NYOMANWASTRA ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada saat sedang memintauang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding yangberlokasi di Areal Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan Kabupaten Badung.

meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

kepada ketiga orang atas nama KOMANG RASTANA PUTRA, MADE SUNAR BAWA dan NYOMANWASTRA untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat yang akanHal 8 dari 22 halaman Put.Perk.

Badung, dan dari perintah tersebut KOMANGRASTANA PUTRA bersama MADE SUNAR BAWA dan NYOMAN WASTRAmeminta uang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding kepadaorang orang yang akan melakukan foto Prewedding di areal parkir Pantai TegalWangi Kuta Selatan kab.

NYOMAN WASTRA Bahwamereka terdakwa berawal perintah oleh seseoarng yang bernamaKADEK SUJANA untuk meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

;Bahwa total pungutan sebagai uang SPP yang telah dipungut adalahRp. 480.000.000.(empat ratus delapan puluh juta) rupiah, dan totaluang sebagai pembangunan yang telah dipungut adalah Rp.300.000.000.

ACHMAD NAMLIS, MM;Bahwa dalam tahun anggaran 2014 telah terlaksana pungutan secaratidak sah dan terhadap para wali murid yang tidak mampu secaraekonomi atau miskin, sebagai berikut :Bahwa pungutan tersebut dilakukan secara paksa karena bagi wallmurid tidak membayar permintaan pungutan tersebut maka muridtersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir.Bahwa Saksi adalah warga masyarakat (wali murid) tidak mampusecara ekonomi (miskin) yang telah mendapatkan bantuan subsidimasyarakat miskin;Atas

(tiga ratus ribu) rupiah;Bahwa total pungutan sebagai uang SPP yang telah dipungut adalahRp. 480.000.000.(empat ratus delapan puluh juta) rupiah, dan total uangsebagai pembangunan yang telah dipungut adalah Rp. 300.000.000.(tiga ratus juta rupiah);Bahwa pungutan tersebut dilakukan secara paksa karena bagi wali muridtidak membayar permintaan pungutan tersebut maka murid tersebuttidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir.

Total pungutan sebagai uang SPP yang telah dipungut adalah Rp.480.000.000.(empat ratus delapan puluh juta) rupiah, dan total uangsebagai pembangunan yang telah dipungut adalah Rp.300.000.000.

terhadap para wali murid sekolah MANLembah Melintang sejak tanggal 13 September 2014, pungutan tersebutsebagai uang sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) dan uangpembangunan sekolan MAN Lembah Melintang, yang dilaksanakanberdasarkan rapat paripurna Komite sekolah MAN Lembah Melintangtangal 13 September 2014, pungutan tersebut dilaksanakan disekolah MANLembah Melintang Jorong Ranah Salido Kenagarian Ujung Gadingkecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Apabila dilinat dari esensinya,maka pnt dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatmemaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut. Berdasarkan haltersebut maka, pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan PNTsebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalambentuk undangundang.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015PNT sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demikepentingan negara merupakan salah satu jenis penerimaan negarabukan pajak.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015Bahwa, mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebutmaka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifatmemaksa diatur dengan UndangUndang. Apabila dilinat dari esensinya,maka PNT dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatmemaksa menurut ketentuan Pasal 23a UUD RI tersebut.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015pemanfaatan hutan) atas adanya pungutan ganda yang bersifat memaksatersebut, juga dapat dilinat dari besarnya penggantian nilai tegakansebesar 100% X harga patokan. sehingga apabila sebelumnya untuksetiap meter kubik (M) kayu bulat telah dikenai pungutan PSDH dan DR,maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar (100%X harga patokan) + PSDH + DR.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti programPRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai DesaPakijangan dan membayar uang pungutan. Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluhSembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut1.

Lain lain > Rp. 50.000,00Bahwa benar panitia melakukan pungutan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang sudah lengkappersyaratannya dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagiyang belum lengkap persyaratannya berdasarkan Musyawarahpada tanggal 22 Desember 2015.Bahwa benar saksi ikut dalam memungut biaya prona tersebutdan saksi memulai pungutan pada tanggal lupa bulan Januari2016 sampai tanggal lupa bulan April 2016.

Lain lain : Rp. 50.000,00Bahwa benar pungutan pendaftaran prona Dasarnya adalahhasil musyawarah yang diperdeskan yaitu.

Brebes Nomor : 145 / 01 tahun 2016, tanggal 18 Januari2016 tentang Pungutan desa tahun 2016 tersebut tidak syah.Bahwa benar terhadap pungutan biaya Prona sertifikat tanahperbidang sebesar Rp. 1.000.000, tersebut Desa Pakijangantahun 2016 tidak syah karena Perdes yang dijadikan dasaruntuk melakukan pungutan tersebut tidak syah.Bahwa menurut saksi Peraturan Desa Pakijangan Kec.Bulakamba Kab.

Olehkarenanya sejatinya pungutan desa harus masuk dulu menjadikekayaan kas desa dan menjadi pendapatan kas desa yangmasuk dalam APBDes desa sehingga tidak secara otomatisbahwa pungutan dari masyarakat masuk menjadi hak pribadiHalaman 62 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Kepala Desa sehingga uang tidak berdasar hukum,menguntungkan diri sendiri dan masuk kategori korupsi.

1005/Pid.B/2012/PN.Dps.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasadilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : INYOMAN MONATempat lahir : KarangasemUmur/tanggal lahir : 54 tahun/ tahun 1958Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pungutan

pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwamohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : DAKWAAN ;KESATU ; Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu dua belasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan

penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah danuangnya diambil oleh bandar ; e Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebasar 15 % (lima belas persen)dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan berkisarRp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) sanpai dengan Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) ; e Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agusus 2012 sekitar jam 16.00 wita di rumahterdakwa di Jalan Pungutan

Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; ATAU4KEDUA : Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012,atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu duabelasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan No. 11 Sanur, Denpasar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanDenpasar, tanpa mendapat ijin dengan

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di rumah saya di Jalan Pungutan No. 11 Sanur Denpasarkarena waktu itu terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel atas nama I Nyoman Sugiarta ;Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telahditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel kupon putih berisi nomor togel,1 (satu) bendel patio, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar teysen dan uangRp. 1.122.000. ; Bahwa sekitar

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiHal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1713 K/Pid.Sus/2009Kabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu.Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

Dompu(saksi Fatahullah), Bahwakemudian selisih antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiKabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu;Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

No. 1713 K/Pid.Sus/2009 04.08.2008 Rp. 600.000,11.08.2008 Rp. 600.000,20.08.2008 Rp. 600.000,25.08.2008 Rp. 600.000,03.09.2008 Rp. 200.000,17.09.2008 Rp. 500.000,23.09.2008 Rp. 700.000,JUMLAH TOTAL Rp. 14.900.000, Bahwakemudian selisin antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapbangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Perbuatan terdakwa dalam melakukan pungutan retribusi hinggapenyerahan uang kebendahara penerima tidak terdapat penyimpangansecara hukum.6.

., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkansupaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaHal. 2 dari 20 hal. Put.

No. 178 K/Pid.Sus/2011ajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano, S.Sos.

No. 178 K/Pid.Sus/2011supaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano

Hery Subandrio selanjutnyaAkhmad Saikhu S.Sos.Msi., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesarRp 24.500.000,00 kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui KasiPemerintahan Kecamatan Sdr. Hery Subandrio dengan bukti penerimaankwitansi tertanggal 14 November 2006 sebesar Rp 22.500.000,00 dan kwitansiHal. 6 dari 20 hal. Put.

KabagPemerintahan; Saksi Agus Pramono) tentang adanya pungutan sebesarRp 195.000,00/tiap orang. Adalah SAH menururt hukum, sampai adapembatalan melalui Pengadilan. Pernyataan itu berdasarkan "AzasPraduga Keabsahan" dalam Hukum Tata Pemerintahan mengenaiKeputusan. Dengan menghubungkan antara penjelasan pasalpasalKUHP diatas, dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli, makadisimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa : Drs.

Asep Deni Rudiaman antara Rp. 150.000, s/d Rp. 175.000, Bahwa kemudian paraterdakwamelakukan pungutan terhadap para pedagang dan sopir angkutan bongkar muat barang di PasarCikurubuk dengan memberikan karcis pungutan dimana dalam karcis tersebut tertera tulisan Karciskeamanan barang dan dengan adanya istilah tersebut baik para pedagang maupun para sopir angkutanyang bongkar muat barang dipasar Cikurubuk merasa bahwa dirinya amaupun barangnya tidak akanaman apabila tidak memberikan uang sebagaimanatertera

AYAT bin SIRAJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap terdakwa Yaya Sunaryabersama dengan rekan saksi bernama BRIPKA Ateng Jelani setelah sebelumnya menerimalaporan masyarakat bahwa ada yang melakukan pungutan uang di dalam pasar CikurubukTasikmalaya ; Bahwa kemudian dari pengembangan diketahui terdakwa Yaya Sunaryabekerjasama dengan Terdakwa Rohman dan sdr.

Asep ; Bahwa bahwa pungutan yang dilakukan para terdakwa tersebut antara lainpungutan uang iuran anggota HPKDPC sebesar Rp. 500, perlapak perhari dan uang keamananbarang sebesar Rp. 1.000, setiap mobil yang bongkar muat didalam pasar Cikurubuk ;e Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut tidakdengankekerasan ; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apakah organisasi HPKDPC tersebut resmiatau tidak ;e Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa karcis iuran anggota yang dihadapkankepersidangan

Bin HIRMAN ABDULAH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah mantan Kepala UPTD Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, yang bertugasmengkoordinir pungutan retribusi pasar Cikurubuk Tasikmalaya ; Bahwa saksi tahu adanya pungutan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu pungutan uang iuranangota HPKDPC sebesar Rp. 500, peranggota perhari yang sebelumnya telah disepakati dalam rapatanggota ;e Bahwa saksi juga tahu adanya pungutan lainnya

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Pungutan kepada 288 orang penerima dana PSKS dengan besaranpungutan berfariasiantara Rp.160.000, s/d 175.000, per orang totalsebesar Rp.44.970.000, menjadi tanggung jawab terdakwa.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000.,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Bahwa setahu saksi, dari pungutan sejumlah Rp.2.000, untuk setiapSPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpul Rp.831.000, dari415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidak membayar pungutan. Dan dariuang hasil dari pungutan sejumlah Rp.831.000, tersebut saksi belummendapatkan bagian karena uangnya dipinjam oleh Kepala Desa."

UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Kepabeananmenyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negaraberdasarkan UndangUndang;4.

'Dinamakan DinamakanPAJAK PUNGUTAN 1.2.2.PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/PUNGUTAN YANG TERUTANG # UTANG PAJAK/TAGIHAN:DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANGDIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):" Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar: Jenis Pajak Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar PPh Tarif x Penghasilan Kena Pajak PPN Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

terutang ditambah dendaPengembangan sebesar 100% dariPulau Bintan pungutan negara yangDan Pulau terutang.Karimun 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%sebagaimana dimaksud Xpada ayat (1) kedapatan Pungutan Negaraselisih kurang jumlahdan/atau jenis barangatau. ditemui adanyapenggunaan yang tidaksesuai denganperuntukannya,Pelaksana Proyekbertanggung jawab atasKeputusan 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%Direktur sebagaimana dimaksud XxJenderal Bea dalam ayat (1) Pungutan NegaraDan

Pungutan impor ekspor (customs duties);2. Pajak (taxes);3. Sanksi (penalty),4.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

lbukota Jakarta yang kami kutip berbunyi sebagai berikut :Pasal 11 Perda No. 6 Tahun 1992 :"Jenis pungutan di pasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah" Bahwauntuk lebih jelasnya penafsiran atas Pasal 11 tersebut di atas, kami kutipKetentuan Penjelasan Atas Peraturan Daerah Khusus lbu Kota Jakarta No.6Tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut :Penjelasan Pasal 11 PERDA No. 6 Tahun 1992 :Pungutan dimaksud antara lain terdiri dari :a.

No. 155/2006 yang diterbitkan Tergugat tersebut;e Bahwa demikian pula tidak ada ketentuan dari GUBERNUR KEPALADAERAH DKI JAKARTA maupun PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA(PERDA) yang memperbolehkan/ mengizinkan TERGUGAT 1. untukmelakukan pungutan terhadap masyarakat/ para pedagang pasar ataupunkepada para Penggugat dengan dalil apapun termasuk atas dasar alasankonpensasi perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;e Bahwa segala bentuk penerapan pungutan yang dilakukan direksi PD.PASAR JAYA (Tergugat ) terhadap

untuk melakukan PUNGUTAN kepadaMasyarakat (para Pedagang) berupa PUNGUTAN BIAYA KOMPENSASIPERPANJANGAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA, sebagaimanayang dilakukan oleh Termohon KasasiI/ Terbandingl/ Tergugatterhadap para Penggugat;e Bahwa Termohon Kasasil/ TerbandingI/ Tergugat selaku DireksiPD. Pasar Jaya TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN untukMEWAJIBKAN para Pedagang (para Pemohon Kasasi) untukmembayar uang KOMPENSASI PEMAKAIAN TEMPAT USAHA,karena JENISJENIS PUNGUTAN YANG BOLEH DILAKUKAN OLEHDIREKSI PD.

. : 6 Tahun 1992 berbunyisebagai berikut : "Jenis pungutan di pasar ditetapbkan oleh GubernurKepala Daerah";Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 849 K/Pdt/201122Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PERDA No. : 6 Tahun 1992 tersebut,Termohon Kasasi selaku DIREKSI PD. Pasar Jaya TIDAKMEMPUNYAI KEWENANGAN untuk menetapkan pungutan di Pasarterhadap para Pedagang (para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/ paraPenggugat.

Pasar Jaya adalahberwenang untuk menetapkan besarnya pungutan pemakaian tempat usaha,vide Pasal 9 jo. Pasal 12 Perda No. 6 Tahun 1992 dan berdasarkan SK No.289/ 2007 Direksi PD.

bandingBandingnyastatusdengan PembayaranPemohonMenteriNomor : 11/HJ.BC/VI1/07 dan sudah ditindaklanjutiberdasarkan surat Nomor : S1375/WBC.10/2007 tanggal 23Agustus 2007 tentang pemberitahuan pelaksanaan audit ;Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dan sesuaidengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008tanggal 14 Februari 2008, Pemohon Banding dikenakanpungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda Administrasidan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlahRp. 445.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut Pungutan

Negara berupa Bea Masuk, PPN, PPh danDenda atas selisih kurang bahan baku sebesar Rp.66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda danBunga atas barang impor fasilitas KITE yang belumdiekspor berdasarkan laporan ekspor (BCLKTO1)sebesar Rp. 378.066.000,00 ;Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas,Pemohon Banding merasa keberatan Pemohon Banding tidak bersedia membayar pungutanNegara berupa Bea Masuk, PPN, PPh, Denda dan Bungaatas barang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan

dan barang setengah jadi,fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)yang belum dipertanggungjawabkan sesuaihasilaudit selanjutnya harus saudarapertanggungjawabkan sebagai saldo awal padafasilitas Kawasan Berikat, maka berdasarkanhal tersebut di atas, dengan mengacu pada azasYurisprudensi yang berlaku dalam hukum positifdi Indonesia, sehingga hal ini dapat jugadiberlakukan pada perusahaan Pemohon Banding ;Bahwa dalam laporan hasil audit (LHA) Pemohon Bandingjuga menyampaikan tidak setuju atas pungutan

Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dansesual dengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008 tanggal 14 Februari2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dikenakan pungutan Negara berupa BeaMasuk, PPN, Denda Administrasi dan Pajak DalamRangka Impor sejumlah Rp. 445.033.000,00 denganrincian sebagai berikut Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPn, PPh,dan Denda atas selisih kurang bahan bakusebesar Rp. 66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Dendadan Bunga

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit (LHA) PemohonPeninjauan Kembali (sSemula Pemohon Banding) jugamenyampaikan tidak setuju) atasS pungutan Negaraberupa Bea Masuk, PPN, Denda dan Bunga atasbarang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan Laporan Ekspor (BCLKT01) sebesar Rp.Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.482/B/PK/PJK/2010378.066.000, 7.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000, ;Karena dapat menimbulkan biaya tinggi yang berdampak pada produksidunia usaha, yaitu daya beli masyarakat menjadi rendah ;Sedangkan Jumlah uang setoran/dana taktis yang diterima oleh terdakwa dari

Bahwa terdakwa membiarkan dan berhak menerima uang pungutan dari parapenguji yang ada dalam tanggungjawabnya meliputi :1.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000.

Pungutan uang Taxi sebesar Rp. 20.000, /kbm ; Yang dilakukan olah SaudaraYUNI, selama bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 sebanyak5738 Taxi dengan jumlah 5738 kom x dengan Rp. 20.000, =Rp.114.760.000, (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh riburupiah) ;Bahwa hasil dari pungutan uang ACC sejak bulan Pebruari 2008 sampaidengan bulan Januari 2009 yang telah dilakukan oleh para penguji sebanyak13 orang atas nama saudara AZIS PURNOMO, SH.

yang dilakukan dalam satu hari sebesar Rp.18.800.000, ;e Bahwa apabila jumlah pungutan satu hari Rp. 18.800.000, tersebut dikalikan denganjumlah hari dalam satu tahun dikurangi dengan hari libur Sabtu Minggu dan Libur Nasionaldalam satu tahun sebanyak 14 hari kemudian dikalikan 3, maka jumlah pungutan daritahun 2006 s/d 2008 adalah sebesar Rp. 14.382.000.000,, sedangkan untukbulan Januari 2009, jumlah hari kerja dikalikan dengan jumlah pungutan satuhari adalah sebesar Rp. 169.200.000, ;2.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakan moratoriumpada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuat ke publik karena200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyata tidak ada total dugaanpendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakanmoratorium pada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuatke publik karena 200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyatatidak ada total dugaan pendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp.4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sendiri yang melaporkan kePolres Gorontalo kota dan yang melakukan pungutan liat tersebut adalah Adam Dumbi.Bahwa oleh karena halhal yang di tuduhkan oleh mereka terdakwa kepada H. AdhanDambea, S.Sos, MA sebagai 10 Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo tersebutkhuhusnya pada tuduhan ke 3 yang menuduhkan bahwa H. Adhan Dambea, S.Sos, MA telahmenggunakan ijazah palsu ; dan tuduhan ke 9 yang menuduhkan bahwa Penyerobotan tanahdi kel.

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

Desa Karya Bhakti Periode tahun 20202026; Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa KaryaBhakti; Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara YonoSelan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor DesaKarya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasidengan jarak sekira 48 meter, Kemudian Saksi melihat sebelum mediasidimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwakepada Yono Selan dan Petrus Utok; Bahwa Saksi melihat dan

liar; Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala DesaKarya Bhakti untuk periode Tahun 20202026; Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha(SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bekuang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) SKU; Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlahuang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku SekretarisDesa

Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayangdan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalampemeriksaan tersebut adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan liar;Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang keKantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat

Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasarpembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor84 tahun 2018 tentang tentang pedoman kewenangan berdasarkan hakasal usul dan wewenang lokal bersakala desa.

dalampembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uangdari pungutan tersebut digunakan untuk apa; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapawarga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karenasepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidakdikenakan biaya;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggunjawabanpengelolaan uang biaya pembuatan SKU;Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut

pungutan tersebut karena atas ide atau gagasanterdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum , APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa , denganpengelola terdakwa H.

Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tersebut tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 danTA. 2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan aslliDesa yang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikattersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa,dengan pengelola terdakwa H.

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar