Ditemukan 6225 data
123 — 73
kantorcamat Ratu Samban Bengkulu kerja mendahului , adapunpembayarannya akan dianggarkan dalam APBD tahun 2005 haltersebut disetujui oleh bapak Walikota (Chalik Efendi)sehingga bapak Syarifuddin (alm) telah melaksanakanpekerjaan tersebut sekitar bulan Agustus/September 2004; Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek kantor camatRatu Samban yang dilaksanakan oleh bapak Syarifuddin (alm)selaku pelaksana, namun mengenai administrasi yangdikerjakan oleh Rustiani selaku persero komidter dan kalaumengenai tekhnis
414 — 16
Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Bahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun II Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan tersebut bekas HPH PT.
90 — 42
selaku Sekdes Kertajaya adalah membantu tugastugas Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan jugasaksi selaku Sekdes adalah membuat proposal dan LPJ setiappenggunaan anggaran yang diterima oleh Desa Kertajaya daripemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;Bahwa saksi pernah membuat proposal pengajuan anggaran Dana DesaTahap tahun 2016 sebesar Rp 426.159.600, dalam pelaksanaanprogram penggunaan Dana Desa tersebut saksi selaku Sekdes ditunjuksebagai PTPKD (Pelaksana Tekhnis
124 — 29
membuatrencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untukpedoman pelaksanaan kegiatan ;Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masingmasing agar memahami tugasnya ;Memberi petunjuk dan bimbingan pada bawahan berdasarkanpembagian tugas dan mengecek hasil secara langsung ataumelalui laporan untuk mengetahui kelancaran sertahambatan yang terjadi;Membina dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatanproduktifitas kerja dan pengembangan karirnya ;Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis
81 — 59
Nomor :59/G/2010/PTUN JKTUniversitas Yarsi dan mengetahui obyek sengketa iniadalah peralihan hak atas tanah ; Bahwa perolehan hak atas tanah prinsipnya adalah tunaidan terang, jelas subyek dan obyeknya, jelasidentitasnya, letaknya dan batasnya ; Bahwa perolehan hak atas tanah diperoleh antara laindari hibah, wasiat, jual beli ;Bahwa bila ada kesalahan batas atau kesalahan subyeknyamaka dapat dibatalkan sedangkan bila adakesalahandiobyeknya dapat diperbaiki, unsur unsurnya dapat dilihat di Petunjuk Tekhnis
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
NUR ABIDIN Alias BIDIN
382 — 59
Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
704 — 631
Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
106 — 24
HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
158 — 85
Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak; Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa SulkarnainSinapoy pada berita acara pemeriksaan penyidik pada point 15, yangmengatakan bahwa Terdakwa Sulkarnain Sinapoy pada tanggal 3 Februari 2015pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
209 — 558
daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
55 — 13
saksi), SUDARTO, AZIS, dan ASIHTRISUSANTI41e Bahwa benar terkait kapasitas saksi ditunjuk selaku anggota panitia,saat itu saksi pernah diperintah oleh saksi SutardiiSPd selaku KetuaPelaksana kegiatan untuk mengawasi kegiatan Tukang bersamadengan saksi Drs.Setyo Susilanto yang merupakan Seketaris kegiatandan juga bersama saksi Sutardi yang merupakan Guru Seni Rupahanya selama 2 (dua) hari, dikarenakan setelah itu saksi ada kegiatanDinas selama 10 (sepuluh) hari di Kota Bandar Lampung.e Bahwa benar tekhnis
ANDI ARMASARI, SH
Terdakwa:
1.SESARIA FATIMAH NUR BAHTIAR
2.WAHYUNI RACHMAN
90 — 18
hukuman Push Up maupun Sit up dan jumlah hukuman push updan sit up yang diberikan bervariasi tergantung kemampuan parapeserta.Bahwa benar tidak ada hukuman lain yang diberikan kepada parapeserta kecuali hukuman Push Up dan Sit Up.Bahwa benar tidak ada aturan dari fakultas atau kampus serta aturanperundang undangan terhadap pelaksanaan hukuman fisik tersebut,namun hukuman tersebut dilaksanakan turun temurun sejakdilaksanakannya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan anggota TBMsejak pertama kalinya dan tekhnis
170 — 115
Putusan No.1659/Pid.Sus/2016/PN.Jkt UtrBahwa Ahli adalah salah satu dari anggota Tim yang melakukanpemeriksaan tekhnis laboratoris kriminalistik terhadap barang buktibahan peledak berdasarkan permintaan dari penyidik Densus 88,dimana barang bukti yang disita oleh penyidik Densus 88 dariTerdakwa yang bernama Taufik Hidayat alias Salman serta yangditemukan pada saat terjadi kontak senjata antara sipil bersenjatadengan aparat kepolisian pada tanggal 17 Agustus 2015 ;Bahwa barang bukti yang telah Ahli
103 — 310
Bahwa pada tanggal 28 Desember dilakukan rapat untuk menentukan kondisi riilkemajuan fisik pekerjaan dilapangan dan sempat dilakukan pemeriksaan langsungkelapangan dengan melibatkan terdakwa JAYA MAULANA, HASAN BASRIselakutim tekhnis, pengelola tekhnis dari Dinas PU dan juga DEDI ROSADI selakuKonsultan Pengawas.
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
tetapidiatur dengan RV, dimana perlawanan yang diajukan olehpihak ketiga atas putusan dengan dasar pembuktian yangmana Pelawan akan membuktikan apakah haknya dilanggar,dengan tetap mengacu pada sita eksekusi (Pasal 228 Rbg)dan perlawanan atas sita jaminan (Pasal 230 Rbg), danMenimbang, bahwa dalam buku II edisi 2007 terbitanMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Pengadilan hal.101103, yangmerupakan panduan tekhnis
59 — 16
Cerdas di Kecamatan Boliyohuto ; Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan PNPM GSC berasal dana APBNdan Dana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dananya berasal dari APBD danAPBN; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Ketua UnitHal 38 s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOPengelola Kegiatan (UPK) ; Bahwa Saksi adalah selaku Camat Boliyohuto tahun 2010 sampai sekarang ; Bahwa peranan saksi selaku Camat dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Lege Warman, S.IP.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.ISRO' KM., SH.
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
4.Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
5.Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
6.Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang
130 — 59
PartaiBulan Bintang dalam rangka penyelesaian PHPU yang diajukan oleh Tergugat 2namun ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan keterangansaksi Baiq Nia Nasrahini bahwa saksi pernah dipanggil/diperiksa oleh DPP PBBdan ditanya masalah suara Lege Warman, S.IP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa Surat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor 16 Panwascampratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T 15 SuratKeterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
141 — 61
Kepala KantorPertanahan Kota Bandar Lampung in casu Tergugat sebagai pihak yang memilikiotoritas dan legitimasi dalam menerbitkan Sertipikat a quo wajib menghadirkankeadilan hukum terhadap setiap tahapan administrasi penerbitan Sertipikat, tidaksekedar sebagai aparatur pencatat deretan catatan tekhnis dan tulisanHal. 97 dari 103 Putusan No.32/G/2017/PTUNBLadministratif hitam di atas putih namun tanpa menggali secara substantif aspekKepastian Hukum (/egal certainty), dan Keadilan Hukum (Justice) yang
235 — 210
boleh dipinjam pakai dengan swasta harus sesama denganpemerintah jika pemerintah Kaltim membiarkan itu salah dan apakah ada langkahPutusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 54 dari Hal. 87penyelesaian setelah SK itu dicabut baik terhadap pasien maupun karyawan, dari itulah untukmenguji ada tidaknya kesewenang wenangan; Bahwa Ahli berpendapat harus ada landasan legalitas dan sosiologisnya dalam pembuatansuatu beschikking yang diatur dalam Permendagri Nomor 54; Bahwa Ahli berpendapat dalam Buku II Pedoman Tekhnis
1.MOH HASAN SUATRAT, SP
2.Abdulah Halil Suatrat,SH
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan
Intervensi:
Ramly Hi. Adam
338 — 147
bagi pendaftaran tanah,bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakanletaknya, batasbatasnya dan menurut keperluaannya ditempatkantandatanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya, wajibdilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;Bentuk, ukuran, dan tekhnis