Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugasmembantu PPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secaraaktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.;Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tidak melakukantugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MT yang selainselaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang,tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T,M.Sc. menghubungi terdakwa Franchisca Anggela untuk dibuatkanspesifikasi tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya sebagai syaratkelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNPdan permintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa harikemudian dipenuhi oleh terdakwa Franchisca Anggela denganmenyerahkan Spesifikasi Tekhnis

;BahwaselanjutnyaberdasarkanSpesifikasi Tekhnis danRencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa Franchisca Anggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga dengan membandingkandengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernahdilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkanteoriteoridariinternethingga terbentuklah HPS danSpesifikasiTekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Dalam pertemuantersebut saksi Darusmandi tunjukkan HPS dan Spesifikasi Tekhnis yangtelah dipersiapkan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. dan diperintahkanuntuk menandatangani HPS dan Spesifikasi Tekhnis dan dokumen lainnyayang telah dipersiapkan tersebut, selain itu saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Saksidokumen tersebut kepada Saksi Saparuddin selaku Ketua Panitia lelangjuga memerintahkan Darusmanuntuk mengantarkan seluruhsedangkan Softcopy HPS dan kelengkapan lain dikirimkan sendiri olehsaksi Dedih

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugasmembantu PPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secaraaktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraansendiri (HPS) danSpesifikasiteknis kegiatansaksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tidakmelakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunan sekolahbaik kuantitas maupun kualitas dengan tetapmengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.

Keuangan MelkiasSaeman (Masyarakat Desa Nipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan ketersampaian

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.Halaman 16 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimana diaturdidalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block Grant PembangunanUSB Lanjutan Tahun 2012, terdakwa kemudian membentuk PanitiaPembangunan Sekolah (P2S

Keuangan Melkias Saeman(Masyarakat Desa Nipa);v Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaTerdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukanpenandatanganan pemberian bantuan / SPPB, pernyataankesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuandan persyaratan, menandatangani kwitansi penerimaan dana sertaberkasberkas lain yang diperlukan, menyusun rekap laporanketersampaian

Liyah selaku Ketua Penitia Pemeriksa Barang, saksiSabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia PemeriksaBarang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggotaPenitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis dan saksi RiswanSyahputra bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT.

Yustiar Yuni, MM binYuniarti (Kuasa Pengguna Anggaran), saksiKhairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Mudaris, SPbin M. Liyah (Ketua Panitia Pemeriksa Barang),saksi Sabaruddin bin Adam UN (Sekretaris PanitiaPemeriksa Barang), dan saksi Eka Rifawati, SP16binti Ridwan (Anggota Panitia Pemeriksa Barangdari Unsur Tekhnis), telah memperkaya dirinyasendiri dan atau PT. ACINDO WIRA PERKASA,sementara Negara cq.

saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana OtonomiKhusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten AcehSelatan.

LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah(dibuktikan dengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaanpembibitan dan pengadaan bibit oleh/dari penangkarbibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP).

31 (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), saksiSabaruddin bin Adam UN (Sekretaris PanitiaPemeriksa Barang), dan saksi Eka Rifawati, SPbinti Ridwan (Anggota Panitia PemeriksaBarang dari Unsur Tekhnis), telahmenguntungkan dirinyasendiri dan atau PT.

Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009, bersama saksi Mudaris, SP Bin M.Liyah (Ketua Penitia Pemeriksa Barang), saksi Sabaruddin Bin Adam UN(Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang), Eka Rifawati,SP Binti Ridwan (anggotaPenitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis), saksi

Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit oleh/daripenangkar bibit yang memilikiTanda Registrasi UsahaPerbenihan Perkebunan (TRUP).

No. 291 K/Pid.Sus/201212Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan bersama dengan saksi Mudaris,SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi SabaruddinBin Adam UN selaku Sekretaris Penitia Pemeriksa Barang, saksi EkaRifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dariUnsur Tekhnis dan saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin selaku KuasaDirektur PT.

ANUGRAH PERKASA telah sesuai denganspesifikasi tekhnis sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak. Ketikamelaksanakan tugas tersebut, Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin SarwaniJamal, saksi Mudaris, SP bin M.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan bersama dengan saksiMudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksiSabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Penitia Pemeriksa Barang, saksiEka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dariUnsur Tekhnis dan saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin selaku KuasaDirektur PT.

kecamatan bersama PMT melakukan validasi DNS tersebut keBP3K mengenai Gapoktan yang bersangkutan;Kemudian PMT bersama tim Tekhnis Kabupaten melakukan verifikasi data gapoktan;Kemudian jika data tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar maka data tersebutdibawa ke tim Tekhnis Propinsi dibawah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) untuk diverifikasi;Bila data tersebut telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya data tersebutdiusulkan ke Depertemen Pertanian RI.Setelah data tersebut berada

kabupaten melalui dandiketahui tim tekhnis Kecamatan;Tim tekhnis kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan permohonan rekomendasiberupa surat pernyataan ketua gapoktan untuk tidak melakukan KKN dan disalurkansesuai RUK, Surat Pernyataan dari Penyuluh Pendamping yang menyatakan bahwaRencana Usaha Anggota (RUA), RUK dan Rencana Usaha Bersama (RUB) telahsesual;Kemudian Kepala BP3K menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi yang dibuatoleh pengurus Gapoktan kepada Tim Tekhnis Kabupaten.Setelah diverifikasi

oleh tim tekhnis Kabupaten dan dinyatakan lengkap selanjutnyaKetua Tim Tekhnis Kabupaten memberikan Surat Rekomendasi sesuai denganpengajuan dari Pengurus Gapoktan.Setelah keluar surat rekomendasi dari Ketua tim tekhnis Kabupaten, surat tersebutdigunakan sebagai syarat untuk mencairkan dana PUAP yang terdapat dalam rekeningGapoktan di bank Rakyat Indonesia.Selain surat rekomendasi dari ketua tim tekhnis kabupaten untuk pencairan danaPUAP di Bank Rakyat Indonesia diperlukan juga slip penarikan seyumlah

pengajuanyang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Bendahara.e Setelah dana dicairkan dari BRI kemudian diterima oleh Ketua dan BendaharaGapoktan selanjutnya pengurus gapoktan menyalurkan dana tersebut kepada anggotakelompok yang meminjam .= Bahwa ahli menerangkan di dalam Juklak dan Juknis Program PUAP memangtidak diatur mengenai pencairan dana PUAP harus ada surat rekomendasi dariKetua Tim Tekhnis Kabupaten tetapi di beberapa tempat ada syarat mengenaisurat rekomendasi dari Ketua Tim Tekhnis

Dalam pelaporan inilahdilampirkan fotokopi rekening Gapoktan terbaru. untuk mengetahuiperkembangan kegiatan usaha gapoktan tersebut.= Bahwa ahli menerangkan pengurus Gapoktan memiliki kewajiban untukmelaporkan setiap penggunaan dana PUAP setiap bulan kepada BP3KKecamatan yang kemudian diteruskan laporannya ke Tim Tekhnis Kabupatendan PMT hingga ke Propinsi sampai ke Kementerian Pertanian.

Beringin Kota Magelang;Bahwa pembuatan spesifikasi tekhnis tersebut termasuk, jumlah barang,kualitas barang ataupun ukuran barang tidak ada karena kelupaan. Dalamspesifikasi tekhnis tidak saksi masukkan kerena sudah saksi masukkandalam gambar kerja. Dalam gambar kerja juga dimasukkan termasukukuran besinya.

Spesifikasi barang ada di dalam spesifikasi tekhnis yang beradadi dalam perjanjian kontrak. Untuk spesifikasi tekhnis ada tetapi tidakmenyebutkan ketebalan besi;Bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukan HPS adalah: a.Harga pasar; b. Perkiraan perhitungan biaya (engineers estimate) yangdikeluarkan oleh konsultan perencana ; c.

Saksi menerima dalam bentuk hard copy padatanggal 11 April 2012 sedangkan soft copy saksi tidak menerima karenaditerima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Arif Pribadi,ST danYetti Setianingsih, SP;Bahwa spesifikasi tekhnis dan gambar tekhnis yang telah diterimatersebut ada dilakukan revisi masalah ukurannya;Bahwa yang digunakan untuk acuan adalah gambar yang ada di dalamkontrak yang tanpa spesifikasi ketebalan besi yaitu gambar yang adadalam kontrak tersebut;Bahwa untuk spesifikasi tekhnis

dan gambar tekhnis yang sudah direvisidiserahkan kepada Yetty Setianingsih, SP tetapi waktunya kapan saksitidak ingat.

Saksi belum pernah melihat ataupun mengoreksi spesifikasitekhnis dan gambar tekhnis yang telah direvisi dan saksi melihatnyasebelum ada revisi. Gambar tekhnis yang sudah direvisi belummencantumkan ketebalan besi untuk pembuatan pergola.

/PN.Pdg(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan persyaratan kelompok sebanyak 6 item tanoa mengikutsertakan anggota TimTekhnis yang lainnya, namun khususnya mengenai

dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dan substansi atas laporankemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang disampaikan kelompok tani,namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa

Bersamasama dengan kelompok menyusun rencana usaha kelompok Melakukan pembinaan tekhnis Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan Menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha peternakan Menyampaikan laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Prop.

Asosiasi/swasta danmasyarakat sekitarnya.(4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanhg diusulkandiproposal.(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan

/PN.PdgSumarna tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan SapiPerah sebagaimana yang dilampirkan ;Bahwa sesuai dengan tugas dari terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku

Budiman Effendi , MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 bersamasamadengan Ir.

BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasama dengan Ir.

BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasamadengan Ir.

Budiman Effendi, MP , sebagai Kepala DinasPertanianKabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Pasi Puso (BP3) Kabupaten Maros Tahun 2011 , bersamasama dengan Ir.

4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK)Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.

Lainlain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk tekhnis ini.C.

Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

MUKHSIN,M.Mpd. selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) PendidikanKecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya padakurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas PendidikanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa danmengadili

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM~ maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu..........Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut : Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan ;Melakukan...........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

Kepala15Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan adalah dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM danDrs. H. MUKHSIN, MPzd. ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 11 Undangundang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Teknis Spek yang KeteranganMinimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

Huruf (b): Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK,memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya tekhnis,serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuaidengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.Ill.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT. Multi SistemKomunikasi;Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE menunjukterdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paketHal 32 Puts.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANT V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BP3IP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Diklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Hal 9 s/d 20 putusan Pidana No.170/Pid/2016/PT/PDGDiklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yangHalaman 1 dari

SayokoSetyowibi agar format spesifikasi Tekhnis genset PT. Rutandigunakan sebagai FormatSpesifikasi Tekhnis Genset padadokumen pengadaan, kemudian hasil survey tersebutdilakukan pembahasan dalam penetapan HPS bersamadengan Panitia Pengadaan, saat pembahasan tersebut Alm.Sayoko Setyowibi selaku Ketua Panitia Pengadaanmembawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT.

Rutan danmemerintahkan saksi Muhammad Sodigqg agar membuatrange spesifikasi tekhnis genset didasarkan kepadaSpesifikasi Tekhnis milik PT.

Dwika Herdikiawan, M.M sebagaispesifikasi tekhnis barang dalam pengadaan genset untukDEMFAR Tahun Anggaran 2013;Il. TAHAP PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN. Bahwa setelah HPS ditetapkan oleh Ir.

Sayoko Setyowibi agar formatspesifikasi Tekhnis genset PT. Rutan digunakan sebagaiFormatSpesifikasi Tekhnis Genset pada dokumen pengadaan,kemudian hasil survey tersebut dilakukan pembahasan dalampenetapan HPS bersama dengan Panitia Pengadaan, saatpembahasan tersebut Alm. Sayoko Setyowibi selaku Ketua PanitiaPengadaan membawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT. Rutandan memerintahkan saksi Muhammad Sodiq agar membuat rangespesifikasi tekhnis genset didasarkan kepada Spesifikasi Tekhnismilik PT.

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruanbersamasama dengan Drs. HERI PURNOMO, MM.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan dan ada juga yang diberikan kepada Drs. HERIPURNOMO, MM.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagaiberikut :Menginformasikan........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruandan juga kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan........Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan ada jugayang diberikan kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;34Bahwa PT.

;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;44Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhisyaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

,M.Kn bersamasama saksi UNTUNG, S.T. bin DURANIDI (didakwa dalam berkas perkaraterpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954157Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor :SK 954067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok diLingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan

Perkara No.7/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa secara melawan hukum tetap membuat laporan kemajuan fisik pekerjaanseolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu,dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasaruntuk melakukan pencairan

STRUKTUR 7,9Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa

pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.

dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yangada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untukmelakukan pencairan antara lain sebagai berikut :1.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 27TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2. Integrated Cinema Media Tidak Jelas DCI Up Tekhnologi Hal 34 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI Processor 2K dimiliki oleh DCP yang3. DCI Up To 4K ditawarkan2D support tekhnologi 4K4.

Indotech Global yang penawarannya memenuhi spesifikasi, makaAbdul Kholik dan terdakwa melakukan negosiasi tekhnis pekerjaanPengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable yang dituangkandalam Berita Acara Negosiasi Tekhnis Nomor.10/ULP.SETJEN/LSF/DCPP/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dengan hasil yaitu CV.Indotech Global bersedia menambahkan masa garansi dari item SoundSystem Digital Cinema Projector yang semula hanya 1 (satu) tahunmenjadi 2 (dua) tahun.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI spesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

(seratus dua puluh) hari kalender,terhitung semenjak dana bantuan diterima oleh sekolah; Pasal 4Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajibandan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan danhasil pembangunan sekolah baik kuantitas maupunkualitas dengan tetap mengacu kepada panduanpelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujui pihakpertama;1.

Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.

Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

Pihak Kedua ( Kepala Sekolah / Terdakwa )berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap prosespelaksanaan dan hasil pembangunan sekolah baikkuantitas maupun kualitas dengan tetap mengacu kepadapanduan pelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujuipihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar