..Tekhnis), saksi Azaman bin Idris (Bendaharawan PengeluaranPembantu), saksi Suharsoyo, SP bin Sukirman (PejabatPenatausahaan Keuangan), saksi Riswan Syahputra BinSaifuddin (Kuasa Direktur PT.

ACINDO WIRA PERKASA dan terdakwa IIKhairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat Penunjukan tersebut.Kemudian ,......Kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Ir. H.

LOUN SUM atau lainnya yangditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DOpembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya : Prosespelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitOleh/dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa.,........

Khairil Anwar, SE binSarwani Jamal dalam jabatan atau kedudukan selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana OtonomiKhusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenAceh Selatan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009, bersama dengan saksi Mudaris, SP Bin M.

LOUN SUM atau lainnya yangditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DOpembelian).Persyaratan Tekhnis lainnya : Prosespelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa,......Bahwa PT.

Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD)TA 2005 No.412.6/1999/415.59/2005 yang juga diatur dalam BAB II hurufb Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009No.412.6/1028/418.63/2009 yang pada intinya mengatur tentang PrinsipPrinsip Pengelolaan Alokasi dana Desa.BAB Il huruf C angka 2 huruf a ke2) huruf j Pedoman TekhnisPelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalam BAB II huruf C angka 2 huruf a ke2) huruf j Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi

BAB Ill huruf C angka 1 huruf e Pedoman Tekhnis Pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diaturdalam BAB III huruf C angka 1 huruf e Pedoman Tekhnis PelaksanaanAlokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yangberbunyi Melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADD sesuai denganRPD yang telah dibuat.8.

BAB Ill huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi danaDesa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalammill huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa(ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yang berbunyi PelaksanaTekhnis kegiatan fisik, proyek, sarana dan prasarana dilaksanakan olehLPMD.9.

BAB II huruf b Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa(ADD) TA 2008 No. 412.6/1999/418.59/2008 yang juga diaturdalam BAB Il huruf b Pedoman Tekhnis Pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yangpada intinya mengatur tentang PrinsipPrinsip PengelolaanAlokasi dana Desa..

BAB Ill huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang jugadiatur dalam BAB Ill huruf C angka 4 Pedoman TekhnisPelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yang berbunyi Pelaksana Tekhnis kegiatan fisik,proyek, sarana dan prasarana dilaksanakan oleh LPMD.9.

4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK)Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.

Lainlain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk tekhnis ini.C.

Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar PidanaNomor 3551/201 7/S.473.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 7 Juli 2017, selama30 (tiga puluh) hari ke Il sejak tanggal 27 Agustus 2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa DEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc selaku wakil rektor UBBdan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaan Energy SolarCell

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan olehTerdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasiteknis kegiatan Terdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc tidak melakukan tugasnyadengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MT yang selain selaku PPKjuga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justrusekira tanggal 13 September 2012 Terdakwa menghubungi Saksi FranchiscaAnggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnis dan Rencana Anggaran Biayasebagai syarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKLAPBNP dan permintaan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian dipenuhioleh Saksi Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis danRencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar

Cell System kepadaTerdakwa Dedih SapjahBahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari SaksiFranchisca Anggela tersebut Terdakwa melakukan verifikasi harga denganmembandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yangHal. 6 dari63 hal.

Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017pernah dilaksanakan oleh Saksi Franchisca Anggela dan berdasarkan teoriteoridari internet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruanbersamasama dengan Drs. HERI PURNOMO, MM.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan dan ada juga yang diberikan kepada Drs. HERIPURNOMO, MM.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagaiberikut :Menginformasikan........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruandan juga kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan........Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan ada jugayang diberikan kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Teknis Spek yang KeteranganMinimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

Huruf (b): Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK,memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya tekhnis,serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuaidengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.Ill.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT. Multi SistemKomunikasi;Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE menunjukterdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paketHal 32 Puts.

,M.Kn bersamasama saksi UNTUNG, S.T. bin DURANIDI (didakwa dalam berkas perkaraterpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954157Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor :SK 954067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok diLingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan

Perkara No.7/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa secara melawan hukum tetap membuat laporan kemajuan fisik pekerjaanseolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu,dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasaruntuk melakukan pencairan

STRUKTUR 7,9Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa

pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.

dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yangada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untukmelakukan pencairan antara lain sebagai berikut :1.

SayokoSetyowibi agar format spesifikasi Tekhnis genset PT. Rutandigunakan sebagai FormatSpesifikasi Tekhnis Genset padadokumen pengadaan, kemudian hasil survey tersebutdilakukan pembahasan dalam penetapan HPS bersamadengan Panitia Pengadaan, saat pembahasan tersebut Alm.Sayoko Setyowibi selaku Ketua Panitia Pengadaanmembawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT.

Rutan danmemerintahkan saksi Muhammad Sodigqg agar membuatrange spesifikasi tekhnis genset didasarkan kepadaSpesifikasi Tekhnis milik PT.

Dwika Herdikiawan, M.M sebagaispesifikasi tekhnis barang dalam pengadaan genset untukDEMFAR Tahun Anggaran 2013;Il. TAHAP PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN. Bahwa setelah HPS ditetapkan oleh Ir.

Sayoko Setyowibi agar formatspesifikasi Tekhnis genset PT. Rutan digunakan sebagaiFormatSpesifikasi Tekhnis Genset pada dokumen pengadaan,kemudian hasil survey tersebut dilakukan pembahasan dalampenetapan HPS bersama dengan Panitia Pengadaan, saatpembahasan tersebut Alm. Sayoko Setyowibi selaku Ketua PanitiaPengadaan membawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT. Rutandan memerintahkan saksi Muhammad Sodiq agar membuat rangespesifikasi tekhnis genset didasarkan kepada Spesifikasi Tekhnismilik PT.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 27TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2. Integrated Cinema Media Tidak Jelas DCI Up Tekhnologi Hal 34 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI Processor 2K dimiliki oleh DCP yang3. DCI Up To 4K ditawarkan2D support tekhnologi 4K4.

Indotech Global yang penawarannya memenuhi spesifikasi, makaAbdul Kholik dan terdakwa melakukan negosiasi tekhnis pekerjaanPengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable yang dituangkandalam Berita Acara Negosiasi Tekhnis Nomor.10/ULP.SETJEN/LSF/DCPP/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dengan hasil yaitu CV.Indotech Global bersedia menambahkan masa garansi dari item SoundSystem Digital Cinema Projector yang semula hanya 1 (satu) tahunmenjadi 2 (dua) tahun.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI spesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

kecamatan bersama PMT melakukan validasi DNS tersebut keBP3K mengenai Gapoktan yang bersangkutan;Kemudian PMT bersama tim Tekhnis Kabupaten melakukan verifikasi data gapoktan;Kemudian jika data tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar maka data tersebutdibawa ke tim Tekhnis Propinsi dibawah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) untuk diverifikasi;Bila data tersebut telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya data tersebutdiusulkan ke Depertemen Pertanian RI.Setelah data tersebut berada

kabupaten melalui dandiketahui tim tekhnis Kecamatan;Tim tekhnis kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan permohonan rekomendasiberupa surat pernyataan ketua gapoktan untuk tidak melakukan KKN dan disalurkansesuai RUK, Surat Pernyataan dari Penyuluh Pendamping yang menyatakan bahwaRencana Usaha Anggota (RUA), RUK dan Rencana Usaha Bersama (RUB) telahsesual;Kemudian Kepala BP3K menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi yang dibuatoleh pengurus Gapoktan kepada Tim Tekhnis Kabupaten.Setelah diverifikasi

