tanggal 16 Mei 2014 berupa Penghapusan Denda sebesar Rp.14.543.232, (empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tigapuluh dua rupiah) dan discount bunga , Nominal Pelunasan Hutang kepadaKreditur sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);Bahwa realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas akan dilaksanakan DEBITUR dengan melakukan pembayaran secaraangsuran kepada KREDITUR yang akan mulai disetorkan pada bulan 15November 2019;Bahwa terkait dengan skema

Nomor :20/Padt.G.S/2019/PN SONDEBITUR untuk melakukan pelunasan hutang secara angsuran sampai dengantanggal 15 Oktober 2020, dengan skema pembayaran angsuran dapatmeningkat suatu waktu yang dimulai dari bulan November 2019 sampai denganOktober 2020 dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.083.333, (dua jutadelapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang akan dibayarkanselambatlambatnya setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya ;5.

Bahwa untuk menunjukan itikad baik dari DEBITUR atas skema pembayaranberbentuk angsuran kepada KREDITUR;6. Bahwa KREDITUR dalam hal ini memperbolehkan apabila DEBITUR inginmelakukan pelunasan sisa hutang sebelum jangka waktu yang ditetapkanberakhir dengan jumlah nilai hutang yang tetap;7.

17 Januari2013, berdasarkan penelitian, importasi Tecstar Brand Pressure Cooker MDL No.TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yangdiimpor dengan PIB Nomor: 455024 tanggal 09 November 2012 menggunakan Form ENomor: E12470ZC33851217 tertanggal 02 November 2012 yang berbeda tanda tangannyadenga spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada sehingga diragukankeabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarif pembebanan beamasuknya dengan skema

TP900L and Spare Parts ofTP900L (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIBNomor 455024 tanggal 09 November 2012 diberikan preferensi tarif skema ACFTA danditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 0%;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporTecstar Brand Pressure Cooker MDL No.

TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7615.20.90.00,tarif bea masuk ACFTA sebesar 0% yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor 455024 tanggal 09 November 2012 mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.

TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenis barang sesuaiMengingatMemutuskanlembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7615.20.90.00 dikenakanpembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% sesuai dengan PIB Nomor 455024tanggal 09 November 2012;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan

TP900L and Spare Parts of TP900L (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7615.20.90.00 sesuai PIB Nomor: 455024 tanggal09 November 2012 sebesar 0% dengan mendapat preferensi tarif skema ACFTA sehinggabea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan PaniteraPengganti sebagai

Bahwa guna menyelesaikan kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat,telah sepakat membuat skema pembayaran hutang dengan maksud dantujuan sebagai berikut:a. Melaksanakan perjanjian dengan dilandasi itikad baik, dan berkomitmenuntuk melakukan pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajibanTergugat kepada Penggugat;b.

Bahwa Tergugat menyanggupi melakukan pembayaran dengan 2 (dua) caraatau skema yang juga telah disepakati olen Penggugat yaitu sebagai berikut:Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S./2019/PN Bkja.

Cara atau skema pertama (Pelunasan di tahun 2019) : Tergugat hanyamembayar Tunggakan Pokok sejumlah Rp.28.444.400,00 (Dua PuluhDelapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat RatusRupiah) kepada Penggugat dalam 2 (dua) tahap pembayaran yaitu: Pembayaran pertama pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Pembayaran kedua selambatlambatnya pada hari Kamis tanggal 26Desember 2019 sejumlah Rp.12.444.400,00 (Dua Belas Juta EmpatRatus Empat Puluh Empat

Cara atau skema kedua (Pelunasan selambatlambatnya pada tanggal 26Januari 2020) : Tergugat membayar Tunggakan Pokok sebagaimana Pasal3 dan 50% (Lima Puluh Persen) Tunggakan Bunga sejumlah Rp.3.417.500(Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) kepadaPenggugat dalam 2 (dua) tahap yaitu: Pembayaran Pertama pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Pembayaran Kedua pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 sejumlahRp.15.861.900,00 (Lima Belas

