepada Pokja;Bahwa Ketua Pokja adalah FAUZI;Bahwa bukan dari saksi yang mengatakan kepada FAUZI KetuaPokja bahwa PT Wijaya Karya harus dikawal;Bahwa saksi mengetahui berapa peserta lelang setelah dokumenlelang diserahkan kepada saksi; Awalnya ada 58 (lima puluhdelapan) perusahaan yang ikut lelang, kemudian prakualifikasiadministrasi, yang tinggal adalah 5 (lima) perusahaan, yaitu PT PP,PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, dan PTAdhi Karya;Bahwa PT Wika adalah penawar terendah yaitu
135 — 53
Apabila pada waktu ituTerdakwa sudah tahu bahwa pengadaan itu tidak fair dan melanggar aturan, dimana untuk menurunkan anggaran tersebut harus dikawal secara khusus, pastiTerdakwa akan menolaknya. Tidak pernah terbersit sedikitoun dalam pikiran danhati Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri. Kasus yang menimpa Terdakwaadalah kasus yang yang sudah disetting dari atas dan Terdakwa dijadikankorbannya atau tumbalnya. Terdakwa tidak tahu menahu serta tidak ikut dalamperencanaan proyek tersebut.
143 — 39
Pulung Perdana saksi tidak ingat ;Bahwa yang saksi jadikan pedoman bahwa kontrak itu melalui legal prospekitu berproses dengan dikawal oleh lembar pemeriksaan cek list, memuatjudul kontrak ada nomor urut pejabat yang dilewati, lalu disitu ada catatandan paraf serta tanda sampai dengan ditandatangan oleh Direksi;Bahwa kalau melalui legal, saksi memberikan paraf ditiap lembar bodykontrak saksi memaraf sampai dengan lembarlembar pendukungnya kalautehnistehnis kalau keuangankeuangan yang memerafnya ;
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
166 — 74
ELY HARTONO, dan selanjutnyasaksi bawa uang tersebut untuk dibayarkan ke Bank Jateng unit Purwodadidengan dikawal 2 orang laki laki dari DP2KAD. Setelah sampai di BankJateng saksi menerima 4 slip setoran untuk masing masing tahuntunggakan. Dan pada saat itu ada uang kembalian sebesar Rp. 250.000,dan langsung saksi serahkan kepada Kaur Keuangan, namun ke 4 slipsetoran tersebut diminta oleh Kepala Desa.
187 — 102
Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2011 telah terjadi PenggalianBandar/Parit Blocking oleh Tergugat I sebagai kelanjutan dari kegiatan pemasanganPatok pada tanggal 7 November 2011 yang dimulai dari blok C10 sampai denganblok B8 dan B7 diantara pohon kelapa sawit yang belum menghasilkan (TBM) danpohon kelapa sawit yang menghasilkan (TM) dengan menggunakan alat beratExcavator Hitachi serta dikawal oleh petugas keamanan Tergugat I dan sekelompokHalaman 31 dari 291 Putusan No.15/Pdt.G/2013/PN.TDN.massa
Terbanding/Terdakwa : IDRUS MARHAM
314 — 234
Putusan Nomor : 16/Pid.SusTPK/2019/PT.DKIPidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan alternatifpertama, dengan alasan : Bahwa di persidangan di peroleh fakta, Eni MaulaniSaragih secara intensip melaporkan kepada Terdakwa mengenai prosesjalannya kesepaktan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambangRiau 1, yang sedang dikawal oleh Eni Maulani Saragih, yang dibuktikanadanya percakapan telepon yaitu :Pada tanggal 29 Juni 2018, Terdakwa dan Emi Maulani Saragihmenghubungi Johanes
847 — 1564
GOTRI SUYANTOBahwasebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang sudahditandatangani tanggal 1 September 2016 ada 10 item yangdisepakati yang diketahui oleh selurun Bupati, Kapolda, dansebagainya. 10 item ini dikawal pertama terkait denganperencanaan bagaimana kedepannya melakukan pekerjaan yangsecara konsep sudah disusun di Bapeda dan itu sudah dicobadipaparkan termasuk dan juga sudah melakukan studi banding keSurabaya, Sumatera Utara dan lainnya termasuk dengan BPKP.Bagaimana mengintegrasikan
248 — 123
BP PBB initermasuk jasa, dalam PP 105 inilah dikawal bahwa setelah Perda APBD adaPeraturan kepala daerah tentang penjabaran, dan menurunkan keputusankepala daerah yang merupakan ruang otorisasi kepala daerah.