oleh tim tekhnis Kabupaten dan dinyatakan lengkap selanjutnyaKetua Tim Tekhnis Kabupaten memberikan Surat Rekomendasi sesuai denganpengajuan dari Pengurus Gapoktan.Setelah keluar surat rekomendasi dari Ketua tim tekhnis Kabupaten, surat tersebutdigunakan sebagai syarat untuk mencairkan dana PUAP yang terdapat dalam rekeningGapoktan di bank Rakyat Indonesia.Selain surat rekomendasi dari ketua tim tekhnis kabupaten untuk pencairan danaPUAP di Bank Rakyat Indonesia diperlukan juga slip penarikan seyumlah

pengajuanyang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Bendahara.e Setelah dana dicairkan dari BRI kemudian diterima oleh Ketua dan BendaharaGapoktan selanjutnya pengurus gapoktan menyalurkan dana tersebut kepada anggotakelompok yang meminjam .= Bahwa ahli menerangkan di dalam Juklak dan Juknis Program PUAP memangtidak diatur mengenai pencairan dana PUAP harus ada surat rekomendasi dariKetua Tim Tekhnis Kabupaten tetapi di beberapa tempat ada syarat mengenaisurat rekomendasi dari Ketua Tim Tekhnis

Dalam pelaporan inilahdilampirkan fotokopi rekening Gapoktan terbaru. untuk mengetahuiperkembangan kegiatan usaha gapoktan tersebut.= Bahwa ahli menerangkan pengurus Gapoktan memiliki kewajiban untukmelaporkan setiap penggunaan dana PUAP setiap bulan kepada BP3KKecamatan yang kemudian diteruskan laporannya ke Tim Tekhnis Kabupatendan PMT hingga ke Propinsi sampai ke Kementerian Pertanian.

Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunan sekolahbaik kuantitas maupun kualitas dengan tetapmengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.

Keuangan MelkiasSaeman (Masyarakat Desa Nipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan ketersampaian

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.Halaman 16 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimana diaturdidalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block Grant PembangunanUSB Lanjutan Tahun 2012, terdakwa kemudian membentuk PanitiaPembangunan Sekolah (P2S

Keuangan Melkias Saeman(Masyarakat Desa Nipa);v Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaTerdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukanpenandatanganan pemberian bantuan / SPPB, pernyataankesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuandan persyaratan, menandatangani kwitansi penerimaan dana sertaberkasberkas lain yang diperlukan, menyusun rekap laporanketersampaian

Dan disahkan olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu) saksi H.MARSYAD.SE. Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasatersebut antara lain mengatur tentang Metode EvaluasiPenawaran yang menggunakan penawaran terendah,Spesifikasi barang yang terdiri dari1,. Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah denganspesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20buah2. Selang Pemadam Rubber (karet merah) ukuran 1,5x30m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5x30m sebanyak 40roll3.

danevaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akantetapi pada saat melakukan evaluasi penawarandigunakan sistem nilai (merit point system) yangunsur unsur penilaiannya mencakup : evaluasiadministrasi maupun evaluasi tekhnis dan harga.

' yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan Lampiran KeputusanPresiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakanmemenuhi persyaratan administrasi dengan memberikanpenilaian (skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan /atau harga penawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan ~~ Lampiran KeputusanPresiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan' barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi dengan memberikan penilaian(skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan / atau hargapenawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

,M.SI bahwa Saksi Fikri Salim tidaksanggup untuk memenuhi kekurangan revisi gambar tekhnis bangunansebagai syarat penerbitan PDRT dan memohon bantuan Saksi Iryanto,ST.,M.SI untuk penyelesaian RKB dan PDRT hotel di Cisarua dan RumahSakit di Cibungbulang lalu) Saksi Iryanto, ST.

,M.SI yang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi SonnyPriadi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembanganproses RKB dan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkanuntuk menanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi SonnyPriadi bertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemudengan Saksi Iryanto, ST.

Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;12. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;13. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK.

Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa CCO sudah sesuai dengan ketentuannya karena nilaiCCO tidak menambah atau mengurangi dari nilai kontrakpekerjaan;Bahwa untuk kapasitas saksi selaku KetuaPHO/FHO,pemeriksaan secara tekhnis saksi telahmempercayakan kepada Sekretaris PHO/FHO yang merangkapAsisten Tekhnis atas nama ANADDARAH SHOPIAH, ST.Namun pada dasarnya saksi tidak memeriksa secara tekhnisnyaatau kualitas bangunannya dilapangan karena saksi selakuKetua PHO/FHO tidak pernah memohon kepada KPA melaluiPPK

Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa untuk kapasitas saksi selaku Anggota Panitia PHO,pemeriksaan secara tekhnis kami telah mempercayakan kepadaSekretaris PHO/FHO yang merangkap Asisten Tekhnis atasnama ANADDARAH SHOPIAH, ST.

adalah padapokoknya membantu tugas PPK dalam hal tekhnis pekerjaan, mulaidari perencanaan, pekerjaan fisik berlangsung, dan melakukanproses pengawasan dilapangan.

Terdakwa tidak pernahmemeriksa secara tekhnis atau kualitas bangunannya hanya secarakasat mata saja melakukan pengukuran tidak melakukanpenggalian.

;Bahwa Asisten Tekhnis bersama Panitia PHO, tidak melakukan pemeriksaansecara tekhnis atau kualitas bangunan pekerjaan (saat melakukan pengujiandilapangan yaitu tidak mengambil sampel beton dan tidak melakukanpenggalian pada fisik pekerjaan,hanya memeriksa secara kasat mata atausecara visual) karena telah mempercayakan sepenuhnya kepada KonsultanPengawas yang menurut keterangannya bahwa hasil pekerjaan dilapangansudah sesuai kontrak tanpa ada penyimpangan.

Beringin Kota Magelang;Bahwa pembuatan spesifikasi tekhnis tersebut termasuk, jumlah barang,kualitas barang ataupun ukuran barang tidak ada karena kelupaan. Dalamspesifikasi tekhnis tidak saksi masukkan kerena sudah saksi masukkandalam gambar kerja. Dalam gambar kerja juga dimasukkan termasukukuran besinya.

Spesifikasi barang ada di dalam spesifikasi tekhnis yang beradadi dalam perjanjian kontrak. Untuk spesifikasi tekhnis ada tetapi tidakmenyebutkan ketebalan besi;Bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukan HPS adalah: a.Harga pasar; b. Perkiraan perhitungan biaya (engineers estimate) yangdikeluarkan oleh konsultan perencana ; c.

Saksi menerima dalam bentuk hard copy padatanggal 11 April 2012 sedangkan soft copy saksi tidak menerima karenaditerima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Arif Pribadi,ST danYetti Setianingsih, SP;Bahwa spesifikasi tekhnis dan gambar tekhnis yang telah diterimatersebut ada dilakukan revisi masalah ukurannya;Bahwa yang digunakan untuk acuan adalah gambar yang ada di dalamkontrak yang tanpa spesifikasi ketebalan besi yaitu gambar yang adadalam kontrak tersebut;Bahwa untuk spesifikasi tekhnis

dan gambar tekhnis yang sudah direvisidiserahkan kepada Yetty Setianingsih, SP tetapi waktunya kapan saksitidak ingat.

Saksi belum pernah melihat ataupun mengoreksi spesifikasitekhnis dan gambar tekhnis yang telah direvisi dan saksi melihatnyasebelum ada revisi. Gambar tekhnis yang sudah direvisi belummencantumkan ketebalan besi untuk pembuatan pergola.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANTI V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BPSIP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salahsatunya adalah termasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklatlaut hanya sebagai penyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unitpenyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikatke direktorat Jendral Perhubungan laut dan setelah itu barulah DirektoratJendral Perhubungan Laut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihatsertifikat ANT V atas nama Terdakwa Yosman Telau Mbanua berdasarkankode number yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211 adanya

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Nomor 1466 K/PID.SUS/2017=~ ON OD11.12.13.14.15.16.Like1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/201715.16.17.18.19.20.Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya SaingDaya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

HPS, PengumumanLelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran danDokumen Pengadaan;Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilaikontrak Rp. 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus limapuluh tiga juta rupiah);Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkankepada penyedia barang setelah prestasi pengadaanbarang mencapai 100% berdasarkan berita acarapemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Beritaacara prestasi hasil pengadaan barang = yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

HARTANA SUBEKTI, M.Si telahmenerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar BhumiYogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil PompaSedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

Barangadalah sebagai berikut :Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakartamelaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpurdengan cara menjalin kerjasama dengan PT PutriasiUtama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITHENGINEERING PTE LTD Singapura selaku PerusahaanPendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengankelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles Jetting danVacuum Blower type OMNI;Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yangdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

/PN.Pdg(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan persyaratan kelompok sebanyak 6 item tanoa mengikutsertakan anggota TimTekhnis yang lainnya, namun khususnya mengenai

dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dan substansi atas laporankemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang disampaikan kelompok tani,namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa

Bersamasama dengan kelompok menyusun rencana usaha kelompok Melakukan pembinaan tekhnis Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan Menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha peternakan Menyampaikan laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Prop.

Asosiasi/swasta danmasyarakat sekitarnya.(4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanhg diusulkandiproposal.(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan

/PN.PdgSumarna tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan SapiPerah sebagaimana yang dilampirkan ;Bahwa sesuai dengan tugas dari terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku

dengan BPN ;Bahwa yang lakukan pengukuran lokasi adalah orang BPN ;Bahwa ada biaya khusus untuk pertanahan untuk pengukuran lokasi ;Bahwa biaya untuk BPN adalah berupa biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proses penerbitan sertifikat, ada juga biayauntuk pertimbangan tekhnis itu BPN yang tetapkan ;Bahwa biaya yang dikeluarkan dari total yang harus dibayarkan olehpemerintah kepada masyarakat pemilik tanah yaitu biaya pertimbangan tekhnis1,75 % dan biaya

Saksi tidak tahu pertimbangan tekhnis untuk pengumuran apakah adajuga biayanya karena itu merupakan prodak BPN ;Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya pertimbangan tekhnis sebesar 1,75 %dalam biaya pembebasan lahan, kemudian ada lagi biaya yang dianggarkantersendiri untuk biaya pertimbangan tekhnis yang digabung dan biaya lainnyatotalnya Rp 100.000.000 ;Bahwa fungsi PPTK adalah PPTK yang menyiapkan dokumendokumen yangberhubungan dengan pembebasan lahan tersebut dan jugamengadminsitrasikan halhal yang

hak atau biayapertimbangan tekhnis adalah dari Pemerintah dan dari BPN ;Bahwa BPN menerangkan mengenai biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa ketika proses pembayaran tersebut, saksi tidak turut meneliti mengenaikeabsahan dokumen pemilk lahan tentang itu yang meneliti adalah orang BPN;Bahwa luas lokasi yang ditetapkan untuk Pembangunan Rumah Sakit tersebutadalah sekitar 6 hektar ;Bahwa untuk biaya pertimbangan tekhnis dan biaya pelepasan hak dibayarkankepada BPN, setahu Saksi biaya

Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwadalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan denganpembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit TorajaUtara tersebut ;Bahwa Saksi mengetahui selain biaya ganti rugi kepada pemilik lahan ada jugabiaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dan juga pajak ;Bahwa untuk biaya pajak dipotong langsung oleh Kas Negara, sedangkanuntuk biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dibayarkan kepadaBPN ;Bahwa Saksi mengetahui

ke BPNharus ada kegiatan pertimbangan tekhnis dipotong dari mana urusan merekayang penting kewajiban itu dipenuhi ;Bahwa Proses yang dijalani belum selesai dan tanah tersebut masih miliktanah masyarakat dan belum menjadi milik Pemda, termasuk bagianpertimbangan tekhnis ;Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima uangsebesar Rp.62.869.311, tentang biaya pertimbangan teknis, begitupundengan biaya pelepasan hak sebesar Rp.35.925.435, yang terdiri dari duakuitansi yakni; kuitansi