Ltd ChinaKlasifikasi : 8539.10.90.00Nomotr/Tgl Form E : E113307505470002 tanggal 12 Mei 2011Nomor/Tgl BL : STD1J05007 tanggal 16 Mei 2011bahwa kesimpulan Terbanding, jenis barang yang diberitahukan sebagai 9 jenis barang berupaSealed Beam Lam dengan rincian sesuai uraian pada PIB yang diberitahukan dengan PIB Nomor:208054 tanggal 08 Juni 2011 pada pos tarif 8539.10.90.00 tidak berhak mendapat preferensi tarifBea Masuk dalam rangka ACFTA dan ditetapkan tarif Bea Masuk berdasarkan skema preferensitarif

umum (MEN) menjadi sebesar 10%;bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB Nomor: 208054 tanggal 8Juni 2011 dengan preferensi tarif ACFTA, yang kemudian berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP017645/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pemohon Banding harus membayartagihan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp32.847.000,00 karena salah tarif;bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema tarif preferensidalam rangka ACFTA untuk barang yang diimpor Pemohon Banding yang

16 Mei 2011 masih dapat dipergunakan untuk mendapatkan preferensi tarifACFTA;bahwa menurut Majelis, atas penelitian dokumen pelengkap pabean oleh Terbanding yangmenyimpulkan membatalkan preferensi tarif ACFTA karena penerbitan Form E tanggal 12 MeiMenimbangMengingatMemutuskan2011 sebelum tanggal keberangkatan kapal (departure date) atau tanggal B/L 16 Mei 2011 adalahtidak dapat dipertahankan;bahwa menurut Majelis, importasi barang tersebut dapat memperoleh preferensi tarif Bea Masukdalam rangka skema

ACFTA sehingga tidak seharusnya terbit SPTNP Nomor: SPTNP017645/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Bandingmengimpor 9 jenis barang berupa Sealed Beam Lam dengan rincian sesuai uraian pada PIB dantelah diberitahukan dalam PIB Nomor: 208504 tanggal 8 Juni 2011 dan telah dilengkapi denganSurat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E113307505470002 tanggal 12 Mei 2011 berhakmendapat preferensi tarif dalam rangka skema

Nilai Pabean(SPTNP) Nomor SPTNP005505/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018, tanggal 26Februari 2018, atas nama PT Dunia Pancing Indonesia, NPWP02.792.070.1044.000, yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari Nomor13 Blok B Kavling Nomor 3, Pademangan Barat, Pademangan, JakartaUtara, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor077793, tanggal 12 Februari 2018, barang impor berupa Fishing Hook 15751# (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China,mendapat preferensi tarif bea masuk skema

Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP4887/KPU.01/2018, tanggal 4 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor SPTNP005505/NOTUL/KPUT/KPU.01/ 2018, tanggal 26Februari 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.792.070.1044.000;dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 077793tanggal 12 Februari 2018, barang impor berupa Fishing Hook 15751# (32jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapatpreferensi tarif bea masuk skema

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penetapan pembebanan tarif bea masukatas barang impor, jenis barang Fishing Hook 1575# (32 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China yang diberitahukandalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 077793 tanggal 12Februari 2018 melalui skema Perjanjian ACFTA diberitahukan BMsebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratan fasilitas tarifpreferensi maka ditetapbkan BM sebesar 15% (MFN), sehinggamewajibkan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor,jenis barang Fishing Hook 1575# (32 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), Negara asal China yang diberitahukan dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 077793, tanggal 12 Februari2018 melalui skema Perjanjian ACFTA diberitahukan BM sebesar 0%,namun tidak memenuhi persyaratan fasilitas tarif preferensi makaditetapbkan BM sebesar 15% (MFN), sehingga mewajibkan TermohonPeninjauan Kembali untuk

karena karenain casu atas importasi jenis barang Fishing Hook 1575# (32 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China yangdiberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor077793, tanggal 12 Februari 2018 yang didukung dengan Form ENomor E183903010080005, tanggal 24 Januari 2018, NomorE183903010080006, tanggal 24 Januari 2018, NomorE18390301008000, tanggal 24 Januari 2018 adalah sah dan dapatditerima, sehingga berhak mendapat fasilitas kepebeanan berupapreferensi tarif bea masuk skema

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGHalaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1037/B/PK/PJK/2016Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah , dalam hal ini Pertamina hanyaHalaman 47 dari 52 halaman.

Skema Penugasan LNGberdasar tinjauan asas keadilan & kepastian hukummenunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan benefitkibat putusan Pengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM I Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN

2012 tentang jawaban atas konfirmasiCertificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form E Nomor:E123208815450078 diterbitkan oleh Dinglan, Yichun Entry ExitInspection and Quarantine Bureau.bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telahmemenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 sehingga Form E Nomor:E123605601880006 tanggal 22 Agustus 2012 dapat dijadikan sebagaidasar preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema

ASEANChina FreeTrade Area (ACFTA).bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding danTerbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding,Majelis berpendapat bahwa atas impor Fireworks (28 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 344365 tanggal28 Agustus 2012 mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulanbahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat

terkait.MemutuskanMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP5960/KPU.01/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatanterhadap SPTNP Nomor: SPTNP016945/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012tanggal 31 Agustus 2012, dan menetapkan atas impor barang Fireworks (28jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 344365 tanggal28 Agustus 2012 dikenakan tarif Bea Masuk sebagai berikut : Pos PIB Pos tarif Tarif Bea Masuk (Skema

., NPWP 01.000.239.2054.000, beralamat di Jalan TomangRaya No 18 RT 005/01, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, dan menetapkantersebut dalam Laporan Hasil Audit LHA0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, penetapan dalam rangka FTAkarena third party invoicing dan multi item yang jumlah dan jenis barangnyaatas impor barang Nomorsesuai (KKA No. 7) berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA dan menolak selebihnya atas penetapan Selisih Nilai Pabean (KKA No. 2)dan Perbedaan klasifikasi

Surya Toto Indonesia, Tbk., NPWP: 01.000.239.2054.000, beralamat di Jalan Tomang Raya No 18 RT 005/01,Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, dan menetapkan atas imporbarang tersebut dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, penetapan dalamrangka FTA karena third party invoicing dan multi item yang jumlahdan jenis barangnya sesuai (KKA No.7) berhak mendapatpreferensi tarif dalam rangka skema ACFTA dan menolakselebihnya atas penetapan Selisih Nilai Pabean (KKA No. 2)

Perlu disampaikan Kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormatbahwa Pemohon PK (dahulu Terbanding) melakukan auditkepabeanan dan mendapatkan adanya temuan atas selisih NilaiPabean, temuan atas perbedaan klasifikasi & pembebanan beamasuk, dan temuan dalam rangka Skema Free Trade Area (FTA)sesuai Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995Halaman 8 dari 27 halaman.

Pemeriksaan SKA (Surat Keterangan Asal) dalam rangka Skema FTAterhadap 16 (enam belas) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)dilakukan dengan membandingkan antara PIB, /nvoice, Bill of Lading,Origin Certification Procedure (OCP) masingmasing FTA, terdapatbeberapa SKA yang pengisiannya tidak sesuai dengan ketentuansehingga tidak dapat diberikan preferensi tarif, yaitu:a.

Bahwa temuan dalam rangka Skema FTA terhadap 16 (enam belas)PIB dengan SKA yang tidak sesuai dengan ketentuan menimbulkantagihan yang diuraikan sebagai berikut:PIB BM PPN PPH TotalNO.

Latar Belakang Skema LNG Projecti.Skema LNG Project.bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakan satukesatuan proses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia,Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PTBadak NGL Co.

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdiuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1. Pendirian PT. Badak (Laporan Keuangan PT. Badak NGL Tahun2013):PT.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruhkewenangan dan penetapan skema project LNG dilakukan olehPemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya mendapatkanpenugasan manajerial penjualan LNG secara ketentuan pajakmerujuk pada surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusiPemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya atasproject LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanHalaman 41 dari 53 halaman.

Skema Project LNG tidak sempurna khususnya dalam mekanismeperhitungan pembayaran kembali (reimbursement PPN);2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yang tidaksempurna;3.

Skema Project LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehinggadiperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan)Halhal di atas menunjukkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitongabimbang dalam memberikan concurring opinion, yakni di satu pihakmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)salan dengan menolak permohonan banding, namun di sisi lain HakimAnggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG project tidak sempurna(memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah);Dengan pendapat Hakim

senilai Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), itu tidaklah mungkin sebab wajarnya 10% (sepuluhpersen) dari harga penjualan ini;Bahwa Ahli menjelaskan terkait perbedaan antara skema ponzi dengan skemapiramida ini kalau skema ponzi itu benarbenar murni tidak ada penjualanapapun, dalam skema ponzi uang teruS menerus diputar sementara skemapiramida ini dibalut oleh penjualan barang;Bahwa Ahli menjelaskan pada dasarnya dalam penjualan langsung sahsahSaja disertai dengan adanya komisi dan bonus tetapi

tetapi syaratnya tidak dipenuhimaka tidak bisa perjanjian tersebut selesal;Bahwa didalam Pasal 30 UU Permendag Nomor 70 Tahun 2019 ada 3 (tiga)unsur yang terkandung didalam sistim skema piramida dan apabila salahsatunya terpenuhi maka sudah dapat dikatakan sebagai skema piramida dansalah jika diartikan harus dipenuhi terlebin dahulu 3 (tiga) unsur baru dapatdikatakan sebagai sistim skema piramida;Bahwa Pasal 30 UU Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sifatnya alternatifbisa dilinat dari bunyi pasal yang

Sementara menjualtanah tidak termasuk pelaku usaha dalam UU Perdagangan;Bahwa pelaku usaha menurut Ahli ialah yang sesuai dengan UUPerdagangan;Bahwa komisi yang dimaksud oleh Saksi adalah sesuatu yang didapat ketikaberhasil melakukan penjualan barang, sementara bonus didapatkan ketikatarget penjualan terpenuhi;Bahwa baik skema ponzi maupun skema piramida, tidak terdapat barang yangdijual;Bahwa skema ponzi tidak ada barang karena murni perekrutan anggota,dimana anggota membayar sejumlah uang untuk

Sby.Bahwa parameter pelaku masuk dalam turut serta ialah ketika pelakumengetahui terdapat larangan, namun tetap melaksanakan, maka disitulahdapat diartikan pelaku sudah termasuk dalam turut Serta;Bahwa dalam skema piramida, yang dilarang adalah memperoleh imbalan;Bahwa dalam skema piramida yang dilarang adalah memperoleh keuntungandengan tanpa mejual barang.

Unsur Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikanBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku UsahaDistribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalammendistribusikan barang;Menimbang, bahwa unsur menerapkan system skema piramida dalammendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku UsahaDistribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikanbarang menitik beratkan pada dua persoalan pokok yaitu system skema piramida danmendistribusikan

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas.Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .PT Badak NGL Co. mengirimkan /nvoice dan faktur pajak kepadaPertamina (fungsi Joint Management Group) atas namaPemerintah.

skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI!

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/20161.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada surat Nomor SHalaman 47 dari 53 halaman.

Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project.Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan azaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaan Negarabersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) ?; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

Kekeliruan Majelis HakimPengadilanPajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruhkewenangan dan penetapan skema project LNG dilakukan olehPemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya mendapatkanpenugasan managjerial penjualan LNG secara ketentuan pajakmerujuk padasurat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusiPemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya atasproject LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

KEP3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013, berdasarkanpenelitian, importasi Gasoline CX160M dan Gasoline Engine CX200M yang diimpor dengan PIB Nomor:127699 tanggal 04 April 2013 menggunakan Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013yang berbeda tanda tangannya dengan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada danstempel pada kolom 11 tidak sama dengan invoice sehingga diragukan keabsahannya, sehingga terhadapimportasi tersebut ditetapkan tarif pembebanan bea masuknya dengan skema

.01/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan SuratShanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor:201302036 tanggal 30 Agustus 2013, kedapatan bahwa tanda tangan pada Form E Nomor:E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 adalah sah sehingga Form E Nomor: E133106200750008tanggal 25 Maret 2013 dapat diterima, oleh karenanya atas importasi Gasoline CX160M dan GasolineEngine CX200M yang diberitahukan dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 diberikanpreferensi tarif skema

ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 7,5% (Bebas 100%);Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupaGasoline CX160M dan Gasoline Engine CX200M, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 mendapatpreferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 7,5% (Bebas 100%).

Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingdan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Gasoline CX160M dan GasolineEngine CX200M, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00 sebesar 7,5% (Bebas 100%)dengan mendapat preferensi tarif skema ACFTA;MbhglagatUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17

Bea dan Cukai Nomor: KEP3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapanatas Keberatan XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNPNomor: SPTNP006648/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013, atas nama XXX danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Gasoline CX160M dan GasolineEngine CX200M, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April2013 sebesar 7,5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema

Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif yang samadengan pembebanan 5%, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNPsebesar Rp.18.025.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untukmendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEANCHINA FREE TRADE AREA (ACFTA);bahwa atas importasi dengan PIB nomor 292199 tanggal 03 Agustus 2011 tidak berhakmendapatkan fasilitas Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema

ACFTA;bahwa Form E Pemohon Banding dapat digunakan untuk fasilitas tarif skema ACFTA adalahadanya perubahan Operational Certification Procedure (OCP) yang telah dilakukan ratifikasidengan Peraturan Presiden RI No.37 tahun 2011;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk PemohonBanding sesuai dengan PIB Nomor: 292199 tanggal 03 Agustus 2011 yang diberitahukan padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan atas importasiberupa importasi

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTAbahwa untuk pemberlakuan skema tarif ACFTA terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area(ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Prediden Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic ofChina (Persetujuan Kerangka Kerja mencenai Kerjasama

Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1072/MDAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli2010 dan untuk memperlancar pelayanan pemberian tarif preferensi dalam skema FTA, makauntuk SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dilaksanakan ketentuan sebagaiberikut :a. Pengertian by the time of shipment sebagaimana dimaksud ... dst;b.

Dokumen tersebut tidak/oukan merupakandokumen yang diajukan serta tidak diketemukan keterkaitan dengan barang yangdipermasalahkan,8. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.

Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23/.

yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.

Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23 J.

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antaraPemerintah dengan PSC Company dalam pelaksanaaneksploitasi gas.Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .PT Badak NGL Co. mengirimkan invoice dan faktur pajakkepada Pertamina (fungsi Joint Management Group) atas namaPemerintah.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahHalaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untukmendapatkan manfaat sebesarbesarnya atas project LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

sama dengan specimen tanda tangandan stempel pejabat yang berwenang dari JIANGSU EntryExit inspection And QuarantineBureau Of The People's Republic Of China, maka terhadap barang yang diimpor denganPIB nomor 255824 tanggal 22 Juni 2012, pembebanan bea masuknya dikenakan tarif beamasuk yang berlaku umum (MEN) untuk pos tarif 8502.11.0000 adalah sebesar 10 %(sepuluh persen)bahwa Pemohon Banding berpendirian bahwa pos tarif yang diberitahukan dalam PIBNomor 255824 tanggal 22 Juni 2012 sesuai dengan Skema

menyatakan bahwaForm E Nomor: E123208815450078 diterbitkan oleh Jiangsu Entry Exit Inspection andQuarantine Bureau Of The Peoples Republic Of China dan stempel serta tanda tanganyang tertera adalah otentik;bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhiketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23Desember 2008 sehingga Form E Nomor: E123208815450078 tanggal 6 Juni 2012 dapatdijadikan sebagai dasar preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema

ASEANChinaFree Trade Area (ACFTA);bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalampersidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atasimpor Diesel Generating Set With Accessories dll (4 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 255824 tanggal 22 Juni 2012 mendapatkanpreferensi tarif dalam rangka skema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA), olehkarenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap

permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP5048/KPU.01/2012 tanggal 13September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor:SPTNP013445/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 13 Juli 2012, atas nama: XXX danmenetapkan atas impor barang Diesel Generating Set With Accessories dll (4 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 255824 tanggal 22 Juni 2012 dikenakantarif Bea Masuk sebagai berikut: Pos PIB Pos tarif Tarif Bea Masuk (Skema

Tarif USDFS, kedapatan tidak memenuhi persyaratan dalampenggunaan skema tarif USDFS sehingga tarif USDFS tidak dapat diberikan;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding bahwa barangbarang yangPemohon Banding impor dengan skema tarif USDFS karena tidak dicantumkannya nomor refernsiform JIEPA pada PIB dilakukan Pemohon Banding setelah terlebih dahulu mendapat petunjuk danpenjelasan secara lisan dari Client Coordinator dikarenakan kekurang pahaman atas definisi nomorreferensi yang

Pemeriksaan yangdilakukan meliputi uji materi terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan skema tarif USDFS.Hasil pengujian kedapatan Auditee tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan skema tarifUSDFS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.11/2008 Pasal 5 ayat (2) danPeraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor: 09/BC/2008 Pasal 4 ayat (2) (Lampiran IT KKA No. 05,10, 11);bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan uraian dan fakta hukum yang ada tersebut di atas,maka Pemohon Banding berpendapat:.

Dimana dalam penelitian tersebut ditemukan pula bahwa PemohonBanding dalam penyelesaian barang impor dengan PIB secara elektronik melalui jaringan EDItidak melakukan pencantuman nomor referensi Form JIEPA.bahwa menurut Terbanding, terhadap temuan dalam penelitian dokumen tersebut, makapengungkapan dalam Laporan Hasil Audit terkait PIB dengan skema tarif USDFS hanya sebataspada uji materi terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan skema tarif USDFS, hal tersebutdilakukan sebab secara formal PIBPIB yang

Terhadap PIB dengan skema tarif USDFS kedapatan tidak memenuhi persyaratan dalampenggunaan skema tarif USDFS, sehingga tarif USDFS tidak dapat diberikan. Sesuai denganUU No. 10 Tahun 1995 dan perubahannya (UU No. 17 Tahun 2006) Pasal 17 ayat (2) dan (3),perusahaan diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea dan Masuk, PPN, PPh Pasal 22sebesar Rp 2.855.873.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuhpuluh tiga ribu rupiah).b.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi uji materi terhadap pemenuhan ketentuanpenggunaan skema tarif USDFS. Hasil pengujian kedapatan Pemohon Banding tidak memenuhipersyaratan dalam penggunaan skema tarif USDFS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.11/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:09/BC/2008 Pasal4 ayat (2).c.

Autorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China Shanghai EntryExit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic ofChina, tanda tangan pada kolom 12 Form E Nomor E123100221100041,E123100221100042, E123100221100043 tanggal 27 Juni 2012 tidak ada padadengan Specimen Signatures of Officials Autorized tersebut dan belum terdapatjawaban atas konfirmasi dari Terbanding, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema

pada pelabuhan pemasukan; danDalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masukdalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalamLampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.bahwa Terbanding menetapkan atas importasi yang dilakukan Pemohon Bandingdengan PIB Nomor: 282406 tanggal 10 Juli 2012 dikenakan pembebanan tarif beamasuk yang berlaku umum dan menyatakan tidak mendapatkan preferensi tarifdalam rangka skema

, E123100221100042 danE123100221100043 kedapatan sesuai atau sama dengan spesimen tanda tanganyang berlaku;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Alucobond Aluminium Composite Panels (10 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 282406tanggal 10 Juli 2012 dengan pos tarif 7606.11.90.00 mendapat preferensi tarif dalamrangka skema

digunakansebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi karena PIB Nomor 036674 tanggal 21Desember 2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas ACFTA sehingga dikenakanpembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MEN) 10%;bahwa atas importasi Pemohon Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema

Desember2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas ACFTA sehingga dikenakan pembebanan tarif beamasuk yang berlaku umum (MEN) 10%;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding denganalasan karena atas importasi Pemoho Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema

Succes Limited;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal5 Desember 2012 diketahui bahwa nama pemasok yang tercantum adalah Shen Zhen BestHome Limited;bahwa berdasarkan halhal tersebut, importasi Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 036674tanggal 21 Desember 2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form ENomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakansebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema

Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Beadan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP000053/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 14Januari 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 berupa Frame, bagiandari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.557 packages,Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5Desember 2012 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema